Peraturan Menteri Nomor pm115 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkutan Kendaraan Diatas Kapal

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Alat Penimbang adalah seperangkat alat untuk Menimbang kendaraan bermotor yang dapat dipasang secara tetap atau yang dapat dipindahkan yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya.

2. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik dan atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

3. Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal adalah pejabat pemerintah yang mempunyai kualifikasi dan keahlian dibidang keselamatan kapal dan diangkat oleh Menteri.

4. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.

5. Kapal Penumpang adalah kapal yang dibangun dan dikonstruksikan serta mempunyai fasilitas akomodasi untuk mengangkut penumpang lebih dari 12 (dua belas) orang.

6. Kapal Ro-ro adalah kapal yang memiliki satu atau lebih geladak baik terbuka maupun tertutup yang digunakan untuk mengangkut segala jenis kendaraan sebagai muatan yang dimuat melalui sistem pintu rampa dibagian depan maupun belakang kapal dan dimuat serta dibongkar dari dan ke atas kapal menggunakan kendaraan atau platform yang dilengkapi dengan roda.

7. Kapal Penumpang Ro-ro adalah kapal Ro-ro yang dilengkapi akomodasi untuk mengangkut penumpang.

8. Kapal Pendarat (Landing Craft Tank) adalah kapal yang memiliki satu geladak untuk mengangkut muatan kendaraan atau alat berat di geladaknya.

9. Penumpang adalah semua orang selain nakhoda dan awak kapal atau orang lain yang bekerja atau melakukan kegiatan diatas kapal dalam kapasitasnya yang berkaitan dengan kepentingan kapal termasuk anak berumur kurang dari 1 (satu) tahun.

10. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.

11. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

12. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

13. Alat Pengikat (Lashing gear) muatan adalah semua alat baik yang terpasang permanen atau alat-alat yang dapat dipindah-pindah, yang digunakan untuk mengikat dan mendukung unit-unit muatan.

14. Perusahaan Angkutan Diperairan adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan angkutan laut.

15. Kekuatan Geladak (Deck load capacity) adalah Jumlah maksimum muatan yang dapat diangkut diatas geladak dalam ton/m2.

16. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

18. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

(1) Peraturan Menteri ini merupakan pedoman untuk melakukan pengikatan termasuk penimbangan kendaraan beserta muatannya, alat pengikat dan tata cara pengikatan pada saat kapal berlayar dalam kondisi laut dan cuaca yang baik maupun buruk serta kondisi lainnya yang dapat mengganggu stabilitas kapal. (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada kapal yang mengangkut kendaraan pada: a. kapal feri ro-ro yang mengangkut kendaraan darat baik untuk perjalanan dekat tanpa ada tempat

berlindungan (ditengah perjalanan) termasuk Landing Ship Tank (LST) maupun Landing Craft Tank (LCT) yang digunakan untuk mengangkut kendaraan darat; b. kapal-kapal yang akan mengangkut kendaraan darat dengan berat antara 3.5 (tiga koma lima) ton sampai dengan 40 (empat puluh) ton; c. kapal yang mengangkut kereta dengan maksimum berat total dalam 1 (satu) unit tidak lebih dari 45 Ton. (3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggantikan prinsip-prinsip kecakapan pelaut yang baik dan tidak juga dapat menggantikan pengalaman dalam praktek pemuatan dan pengikatan muatan.

(1) Setiap pelabuhan yang digunakan untuk mengangkut kendaraan dengan menggunakan kapal harus menyiapkan alat timbang kendaraan di area pelabuhan untuk Menimbang kendaraan sebelum diangkut diatas kapal. (2) Alat timbang kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa alat timbang permanen dan/atau alat timbang portabel. (3) Alat timbang permanen dan portabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan Contoh 1 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Menteri ini.

