PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2023

ayat (21 dan Rancangan Peraturan Presiden meliputi:

1. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024; dan
2. Pemutakhiran Rencana Ke{a Pemerintah Tahun 2024. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan SK No 091083 C Peraturan PRESIDEN REPUBLIK TNDONESIA NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN MATERI MUATAN PEMRAKARSA Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2Ol7 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional Rencana Kerja Pemerintah memuat:
3. Acuan bagi proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan nasional (Renja K/L, RKA K/L, APBN), dan pembangunan daerah (RKPD); dan
4. Acuan bagr badan usaha (BuMN/swasta) dan Non-State Actor (NSA) untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mencapai sasaran pembangunan. Pembangunan Nasional Rancangan Peraturan tentang Strategi Perlindungan Konsumen Presiden Nasional Nondelegasi
5. Arah kebijakan, strategi, sasaran, target, dan sektor-sektor yang menjadi prioritas perlindungan konsumen; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional SK No 091052 C
6. Rencana PRESIDEN REPUELIK INDONESIA NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN MATERI MUATAN PEMRAKARSA
7. Rencana aksi kegiatan untuk mendukung pencapaian target strategi nasional prioritas perlindungan konsumen; dan
8. Koordinator pen5rusunan rencana aksi nasional perlindungan konsumen. Rancangan Peraturan Presiden tentang Masterplan Pengembangan Industri Digital Indonesia Tahun 2023-2045 Nondelegasi
9. Lanskap Industri Digital Nasional membahas mengenai kondisi umum industri digital Indonesia dan global sebagai latar belakang keselurtrhan dokumen;
10. Gambaran umum arah diskusi dokumen, termasuk visi dan misi, koridor kebijakan, strategi pengembangan industri digital dan arsitektur ekosistem;
11. Pengembangan industri digital dari sisi permintaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional SK No 091053 C 4.Pengembangan... PRESIDEN REPI.JtsLIK INDONESIA NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN MATERI MUATAN PEMRAKARSA
12. Pengembangan industri digital dari sisi ekosistem pendukung/enabler; dan
13. Roadmap implementasi strategi pengembangan industri digital di Indonesia.
14. Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengembangan Korporasi Petani dan Nelayan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Nelayan Nondelegasi
15. Pengembangan kelembagaan usaha Korporasi Petani dan Nelayan;
16. Pengembangan kompetensi dan kapasitas SDM Korporasi Petani dan Nelayan;
17. Efisiensi rantai pasok usaha Korporasi Petani dan Nelayan;
18. Penyediaan skim pembiayaan;
19. Penyediaan sistem informasi terpadu berbasis digital; dan
20. Peningkatan nilai tambah produk pertanian. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional SK No 091054 C 6.Rancangan... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN MATERI MUATAN PEMRAKARSA Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Borobudur- Yograkarta-Prambanan Tahun 2023-2044 Nondelegasi
21. Pelaksanaan pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN);
22. Rencana aksi yang disusun untuk 5 (lima) tahap dalam periode tahun 2023-2044;
23. Rencana kerja kementerian/lembaga terkait dan rencana kerja pemerintah daerah pada DPN;
24. Tata kelola DPN yang dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah pada DPN sesuai kewenangannya;
25. Pemantauan dan evaluasi RIDPN;
26. Pelaporan pelaksanaan RIDPN;
27. Peninjauan kembali RIDPN; dan
28. Pendanaan atas pelaksanaan RIDPN. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif SK No 091055 C 7.Rancangan... PRESIDEN REPIJBLIK INDONESIA NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN MATERI MUATAN PEMRAKARSA Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Danau Toba Tahun 2023-2044 Nondelegasi
29. Pelaksanaan pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN);
30. Rencana aksi yang disusun untuk 5 (lima) tahap dalam periode tahun 2O23-2Oa4;
31. Rencana kerja kementerian/lembaga terkait dan rencana kerja pemerintah daerah pada DPN;
32. Tata kelola DPN yang dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah pada DPN sesuai kewenangannya;
33. Pemantauan dan evaluasi RIDPN;
34. Pelaporan pelaksanaan RIDPN;
35. Peninjauan kembali RIDPN; dan
36. Pendanaan atas pelaksanaan RIDPN. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Rancangan Peraturan Presiden tentang Program Percepatan Pengembangan Industri Gim Indonesia Nondelegasi
37. Arah dan Panduan Strategis Program Percepatan Pengembangan Industri Gim; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan SK No 091056 C
38. Prinsip FRESIDEN REPLJELIK INDONESTA NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN MATERI MUATAN PEMRAKARSA
39. Prinsip Program Percepatan Pengembangan Industri Gim;
40. Sumber Pendanaan Program Percepatan Pengembangan Industri Girn; dan
41. Ruang Lingkup Kelompok Kerja: a. Pengembangan sumber daya manusia untuk industri gim Indonesia; b. Pembukaan akses pembiayaan dan permodalan bagi industri gim Indonesia; c. Peningkatan promosi dan pembukaan akses pasar gim Indonesia; d. Penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai dan kompetitif untuk mendukung pengembangan industri eim Indonesia: Pariwisata dan Ekonomi Kreatif SK No 091057 C e.Penyusunan... FI 1tETE- -u ,,8 ." lr 6H oZ z ma E \o zc frru J-ll! L.aJ }!$.) r'JP S.rc f =0q d 209 ^lo,r /O $- ;JO !O -t lD N= Js) 'a- try -- c, }!H.aO- po c-(- U(-

• :- "0pa N A (,^) lD p a+ 6 Vg -lvJIiIo- tDXh) rq 'fi r'\9i- o t!:. $^EtI N)o A U @ n T! EE IaJz-)(- z P:- dP >"UTEU)NGF 5 o $ r'NsE Erg3i7iiEH 3 -F oX 5 -.r r r * N h P + o-;D 5 Y s x L e rA $ = 8 U uE6frEHEryEq E [" il 6 issfr r'Y i' p *r '' J. [j ,

• l.\Fl s E EfiEr ) D A-rr e q g=P3 !D rD = $- P.E fi g SHEE. w:n9 f >=7f -oI'tr ! .l.I xi o o X j o 'E ? b'E ts_ r *€ X:ra6ayt -r--s.A B 3.fi Z UP AlUYML fE.i E"i'' d rHo R5 I Pn-p P I

  E=f P tr Hro n H ^ (9

O f 3 E = 86 il -HaXga ,)-r(u=/ 9 ccs.Hi !. ,io !D P P

J. H PFI)) o- B' rc rc oQ F 3 Fi pJ ^.i LJ E )9.4til EF HB 5 3B 3ry AX 'O'D o o$= 11',) =r- O ils5_ 5po !Da!. -J ^\ LL) 5J U)x zo \05t,) {o P A) U) I I FRESIDEN REPUELIK INDONESIA NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN MATERI MUATAN PEMRAKARSA 2. Pasal 19 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja 3. Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2Ol9 tentang Rencana Tata Ruang Laut 4. Pasal 39 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2O2L tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang c. Rencana struktur ruang laut; d. Rencana pola ruang laut; e. Kawasan pemanfaatan umum yang memiliki nilai strategis nasional; f. Alur migrasi biota laut; g. Peraturan pemanfaatan ruang; h. Rencana pemanfaatan ruang laut; i. Pengendalian pemanfaatan ruang laut; j. Peran masyarakat; dan k. Jangka waktu dan peninjauan kembali. 3. Koordinasi layanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan ; 4. Peran serta masyarakat; 5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan 6. Pendanaan. SK No 091059 C 1O. Rancangan. . . FRESIDEN REPIJBLIK INDONESIA NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN MATERI MUATAN PEMRAKARSA 10. Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang

1. Pasal361 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang Pemerintahan Daerah
2. Pasal 2l ayat (11 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja Rencana Tata Ruang meliputi: a. Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Ekosistem Leuser; KSN Kawasan Kerajaan Majapahit Trowulan; KSN Kawasan Pangandaran - Kalipucun g- Se gara Anak-Nusakambangan; KSN Kawasan Borobudur dan Sekitarnya; KSN Kawasan Perkotaan Denpasar- Badung-Gianyar-Tabanan; KSN Kawasan Perkotaan Makassar- Maros-Sungguminasa-Takalar; KSN Kawasan Perkotaan Bitung- Minahasa-Manado; KSN Kawasan Cagar Budaya Muarajambi; Kawasan Subak-Bali Land.scape; Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang; b. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan Negara (KPN) di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
3. Pasal. . . SK No 091060 C PRESIDEN REPLJBLIK INDONESIA _ 11_ NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN MATERI MUATAN PEMRAKARSA
4. Pasal L23 ayat (41 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2OO8 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
5. Pasal 52 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2O2L Merauke; RDTR KPN di Bengkalis; RDTR KPN pada Wilayah Perencanaan Sei Pancang di Provinsi Kalimantan Utara; dan c. Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Sumatera; RTR Pulau Sulawesi; dan RTR Pulau Kalimantan.
6. Pengaturan Rencana Tata Ruang mengenai: a. Peran dan fungsi rencanatata ruang serta cakupan; b. T\rjuan, kebijakan, dan strategi penataan g; c. Rencana struktur ruang; d. Rencana pola ruang; e. Arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ru*g; dan f. Peran masyarakat dalam penataan ruans. SK No 091061 C tentang FRESIDEN REPIJELIK TNDONESIA -L2- NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN MATERT MUATAN PEMRAKARSA tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
7. Rancangan Peraturan Presiden tentang Kontribusi Pemerintah pada Organisasi Internasional Non Pemerintah Bidang Kesehatan Nondelegasi Pengaturan mengenai mekanisme pemberian kontribusi pemerintah kepada Organisasi lnternasional NonPemerintah di bidang kesehatan meliputi perencanaan, pelaksanaan kontribusi, keterlibatan dan peran kementerian/lembaga, pelaporan, dan evaluasi kontribusi. Kementerian Kesehatan t2. Rancangan Peraturan tentang Kebijakan Pemberantasan Tindak Kekerasan Seksual Presiden Nasional Pidana Pasal 79 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
8. Maksud, arah, dan strategi kebijakan;
9. Pelaksanaan Kebijakan Nasional Pemberantasa:r Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
10. Peran serta masyarakat; dan
11. Pendanaan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rancangan tentang Peraturan Presiden Penyelenggaraan

ayat (4) dan 1. Penyediaan layanan terpadu di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Kementerian Pemberdayaan SK No 091062 C Pelayanan FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN MATERI MUATAN PEMRAKARSA Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perempuan dan Anak melalui pola pelayanan terpadu satu pintu; 2. Koordinasi pelibatan kementerian/lembaga terkait dalam penyediaan pelayanan terpadu; dan 3. Penetapan dan tusas tim terpadu. Perempuan dan Perlindungan Anak 14. Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan Nondelegasi

1. Arah kebijakan dan strategi;
2. Koordinasi kelembagaan lintas sektor oleh tim koordinasi perlindungan anak;
3. Peran serta masyarakat;
4. Pemantauan, evaluasi, pelaporan; dan
5. Pendanaan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rancangan Peraturan Presiden tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
6. Pembentukan, kedudukan tugas, serta struktur organisasi;
7. Penyelenggaraan pelayanan terpadu oleh UPTD PPA;
8. Keda sama layanan;
9. Layanan rujukan; dan
10. Bantuan kedinasan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak SK No 091063 C 16.Rancangan... FRESIDEN REPLJtsLIK INDONESIA NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN MATERI MUATAN PEMRAKARSA
11. Rancangan Peraturan Presiden tentang Utang Luar Negeri Badan Usaha Milik Negara dan Swasta Nondelegasi
12. T\rjuan, prinsip, dan ruang lingkup;
13. Penerimaan utang luar negeri bagi badan usaha;
14. Risiko gagal bayar; dan
15. Penatausahaan dan pengawasan. Kementerian Keuangan
16. Rancangan Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024
17. Jenis, bidang, dan tematik Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
18. Pengelolaan DAK Fisik di Daerah;
19. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan DAK Fisik;
20. Lampiran I yang berisi petunjuk teknis DAK Fisik per Bidang/Subbidang; dan
21. Lampiran II yang berisi format laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik. Kementerian Keuangan
22. Rancangan tentang Peraturan Rincian Presiden Anggaran Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja
23. Rincian Penerimaan Perpajakan;
24. Rincian Penerimaan Negara Bukan Paiak: Kementerian Keuangan SK No 091064 C Pendapatan. . . FRESIDEN REPLJBLIK INDONESIA NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN MATERI MUATAN PEMRAKARSA Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 Negara Anggaran 2024 Tahun 3. Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Belanja K/L; dan
25. Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
26. Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi Aparat Penegak Hukum dan Tenaga Layanan Pemerintah, dan Tenaga Layanan Pada Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat Pasal 81 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
27. Penyusunan kurikulum;
28. Metode pendidikan dan pelatihan terpadu;
29. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan terpadu;
30. Pemantauan dan evaluasi; dan
31. Pembiayaan pendidikan dan pelatihan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia Nondelegasi
32. Kewajiban Negara untuk melindungi HAM;
33. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha untuk menghormati HAM; dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia SK No 091065 C 3.Pemulihan... FRESIDEN REPIJELIK INDONESIA NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN MATERI MUATAN PEMRAKARSA
34. Pemulihan untuk korban dampak negatif HAM dari kegiatan usaha.
35. Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Perjanjian Internasional Nondelegasi
36. Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2Ol9 tentang Pengesahan Multilateral Conuention to Implement Tax Treatg Related Measures to heuent Base Erosion and Profit Shifiing (Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan terkait dengan Persetujuan Penghindaran Paj ak Berganda untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba);
37. Pengesahan Final Acts of Uniuersal Postal Union as the Result of tlw 2nn Abidjan Congress, Iuory Coast 2021 (Akta-Akta Akhir Perhimpunan Pos Sedunia sebagai Hasil Kongres ke-27 di Abidian. Pantai Gadine 2O2ll: Kementerian Luar Negeri SK No 091066 C
38. Pengesahan PRESIDEN REFI.JELIK INDONESIA -L7- NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN MATERI MUATAN PEMRAKARSA
39. Pengesahan Protocol3 on Domestic Code- Slwre Rights between Points withtn tlw Teritory of Ang Other ASEAIV Member Sta/es;
40. Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2OL4 tentang Pengesahan Conuention on Mufital Administratiue Assfstance in Tatc Matters (Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan);
41. Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Federal Swiss mengenai Peningkatan dan Perlindungan Timbal Balik atas Penanaman Modal (Agreement betuteen tle &:u.liss Federal Council and the Gouernment of tle Republtc of Indonesia on the Promotion and Reciprocal hotection of Inue stmentsl : SK No 091067 C 6.Pengesahan... PRESIDEN REPUELIK INDONESIA NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN MATERI MUATAN PEMRAKARSA
42. Pengesahan Charter of tlw Organisation of Islamic Cooperation (Piagam Organisasi Kerja Sama Islam);
43. Pengesahan Locarno Agreement Establishirry an International Classification for Industial Designs (Perjanjian Locarno tentang Penetapan Klasilikasi Internasional untuk Desain Industri); dan
44. Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kolombia mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Biasa (Agreemerut between tlw Gouernment of tle Republic of Indonesia and the Gouernment of t?rc Republic of Colombia on Visa Exemption for Holders of Ordinary Passports). SK No 091068 C
45. Rancangan PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN MATERI MUATAN PEMRAKARSA Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya tokal Nondelegasi
46. Strategi nasional percepatan penganekaragaman pErngan berbasis sumber daya lokal;
47. Penyelenggaraan percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal;
48. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
49. Pendanaan. Badan Pangan Nasional PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA INDONESIA undangan dan Hukum, C SK No 091 sil Djaman