Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2023

Pasal 3O

ayat (21 dan Rancangan Peraturan Presiden meliputi:

  1. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024; dan
  2. Pemutakhiran Rencana Ke{a Pemerintah Tahun 2024. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan SK No 091083 C Peraturan PRESIDEN REPUBLIK TNDONESIA NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN MATERI MUATAN PEMRAKARSA Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2Ol7 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional Rencana Kerja Pemerintah memuat:
  3. Acuan bagi proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan nasional (Renja K/L, RKA K/L, APBN), dan pembangunan daerah (RKPD); dan
  4. Acuan bagr badan usaha (BuMN/swasta) dan Non-State Actor (NSA) untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mencapai sasaran pembangunan. Pembangunan Nasional Rancangan Peraturan tentang Strategi Perlindungan Konsumen Presiden Nasional Nondelegasi
  5. Arah kebijakan, strategi, sasaran, target, dan sektor-sektor yang menjadi prioritas perlindungan konsumen; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional SK No 091052 C
  6. Rencana PRESIDEN REPUELIK INDONESIA NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN MATERI MUATAN PEMRAKARSA
  7. Rencana aksi kegiatan untuk mendukung pencapaian target strategi nasional prioritas perlindungan konsumen; dan
  8. Koordinator pen5rusunan rencana aksi nasional perlindungan konsumen. Rancangan Peraturan Presiden tentang Masterplan Pengembangan Industri Digital Indonesia Tahun 2023-2045 Nondelegasi
  9. Lanskap Industri Digital Nasional membahas mengenai kondisi umum industri digital Indonesia dan global sebagai latar belakang keselurtrhan dokumen;
  10. Gambaran umum arah diskusi dokumen, termasuk visi dan misi, koridor kebijakan, strategi pengembangan industri digital dan arsitektur ekosistem;
  11. Pengembangan industri digital dari sisi permintaan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional SK No 091053 C 4.Pengembangan... PRESIDEN REPI.JtsLIK INDONESIA NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN MATERI MUATAN PEMRAKARSA
  12. Pengembangan industri digital dari sisi ekosistem pendukung/enabler; dan
  13. Roadmap implementasi strategi pengembangan industri digital di Indonesia.
  14. Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengembangan Korporasi Petani dan Nelayan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Nelayan Nondelegasi
  15. Pengembangan kelembagaan usaha Korporasi Petani dan Nelayan;
  16. Pengembangan kompetensi dan kapasitas SDM Korporasi Petani dan Nelayan;
  17. Efisiensi rantai pasok usaha Korporasi Petani dan Nelayan;
  18. Penyediaan skim pembiayaan;
  19. Penyediaan sistem informasi terpadu berbasis digital; dan
  20. Peningkatan nilai tambah produk pertanian. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional SK No 091054 C 6.Rancangan... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN MATERI MUATAN PEMRAKARSA Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Borobudur- Yograkarta-Prambanan Tahun 2023-2044 Nondelegasi
  21. Pelaksanaan pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN);
  22. Rencana aksi yang disusun untuk 5 (lima) tahap dalam periode tahun 2023-2044;
  23. Rencana kerja kementerian/lembaga terkait dan rencana kerja pemerintah daerah pada DPN;
  24. Tata kelola DPN yang dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah pada DPN sesuai kewenangannya;
  25. Pemantauan dan evaluasi RIDPN;
  26. Pelaporan pelaksanaan RIDPN;
  27. Peninjauan kembali RIDPN; dan
  28. Pendanaan atas pelaksanaan RIDPN. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif SK No 091055 C 7.Rancangan... PRESIDEN REPIJBLIK INDONESIA NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN MATERI MUATAN PEMRAKARSA Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Danau Toba Tahun 2023-2044 Nondelegasi
  29. Pelaksanaan pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN);
  30. Rencana aksi yang disusun untuk 5 (lima) tahap dalam periode tahun 2O23-2Oa4;
  31. Rencana kerja kementerian/lembaga terkait dan rencana kerja pemerintah daerah pada DPN;
  32. Tata kelola DPN yang dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah pada DPN sesuai kewenangannya;
  33. Pemantauan dan evaluasi RIDPN;
  34. Pelaporan pelaksanaan RIDPN;
  35. Peninjauan kembali RIDPN; dan
  36. Pendanaan atas pelaksanaan RIDPN. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Rancangan Peraturan Presiden tentang Program Percepatan Pengembangan Industri Gim Indonesia Nondelegasi
  37. Arah dan Panduan Strategis Program Percepatan Pengembangan Industri Gim; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan SK No 091056 C
  38. Prinsip FRESIDEN REPLJELIK INDONESTA NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN MATERI MUATAN PEMRAKARSA
  39. Prinsip Program Percepatan Pengembangan Industri Gim;
  40. Sumber Pendanaan Program Percepatan Pengembangan Industri Girn; dan
  41. Ruang Lingkup Kelompok Kerja: a. Pengembangan sumber daya manusia untuk industri gim Indonesia; b. Pembukaan akses pembiayaan dan permodalan bagi industri gim Indonesia; c. Peningkatan promosi dan pembukaan akses pasar gim Indonesia; d. Penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai dan kompetitif untuk mendukung pengembangan industri eim Indonesia: Pariwisata dan Ekonomi Kreatif SK No 091057 C e.Penyusunan... FI 1tETE- -u ,,8 ." lr 6H oZ z ma E \o zc frru J-ll! L.aJ }!$.) r'JP S.rc f =0q d 209 ^lo,r /O $- ;JO !O -t lD N= Js) 'a- try -- c, }!H.aO- po c-(- U(-
  • :- "0pa N A (,^) lD p a+ 6 Vg -lvJIiIo- tDXh) rq 'fi r'\9i- o t!:. $^EtI N)o A U @ n T! EE IaJz-)(- z P:- dP >"UTEU)NGF 5 o $ r'NsE Erg3i7iiEH 3 -F oX 5 -.r r r * N h P + o-;D 5 Y s x L e rA $ = 8 U uE6frEHEryEq E [" il 6 issfr r'Y i' p *r '' J. [j ,

  • l.\Fl s E EfiEr ) D A-rr e q g=P3 !D rD = $- P.E fi g SHEE. w:n9 f >=7f -oI'tr ! .l.I xi o o X j o 'E ? b'E ts_ r *€ X:ra6ayt -r--s.A B 3.fi Z UP AlUYML fE.i E"i'' d rHo R5 I Pn-p P I

    E=f P tr Hro n H ^ (9

O f 3 E = 86 il -HaXga ,)-r(u=/ 9 ccs.Hi !. ,io !D P P

J. H PFI)) o- B' rc rc oQ F 3 Fi pJ ^.i LJ E )9.4til EF HB 5 3B 3ry AX 'O'D o o$= 11',) =r- O ils5_ 5po !Da!. -J ^\ LL) 5J U)x zo \05t,) {o P A) U) I I FRESIDEN REPUELIK INDONESIA NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN MATERI MUATAN PEMRAKARSA 2. Pasal 19 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja 3. Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2Ol9 tentang Rencana Tata Ruang Laut 4. Pasal 39 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2O2L tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang c. Rencana struktur ruang laut; d. Rencana pola ruang laut; e. Kawasan pemanfaatan umum yang memiliki nilai strategis nasional; f. Alur migrasi biota laut; g. Peraturan pemanfaatan ruang; h. Rencana pemanfaatan ruang laut; i. Pengendalian pemanfaatan ruang laut; j. Peran masyarakat; dan k. Jangka waktu dan peninjauan kembali. 3. Koordinasi layanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan ; 4. Peran serta masyarakat; 5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan 6. Pendanaan. SK No 091059 C 1O. Rancangan. . . FRESIDEN REPIJBLIK INDONESIA NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN MATERI MUATAN PEMRAKARSA 10. Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang

  1. Pasal361 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang Pemerintahan Daerah
  2. Pasal 2l ayat (11 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja Rencana Tata Ruang meliputi: a. Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Ekosistem Leuser; KSN Kawasan Kerajaan Majapahit Trowulan; KSN Kawasan Pangandaran - Kalipucun g- Se gara Anak-Nusakambangan; KSN Kawasan Borobudur dan Sekitarnya; KSN Kawasan Perkotaan Denpasar- Badung-Gianyar-Tabanan; KSN Kawasan Perkotaan Makassar- Maros-Sungguminasa-Takalar; KSN Kawasan Perkotaan Bitung- Minahasa-Manado; KSN Kawasan Cagar Budaya Muarajambi; Kawasan Subak-Bali Land.scape; Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang; b. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan Negara (KPN) di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
  3. Pasal. . . SK No 091060 C PRESIDEN REPLJBLIK INDONESIA _ 11_ NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN MATERI MUATAN PEMRAKARSA
  4. Pasal L23 ayat (41 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2OO8 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
  5. Pasal 52 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2O2L Merauke; RDTR KPN di Bengkalis; RDTR KPN pada Wilayah Perencanaan Sei Pancang di Provinsi Kalimantan Utara; dan c. Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Sumatera; RTR Pulau Sulawesi; dan RTR Pulau Kalimantan.
  6. Pengaturan Rencana Tata Ruang mengenai: a. Peran dan fungsi rencanatata ruang serta cakupan; b. T\rjuan, kebijakan, dan strategi penataan g; c. Rencana struktur ruang; d. Rencana pola ruang; e. Arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ru*g; dan f. Peran masyarakat dalam penataan ruans. SK No 091061 C tentang FRESIDEN REPIJELIK TNDONESIA -L2- NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN MATERT MUATAN PEMRAKARSA tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
  7. Rancangan Peraturan Presiden tentang Kontribusi Pemerintah pada Organisasi Internasional Non Pemerintah Bidang Kesehatan Nondelegasi Pengaturan mengenai mekanisme pemberian kontribusi pemerintah kepada Organisasi lnternasional NonPemerintah di bidang kesehatan meliputi perencanaan, pelaksanaan kontribusi, keterlibatan dan peran kementerian/lembaga, pelaporan, dan evaluasi kontribusi. Kementerian Kesehatan t2. Rancangan Peraturan tentang Kebijakan Pemberantasan Tindak Kekerasan Seksual Presiden Nasional Pidana Pasal 79 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
  8. Maksud, arah, dan strategi kebijakan;
  9. Pelaksanaan Kebijakan Nasional Pemberantasa:r Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
  10. Peran serta masyarakat; dan
  11. Pendanaan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rancangan tentang Peraturan Presiden Penyelenggaraan
← Pasal 2l Lihat Peraturan Lengkap Pasal 70 →