BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

(1) Badan Tenaga Nuklir Nasional merupakan Badan Pelaksana

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut dengan BATAN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.

(2) BATAN dipimpin oleh Kepala.

BATAN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BATAN menyelenggarakan fungsi :

• pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian, pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir;

• koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BATAN;

• pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir;

• fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan lembaga lain di bidang penelitian, pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir;

• pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BATAN;

• pelaksanaan pengelolaan standardisasi dan jaminan mutu nuklir;

• pembinaan pendidikan dan pelatihan;

• pengawasan atas pelaksanaan tugas BATAN; dan

www.djpp.kemenkumham.go.id

3 2013, No.113

• penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang penelitian, pengembangan, dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 dan Pasal 3, BATAN dikoordinasikan oleh menteri yang

membidangi urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.

ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

BATAN terdiri atas :

• Kepala;

• Sekretariat Utama;

• Deputi Bidang Sains dan Aplikasi Teknologi Nuklir;

• Deputi Bidang Teknologi Energi Nuklir; dan

• Deputi Bidang Pendayagunaan Teknologi Nuklir.

Bagian Kedua Kepala

Kepala mempunyai tugas memimpin BATAN dalam melaksanakan tugas dan fungsi BATAN.

Bagian Ketiga Sekretariat Utama

(1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.113 4

Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BATAN.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi :

• koordinasi kegiatan di lingkungan BATAN;
• koordinasi dan penyusunan rencana dan program di lingkungan BATAN;
• pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, arsip, dan dokumentasi di lingkungan BATAN;
• pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
• koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
• penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
• pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

(1) Sekretariat Utama terdiri atas paling banyak 4 (empat) Biro.

(2) Biro terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian.

(3) Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

(4) Bagian yang menangani fungsi perencanaan, kepegawaian, peraturan

perundang-undangan, arsip, dan hubungan masyarakat dapat terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

(5) Khusus Bagian yang menangani pengamanan instalasi nuklir terdiri

atas sejumlah Unit sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat Deputi Bidang Sains dan Aplikasi Teknologi Nuklir

(1) Deputi Bidang Sains dan Aplikasi Teknologi Nuklir adalah unsur

pelaksana sebagian tugas dan fungsi BATAN di bidang penelitian dan pengembangan sains dan aplikasi teknologi nuklir, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

www.djpp.kemenkumham.go.id

5 2013, No.113

(2) Deputi Bidang Sains dan Aplikasi Teknologi Nuklir dipimpin oleh

Deputi.

Deputi Bidang Sains dan Aplikasi Teknologi Nuklir mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan sains dan aplikasi teknologi nuklir.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Deputi Bidang Sains dan Aplikasi Teknologi Nuklir menyelenggarakan fungsi :

• perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan sains dan aplikasi teknologi nuklir;
• pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan sains dan aplikasi teknologi nuklir;
• pelaksanaan penelitian dan pengembangan sains dan aplikasi teknologi nuklir sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala;
• pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang penelitian dan pengembangan sains dan aplikasi teknologi nuklir; dan
• pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

(1) Deputi Bidang Sains dan Aplikasi Teknologi Nuklir terdiri atas paling

banyak 5 (lima) Pusat.

(2) Pusat terdiri atas 1 (satu) Bagian yang menangani fungsi

ketatausahaan dan kelompok jabatan fungsional atau dapat terdiri atas 1 (satu) Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan dan paling banyak 4 (empat) Bidang.

(3) Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

(4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas

kelompok jabatan fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbidang.

Bagian Kelima Deputi Bidang Teknologi Energi Nuklir

(1) Deputi Bidang Teknologi Energi Nuklir adalah unsur pelaksana

sebagian tugas dan fungsi BATAN di bidang pengembangan teknologi

www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.113 6

energi nuklir dan daur bahan nuklir, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Teknologi Energi Nuklir dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Teknologi Energi Nuklir mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan teknologi energi nuklir dan daur bahan nuklir.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Deputi Bidang Teknologi Energi Nuklir menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan teknologi energi nuklir dan daur bahan nuklir;
• pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pengembangan teknologi energi nuklir dan daur bahan nuklir;
• pelaksanaan pengembangan teknologi energi nuklir dan daur bahan nuklir sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala;
• pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang pengembangan teknologi energi nuklir dan daur bahan nuklir; dan
• pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

(1) Deputi Bidang Teknologi Energi Nuklir terdiri atas paling banyak 5

(lima) Pusat.

(2) Pusat terdiri atas 1 (satu) Bagian yang menangani fungsi

ketatausahaan dan kelompok jabatan fungsional atau dapat terdiri atas 1 (satu) Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan dan paling banyak 4 (empat) Bidang.

(3) Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

(4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas

kelompok jabatan fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbidang.

Bagian Keenam Deputi Bidang Pendayagunaan Teknologi Nuklir

(1) Deputi Bidang Pendayagunaan Teknologi Nuklir adalah unsur

pelaksana sebagian tugas dan fungsi BATAN di bidang

www.djpp.kemenkumham.go.id

7 2013, No.113

pendayagunaan teknologi nuklir, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Pendayagunaan Teknologi Nuklir dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Pendayagunaan Teknologi Nuklir mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendayagunaan teknologi nuklir.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Deputi Bidang Pendayagunaan Teknologi Nuklir menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan teknis di bidang pendayagunaan teknologi nuklir;
• pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pendayagunaan teknologi nuklir;
• pelaksanaan pendayagunaan teknologi nuklir sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala;
• pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang pendayagunaan teknologi nuklir; dan
• pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

(1) Deputi Bidang Pendayagunaan Teknologi Nuklir terdiri atas paling

banyak 5 (lima) Pusat.

(2) Pusat terdiri atas 1 (satu) Bagian yang menangani fungsi

ketatausahaan dan kelompok jabatan fungsional atau dapat terdiri atas 1 (satu) Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan dan paling banyak 4 (empat) Bidang.

(3) Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

(4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas

kelompok jabatan fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbidang.

Bagian Ketujuh Unsur Pengawas

(1) Di lingkungan BATAN dibentuk Inspektorat sebagai unsur pengawas.

www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.113 8

(2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur

pengawasan intern BATAN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

(3) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BATAN.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

• penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;

• pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

• pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;

• penyusunan laporan hasil pengawasan; dan

• pelaksanaan administrasi Inspektorat.

Inspektorat terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Bagian Kedelapan Unsur Pendukung

(1) Di lingkungan BATAN dapat dibentuk Pusat sebagai unsur pendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi BATAN.

(2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.

(3) Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat.

(1) Pusat terdiri atas 1 (satu) Bagian yang menangani fungsi

ketatausahaan dan kelompok jabatan fungsional atau dapat terdiri

www.djpp.kemenkumham.go.id

9 2013, No.113

atas 1 (satu) Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan dan paling banyak 3 (tiga) Bidang.

(2) Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas

kelompok jabatan fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbidang.

Bagian Kesembilan Unit Jaminan Mutu dan Unit Pengamanan Nuklir

(1) Pada Pusat di lingkungan BATAN yang memiliki instalasi nuklir dan

memberikan pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir, dibentuk Unit Jaminan Mutu.

(2) Unit Jaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.

(3) Unit Jaminan Mutu dipimpin oleh Kepala Unit.

(1) Pada Pusat di lingkungan BATAN yang memiliki instalasi dan/atau

bahan nuklir, dibentuk Unit Pengamanan Nuklir.

(2) Unit Pengamanan Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara

teknis operasional berada di bawah Kepala Pusat dan secara administratif berada di bawah Kepala Biro yang menangani fungsi pengamanan instalasi nuklir.

(3) Unit Pengamanan Nuklir dipimpin oleh Kepala Unit.

Bagian Kesepuluh Unit Pelaksana Teknis

(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis

penunjang di lingkungan BATAN, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.

(2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari

www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.113 10

menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Bagian Kesebelas Jabatan Fungsional

Di lingkungan BATAN dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TATA KERJA

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam BATAN, serta instansi di luar BATAN sesuai dengan tugas masing-masing.

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing- masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing- masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

(1) Kepala adalah jabatan struktural eselon I.a.

(2) Sekretaris Utama dan Deputi adalah jabatan struktural eselon I.a.

www.djpp.kemenkumham.go.id

11 2013, No.113

(3) Kepala Biro, Kepala Pusat, dan Inspektur adalah jabatan struktural

eselon II.a.

(4) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon

III.a.

(5) Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kepala Unit adalah jabatan

struktural eselon IV.a.

Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.

(1) Sekretaris Utama dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh

Presiden atas usul Kepala.

(2) Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh

Kepala.

(3) Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan

diberhentikan oleh Pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Kepala.

PENDANAAN

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BATAN dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Rincian lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja BATAN ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan dari menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan BATAN,

www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.113 12

sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, tetap berlaku dan pejabatnya tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

• Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013; dan

• Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku :

• Ketentuan mengenai BATAN sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013; dan

• Ketentuan mengenai Unit Organisasi dan Tugas Eselon I BATAN sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

13 2013, No.113

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2013

INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 2013

,

www.djpp.kemenkumham.go.id