Peraturan Menteri Nomor 145-pmk-07-2018 Tahun 2018 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang

kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 5. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. 6. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana. 7. Dokumen Rencana Aksi Pascabencana Gempa yang selanjutnya disebut Dokumen Rencana Aksi adalah dokumen yang memuat rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi yang ditetapkan oleh kepala daerah. 8. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari

pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 9. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 10. Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disebut DBH Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. 11. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau. 12. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat DBH SDA adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pengusahaan panas bumi. 13. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 14. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.

15. Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

16. Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

18. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota.

19. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

20. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

21. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

22. Lembar Rekapitulasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa, yang selanjutnya disebut LRT adalah dokumen yang memuat rincian penerimaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa oleh Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

(1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini, meliputi penyaluran dan penggunaan TKDD Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 untuk Daerah yang terdampak bencana gempa bumi: a. Provinsi Nusa Tenggara Barat; b. Provinsi Sulawesi Tengah; c. Provinsi Sulawesi Barat; d. Kabupaten Lombok Barat; e. Kabupaten Lombok Utara; f. Kabupaten Lombok Tengah; g. Kabupaten Lombok Timur; h. Kabupaten Sumbawa; i. Kabupaten Sumbawa Barat; j. Kabupaten Donggala; k. Kabupaten Sigi; l. Kabupaten Parigi Moutong; m. Kabupaten Pasangkayu; n. Kota Mataram; dan o. Kota Palu. (2) TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. DBH; b. DAU; c. DAK Fisik; d. DAK Nonfisik;

e. DID; dan f. Dana Desa.

(1) DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri atas: a. DBH Pajak; dan b. DBH SDA. (2) DBH Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. DBH Pajak Penghasilan; b. DBH Pajak Bumi dan Bangunan; dan c. DBH CHT. (3) DBH SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. DBH SDA Pertambangan Mineral dan Batubara; b. DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi; c. DBH SDA Kehutanan; d. DBH SDA Perikanan; dan e. DBH SDA Panas Bumi. (4) Penyaluran DBH Pajak dan/atau DBH SDA triwulan IV Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan bulan November 2018 sebesar selisih antara pagu alokasi DBH Pajak dan/atau DBH SDA Tahun Anggaran 2018 dengan DBH Pajak dan/atau DBH SDA yang telah disalurkan sampai dengan triwulan III Tahun Anggaran 2018. (5) Penyaluran DBH Pajak dan/atau DBH SDA triwulan IV Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak diperhitungkan dengan lebih bayar DBH.

(1) Penggunaan DBH CHT triwulan IV Tahun Anggaran 2018 seluruhnya dapat diprioritaskan untuk program kegiatan pelayanan kesehatan untuk penanggulangan

pascabencana dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Aksi sesuai prioritas Daerah. (2) Penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keselarasan kegiatan pelayanan kesehatan yang pendanaannya bersumber dari luar APBD. (3) Kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran 2018 terdapat sisa DBH CHT yang output kegiatannya belum tercapai, sisa DBH CHT tersebut dianggarkan kembali dalam APBD Tahun Anggaran 2019 untuk mendanai kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penyaluran DBH Pajak dan DBH SDA Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan TKDD.

Penggunaan DBH CHT Tahun Anggaran 2019 dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 untuk mendanai program sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional dengan memperhatikan Dokumen Rencana Aksi.

Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBH CHT Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan laporan realisasi penggunaan DBH CHT Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Desember 2019.

(1) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan sisa DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi sampai dengan Tahun 2017 untuk mendanai kegiatan penanganan pascabencana dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Aksi sesuai prioritas Daerah. (2) Sisa DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi yang digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan kembali sesuai dengan peruntukan DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi dalam APBD tahun anggaran berikutnya sebagai prioritas pertama. (3) Pemanfaatan sisa DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penyaluran DAU bulan Desember Tahun Anggaran 2018 sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu alokasi. (2) Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada hari kerja pertama atau 1 (satu) hari kerja sebelum hari kerja pertama bulan Desember. (3) Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan sanksi penundaan penyaluran DAU sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan TKDD. (4) Dalam hal terdapat sanksi penundaan penyaluran DAU pada Tahun Anggaran 2018, DAU yang ditunda seluruhnya disalurkan kembali ke RKUD. (5) Dalam hal terdapat sanksi pemotongan untuk penyaluran DAU bulan Desember Tahun Anggaran

2018, pelaksanaan sanksi pemotongan penyaluran DAU tersebut ditunda untuk dilaksanakan kembali pada Tahun Anggaran 2019.

(1) Penyaluran DAU Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan setiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu alokasi. (2) Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pada hari kerja pertama untuk bulan Januari; dan b. pada hari kerja pertama atau 1 (satu) hari kerja sebelum hari kerja pertama untuk bulan Februari sampai dengan Desember.

Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, tidak mempersyaratkan penyampaian surat komitmen pengalokasian Alokasi Dana Desa dalam APBD.

(1) Penyaluran DAK Fisik tahap II dan tahap III Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan per jenis per bidang paling lambat bulan Desember. (2) Penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut: a. tahap II sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari pagu alokasi; dan b. tahap III sebesar selisih antara jumlah dana yang telah disalurkan sampai dengan tahap II dengan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan. (3) Nilai rencana kebutuhan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dihitung berdasarkan total nilai

kontrak, nilai pemesanan barang, dan/atau nilai kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola, ditambah nilai dana yang digunakan untuk kegiatan penunjang yang didanai dari DAK Fisik, yang telah disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sampai dengan tanggal 23 Juli 2018.

(1) Penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilaksanakan setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dengan ketentuan sebagai berikut: a. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dana yang telah diterima di RKUD dan capaian output kegiatan sampai dengan tahap I; dan b. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dana yang telah diterima di RKUD dan capaian output kegiatan sampai dengan tahap II; dan
2. laporan yang memuat nilai kebutuhan dana untuk penyelesaian capaian output 100% (seratus persen) kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang. (2) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan, dan laporan yang memuat nilai kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam bentuk dokumen elektronik (softcopy) dan disampaikan melalui aplikasi oleh Kepala Daerah kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing-masing tahap disertai dengan rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana atas penggunaan DAK Fisik per jenis per bidang, daftar kontrak kegiatan, bukti pemesanan barang atau bukti sejenis, dan/atau dokumen pelaksanaan kegiatan swakelola, dan laporan yang memuat nilai kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan. (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan dokumen yang sah dan dapat dipergunakan untuk keperluan pemeriksaan (audit). (5) Dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. tahap II paling lambat tanggal 10 Desember 2018; dan b. tahap III paling lambat tanggal 17 Desember 2018. (6) Penyaluran DAK Fisik per bidang dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan lengkap dan benar.

(1) Dalam hal terdapat sisa DAK Fisik sampai dengan Tahun Anggaran 2018 pada bidang/subbidang yang output kegiatannya belum tercapai, sisa DAK Fisik tersebut dianggarkan kembali dalam APBD Tahun Anggaran 2019 untuk mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang yang sama dengan menggunakan petunjuk teknis DAK Fisik Tahun Anggaran 2018. (2) Dalam hal terdapat sisa DAK Fisik sampai dengan Tahun Anggaran 2018 pada bidang/subbidang yang output kegiatannya sudah tercapai, sisa DAK Fisik

tersebut dianggarkan kembali dalam APBD Tahun Anggaran 2019 untuk mendanai: a. kegiatan DAK Fisik pada bidang yang sama atau bidang lainnya sesuai kebutuhan dan prioritas Daerah dengan menggunakan petunjuk teknis DAK Fisik Tahun Anggaran 2019; atau b. kegiatan untuk penanganan pascabencana dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Aksi sesuai prioritas Daerah.

(1) Penyaluran DAK Fisik Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan per jenis per bidang dengan ketentuan: a. tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Agustus; b. tahap II paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Oktober; dan c. tahap III paling cepat bulan September dan paling lambat bulan Desember. (2) Penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut: a. tahap I sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi; b. tahap II sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari pagu alokasi; dan c. tahap III sebesar selisih antara jumlah dana yang telah disalurkan sampai dengan tahap II dengan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan. (3) Nilai rencana kebutuhan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dihitung berdasarkan total nilai kontrak, nilai pemesanan barang, dan/atau nilai kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola, ditambah nilai dana yang digunakan untuk kegiatan penunjang yang didanai dari DAK Fisik.

(1) Penyaluran DAK Fisik Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilaksanakan setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut: a. tahap I berupa:

1. Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2019;
2. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik per jenis dan/atau per bidang Tahun Anggaran 2018;
3. rencana kegiatan yang telah disetujui oleh kementerian negara/lembaga teknis terkait; dan
4. daftar kontrak kegiatan meliputi data kontrak kegiatan, data bukti pemesanan barang atau bukti sejenis, data pelaksanaan kegiatan swakelola, dan/atau data kegiatan dana penunjang; b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian output kegiatan tahap I; dan c. tahap III berupa:
5. laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian output kegiatan sampai dengan tahap II yang menunjukkan paling sedikit 50% (lima puluh persen); dan
6. laporan yang memuat nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan dengan capaian output 100% (seratus persen) kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang.

(2) Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 berupa rekapitulasi Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. (3) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing tahap disertai dengan rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana atas penggunaan DAK Fisik per jenis per bidang, daftar kontrak kegiatan, bukti pemesanan barang atau bukti sejenis, dan/atau dokumen pelaksanaan kegiatan swakelola, dan laporan yang memuat nilai kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan. (4) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah direviu oleh Inspektorat Daerah atau lembaga pemerintah yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. (5) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan serta laporan yang memuat nilai kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam bentuk dokumen elektronik (softcopy) dan disampaikan melalui aplikasi kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. (6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan dokumen yang sah dan dapat dipergunakan untuk keperluan pemeriksaan (audit).

(7) Dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik per bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. tahap I paling lambat tanggal 21 Agustus; b. tahap II paling lambat tanggal 21 Oktober; dan c. tahap III paling lambat tanggal 16 Desember. (8) Dalam hal tanggal 21 Agustus, 21 Oktober, dan 16 Desember bertepatan dengan hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lambat pada hari kerja berikutnya. (9) Penyaluran DAK Fisik per jenis per bidang dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan lengkap dan benar.

(1) Dalam hal terdapat pagu alokasi DAK Fisik Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), penyaluran DAK Fisik pada jenis dan bidang tertentu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan TKDD. (2) Dalam hal pada jenis dan bidang DAK Fisik Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 terdapat sebagian atau seluruh kegiatan yang pembayarannya tidak dapat dilakukan secara bertahap, penyaluran jenis dan bidang DAK Fisik tertentu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan TKDD.

(1) DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, terdiri atas: a. Dana Bantuan Operasional Sekolah; b. Dana Bantuan Operasional Pendidikan anak Usia Dini; c. Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah; d. Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah; e. Dana Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah; f. Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana; g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah; dan h. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan. (2) Penyaluran DAK Nonfisik Tahun Anggaran 2018 yang belum disalurkan ke RKUD, dilakukan sebesar perkiraan kebutuhan riil Tahun Anggaran 2018 berdasarkan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan PRESIDEN mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018. (3) Penyaluran DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhitungkan sisa DAK Nonfisik Tahun Anggaran 2017 pada RKUD. (4) Tahapan dan waktu penyaluran DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan TKDD. (5) Penyaluran DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara sekaligus dan/atau dipercepat dalam hal terdapat rekomendasi dari kementerian/lembaga pengampu yang

merekomendasikan untuk dilakukan penyaluran DAK Nonfisik secara sekaligus dan/atau dipercepat. (6) Kementerian/lembaga pengampu menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal perimbangan Keuangan paling lambat akhir bulan November 2018. (7) Penyaluran DAK Nonfisik sekaligus dan/atau dipercepat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan secara bersamaan untuk triwulan III dan triwulan IV paling lambat minggu kedua bulan Desember 2018. (8) Rekomendasi kementerian/lembaga pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan TKDD.

(1) Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran 2018 terdapat sisa DAK Nonfisik untuk Dana Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini, Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana, Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah, dan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan di RKUD, sisa DAK Nonfisik dimaksud tidak diperhitungkan sebagai faktor pengurang penyaluran Tahun Anggaran 2019. (2) Sisa DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan kembali dalam APBD Tahun Anggaran 2019 untuk mendanai kegiatan sesuai petunjuk teknis DAK Nonfisik Tahun Anggaran 2018.

(1) Penyaluran DAK Nonfisik Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan TKDD.

(2) DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan. (3) Penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2019 dilakukan secara sekaligus paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan September 2019. (4) Penyaluran DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara sekaligus dan/atau dipercepat dalam hal terdapat kementerian/lembaga pengampu yang menyampaikan rekomendasi untuk dilakukan penyaluran DAK Nonfisik secara sekaligus dan/atau dipercepat. (5) Kementerian/lembaga pengampu menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal perimbangan Keuangan paling lambat minggu pertama bulan Februari 2019. (6) Penyaluran DAK Nonfisik sekaligus dan/atau dipercepat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara bersamaan untuk triwulan I dan triwulan II paling lambat minggu kedua bulan Februari 2019. (7) Rekomendasi kementerian/lembaga pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan TKDD.

(1) Penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dilaksanakan setelah Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi

penyerapan dan laporan realisasi penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2018 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. (2) Laporan realisasi penyerapan dan laporan realisasi penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat bulan September 2019 dan disertai dengan rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana atas penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2018. (3) Laporan realisasi penyerapan dan laporan realisasi penggunaan serta rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk fisik (hardcopy) dan/atau dokumen elektronik (softcopy) melalui aplikasi.

(1) Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan laporan realisasi penggunaan DAK Nonfisik semester II Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan semester I Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Juni 2019. (2) Laporan realisasi penyerapan dan laporan realisasi penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana atas penggunaan DAK Nonfisik semester II Tahun Anggaran 2018 dan semester I Tahun Anggaran 2019. (3) Laporan realisasi penyerapan dan laporan realisasi penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/atau dokumen elektronik (softcopy) melalui aplikasi.

Penyaluran DID tahap II Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan paling cepat bulan November 2018.

(1) Pemerintah Daerah dapat menggunakan DID Tahun Anggaran 2018 yang telah diterima di RKUD namun belum direalisasikan, untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas untuk percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Aksi. (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan DID atas perubahan rencana penggunaan DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat akhir semester I Tahun Anggaran 2019.

(1) Penyaluran DID tahap I dan tahap II Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan secara bersamaan paling cepat bulan Februari 2019 dan paling lambat bulan Oktober 2019. (2) Penyaluran DID tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Kepala Daerah menyampaikan: a. Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2019; b. rencana penggunaan DID Tahun Anggaran 2019; dan c. laporan realisasi penyerapan DID Tahun Anggaran 2018 bagi daerah yang menerima DID Tahun Anggaran 2018, kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

(1) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyalurkan Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2018 dari RKUN ke RKUD paling lambat bulan November 2018. (2) Penyaluran Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2018 dari RKUD ke RKD dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa tahap III diterima di RKUD.

(1) Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut: a. tahap I paling cepat bulan Januari 2019 dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni 2019 sebesar 20% (dua puluh persen); b. tahap II paling cepat bulan Maret 2019 dan paling lambat minggu keempat bulan Juni 2019 sebesar 40% (empat puluh persen); dan

c. tahap III paling cepat bulan Juli 2019 dan paling lambat minggu keempat bulan Oktober 2019 sebesar 40% (empat puluh persen). (2) Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2019 dari RKUD ke RKD dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

(1) Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dilaksanakan setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut: a. tahap I berupa:

1. surat pemberitahuan bahwa Pemerintah Daerah yang bersangkutan telah menyampaikan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan; dan
2. peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; b. tahap II berupa:
3. laporan realisasi penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2018; dan
4. laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahun Anggaran 2018; c. tahap III berupa:
5. laporan realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II Tahun Anggaran 2019; dan
6. laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II Tahun Anggaran 2019. (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 berupa rekapitulasi

penerimaan Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilaksanakan setelah bupati/wali kota menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut: a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa tahun 2019 dari Kepala Desa; b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dari Kepala Desa; c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II Tahun Anggaran 2019 dari Kepala Desa.

(1) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa oleh bupati/wali kota dan/atau bupati/wali kota belum menyampaikan perubahan peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tetap melakukan penyaluran Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2018. (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyaluran Dana Desa tahap III Tahun

Anggaran 2018 dari RKUD ke RKD dilakukan setelah bupati/wali kota melakukan perubahan peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.

Bupati/wali kota tidak menunda penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2019, dalam hal terdapat sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2018 di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).

(1) Atas penerimaan TKDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan konfirmasi penerimaan TKDD melalui: a. LRT; dan/atau b. media elektronik, kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara. (2) LRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan paling lambat bulan Desember 2018 untuk penerimaan TKDD Tahun Anggaran 2018 dan paling lambat bulan Desember 2019 untuk penerimaan TKDD Tahun Anggaran 2019. (3) Penyampaian konfirmasi penerimaan TKDD melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menggunakan aplikasi yang tersedia pada portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

(1) Ketentuan persyaratan penyaluran TKDD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dikecualikan untuk penyaluran TKDD sebagai berikut: a. penyaluran DBH Pajak berupa DBH CHT dan DBH SDA berupa DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi triwulan IV Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; b. penyaluran DBH Pajak berupa DBH CHT dan DBH SDA berupa DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; c. penyaluran DAU bulan Desember 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; d. penyaluran DAU Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; e. penyaluran DAK Nonfisik Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; f. penyaluran DAK Nonfisik Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; g. penyaluran DID tahap II Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; dan h. penyaluran Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26. (2) Ketentuan mengenai penyaluran dan penggunaan TKDD yang tidak diatur khusus dalam Peraturan Menteri ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. bagi Daerah yang telah menyampaikan persyaratan penyaluran TKDD Tahun Anggaran 2018 kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, penyaluran TKDD Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan b. bagi Daerah yang telah menerima penyaluran TKDD Tahun Anggaran 2018, penggunaan TKDD Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 November 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 November 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA