Pasal 23

(1) Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan kepada apabila PPID Kementerian, PPID PTN Badan Hukum, dan PPID Pelaksana: a. menolak memberikan Informasi Publik yang bersifat terbuka; b. tidak menyediakan Informasi secara berkala; c. tidak menanggapi permohonan Informasi Publik; d. tidak menanggapi permohonan sebagaimana yang diminta; e. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau f. penyampaian Informasi Publik melebihi waktu yang ditentukan. (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Atasan PPID Kementerian, Atasan PPID PTN Badan Hukum, dan Atasan PPID Pelaksana.