Peraturan Menteri Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 3. Pengelolaan Informasi Publik adalah proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, pendokumentasian, pelaporan, dan pelayanan. 4. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri. 5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan PPID. 6. Perguruan Tinggi Negeri, yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah. 7. Pemohon Informasi Publik adalah Warga Negara INDONESIA dan/atau Badan Hukum INDONESIA yang mengajukan permintaan Informasi Publik. 8. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 9. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

(1) Organisasi layanan informasi publik terdiri atas: a. Koordinator PPID; b. PPID di Kementerian; dan c. PPID di PTN Badan Hukum. (2) Koordinator PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kementerian.

(1) PPID di Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Atasan PPID Kementerian; b. PPID Kementerian; dan c. PPID Pelaksana. (2) Atasan PPID Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kementerian. (3) PPID Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Kepala Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik. (4) PPID Pelaksana Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal untuk Unit Utama; b. Kepala Bagian Tata Usaha untuk Pusat-Pusat di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal; c. pejabat yang membidangi hubungan masyarakat pada Lembaga Biologi Molekuler Eijkman dan Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; d. Wakil Rektor/Wakil Direktur/ pejabat yang membidangi hubungan masyarakat pada PTN; e. Sekretaris Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta; dan

f. Kepala Bagian Komunikasi Publik untuk Sekretariat Jenderal Kementerian. (5) PPID Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi Atasan PPID Pelaksana. (6) Atasan PPID Pelaksana Unit Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dijabat oleh Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal. (7) Atasan PPID Pelaksana Pusat di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dijabat oleh Kepala Pusat. (8) Atasan PPID Pelaksana PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dijabat oleh Pemimpin PTN. (9) Atasan PPID Pelaksana Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dijabat oleh Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta. (10) Masing-masing PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengangkat PPID Pelaksana Pembantu.

(1) PPID di PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri atas: a. Atasan PPID PTN Badan Hukum; b. PPID PTN Badan Hukum; dan c. PPID Pelaksana. (2) Atasan PPID di PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Pemimpin PTN Badan Hukum. (3) PPID di PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Wakil Rektor/Sekretaris Universitas/Sekretaris Institut/ Sekretaris Eksekutif/pejabat yang membidangi hubungan masyarakat pada PTN Badan Hukum. (4) PPID Pelaksana di PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh

Dekan/Direktur/Kepala Biro/Kepala Lembaga/Kepala Badan pada PTN Badan Hukum. (5) Masing-masing PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengangkat PPID Pelaksana Pembantu.

PPID Kementerian dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh: a. Kepala Pusat Data Informasi untuk menangani pendokumentasian; b. Kepala Bagian Komunikasi Publik untuk menangani pelayanan informasi; dan c. Kepala Biro Hukum dan Organisasi untuk menangani penyelesaian sengketa.

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Pelaksana di Kementerian dan PPID Pelaksana di PTN Badan Hukum, dapat dibantu tim yang terdiri atas: a. staf yang menangani pendokumentasian dan pengelolaan informasi; b. staf yang menangani pelayanan informasi; dan c. staf yang menangani penyelesaian sengketa. (2) Tim PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Atasan PPID Kementerian dan Keputusan Atasan PPID PTN Badan Hukum.

(1) Koordinator PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a memiliki tugas dan wewenang: a. melakukan koordinasi dan harmonisasi pelaksanaan pelayanan informasi publik; b. MENETAPKAN standar pelaksanaan uji konsekuensi informasi yang dikecualikan; dan

c. menyampaikan laporan layanan tahunan kepada Komisi Informasi dan salinan laporan layanan tahunan kepada Menteri. (2) Atasan PPID Kementerian dan Atasan PPID PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf a memiliki tugas dan wewenang: a. bertanggung jawab atas pelaksanaan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Kementerian/PPID PTN Badan Hukum dan PPID Pelaksana; b. mengoordinasikan layanan Informasi Publik di PPID Kementerian/PPID PTN Badan Hukum dan PPID Pelaksana; c. mengetahui dan memberikan persetujuan atas setiap informasi yang diberikan di PPID Kementerian/PPID PTN Badan Hukum dan PPID Pelaksana; d. mengetahui dan memberikan persetujuan atas informasi publik yang dikecualikan; e. memberikan tanggapan atas keberatan permohonan informasi yang diminta oleh pemohon; dan f. menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan informasi kepada Menteri. (3) PPID Kementerian dan PPID PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 4 ayat (1) huruf b memiliki tugas dan wewenang: a. mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi; b. memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. MENETAPKAN prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik; d. MENETAPKAN informasi yang dikecualikan berdasarkan uji konsekuensi;

e. MENETAPKAN klasifikasi informasi publik dan/atau mengubahnya; f. MENETAPKAN informasi publik yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; g. MENETAPKAN pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik; h. melakukan koordinasi dengan PPID Pelaksana; i. melaksanakan pembinaan terhadap PPID Pelaksana; dan j. melakukan evaluasi terhadap PPID Pelaksana. (4) PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 4 ayat (1) huruf c memiliki tugas dan wewenang: a. mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi; b. memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. MENETAPKAN prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik; d. MENETAPKAN klasifikasi Informasi Publik dan/atau mengubahnya; e. MENETAPKAN pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil dalam memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik; dan f. menyampaikan laporan pelaksanaan layanan kepada PPID Kementerian dan PPID PTN Badan Hukum.

(1) Jenis Informasi terdiri atas: a. Informasi Publik yang dapat diakses; dan b. Informasi Publik yang dikecualikan. (2) Informasi Publik yang dapat diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; b. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta; dan c. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat. (3) Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:

1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum;

b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:

1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;

2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;

3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;

4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;

5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan/atau data terkait kerja sama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;

6. sistem persandian negara; dan/atau

7. sistem intelijen negara. d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam INDONESIA; e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:

8. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;

9. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;

10. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;

11. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;

12. rencana awal investasi asing;

13. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau

14. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang. f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:

15. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;

16. korespondensi diplomatik antarnegara;

17. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau

18. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis INDONESIA di luar negeri.

g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non- formal. i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; dan j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UNDANG-UNDANG.

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a secara berkala meliputi: a. Informasi tentang profil Kementerian, PTN, Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta atau unit kerja yang meliputi:

1. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi masing- masing PPID;

2. struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural; dan

3. laporan harta kekayaan bagi pejabat negara yang wajib melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diumumkan; b. ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup PPID yang paling sedikit terdiri atas:

4. nama program dan kegiatan;

5. penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan, serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;

6. target dan/atau capaian program dan kegiatan;

7. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;

8. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;

9. agenda penting terkait pelaksanaan tugas sesuai organisasi dan tata kerja Kementerian;

10. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat;

11. Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat di lingkungan Kementerian; dan

12. Informasi tentang penerimaan calon mahasiswa. c. ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Kementerian berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya; d. ringkasan laporan keuangan yang paling sedikit terdiri atas:

13. rencana dan laporan realisasi anggaran;

14. neraca;

15. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi; dan

16. daftar aset dan investasi. e. ringkasan laporan akses informasi publik yang paling sedikit terdiri atas:

17. jumlah permohonan informasi publik yang diterima;

18. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;

19. jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak; dan

20. alasan penolakan permohonan informasi publik. f. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak-pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi; g. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat yang mencakup tugs dan wewenang PPID yang bersangkutan maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari unit kerja di lingkungan PPID yang bersangkutan; h. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; atau i. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat pada unit kerja di lingkungan PPID yang bersangkutan.

Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b

meliputi Informasi terkait dalam bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

(1) Informasi yang wajib tersedia setiap saat di Kementerian meliputi: a. Daftar Informasi Publik; b. informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan; c. seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; d. informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan; e. surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya; f. surat menyurat pimpinan satuan unit kerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; g. syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan; h. data perbendaharaan atau inventaris; i. rencana strategis dan rencana kerja Kementerian; j. agenda kerja pimpinan satuan kerja; k. informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;

l. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya; m. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya; n. daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan; o. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UNDANG-UNDANG Keterbukaan Informasi Publik; p. informasi tentang standar pengumuman informasi serta merta; q. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; dan r. laporan tahunan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau ringkasannya.

Pengelolaan Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian meliputi: a. pengumpulan; b. pengolahan; c. penyajian; d. pendokumentasian; dan e. pelayanan.

(1) Pengumpulan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan PPID Kementerian dan PPID PTN Badan Hukum.

(2) Pengumpulan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Informasi Publik yang dapat diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

(1) Pengolahan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan oleh PPID Kementerian, PPID PTN Badan Hukum, dan PPID Pelaksana dengan menyiapkan paket informasi yang mudah diberikan kepada pemohon Informasi Publik. (2) Pengolahan Informasi Publik yang akan diberikan kepada pemohon menjadi tanggung jawab PPID yang bersangkutan. (3) Pengolahan Informasi Publik yang dikecualikan melalui uji konsekuensi kepentingan publik terhadap informasi yang dipandang berpotensi dapat menimbulkan dampak serius bagi citra dan kinerja Kementerian dan mengganggu ketertiban umum harus melibatkan para ahli.

(1) Penyajian Informasi Publik untuk Informasi Publik yang dapat diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disajikan dalam bentuk soft copy, hard copy, dan melalui laman resmi Kementerian/PTN/Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta/unit kerja. (2) Penyajian Informasi Publik yang hanya diberikan berdasarkan permintaan dilakukan oleh PPID Kementerian, PPID PTN Badan Hukum, dan PPID Pelaksana yang bersangkutan sesuai dengan permintaan pemohon.

(1) Pendokumentasian Informasi Publik di unit kerja menjadi tanggung jawab PPID dan PPID Pelaksana yang dibantu oleh staf yang menangani pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

(2) Pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan oleh PPID dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d diberikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan Informasi Publik secara: a. tertulis; atau b. tidak tertulis.

(1) Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada PPID Kementerian, PPID PTN Badan Hukum, atau PPID Pelaksana melalui staf yang menangani pelayanan informasi. (2) Permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan identitas Pemohon Informasi Publik. (3) Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis, pemohon mengisi formulir permohonan. (4) Dalam hal permohonan diajukan secara tidak tertulis, staf yang menangani pelayanan informasi memastikan permohonan Informasi Publik tercatat dalam formulir permohonan. (5) Staf yang menangani pelayanan informasi menerima permohonan Informasi Publik dan melakukan pencatatan pada buku register permintaan Informasi Publik dan melakukan konfirmasi kepada Pemohon Informasi Publik mengenai kebenaran data Pemohon Informasi Publik. (6) Apabila pada saat konfirmasi dilakukan ditemukan ketidaksesuaian data pemohon Informasi Publik, staf yang menangani pelayanan informasi berhak untuk tidak melayani permintaan informasi.

Penyediaan Informasi Publik terhadap permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: a. penyediaan dan penyampaian Informasi Publik berlangsung selama 10 (sepuluh) hari kerja; b. PPID Kementerian, PPID PTN Badan Hukum, dan PPID Pelaksana memberikan Informasi kepada Pemohon sebelum batas waktu yang telah ditentukan; dan c. apabila penyediaan dan penyampaian Informasi melebihi waktu yang ditentukan, PPID Kementerian, PPID PTN Badan Hukum, dan PPID Pelaksana mengajukan perpanjangan waktu kepada Pemohon paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

(1) Dalam hal Informasi Publik yang dimohon, baik sebagian atau seluruhnya tidak diberikan pada saat permohonan dilakukan, PPID Kementerian, PPID PTN Badan Hukum, dan PPID Pelaksana melalui staf yang menangani pelayanan Informasi wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Informasi. (2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima. (3) Pemberian Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan waktu penyediaan yang telah ditetapkan di dalam pemberitahuan tertulis. (4) Dalam hal PPID Kementerian, PPID PTN Badan Hukum, dan PPID Pelaksana belum menguasai atau mendokumentasikan Informasi Publik yang dimohon dan/atau belum dapat MEMUTUSKAN apakah informasi yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan, PPID Kementerian, PPID PTN Badan Hukum, dan PPID Pelaksana melalui staf yang menangani pelayanan Informasi memberitahukan

perpanjangan waktu pemberitahuan tertulis beserta alasannya. (5) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tidak dapat diperpanjang lagi.

Dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak, PPID Kementerian, PPID PTN Badan Hukum, dan PPID Pelaksana melalui staf yang menangani Pelayanan Informasi wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis bersamaaan dengan surat PPID Kementerian, PPID PTN Badan Hukum, dan PPID Pelaksana tentang Penolakan Permohonan Informasi yang paling sedikit memuat: a. nomor pendaftaran; b. nama; c. alamat; d. nomor telepon/email; e. informasi yang dibutuhkan; dan f. keputusan pengecualian dan hasil uji konsekuensi.

Dalam hal Pemohon Informasi Publik bermaksud untuk melihat dan mengetahui Informasi Publik dan/atau meminta salinan Informasi Publik, PPID Kementerian, PPID PTN Badan Hukum, dan PPID Pelaksana wajib: a. mengoordinasikan dan memastikan Pemohon Informasi Publik mendapatkan akses untuk melihat Informasi Publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membaca dan/atau memeriksa Informasi Publik yang dimohon; b. menyampaikan alasan tertulis apabila permohonan Informasi Publik ditolak; dan c. memberikan informasi tentang tata cara mengajukan keberatan beserta formulirnya bila dikehendaki.

(1) Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan kepada apabila PPID Kementerian, PPID PTN Badan Hukum, dan PPID Pelaksana: a. menolak memberikan Informasi Publik yang bersifat terbuka; b. tidak menyediakan Informasi secara berkala; c. tidak menanggapi permohonan Informasi Publik; d. tidak menanggapi permohonan sebagaimana yang diminta; e. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau f. penyampaian Informasi Publik melebihi waktu yang ditentukan. (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Atasan PPID Kementerian, Atasan PPID PTN Badan Hukum, dan Atasan PPID Pelaksana.

(1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disampaikan secara tertulis. (2) PPID Kementerian, PPID PTN Badan Hukum, dan PPID Pelaksana mencatat pengajuan keberatan dalam buku register keberatan. (3) PPID Kementerian, PPID PTN Badan Hukum, dan PPID Pelaksana memberikan

formulir keberatan kepada pemohon informasi publik sebagai tanda terima pengajuan keberatan.

Atasan PPID Kementerian, Atasan PPID PTN Badan Hukum, dan Atasan PPID Pelaksana memberikan tanggapan atas keberatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya keberatan.

Pemohon Informasi Publik yang tidak menerima keputusan Atasan PPID Kementerian, Atasan PPID PTN Badan Hukum atau Atasan PPID Pelaksana berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan.

Dalam hal terjadi sengketa informasi, PPID Kementerian, PPID PTN Badan Hukum, bersama dengan Biro Hukum dan Organisasi Kementerian atau biro/bagian yang menangani hukum pada PTN Badan Hukum melakukan kajian hukum untuk menentukan penyelesaian sengketa informasi melalui Komisi Informasi Pusat/Provinsi.

PPID Kementerian bekerjasama dengan Biro Hukum dan Organisasi dapat melakukan pendampingan dalam penyelesaian sengketa informasi publik yang diinformasikan oleh PPID Kementerian, PPID PTN Badan Hukum dan diajukan kepada Komisi Informasi Pusat/Provinsi.

Dalam hal terjadi sengketa, Atasan PPID Kementerian dapat memberikan kuasa kepada PPID Pelaksana dan/atau pihak lain yang ditunjuk untuk beracara di Komisi Informasi Pusat/Provinsi.

(1) PPID Pelaksana menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada PPID Kementerian paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) PPID Kementerian dan PPID PTN Badan Hukum menyampaikan laporan pelayanan Informasi Publik kepada Koordinator PPID dan Komisi Informasi Pusat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) Laporan pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi: a. jumlah permintaan informasi yang diterima; b. waktu yang diperlukan Kementerian dalam memenuhi setiap permintaan informasi; c. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; d. alasan penolakan permintaan informasi; dan e. sengketa informasi.

Biaya pengelolaan layanan Informasi Publik, uji konsekuensi, dan penyelesaian sengketa Informasi Publik dibebankan pada masing-masing daftar isian pelaksanaan anggaran PPID Kementerian/ PPID PTN Badan Hukum.

PPID di lingkungan Kementerian yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap menjalankan tugasnya dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 02/M/PER/V/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Riset dan Teknologi; dan
2. semua ketentuan mengenai Layanan Informasi Publik pada PTN yang telah ada sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 November 2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA