Peraturan Menteri Nomor p-71-menlhk-setjen-hpl-3-8-2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2. PNBP yang Terutang adalah PNBP yang harus dibayar pada suatu saat, atau dalam suatu periode tertentu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disebut PSDH adalah pungutan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara dan/atau terhadap hasil hutan yang berada pada kawasan hutan yang telah dilepas statusnya menjadi bukan kawasan hutan dan/atau hutan negara yang dicadangkan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan.
4. Dana Reboisasi yang selanjutnya disebut DR adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari Pemegang Izin Usaha Pemanfataan Hasil Hutan dari hutan alam yang berupa kayu.
5. Ganti Rugi Tegakan yang selanjutnya disebut GRT adalah pungutan yang sebagai pengganti nilai tegakan yang rusak dan/atau hilang akibat dari perbuatan melanggar hukum pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan yang selanjutnya disebut dengan DPEH adalah denda yang dijatuhkan oleh instansi yang berwenang terhadap pemegang izin akibat pelanggaran eksploitasi hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya disebut IIUPH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan pada hutan

produksi atas suatu kawasan hutan tertentu yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut akan diterbitkan. 8. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. 9. Hutan Hak/Rakyat adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. 10. Hutan Alam adalah suatu lapangan yang bertumbuhan pohon-pohon alami yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya. 11. Areal Penggunaan Lain yang selanjutnya disebut APL yang telah dibebani izin peruntukan adalah areal hutan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi, atau berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) menjadi bukan kawasan hutan. 12. Hutan produksi yang dapat Dikonversi yang selanjutnya disebut HPK adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan. 13. Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. 14. Hutan Desa yang selanjutnya disebut HD adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. 15. Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. 16. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disebut HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. 17. Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi yang selanjutnya disebut HTHR adalah hutan tanaman pada hutan

produksi yang dibangun melalui kegiatan merehabilitasi lahan dan hutan pada kawasan hutan produksi untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi lahan dan hutan dalam rangka mempertahankan daya dukung, produktivitas, dan peranannya sebagai sistem penyangga kehidupan. 18. Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disebut HHBK adalah hasil hutan hayati beserta produk turunannya yang dipungut dari hutan negara. 19. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efesien dan lestari. 20. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang teroganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. 21. Izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK), Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan/atau Bukan Kayu (IUPHHK/BK), dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan/atau Bukan Kayu (IPHHK/BK) pada areal hutan yang telah ditetapkan. 22. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam yang selanjutnya disebut IUPHHK-HA yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penebangan, pengangkutan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu. 23. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri yang selanjutnya disebut IUPHHK-HTI adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan

potensi dan kualitas hutan produksi, dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku. 24. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi yang selanjutnya disebut IUPHHBK-HA adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan HHBK dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil. 25. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi yang selanjutnya disebut IUPHHBK-HT adalah izin usaha yarg diberikan untuk memanfaatkan HHBK dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil. 26. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem yang selanjutnya disebut IUPHHK-RE adalah izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya. 27. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disebut IPHHK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume tertentu. 28. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disebut IPHHBK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan

lindung dan/atau hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, dan tanaman obat-obatan untuk jangka waktu dan volume tertentu. 29. Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disebut IPK adalah izin untuk menebang kayu dan/atau memungut hasil hutan bukan kayu sebagai akibat dari adanya kegiatan izin non kehutanan antara lain dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan telah dilepas, kawasan hutan produksi dengan cara tukar menukar kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan dengan izin pinjam pakai, dan dari Areal Penggunaan Lain yang telah diberikan izin peruntukan. 30. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang selanjutnya disebut IPPKH adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan. 31. Hak Guna Usaha yang selanjutnya disebut HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, sesuai ketentuan UNDANG-UNDANG Pokok Agraria. 32. ID barcode adalah QRCode atau Barcode 2D yang merupakan tanda legalitas kayu bulat dalam bentuk label yang menempel pada batang pohon/kayu bulat yang memuat informasi legalitas dan asal-usul kayu bulat, yang dapat dibaca dengan menggunakan perangkat tertentu. 33. Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online yang selanjutnya disebut SIMPONI adalah aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk melakukan pencatatan, penyimpanan, dan pemantauan data PNBP. 34. Wajib Bayar yang selanjutnya disebut WB adalah orang pribadi, badan, pemegang izin, KPH dan/atau pihak lain yang mempunyai kewajiban untuk membayar PSDH, DR, DPEH dan/atau GRT kepada Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

35. Rencana Tebang adalah target tebang yang merupakan hasil rekapitulasi pengolahan data pohon yang akan ditebang dari pelaksanaan kegiatan timber cruising pada petak kerja tebangan yang memuat nomor pohon, jenis, diameter, tinggi pohon bebas cabang, dan taksiran volume kayu.

36. Laporan Hasil Produksi yang selanjutnya disebut LHP adalah dokumen yang memuat realisasi seluruh hasil penebangan pohon pada petak/blok yang ditetapkan.

37. Laporan Produksi yang selanjutnya disebut LP adalah dokumen tentang realisasi seluruh hasil pemanenan berupa hasil hutan bukan kayu atau pemanenan kayu hasil penanaman (KHP).

38. Survey Potensi adalah merupakan metode perhitungan statistik dalam menduga volume hasil hutan kayu pada luasan tertentu dengan melakukan perhitungan/pencacahan pohon dalam sampling.

39. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disebut RKT adalah rencana kerja dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK).

40. Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan WB.

41. Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disebut BPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan Nomor Tranksaksi Penerimaan Negara dan Nomor Transaksi Bank/Nomor Transaksi Pos sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran.

42. Rekonsiliasi adalah sebuah metode untuk mencocokkan besarnya PNBP terutang yang merupakan kewajiban WB berdasarkan pencatatan produksi hasil hutan kayu/bukan kayu dengan realisasi pembayaran PNBP yang telah disetor oleh WB ke kas negara.

43. Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan di daerah Provinsi.

44. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

45. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

(1) Subjek PSDH meliputi dan/atau wajib dikenakan kepada: a. pemegang IUPHHK/BK pada Hutan Alam; b. pemegang IUPHHK/BK pada Hutan Tanaman; c. pemegang IPHHK dan/atau IPHHBK dari Hutan Alam dan/atau Hutan Tanaman; d. pemegang IUPHHK-RE dalam Hutan Alam; e. pemegang Izin Hak Pengelolaan HD; f. pemegang IUPHHK pada HTR; g. pemegang IUPHHK pada HTHR melalui penjualan tegakan; h. pemegang IUPHHK/BK pada HKm; i. pemegang IPPKH; j. pemegang IPK dan/atau Bukan Kayu bagi pemanfaatan kawasan hutan yang diubah statusnya menjadi bukan kawasan hutan dan/atau Hutan Negara yang dicadangkan/APL untuk keperluan pembangunan di luar sektor kehutanan; k. pemilik kayu tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel pada Hutan Hak/Hutan Rakyat; l. Kepala KPH; dan

m. pihak lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai kewajiban untuk membayar PSDH kepada Pemerintah. (2) Pemegang Izin Hak Pengelolaan Hutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikenakan PSDH dalam hal Pemegang Izin Hak Pengelolaan Hutan Desa mengajukan IUPHHK-HA/IUPHHK-HT/IUPHHBK- HA/IUPHHBK-HT dalam HD.

(1) Hasil hutan sebagai objek yang dikenakan PSDH, meliputi : a. hasil hutan kayu pada hutan alam dan/atau hutan tanaman yang berasal dari hutan negara; b. HHBK pada hutan alam dan/atau hutan tanaman yang berasal dari hutan negara; c. hasil hutan kayu atau bukan kayu yang tumbuh secara alami sebelum diterbitkan alas titel pada hutan negara yang telah berubah status menjadi bukan hutan negara; d. hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu pada areal hutan negara yang diperuntukkan bagi keperluan pembangunan di luar sektor kehutanan; e. hasil hutan kayu yang berasal dari penjualan tegakan; f. hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu dari hasil lelang temuan/sitaan/ rampasan; g. hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu yang berasal dari hutan kemasyarakatan; h. hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu yang berasal dari hutan desa. (2) Pengenaan PSDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi : a. hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu yang berasal dari Hutan Adat yang dimanfaatkan oleh Masyarakat Hukum Adat dan tidak diperdagangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. hasil hutan kayu dengan volume sampai dengan 5 (lima) m³ atau HHBK dengan volume kurang dari 0,1 (satu per sepuluh) ton yang langsung dipakai sendiri oleh penduduk setempat dan tidak diperdagangkan; c. hasil hutan yang berasal dari Hutan Hak/Hutan Rakyat yang tumbuh setelah terbitnya alas titel; dan d. hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu yang dipergunakan untuk bantuan korban bencana alam. (3) Hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya diperkenankan pada areal HPK dan APL, dimana pemanfaatannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Provinsi. (4) HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan terhadap hasil hutan bukan kayu yang berasal dari areal perizinan dan Perum Perhutani, dimana pemanfaatannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Provinsi.

(5) Hasil hutan kayu dengan volume lebih dari 5 (lima) m³ sampai dengan 20 (dua puluh) m³ yang langsung dipakai oleh penduduk setempat dan tidak diperdagangkan tetap dikenakan PSDH. (6) Pemungutan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui mekanisme IPHHK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Hasil hutan bukan kayu dengan volume lebih dari 0,1 (satu per sepuluh) ton yang langsung dipakai sendiri oleh penduduk setempat dan/atau dapat diperdagangkan tetap dikenakan PSDH. (8) Pemungutan HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melalui mekanisme IPHHBK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Subjek DR meliputi dan/atau wajib dikenakan kepada :

a. pemegang IUPHHK-HA; b. pemegang IUPHHK-RE dalam Hutan Alam; c. pemegang Izin Hak Pengelolaan HD; d. pemegang IUPHHK pada HTHR melalui penjualan tegakan; e. pemegang IPPKH; f. pemegang IPK bagi pemanfaatan kawasan hutan yang diubah statusnya menjadi bukan kawasan hutan dan/atau Hutan Negara yang dicadangkan/APL untuk keperluan pembangunan di luar sektor kehutanan; g. pemilik kayu tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel pada Hutan Hak/Hutan Rakyat; h. Kepala KPH Produksi; dan i. pihak lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai kewajiban untuk membayar DR kepada Pemerintah. (2) Pemegang Izin Hak Pengelolaan HD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenakan DR dalam hal Pemegang Izin Hak Pengelolaan HD mengajukan IUPHHK-HA dalam HD.

(1) Hasil hutan kayu sebagai objek yang dikenakan DR, meliputi : a. hasil hutan kayu pada hutan alam yang berasal dari hutan negara; b. hasil hutan kayu yang tumbuh secara alami sebelum diterbitkan alas titel pada Hutan Negara yang telah berubah status menjadi bukan Hutan Negara; c. hasil hutan kayu yang berasal dari penjualan tegakan; dan d. hasil hutan kayu pada hutan alam yang berasal dari IUPHHK-HD. (2) Pengenaan DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi :

a. hasil hutan kayu tanaman pada kawasan Hutan Negara; b. hasil hutan yang berasal dari Hutan Adat yang dimanfaatkan oleh Masyarakat Hukum Adat dan tidak diperdagangkan; c. hasil hutan kayu dengan volume sampai dengan 20 (dua puluh) m³ yang langsung dipakai sendiri oleh penduduk setempat dan tidak diperdagangkan melalui mekanisme Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. hasil hutan kayu yang berasal dari Hutan Hak/Hutan Rakyat yang tumbuh setelah terbitnya alas titel; dan e. hasil hutan kayu yang diperuntukkan bagi bantuan terhadap korban bencana alam. (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi HTHR. (4) Alas titel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, adalah alas titel yang diakui oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang.

GRT wajib dikenakan kepada badan usaha dan/atau perorangan yang terbukti dengan sah melakukan tindak pidana bidang kehutanan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan tegakan hutan.

DPEH wajib dikenakan kepada pemegang izin akibat pelanggaran eksploitasi hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IIUPH wajib dikenakan kepada pemohon IUPHHK-HA, IUPHHK pada Hutan Tanaman dengan Sistem Permudaan Buatan (THPB), IUPHH-BK, Izin Pemanfaatan Kawasan berupa Silvopastural system dan Silvofishery system, IUPHHK-RE, Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi, IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm, dan IUPHHK-HD.

(1) Pengenaan PSDH atas hasil hutan kayu pada hutan alam dan tanaman didasarkan pada LHP/LP/Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Eksploitasi Hutan. (2) Pengenaan PSDH didasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Eksploitasi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap hasil hutan berupa kayu alam dan/atau tanaman yang belum di-LHP-kan. (3) Pengenaan PSDH atas hasil hutan bukan kayu didasarkan pada LP.

(4) Pengenaan PSDH atas hasil hutan kayu dari hasil penjualan tegakan didasarkan pada LHP. (5) Pengenaan PSDH terhadap hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu hasil lelang atas hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu temuan, sitaan atau rampasan didasarkan atas risalah lelang. (6) Pemenang lelang atas hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu temuan, sitaan atau rampasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dikenakan PSDH, apabila berdasarkan putusan pengadilan kayu temuan, sitaan atau rampasan dipergunakan untuk kebutuhan publik, fasilitas umum, atau bantuan sosial.

(1) Dalam hal pembuatan LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), tidak dilakukan karena : a. fisik kayu sulit untuk dilacak balak; b. kayu sudah hilang; dan/atau c. kayu ditimbun tanah; pengenaan PSDH terhadap pemegang IPK, IPPKH dan HGU didasarkan pada volume Rencana Tebang dikurangi volume kayu yang sudah di-LHP-kan. (2) Dalam hal pembuatan LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), tidak dilakukan karena : a. fisik kayu sulit untuk dilacak balak; b. kayu sudah hilang; dan/atau c. kayu ditimbun tanah; pengenaan PSDH terhadap pemegang IUPHHK didasarkan pada target RKT dikurangi volume kayu yang sudah di-LHP-kan. (3) Dalam hal pada pelaksanaan post audit didapatkan kayu yang berserakan yang menyulitkan untuk melaksanakan pengukuran maka pengenaan PSDH didasarkan pada volume Rencana Tebang/RKT dikurangi volume kayu yang sudah di-LHP-kan.

(4) Dalam hal dokumen RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, pengenaan PSDH didasarkan pada Rencana Tebang. (5) Dalam hal dokumen Rencana Tebang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tidak ada, pengenaan PSDH didasarkan pada hasil survei rata-rata potensi kayu daerah setempat. (6) Pengenaan PSDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengenaan besarnya PSDH yang terutang dihitung berdasarkan : a. tarif dikalikan harga patokan dikalikan jumlah satuan/volume hasil hutan kayu dari LHP/risalah lelang/Rencana Tebang/target RKT/hasil survei rata-rata potensi kayu daerah setempat; b. dalam hal kayu temuan atau sitaan atau rampasan berbentuk kayu olahan, maka perhitungannya adalah tarif dikalikan harga patokan dikalikan 2 (dua) kali volume kayu olahan; c. tarif dikalikan harga patokan dikalikan jumlah satuan/volume/berat hasil hutan bukan kayu dari LP/risalah lelang.

(1) Pengenaan DR atas hasil hutan kayu pada hutan alam didasarkan pada LHP/Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Eksploitasi Hutan. (2) Pengenaan DR didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Eksploitasi Hutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), terhadap kayu alam yang belum di-LHP-kan. (3) Pengenaan DR atas hasil hutan kayu dari hasil penjualan tegakan didasarkan pada LHP.

(1) Dalam hal pembuatan LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), tidak dilakukan karena : a. fisik kayu sulit untuk dilacak balak; b. kayu sudah hilang; dan/atau c. kayu ditimbun tanah; pengenaan DR terhadap pemegang IPK, IPPKH dan HGU didasarkan pada volume rencana tebang dikurangi volume kayu yang sudah di-LHP-kan. (2) Dalam hal pembuatan LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), tidak dilakukan karena : a. fisik kayu sulit untuk dilacak balak; b. kayu sudah hilang; dan/atau c. kayu ditimbun tanah; pengenaan DR terhadap pemegang IUPHHK didasarkan pada target RKT dikurangi volume kayu yang sudah di- LHP-kan. (3) Dalam hal pada pelaksanaan post audit, didapatkan kayu yang berserakan yang menyulitkan untuk melaksanakan pengukuran maka pengenaan DR didasarkan pada volume rencana tebangan/RKT dikurangi volume kayu yang sudah di-LHP-kan. (4) Dalam hal dokumen RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, pengenaan DR didasarkan pada Rencana Tebangan. (5) Dalam hal dokumen Rencana Tebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tidak ada, pengenaan DR didasarkan pada hasil survei rata-rata potensi kayu daerah setempat. (6) Pengenaan DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara

Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengenaan besarnya DR yang terutang dihitung berdasarkan : a. tarif dikalikan jumlah satuan atau volume hasil hutan kayu dari LHP/Rencana Tebangan/target RKT/hasil survei rata-rata potensi kayu daerah setempat; b. dalam hal kayu temuan atau sitaan atau rampasan berbentuk kayu olahan, perhitungannya adalah tarif dikalikan 2 (dua) kali volume kayu olahan.

Pengenaan GRT atas hasil hutan kayu alam didasarkan Berita Acara Hasil Perhitungan Potensi Kayu yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengenaan DPEH didasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Setiap pemohon Izin Usaha Pemanfaatan Hutan wajib membayar IIUPH sebagai salah satu syarat diterbitkannya Izin Usaha Pemanfaatan Hutan. (2) Besarnya IIUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan areal kerja/Working Area (WA) yang

diterbitkan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Perhitungan besarnya IIUPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) WB membayar IIUPH berdasarkan surat pengenaan IIUPH yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Tarif PSDH/DR/GRT/DPEH/IIUPH yang digunakan dalam perhitungan pengenaan dan pemungutan mengikuti tarif yang ditetapkan dalam PERATURAN PEMERINTAH yang mengatur tarif dan jenis atas PNBP. (2) Harga Patokan yang digunakan untuk perhitungan pengenaan dan pemungutan PSDH/GRT/DPEH mengikuti harga patokan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

(1) Pelunasan PSDH/DR/GRT/DPEH wajib dilaksanakan paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak LHP/LP/risalah lelang/Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Eksploitasi Hutan/surat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap/Surat Keputusan Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur tentang Sanksi Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan/Surat Keputusan Direktur Jenderal tentang Sanksi Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembayaran IIUPH wajib dilaksanakan 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya surat pengenaan IIUPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4). (3) Pembayaran PSDH/DR/GRT/DPEH/IIUPH dilakukan melalui SIMPONI. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pembayaran PSDH/DR/GRT/DPEH/IIUPH melalui SIMPONI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

(1) Pelunasan PSDH/DR/GRT/DPEH/IIUPH yang terutang dianggap sah apabila : a. kode billing yang tercantum pada BPN baik berupa bukti pembayaran melalui ATM maupun bukti setor melalui bank/kantor pos sesuai dengan kode billing yang terdapat pada data base SIMPONI; b. scan BPN telah diunggah ke dalam SI-PNBP Online. (2) Dalam hal WB melaksanakan pembayaran PSDH/DR/GRT/DPEH/IIUPH ke bank persepsi melalui ATM, maka bukti pembayaran tersebut wajib difotocopy pada hari yang sama.

(1) Dinas Provinsi wajib melaksanakan rekonsiliasi pembayaran PSDH/DR/GRT/DPEH, paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan. (2) Rekonsiliasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Provinsi. (3) Rekonsiliasi pembayaran dilaksanakan dengan membandingkan realisasi pembayaran PSDH/DR/GRT/DPEH dengan kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan LHP/LP/risalah lelang/Berita

Acara Hasil Perhitungan Potensi Kayu/Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Eksploitasi Hutan. (4) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi. (5) Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat 1 (satu) setiap Provinsi yang dilampiri nama-nama WB, Nomor dan tanggal LHP/LP/risalah lelang, kewajiban PSDH/DR/GRT/DPEH, pelunasan dan denda keterlambatan PSDH/DR/GRT/DPEH.

(1) Direktur Jenderal sewaktu-waktu dapat melaksanakan evaluasi atas optimalisasi PNBP. (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Dinas Provinsi dan Balai berkewajiban melaksanakan evaluasi PNBP setiap 6 (enam) bulan. (4) Evaluasi PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa evaluasi harga patokan dan kendala optimalisasi PNBP di wilayah kerjanya masing-masing. (5) Hasil evaluasi PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

(1) WB sebelum melakukan pembayaran PSDH/DR/GRT/DPEH wajib mengunggah LHP/LP/risalah lelang/Berita Acara Pemeriksaan/Surat Putusan Pengadilan yang berkekuatan tetap/Surat Keputusan Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur tentang Sanksi Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan/Surat Keputusan Direktur Jenderal tentang Sanksi Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan Hutan ke SI-PNBP Online.

(2) Dalam hal SI-PNBP belum terintegrasi dengan SIMPONI, WB menggunggah data LHP/LP/risalah lelang/Berita Acara Pemeriksaan ke SIMPONI mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (4). (3) WB setelah melakukan pembayaran PSDH/DR/GRT/DPEH wajib mengunggah scan BPN baik berupa bukti pembayaran ke SI-PNBP paling lambat 2 (dua) hari setelah melakukan pembayaran. (4) Dalam hal WB tidak dapat mengoperasikan komputer atau tidak memiliki akses internet, Dinas Provinsi dapat memfasilitasi upload data Surat Keputusan Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur tentang Sanksi Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan/Surat Keputusan Direktur Jenderal tentang Sanksi Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan, dan scan BPN ke dalam SI-PNBP Online. (5) Dalam hal WB dalam wilayah KPH tidak dapat mengoperasikan komputer atau tidak memiliki akses internet, KPH dapat memfasilitasi upload data Surat Keputusan Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur tentang Sanksi Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan/Surat Keputusan Direktur Jenderal tentang Sanksi Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan, dan scan BPN ke dalam SI-PNBP Online.

Dinas Provinsi wajib mengunggah scan Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) ke dalam SI-PNBP Online.

(1) WB wajib menyampaikan BPN IIUPH kepada Direktur Jenderal paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah selesai pembayaran. (2) Berdasarkan BPN IIUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal wajib melaksanakan

pengecekan kesesuain pembayaran IIUPH dengan besarnya kewajiban IIUPH. (3) Dalam hal hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah sesuai, Direktur Jenderal memproses permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) WB wajib mengunggah scan BPN IIUPH ke dalam SI- PNBP Online.

(1) Dalam hal pembayaran PSDH/DR/GRT/DPEH melampaui jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), WB menghitung sendiri sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari bagian yang terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh. (2) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. (3) Pembayaran sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme SIMPONI.

(1) Dalam hal berdasarkan rekonsiliasi terhadap WB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) terdapat kekurangan pembayaran PSDH/DR/GRT/DPEH yang Terutang, Dinas Provinsi menerbitkan penetapan atas kekurangan pembayaran melalui Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4). (2) Dalam hal berdasarkan hasil pelaksanaan evaluasi oleh Direktur Jenderal terhadap WB sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22 ayat (3), terdapat kekurangan pembayaran PSDH/DR/GRT/DPEH yang Terutang, Direktur Jenderal menerbitkan surat penetapan atas kekurangan yang ditujukan kepada WB dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi. (3) Kekurangan pembayaran PSDH/DR/GRT/DPEH yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib dilunasi oleh WB melalui mekanisme SIMPONI dengan ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) per bulan dari kekurangan tersebut apabila melampaui jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1). (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. (5) Dalam hal WB tidak melunasi kewajiban yang terutang sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhitung sejak PSDH/DR/GRT/DPEH yang terutang melampaui jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), maka Kepala Dinas Provinsi menerbitkan Surat Tagihan Pertama, Surat Tagihan Kedua dan Surat Tagihan Ketiga atas PSDH/DR/GRT/DPEH Terutang, dengan tenggang waktu Surat Tagihan Pertama dan Surat Tagihan Kedua, Surat Tagihan Kedua dan Surat Tagihan Ketiga adalah 1 (satu) bulan. (6) Dalam hal WB belum melunasi PSDH/DR/GRT/DPEH Terutang WB dalam jangka 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga diterbitkan, Kepala Dinas Provinsi menerbitkan Surat Penyerahan Tagihan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk diproses lebih lanjut penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Terhadap pemohon IUPH yang tidak melunasi kewajiban IIUPH sampai dengan batas waktu yang ditetapkan,

diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing peringatan selama 1 (satu) bulan. (2) Dalam hal Pemohon IUPH tidak melunasi IIUPH sampai dengan jatuh tempo peringatan ketiga, maka surat pengenaan IIUPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dinyatakan batal. (3) Dalam hal surat pengenaan IIUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan batal, maka permohonan IUPH tidak diproses lebih lanjut dan permohonan dinyatakan batal.

(1) WB berupa IPPKH, IPK, dan HGU melaksanakan pembayaran PSDH dan DR di muka sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atas hasil pelaksanaan Timber Cruising (TC) dengan intensitas 100% (seratus perseratus) yang dituangkan dalam Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) setelah dikalikan faktor eksploitasi 0,7 (tujuh per seratus). (2) Hasil pelaksanaan Timber Cruising (TC) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukan ke dalam Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) sebagai sortimen Kayu Bulat (KB). (3) Pembayaran kewajiban PSDH dan DR 25% (dua puluh lima perseratus) menggunakan penerbitan kode billing melalui mekanisme SIMPONI, dengan memberikan penjelasan pada kolom keterangan berupa “pembayaran 25% kewajiban PSDH/DR”. (4) Pembayaran sisa kewajiban 75% (tujuh puluh lima perseratus) atas hasil timber cruising, dilaksanakan secara bertahap sesuai pelaksanaan penebangan yang dituangkan dalam LHP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.

(5) Atas pembayaran 25% (dua puluh lima perseratus) yang dibayar dimuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikompensasikan setelah realisasi LHP mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus), didasarkan atas Berita Acara Rekonsiliasi yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan antara WB dengan Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4). (6) Dalam hal berdasarkan hasil Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) WB terdapat kurang bayar PSDH/DR, WB wajib melunasi PSDH/DR selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sejak terbitnya Berita Acara Rekonsiliasi. (7) Dalam hal berdasarkan hasil Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) WB terdapat kelebihan bayar PSDH/DR, kelebihan pembayaran dapat dikompensasikan untuk pembayaran tahun berikutnya apabila Izin yang bersangkutan masih berlaku pada periode tahun berikutnya. (8) Dalam hal masa berlaku izin sudah habis, maka kelebihan pembayaran PSDH/DR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diajukan untuk dikembalikan oleh WB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku : a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan, Ganti Rugi Tegakan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1249), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

b. petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/Menlhk- Setjen/2015 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan, Ganti Rugi Tegakan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1249), dinyatakan masih tetap berlaku, kecuali pengaturan mengenai kewajiban Penggantian Nilai Tegakan dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2016

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 September 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA