Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2023 tentang INTELIJEN PEMASYARAKATAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.
2. Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.
3. Intelijen Pemasyarakatan adalah bagian dari penyelenggaraan Intelijen negara yang melakukan serangkaian kegiatan Intelijen di bidang Pemasyarakatan.
4. Petugas Pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang diberi wewenang berdasarkan UNDANG-UNDANG untuk melaksanakan tugas Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
7. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
8. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9. Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut UPT Pemasyarakatan adalah lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, lembaga pemasyarakatan khusus anak, lembaga penempatan anak sementara, balai pemasyarakatan, dan rumah penyimpanan benda sitaan negara.

Intelijen Pemasyarakatan bertujuan untuk melakukan deteksi dini dan memberikan peringatan dini sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang Pemasyarakatan serta berperan aktif dalam upaya menjaga stabilitas keamanan nasional.

(1) Ruang lingkup kegiatan Intelijen Pemasyarakatan meliputi seluruh bidang Pemasyarakatan. (2) Bidang Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pelayanan tahanan dan anak;

b. pembinaan narapidana dan anak binaan; c. pembimbingan kemasyarakatan; d. perawatan; e. pengamanan; f. pengamatan; dan g. pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara.

(1) Menteri berwenang menyelenggarakan kegiatan Intelijen Pemasyarakatan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pengamanan dan pengamatan di lingkungan Pemasyarakatan. (2) Kewenangan penyelenggaraan kegiatan Intelijen Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal. (3) Direktur Jenderal mengendalikan pelaksanaan kegiatan Intelijen Pemasyarakatan pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dan UPT Pemasyarakatan.

(1) Pelaksanaan kegiatan Intelijen Pemasyarakatan dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan. (2) Petugas Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh: a. Direktur Jenderal, bagi petugas pemasyarakatan di lingkungan Direktorat Jenderal; dan b. Direktur Jenderal atas usulan Kepala Kantor Wilayah, bagi Petugas Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah dan UPT Pemasyarakatan.

(1) Dalam melaksanakan kegiatan Intelijen Pemasyarakatan, Petugas Pemasyarakatan berwenang: a. mengumpulkan informasi Intelijen; b. mengelola dan menganalisis informasi Intelijen; c. menyajikan data dan informasi Intelijen; dan d. melakukan pertukaran informasi Intelijen. (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Pemasyarakatan dapat: a. meminta keterangan dari:

1. setiap orang, termasuk Petugas Pemasyarakatan;
2. kelompok masyarakat;
3. organisasi/badan atau lembaga; dan/atau
4. instansi pemerintah, yang diduga memiliki data atau informasi terkait potensi gangguan keamanan dan ketertiban di bidang Pemasyarakatan;

b. memasuki lokasi, tempat, bangunan, atau objek tertentu lainnya yang diduga dapat ditemukan data atau informasi terkait potensi gangguan keamanan dan ketertiban di bidang Pemasyarakatan; c. melakukan tindakan penangkalan dalam melaksanakan pengamanan Intelijen Pemasyarakatan; dan/atau d. melakukan pendekatan persuasif secara personal atau kelompok dalam mempengaruhi sasaran penggalangan Intelijen Pemasyarakatan.

(1) Kegiatan Intelijen Pemasyarakatan dilaksanakan melalui fungsi: a. penyelidikan Intelijen Pemasyarakatan; b. pengamanan Intelijen Pemasyarakatan; dan c. penggalangan Intelijen Pemasyarakatan. (2) Fungsi Intelijen Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara simultan. (3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menghormati hukum, nilai demokrasi, dan hak asasi manusia.

(1) Penyelidikan Intelijen Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan mencari, mendapatkan, memperoleh, mengumpulkan, dan mengolah data atau informasi yang berkaitan dengan potensi ancaman di bidang Pemasyarakatan. (2) Penyelidikan Intelijen Pemasyarakatan bertujuan untuk memberikan perkiraan keadaan kepada pengambil kebijakan melalui prediksi peristiwa, orang atau kelompok pelanggar, motivasi, dan latar belakang masalah yang dapat mengganggu penyelenggaraan Pemasyarakatan. (3) Penyelidikan Intelijen Pemasyarakatan bersifat cepat, tepat, dan akurat. (4) Tahapan penyelidikan Intelijen Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan MENETAPKAN: a. sasaran; b. kegiatan; dan c. hasil.

Sasaran penyelidikan Intelijen Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a meliputi segala potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata yang dapat mengganggu penyelenggaraan Pemasyarakatan.

(1) Kegiatan penyelidikan Intelijen Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b meliputi: a. perencanaan penyelidikan; b. pengumpulan data atau informasi; c. pengolahan data atau informasi; dan d. penyajian hasil penyelidikan. (2) Dalam hal diperlukan, pengumpulan data atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan pada Direktorat Jenderal ke Kantor Wilayah atau UPT Pemasyarakatan.

Pelaksanaan pengumpulan data atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan dengan metode: a. terbuka; dan/atau b. tertutup.

Metode pelaksanaan pengumpulan data atau informasi secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a paling sedikit meliputi: a. penilaian kebutuhan data atau informasi; b. pemetaan media massa cetak atau daring; c. laporan/pengaduan; d. informasi pimpinan; e. wawancara; dan/atau f. penelitian.

Metode pelaksanaan pengumpulan data atau informasi secara tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b paling sedikit meliputi: a. pengamatan atau penggambaran; b. penjejakan; c. perekaman informasi; d. pengawasan komunikasi; dan/atau e. elisitasi.

(1) Hasil penyelidikan Intelijen Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c berupa produk Intelijen Pemasyarakatan. (2) Produk Intelijen Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk laporan tertulis dari hasil pengolahan informasi kegiatan penyelidikan Intelijen Pemasyarakatan yang dipergunakan untuk:

a. mengembangkan strategi pengamanan guna mencegah gangguan keamanan; b. menentukan rencana penindakan gangguan keamanan termasuk dalam rangka pencarian kembali upaya pelarian; c. rekomendasi program perlakuan; d. mengklarifikasi suatu hal atau kebenaran; dan/atau e. bahan pengambilan kebijakan pimpinan.

(1) Pengamanan Intelijen Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan mencegah dan meniadakan gangguan terhadap sasaran pengamanan Intelijen Pemasyarakatan. (2) Pengamanan Intelijen Pemasyarakatan bertujuan untuk mengagalkan usaha pihak lain dalam melakukan gangguan serta menyelamatkan sasaran pengamanan Intelijen Pemasyarakatan. (3) Tahapan pengamanan Intelijen Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan MENETAPKAN: a. sasaran; b. kegiatan; dan c. hasil.

(1) Sasaran Pengamanan Intelijen Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a meliputi: a. orang; b. material; c. kegiatan; d. bahan keterangan; dan/atau e. kebijakan pimpinan. (2) Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang berkaitan dengan penyelenggaraan Intelijen Pemasyarakatan. (3) Material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit berupa sarana prasarana, gedung atau bangunan, instalasi serta barang bukti lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Intelijen Pemasyarakatan. (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa segala aktivitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Intelijen Pemasyarakatan. (5) Bahan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit berupa dokumen, data, dan informasi baik dalam bentuk manual maupun digital yang berkaitan dengan penyelenggaraan Intelijen Pemasyarakatan.

(6) Kebijakan pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa segala keputusan teknis atau strategis baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan penyelenggaraan Intelijen Pemasyarakatan.

Kegiatan pengamanan Intelijen Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b dilaksanakan dalam bentuk: a. pengawasan dan pengendalian terhadap sasaran pengamanan; b. pengaburan terhadap informasi sasaran pengamanan; c. penyandian terhadap dokumen, data, dan informasi baik dalam bentuk manual maupun digital; d. pengawalan secara tertutup terhadap sasaran pengamanan; dan/atau e. penangkalan terhadap kegiatan Intelijen pihak lain.

(1) Hasil pengamanan Intelijen Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c berupa produk Intelijen Pemasyarakatan. (2) Produk Intelijen Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan tertulis dari upaya menangkal ancaman dan gangguan keamanan yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam: a. melindungi pelaksanaan kegiatan Intelijen Pemasyarakatan dari gangguan pihak lain; b. mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemasyarakatan; dan/atau c. mengawal setiap kebijakan pimpinan.

(1) Penggalangan Intelijen Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c merupakan kegiatan menciptakan atau mengubah suatu kondisi sehingga mencapai keadaan yang dapat mendukung kegiatan Intelijen Pemasyarakatan. (2) Penggalangan Intelijen Pemasyarakatan bertujuan untuk mempengaruhi sikap, mengubah cara berpikir, dan/atau membangun kepercayaan sasaran penggalangan agar mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemasyarakatan. (3) Tahapan penggalangan Intelijen Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan MENETAPKAN: a. sasaran; b. kegiatan; dan c. hasil.

Sasaran penggalangan Intelijen Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a meliputi orang perseorangan atau kelompok orang yang berdasarkan status, profesi, dan kegiatannya mempunyai pengaruh atau peranan tertentu terhadap penyelenggaraan Intelijen Pemasyarakatan.

Kegiatan penggalangan Intelijen Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b dilaksanakan dalam bentuk: a. menarik simpati sasaran penggalangan; b. memengaruhi sasaran penggalangan; c. memutar balik keterangan untuk sasaran penggalangan; dan/atau d. membelah kekuatan sasaran penggalangan.

(1) Dalam pelaksanaan penggalangan Intelijen Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan melalui pendekatan khusus yang dapat mengubah sikap, tingkah laku, pendapat, emosi dari sasaran penggalangan. (2) Pendekatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan komunikasi efektif dan akomodatif yang mempertimbangkan aspek: a. kultural; b. sosiologis; c. psikologis; dan/atau d. ekonomi.

(1) Hasil penggalangan Intelijen Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c berupa produk Intelijen Pemasyarakatan. (2) Produk Intelijen Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan tertulis dari pelaksanaan cipta kondisi yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam: a. meminimalisir resistensi orang perseorangan atau kelompok orang terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemasyarakatan; b. menguatkan pelaksanaan kegiatan Intelijen Pemasyarakatan; dan/atau c. mitigasi terhadap rencana kebijakan pimpinan.

(1) Produk Intelijen Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 18, dan Pasal 23 dapat digunakan sebagai data atau informasi dalam penyusunan kebijakan.

(2) Produk Intelijen Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan melalui sistem jaringan Intelijen Pemasyarakatan secara tepat waktu. (3) Penyajian Produk Intelijen Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk: a. laporan harian; b. laporan informasi; c. laporan perkiraan Intelijen Pemasyarakatan; dan d. laporan Intelijen Pemasyarakatan.

(1) Penyajian produk Intelijen Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) diklasifikasi berdasarkan kerahasiaan dan prioritas. (2) Klasifikasi kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. sangat rahasia; b. rahasia; c. yang berkepentingan; dan d. yang perlu mengetahui. (3) Klasifikasi prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. mendesak; b. segera; dan c. rutin.

(1) Terhadap produk Intelijen Pemasyarakatan yang digunakan sebagai data atau informasi dalam penyusunan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dilakukan analisis dan evaluasi. (2) Analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat di bidang Intelijen Pemasyarakatan. (3) Dalam melaksanakan analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat di bidang Intelijen Pemasyarakatan dapat menggunakan sarana tertentu dan/atau melibatkan tenaga ahli di bidang keilmuan terkait.

(1) Pengguna Produk Intelijen Pemasyarakatan terdiri atas: a. Menteri; b. Direktur Jenderal; c. Kepala Divisi Pemasyarakatan; dan d. Kepala UPT Pemasyarakatan. (2) Produk Intelijen Pemasyarakatan disampaikan kepada pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dilakukan pengambilan kebijakan yang bersifat taktis maupun strategis.

(3) Kebijakan yang bersifat taktis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimanfaatkan oleh masing-masing pengguna produk Intelijen Pemasyarakatan sesuai dengan ruang lingkup kewenangan. (4) Kebijakan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan oleh Menteri berdasarkan produk Intelijen Pemasyarakatan yang disampaikan secara berjenjang.

(1) Penyampaian produk Intelijen Pemasyarakatan dari tingkat UPT Pemasyarakatan secara berjenjang kepada Menteri dilaksanakan melalui mekanisme: a. Petugas Pemasyarakatan menyampaikan produk Intelijen Pemasyarakatan kepada Kepala UPT Pemasyarakatan melalui pejabat administrasi di bidang Intelijen Pemasyarakatan pada UPT Pemasyarakatan; b. Kepala UPT Pemasyarakatan menyampaikan produk Intelijen Pemasyarakatan kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan melalui pejabat administrasi di bidang Intelijen Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah; c. Kepala Divisi Pemasyarakatan menyampaikan produk Intelijen Pemasyarakatan kepada Direktur Jenderal melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Intelijen Pemasyarakatan pada Direktorat Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah; dan d. Direktur Jenderal menyampaikan produk Intelijen Pemasyarakatan kepada Menteri sebagai bahan pengambilan kebijakan. (2) Penyampaian produk Intelijen Pemasyarakatan dari Kantor Wilayah secara berjenjang kepada Menteri dilaksanakan melalui mekanisme: a. Petugas Pemasyarakatan menyampaikan produk Intelijen Pemasyarakatan kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan melalui pejabat administrasi di bidang Intelijen Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah; b. Kepala Divisi Pemasyarakatan menyampaikan produk Intelijen Pemasyarakatan kepada Direktur Jenderal melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Intelijen Pemasyarakatan pada Direktorat Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah; dan c. Direktur Jenderal menyampaikan produk Intelijen Pemasyarakatan kepada Menteri sebagai bahan pengambilan kebijakan. (3) Penyampaian produk Intelijen Pemasyarakatan dari Direktorat Jenderal secara berjenjang kepada Menteri dilaksanakan melalui mekanisme: a. Petugas Pemasyarakatan menyampaikan produk Intelijen Pemasyarakatan kepada Direktur Jenderal melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang

membidangi Intelijen Pemasyarakatan pada Direktorat Jenderal; dan b. Direktur Jenderal menyampaikan produk Intelijen Pemasyarakatan kepada Menteri sebagai bahan pengambilan kebijakan. (4) Dalam kondisi tertentu, mekanisme penyampaian produk Intelijen Pemasyarakatan dapat disampaikan secara langsung kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pelaksanaan kegiatan Intelijen Pemasyarakatan didukung dengan: a. sarana dan prasarana; b. anggaran; dan c. sumber daya manusia.

(1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a terdiri atas: a. teknologi informasi Intelijen Pemasyarakatan; b. database dalam sistem informasi Pemasyarakatan; c. alat transportasi; d. perangkat komunikasi; dan e. perangkat khusus lain yang dibutuhkan. (2) Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Anggaran pelaksanaan kegiatan Intelijen Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b berasal dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan standar biaya khusus yang didasarkan pada perencanaan target kinerja dan kebutuhan biaya dalam bentuk kegiatan dan/atau dalam bentuk daftar pengeluaran riil dengan prinsip transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

(1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c merupakan Petugas Pemasyarakatan yang memenuhi standar kompetensi jabatan. (2) Selain memenuhi standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Pemasyarakatan harus mengikuti dan lulus: a. pendidikan di bidang Pemasyarakatan; dan b. pelatihan dasar di bidang Intelijen.

(3) Mekanisme kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Dalam melaksanakan kegiatan Intelijen Pemasyarakatan, Petugas Pemasyarakatan dapat bekerja sama dengan: a. kementerian/lembaga; b. pemerintah daerah; dan/atau c. orang, organisasi/badan, atau kelompok masyarakat. (2) Kerja sama di bidang Intelijen Pemasyarakatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Repblik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2023 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2023 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY