Pasal 22

(1) Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang

terdiri atas:

• pengesahan perjanjian internasional tertentu;

• akibat putusan Mahkamah Konstitusi;

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

• pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah

Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan

• penetapan/ …

• • 15 - -

95- 15 -

• penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang.

(2) Dalam menyusun Rancangan Undang-Undang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf

d, Pemrakarsa harus terlebih dahulu mengajukan

permohonan izin prakarsa kepada Presiden.

(3) Permohonan izin prakarsa kepada Presiden disertai

penjelasan mengenai konsepsi pengaturan Rancangan

Undang-Undang, yang meliputi:

• urgensi dan tujuan penyusunan;

• sasaran yang ingin diwujudkan;

• pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur;

dan

• jangkauan serta arah pengaturan.