Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 tentang JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan,

pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 5. Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan layanan teknis dan operasional yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan teknologi. 6. Pejabat Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan yang selanjutnya disebut Teknisi Litkayasa adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan layanan teknis dan operasional yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan teknologi. 7. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah. 8. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi. 9. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.

10. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi dan/atau difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.

11. Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain atau rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi yang lebih baik dan/atau efisien dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan estetika.

12. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.

13. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.

14. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

15. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.

16. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Teknisi Litkayasa dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

17. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Teknisi Litkayasa sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

18. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa.

19. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Teknisi Litkayasa dalam bentuk Angka Kredit.

20. Standar Kompetensi Teknisi Litkayasa yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa.

21. Uji Kompetensi Teknisi Litkayasa yang selanjutnya disebut Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dari Teknisi Litkayasa dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.

22. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Teknisi Litkayasa sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa.

23. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Teknisi Litkayasa sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.

24. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Teknisi Litkayasa baik perorangan atau kelompok di bidang layanan teknis dan operasional Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Teknologi.

25. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah lembaga pemerintah yang menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi.

26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

(1) Teknisi Litkayasa berkedudukan sebagai pelaksana teknis dan operasional dalam melakukan kegiatan di bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Teknologi pada Instansi Pemerintah. (2) Teknisi Litkayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa. (3) Kedudukan Teknisi Litkayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa merupakan jabatan karier PNS.

Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa termasuk dalam rumpun penelitian dan perekayasaan.

(1) Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa merupakan Jabatan Fungsional kategori keterampilan. (2) Jenjang Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Teknisi Litkayasa Pemula; b. Teknisi Litkayasa Terampil; c. Teknisi Litkayasa Mahir; dan d. Teknisi Litkayasa Penyelia. (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Tugas Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa yaitu melakukan layanan teknis dan operasional yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan teknologi.

(1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas: a. persiapan; b. pelaksanaan; dan c. pasca pelaksanaan. (2) Sub-unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. persiapan, meliputi:

1. penyusunan daftar kebutuhan kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan teknologi;

2. penyiapan kebutuhan kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan teknologi;

3. penelaahan kebutuhan kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan teknologi; dan

4. validasi kebutuhan kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan teknologi; b. pelaksanaan, meliputi:

5. Penelitian;

6. Pengembangan;

7. Pengkajian; dan

8. Penerapan; c. pasca pelaksanaan, meliputi:

9. penyiapan dan/atau penyusunan karya tulis;

10. perlindungan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi;

11. penyiapan dan/atau penyusunan naskah standar teknis;

12. penjaminan mutu layanan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

13. pelayanan informasi teknis.

(1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa sesuai dengan jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut: a. Teknisi Litkayasa Terampil, meliputi:

1. melakukan pengidentifikasian kebutuhan peralatan berdasarkan data dari dokumen perencanaan kegiatan;

2. melakukan pengidentifikasian kebutuhan bahan berdasarkan data dari dokumen perencanaan kegiatan;

3. melakukan pengidentifikasian kebutuhan sarana dan prasarana berdasarkan data dari dokumen perencanaan kegiatan;

4. melakukan penyiapan kebutuhan peralatan berdasarkan data yang telah tersusun dalam daftar;

5. melakukan penyiapan kebutuhan bahan berdasarkan data yang telah tersusun dalam daftar;

6. melakukan penyiapan kebutuhan sarana dan prasarana berdasarkan data yang telah tersusun dalam daftar;

7. melakukan pencatatan tahapan pelaksanaan kegiatan percobaan;

8. melakukan pengambilan data pelaksanaan kegiatan percobaan;

9. melakukan pengambilan data pelaksanaan kegiatan eksplorasi;

10. melakukan pengukuran dan/atau pengambilan data jasa teknis;

11. melakukan penyetelan hasil perakitan prototipe suatu produk;

12. melakukan pemeliharaan rutin dan terjadwal dari alat, fasilitas, sistem, dan produk berdasarkan catatan pemeliharaan;

13. melakukan perbaikan alat, fasilitas, sistem, dan produk;

14. melakukan kompilasi data dan informasi penjaminan mutu; dan

15. melakukan pemeriksaan ulang dan penjaminan mutu layanan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan standar acuan; b. Teknisi Litkayasa Mahir, meliputi:

16. melakukan pemeriksaan peralatan berdasarkan data yang tersusun;

17. melakukan pemeriksaan bahan berdasarkan data yang tersusun;

18. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana berdasarkan data yang tersusun;

19. melakukan pengolahan data pelaksanaan kegiatan percobaan;

20. melakukan pengolahan data pelaksanaan kegiatan eksplorasi;

21. melakukan pengolahan data jasa teknis;

22. melakukan penyusunan bagan, grafik, atau tabel data jasa teknis;

23. melakukan pembuatan bagian atau perakitan prototipe;

24. melakukan pentahapan pelaksanaan unjuk kerja alat, fasilitas, sistem, dan produk;

25. melakukan penambahan dan/atau perubahan pada alat, fasilitas, sistem, dan produk untuk peningkatan unjuk kerja;

26. melakukan penyiapan rangkaian data dan informasi untuk penyusunan naskah karya tulis;

27. melakukan penyusunan rangkaian data dan informasi untuk penyusunan naskah karya tulis;

28. melakukan penyiapan rangkaian data dan informasi untuk perlindungan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi;

29. melakukan penyiapan rangkaian data dan informasi untuk penyusunan naskah standar teknis;

30. melakukan pengolahan data kaji ulang penjaminan mutu fasilitas layanan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

31. melakukan penyusunan data dan informasi teknis untuk presentasi; dan c. Teknisi Litkayasa Penyelia, meliputi:

32. melakukan pemeriksaan ulang dan penjaminan peralatan berdasarkan daftar kebutuhan;

33. melakukan pemeriksaan ulang dan penjaminan bahan/material berdasarkan daftar kebutuhan;

34. melakukan pemeriksaan ulang dan penjaminan sarana dan prasarana berdasarkan daftar kebutuhan;

35. melakukan analisis hasil pengolahan data pelaksanaan kegiatan percobaan;

36. melakukan analisis hasil pengolahan data pelaksanaan kegiatan eksplorasi;

37. melakukan penguraian wujud produk teknis;

38. melakukan penguraian rincian produk teknis;

39. melakukan pengumpulan data dan informasi untuk bahan diseminasi, difusi, dan promosi ilmu pengetahuan dan teknologi

40. melakukan penyiapan produk, benda, atau alat peraga untuk bahan diseminasi, difusi, dan promosi ilmu pengetahuan dan teknologi;

41. melakukan penyiapan prasarana lokasi untuk diseminasi, difusi, dan promosi ilmu pengetahuan dan teknologi;

42. melakukan pemaparan data dan informasi dalam rangka diseminasi, difusi, dan promosi ilmu pengetahuan dan teknologi;

43. melakukan asistensi pemaparan data dan informasi dalam rangka diseminasi, difusi, dan promosi ilmu pengetahuan dan teknologi;

44. melakukan pendampingan pengoperasian alat peraga dalam rangka diseminasi, difusi, dan promosi ilmu pengetahuan dan teknologi;

45. melakukan kompilasi data dan informasi dalam rangka perlindungan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi;

46. melakukan kompilasi data dan informasi untuk naskah standar teknis;

47. melakukan kompilasi data dan informasi untuk kaji ulang penjaminan mutu layanan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

48. melakukan pelayanan informasi teknis. (2) Teknisi Litkayasa yang melaksanakan kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Hasil Kerja tugas jabatan untuk Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sebagai berikut:

a. Teknisi Litkayasa Terampil, meliputi:

1. daftar kebutuhan peralatan;

2. daftar kebutuhan bahan;

3. daftar kebutuhan sarana dan prasarana;

4. laporan penyiapan kebutuhan peralatan;

5. laporan penyiapan kebutuhan bahan;

6. laporan penyiapan kebutuhan sarana dan prasarana;

7. daftar panduan pelaksanaan;

8. laporan dan catatan pengambilan data;

9. laporan dan catatan data eksplorasi;

10. laporan dan catatan pengukuran dan/atau pengambilan data jasa teknis;

11. laporan penyetelan hasil perakitan prototipe suatu produk;

12. laporan pemeliharaan rutin;

13. laporan perbaikan alat, fasilitas, sistem, dan produk;

14. laporan kompilasi data dan informasi; dan

15. laporan pemeriksaan ulang dan penjaminan mutu; b. Teknisi Litkayasa Mahir, meliputi:

16. laporan pemeriksaan peralatan;

17. laporan pemeriksaan bahan;

18. laporan pemeriksaan sarana dan prasarana;

19. laporan pengolahan data kegiatan percobaan;

20. laporan pengolahan data kegiatan eksplorasi;

21. laporan pengolahan data kegiatan jasa teknis;

22. dokumen bagan, grafik, atau tabel data jasa teknis;

23. laporan pembuatan bagian atau perakitan prototipe;

24. laporan pentahapan pelaksanaan unjuk kerja alat, fasilitas, sistem, dan produk;

25. laporan peningkatan unjuk kerja alat;

26. dokumen penyiapan penyusunan naskah karya tulis;

27. dokumen naskah karya tulis;

28. dokumen perlindungan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi;

29. dokumen naskah standar teknis;

30. laporan kaji ulang penjaminan mutu; dan

31. dokumen data dan informasi teknis; dan c. Teknisi Litkayasa Penyelia, meliputi:

32. laporan periksa ulang peralatan;

33. laporan periksa ulang bahan;

34. laporan periksa ulang sarana dan prasarana;

35. laporan hasil analisis kegiatan percobaan;

36. laporan hasil analisis kegiatan eksplorasi;

37. laporan penguraian wujud produk teknis;

38. laporan penguraian rincian produk teknis;

39. dokumen data dan informasi diseminasi, difusi, dan promosi ilmu pengetahuan dan teknologi;

40. laporan hasil penyiapan produk, benda, atau alat peraga untuk bahan diseminasi, difusi, dan promosi ilmu pengetahuan dan teknologi;

41. laporan hasil penyiapan prasarana lokasi untuk diseminasi, difusi, dan promosi ilmu pengetahuan dan teknologi;

42. laporan pemaparan data dan informasi diseminasi, difusi, dan promosi ilmu pengetahuan dan teknologi;

43. laporan asistensi pemaparan data dan informasi dalam rangka diseminasi, difusi, dan promosi ilmu pengetahuan dan teknologi;

44. laporan pendampingan pengoperasian alat peraga dalam rangka diseminasi, difusi, dan promosi ilmu pengetahuan dan teknologi;

45. dokumen kompilasi data dan informasi perlindungan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi;

46. dokumen kompilasi data dan informasi standar teknis;

47. dokumen kompilasi data dan informasi kaji ulang penjaminan mutu; dan

48. laporan layanan informasi teknis.

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Teknisi Litkayasa yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan

kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Teknisi Litkayasa yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

(1) Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut: a. Teknisi Litkayasa yang melaksanakan tugas Teknisi Litkayasa yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan b. Teknisi Litkayasa yang melaksanakan tugas Teknisi Litkayasa yang berada 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan. (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa dilakukan melalui pengangkatan: a. pertama; b. perpindahan dari jabatan lain; atau c. promosi.

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah diploma tiga bidang ilmu kimia, ilmu atau sains kebumian, ilmu atau sains kelautan, biologi, fisika, seni, arsitektur, komputer, matematika, ilmu atau sains pertanian, , ilmu atau sains perikanan, desain, teknik atau peternakan rekayasa dirgantara, teknik atau rekayasa biosistem, teknik atau rekayasa biomedis, teknik atau rekayasa kimia, teknik atau rekayasa sipil, teknik atau rekayasa geomatika, teknik atau rekayasa komputer, teknik atau rekayasa elektro, teknik atau rekayasa telekomunikasi, teknik atau rekayasa fisika, teknik atau rekayasa lingkungan, teknik atau rekayasa industri, teknologi industri pertanian, teknik atau rekayasa material, teknik atau rekayasa geologi, teknik atau rekayasa mesin, teknik atau rekayasa pertambangan, teknik atau rekayasa perminyakan, teknik atau rekayasa kelautan, teknik atau rekayasa sistem perkapalan, teknik atau rekayasa keselamatan, teknik atau rekayasa energi

terbarukan, ilmu atau sains lingkungan, kehutanan, ilmu farmasi, ilmu atau sains gizi, kesehatan masyarakat, ilmu kesehatan, transportasi, teknologi pangan, kesehatan, bahasa, pembangunan sosial, sosiologi pedesaan, akuntansi, manajemen, konservasi sumber daya hutan, sistem informasi akuntansi, logistik, ilmu atau sains komunikasi, ilmu atau sains veteriner, penanganan krisis kebencanaan, arkeologi, sejarah, rehabilitasi sosial, kependudukan, ekonomi, ilmu atau sains informasi, pekerjaan sosial, rehabilitasi medik, perlindungan dan pemberdayaan sosial, pelayanan publik, agama, administrasi bisnis, kewirausahaan, hukum, administrasi publik, sistem informasi geografis, sains keolahragaan, pariwisata, atau teknologi cetak dan grafis; dan e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa dari calon PNS. (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa. (4) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat wajib mengikuti dan lulus pelatihan fungsional Teknisi Litkayasa. (5) Teknisi Litkayasa yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atasnya. (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa dinilai dan

ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa.

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah diploma tiga bidang ilmu kimia, ilmu atau sains kebumian, ilmu atau sains kelautan, biologi, fisika, seni, arsitektur, komputer, matematika, ilmu atau sains pertanian, peternakan, ilmu atau sains perikanan, desain, teknik atau rekayasa dirgantara, teknik atau rekayasa biosistem, teknik atau rekayasa biomedis, teknik atau rekayasa kimia, teknik atau rekayasa sipil, teknik atau rekayasa geomatika, teknik atau rekayasa komputer, teknik atau rekayasa elektro, teknik atau rekayasa telekomunikasi, teknik atau rekayasa fisika, teknik atau rekayasa lingkungan, teknik atau rekayasa industri, teknologi industri pertanian, teknik atau rekayasa material, teknik atau rekayasa geologi, teknik atau rekayasa mesin, teknik atau rekayasa pertambangan, teknik atau rekayasa perminyakan, teknik atau rekayasa kelautan, teknik atau rekayasa sistem perkapalan, teknik atau rekayasa keselamatan, teknik atau rekayasa energi terbarukan, ilmu atau sains lingkungan, kehutanan, ilmu farmasi, ilmu atau sains gizi, kesehatan masyarakat, ilmu kesehatan, transportasi, teknologi pangan, kesehatan, bahasa, pembangunan sosial,

sosiologi pedesaan, akuntansi, manajemen, konservasi sumber daya hutan, sistem informasi akuntansi, logistik, ilmu atau sains komunikasi, ilmu atau sains veteriner, penanganan krisis kebencanaan, arkeologi, sejarah, rehabilitasi sosial, kependudukan, ekonomi, ilmu atau sains informasi, pekerjaan sosial, rehabilitasi medik, perlindungan dan pemberdayaan sosial, pelayanan publik, agama, administrasi bisnis, kewirausahaan, hukum, administrasi publik, sistem informasi geografis, sains keolahragaan, pariwisata, atau teknologi cetak dan grafis atau bidang ilmu lainnya yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa yang ditentukan oleh Instansi Pembina; e. mengikuti dan lulus pelatihan fungsional Teknisi Litkayasa; f. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; g. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa paling singkat 2 (dua) tahun; h. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan i. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun. (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki. (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit.

(4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, ditetapkan berdasarkan kriteria: a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi; b. menghasilkan invensi dan/atau inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang invensi dan/atau inovasinya; dan c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilaksanakan dalam hal: a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa; atau b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa satu tingkat lebih tinggi. (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

c. memiliki rekam jejak yang baik; d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan/atau e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS. (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa yang akan diduduki. (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa. (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Setiap PNS yang akan diangkat menjadi Teknisi Litkayasa wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. (2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Penilaian kinerja Teknisi Litkayasa bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier. (2) Penilaian kinerja Teknisi Litkayasa dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. (3) Penilaian kinerja Teknisi Litkayasa dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi: a. SKP; dan b. perilaku kerja.

(1) Teknisi Litkayasa wajib menyusun SKP setiap awal tahun.

(2) SKP merupakan target kinerja Teknisi Litkayasa berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan. (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

(1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) terdiri atas kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan. (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

(1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP. (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung. (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. (4) Hasil penilaian SKP Teknisi Litkayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.

(1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) bagi Teknisi Litkayasa setiap tahun ditetapkan paling sedikit: a. 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) untuk Teknisi Litkayasa Pemula; b. 5 (lima) untuk Teknisi Litkayasa Terampil; c. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Teknisi Litkayasa Mahir; dan d. 25 (dua puluh lima) untuk Teknisi Litkayasa Penyelia. (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi Teknisi Litkayasa Penyelia yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya. (3) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Teknisi Litkayasa wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode. (4) Ketentuan mengenai penghitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

(1) Teknisi Litkayasa yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit paling sedikit: a. 3 (tiga) untuk Teknisi Litkayasa Pemula; b. 4 (empat) untuk Teknisi Litkayasa Terampil; dan c. 10 (sepuluh) untuk Teknisi Litkayasa Mahir.

(2) Teknisi Litkayasa Penyelia yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 10 (sepuluh) Angka Kredit.

Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Capaian SKP Teknisi Litkayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit. (2) Capaian Angka Kredit Teknisi Litkayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25. (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan, capaian Angka Kredit Teknisi Litkayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK. (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan

setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Teknisi Litkayasa mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya. (2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik Hasil Kerja Teknisi Litkayasa. (3) Hasil penilaian dan PAK Teknisi Litkayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Teknisi Litkayasa.

Usul PAK Teknisi Litkayasa diajukan oleh paling rendah pejabat pengawas yang memimpin unit kerja pada Instansi Pemerintah yang membidangi jabatan fungsional atau kepegawaian kepada: a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Teknisi Litkayasa Pemula, Teknisi Litkayasa Terampil, Teknisi Litkayasa Mahir, dan Teknisi Litkayasa Penyelia di lingkungan Instansi Pembina; b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Teknisi Litkayasa Mahir dan Teknisi Litkayasa Penyelia di lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah;

c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan atau kepegawaian pada Instansi Pusat untuk Angka Kredit bagi Teknisi Litkayasa Pemula dan Teknisi Litkayasa Terampil di lingkungan Instansi Pusat; dan d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan atau kepegawaian pada Instansi Daerah untuk Angka Kredit bagi Teknisi Litkayasa Pemula dan Teknisi Litkayasa Terampil di lingkungan Instansi Daerah.

Pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit, yaitu : a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa pada Instansi Pembina bagi Teknisi Litkayasa Pemula, Teknisi Litkayasa Terampil, Teknisi Litkayasa Mahir, dan Teknisi Litkayasa Penyelia di lingkungan Instansi Pembina; b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Teknisi Litkayasa Mahir dan Teknisi Litkayasa Penyelia di lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah; c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan atau kepegawaian pada Instansi Pusat untuk Angka Kredit bagi Teknisi Litkayasa Pemula dan Teknisi Litkayasa Terampil di lingkungan Instansi Pusat; dan d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan atau kepegawaian pada Instansi Daerah untuk Angka Kredit bagi Teknisi Litkayasa Pemula dan Teknisi Litkayasa Terampil di lingkungan Instansi Daerah.

(1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibantu oleh Tim Penilai. (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas: a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai; b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan; c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan; d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi; e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan; f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Teknisi Litkayasa dalam pelatihan teknis fungsional. (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Tim Penilai Pusat bagi pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi:

1. Teknisi Litkayasa Pemula, Teknisi Litkayasa Terampil, Teknisi Litkayasa Mahir, dan Teknisi Litkayasa Penyelia di lingkungan Instansi Pembina; dan
2. Teknisi Litkayasa Mahir, dan Teknisi Litkayasa Penyelia di lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah; dan

b. Tim Penilai Instansi bagi pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan atau kepegawaian pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk Angka Kredit bagi Teknisi Litkayasa Pemula dan Teknisi Litkayasa Terampil di lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

(1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, unsur kepegawaian, dan Teknisi Litkayasa. (2) Jumlah anggota Tim Penilai paling sedikit 7 (tujuh) orang dengan susunan sebagai berikut: a. seorang ketua merangkap anggota; b. seorang wakil ketua merangkap anggota; c. seorang sekretaris merangkap anggota; dan d. paling sedikit 4 (empat) orang anggota. (3) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil. (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah sama dengan jabatan dan/atau pangkat Teknisi Litkayasa yang dinilai. (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus berasal dari unsur kepegawaian. (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit 4 (empat) orang Teknisi Litkayasa. (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu: a. menduduki jabatan dan/atau pangkat paling rendah sama dengan jabatan dan/atau pangkat Teknisi Litkayasa yang dinilai; b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Teknisi Litkayasa; dan c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Teknisi Litkayasa.

(8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Teknisi Litkayasa, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai Hasil Kerja Teknisi Litkayasa. (9) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh: a. pejabat pimpinan tinggi utama pada Instansi Pembina; b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan di lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah Provinsi; atau c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa ditetapkan oleh Instansi Pembina.

(1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan. (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode. (3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan

Fungsional Teknisi Litkayasa dengan pendidikan diploma tiga sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Teknisi Litkayasa dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi: a. pengajar atau pelatih di bidang Layanan Teknis dan Operasional kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. keanggotaan dalam Tim Penilai; c. perolehan penghargaan/tanda jasa; d. perolehan gelar/ijazah lain; atau e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa. (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat. (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk 1 (satu) kali kenaikan pangkat.

(1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan. (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat

dalam satu jenjang yang sedang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan. (4) Selain memenuhi syarat kinerja, Teknisi Litkayasa yang akan naik jenjang jabatan harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina. (5) Syarat kinerja, Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Instansi Pembina. (6) Teknisi Litkayasa Mahir yang akan naik jenjang ke Teknisi Litkayasa Penyelia harus memenuhi kualifikasi pendidikan diploma tiga yang ditentukan oleh Instansi Pembina.

(1) Untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Teknisi Litkayasa dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi. (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang Penelitian,

Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau f. kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Teknisi Litkayasa Mahir yang akan naik jenjang ke Teknisi Litkayasa Penyelia wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan yaitu sebanyak 4 (empat) Angka Kredit.

(1) Teknisi Litkayasa yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Layanan Teknis dan Operasional kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut: a. apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu; b. apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu; c. apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh

persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis. (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Teknisi Litkayasa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Teknisi Litkayasa yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa.

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Teknisi Litkayasa tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

(1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator meliputi: a. jumlah program Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan b. jumlah sarana dan prasarana Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. (2) Pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa yang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina.

(1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan. (2) Kompetensi Teknisi Litkayasa meliputi:

a. kompetensi teknis; b. kompetensi manajerial; dan c. kompetensi sosial kultural. (3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Instansi Pembina.

(1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Teknisi Litkayasa diikutsertakan pada pelatihan. (2) Pelatihan yang diberikan bagi Teknisi Litkayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja. (3) Pelatihan yang diberikan kepada Teknisi Litkayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk: a. pelatihan fungsional; dan b. pelatihan teknis di bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Teknisi Litkayasa dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya. (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja; b. seminar; c. lokakarya; atau d. konferensi. (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional Teknisi Litkayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

(1) Teknisi Litkayasa diberhentikan dari jabatannya apabila: a. mengundurkan diri dari jabatan; b. diberhentikan sementara sebagai PNS; c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa; atau f. tidak memenuhi persyaratan jabatan. (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa. (3) Teknisi Litkayasa yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa. (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas di bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. (5) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal: a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa; atau b. tidak memenuhi Standar Kompetensi yang ditentukan pada Jabatan Fungsional yang diduduki.

Teknisi Litkayasa yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan.

(1) Terhadap Teknisi Litkayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya. (2) Teknisi Litkayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan pemberhentiannya tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa.

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Teknisi Litkayasa dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Teknisi Litkayasa dilarang rangkap jabatan dengan jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana.

(1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa. (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa; b. menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa; c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa; d. menyusun standar kualitas Hasil Kerja dan pedoman penilaian kualitas Hasil Kerja Teknisi Litkayasa; e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa; g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa; h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan; i. menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa; j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa; k. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa; l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa;

m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa; n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa; o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa; p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara; q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa; r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier Teknisi Litkayasa; dan s. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan. (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf I dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah pengguna Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa setelah mendapatkan akreditasi dari Instansi Pembina. (5) Instansi Pembina dalam melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, dan huruf r, menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara. (6) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara. (7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i ditetapkan oleh Instansi Pembina.

(1) Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi. (2) Setiap Teknisi Litkayasa wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa. (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina. (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi. (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa mempunyai tugas: a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi; b. memberikan advokasi; dan c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi. (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Instansi Pembina.

Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa bersifat

koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa.

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa ditetapkan oleh Instansi Pembina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Kegiatan tugas jabatan dan penilaian prestasi kerja Teknisi Litkayasa yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23/KEP/M.PAN/2/2003 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/193/M.PAN/11/2004 tentang Perubahan Atas Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan dan Angka Kreditnya.

(1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa Terampil, Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa Mahir, dan Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa Penyelia berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23/KEP/M.PAN/2/2003 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

KEP/193/M.PAN/11/2004 tentang Perubahan Atas Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan dan Angka Kreditnya yang belum memperoleh ijazah paling rendah diploma tiga tetap melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan jenjang jabatan yang didudukinya berdasarkan Peraturan Menteri ini. (2) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa Pemula berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23/KEP/M.PAN/2/2003 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/193/M.PAN/11/2004 tentang Perubahan Atas Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan dan Angka Kreditnya yang belum memperoleh ijazah diploma tiga melaksanakan kegiatan Teknisi Litkayasa Terampil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Teknisi Litkayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memperoleh ijazah paling rendah diploma tiga paling lama 8 (delapan) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. (4) Teknisi Litkayasa yang belum memperoleh ijazah paling rendah diploma tiga paling lama 8 (delapan) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberhentikan dari Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa.

Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. semua peraturan perundang-undangan yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23/KEP/M.PAN/2/2003 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/193/M.PAN/11/2004 tentang Perubahan Atas Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan dan Angka Kreditnya, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan b. semua peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disesuaikan dan mengikuti ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23/KEP/M.PAN/2/2003 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/193/M.PAN/11/2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23/KEP/M.PAN/2/2003 tentang Jabatan Fungsional

Teknisi Penelitian dan Perekayasaan dan Angka Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2021

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA