Pasal 18

(1) Menteri menyampaikan daftar Prolegnas prioritas

tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada

kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk

mendapatkan tanggapan atau masukan.

(2) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian

menyampaikan tanggapan atau masukan atas daftar

Prolegnas prioritas tahunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama

14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal daftar

Rancangan Undang-Undang diterima.

(3) Tanggapan atau masukan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dapat berupa usul penambahan atau

pengurangan terhadap daftar Rancangan Undang-

Undang.

(4) Tanggapan atau masukan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) menjadi bahan dalam finalisasi rancangan

Prolegnas prioritas tahunan.