(1) Untuk mencegah penumpukan kendaraan yang akan ditimbang dan naik keatas kapal, harus disediakan beberapa alat timbang sesuai kebutuhan. (2) Alat timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dilokasi area pelabuhan dan dapat diawasi dengan mudah tanpa menggangu kelancaran arus barang.

(1) Setiap kendaraan yang akan diangkut diatas kapal wajib dilengkapi informasi mengenai jenis dan berat muatan. (2) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu ditimbang sebelum dimuat diatas kapal untuk memastikan berat kotor kendaraan beserta muatannya. (3) Berat kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dengan berat kendaraan serta berat muatan yang terdapat didalam informasi mengenai berat muatan.

(1) Kendaraan yang ditimbang dan sesuai dengan data pada informasi mengenai jenis dan berat muatan dapat dimuat keatas kapal. (2) Penempatan kendaraan diatas kapal dilakukan sesuai dengan rencana pemuatan yang telah dibuat.

(1) Kendaraan yang ditimbang dan memiliki berat yang tidak sesuai dengan data pada berat yang dilaporkan, diberi tanda dan tidak dapat dimuat keatas kapal yang dituju kecuali apabila kekuatan geladak pada kapal yang dituju masih sesuai untuk menerima kendaraan dengan berat seperti itu.

(2) Apabila kapal yang tersedia tidak memiliki kekuatan geladak yang sesuai, maka kendaraan tersebut harus

dipisahkan dan menunggu kapal dengan kekuatan geladak yang sesuai. (3) Dalam hal tidak terdapat kapal yang memiliki kekuatan geladak yang sesuai untuk mengangkut kendaraan sebagaimana disebutkan pada ayat (2), maka apabila memungkinkan, muatan kendaraan harus dibongkar sebagian untuk mendapatkan berat kotor yang sesuai dengan kekuatan geladak. (4) Kerugian waktu dan beban biaya yang terjadi akibat perubahan perencanaan pemuatan karena berat kendaraan beserta muatan yang ditemukan tidak sesuai dengan yang dilaporkan, menjadi tanggung jawab perusahaan angkutan umum.

(1) Perusahaan angkutan diperairan bertangggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan kendaraan beserta penumpang dan/atau barang yang diangkutnya. (2) Perusahaan angkutan diperairan harus memastikan bahwa kapalnya telah mendapatkan informasi berat muatan dan/atau kendaraan beserta muatan yang diangkut kapal sebelum pemuatan dimulai.

(1) Setiap perusahaan angkutan umum bertanggung jawab terhadap kebenaran data termasuk laporan berat kotor yang disampaikan dalam informasi mengenai berat kendaraan termasuk jenis dan berat muatan kendaraan. (2) Kelalaian dalam memberikan data dan/atau ketidak- sesuaian berat yang ditemukan sehingga menimbulkan keterlambatan dalam proses pemuatan dikapal, dapat mengakibatkan pemberian sanksi administratif terhadap pemilik atau operator kendaraan yang akan diangkut.

(1) Beberapa jenis alat pengikat yang dapat digunakan sebagai berikut: a. tali pengikat kendaraan (rope automobile tiedown); b. sling pengikat dengan kunci bergigi (ratchet strap assembly); c. rantai dengan penguat/pengencangnya (chain with turnbuckle). (2) Jenis peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki persyaratan sebagai berikut: a. berupa rantai atau alat lain yang terbuat dari baja atau material lain yang memiliki kekuatan dan karakter kelenturan (elongation) yang sama; b. kekuatan alat pengikat tanpa terjadinya deformasi permanen tidak boleh kurang dari 120 (seratus dua puluh) KN; c. Alat pengikat harus dapat disangkutkan ke securing points menggunakan hook ataupun alat lainnya yang sesuai; d. sudut antara alat pengikat dengan bidang alas (geladak) mendatar antara 20o (dua puluh) s.d 60o (enam puluh) (3) Alat pengikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Contoh 2 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Setiap kapal yang mengangkut kendaraan darat harus memiliki titik-titik tempat mengikat dengan ketentuan sebagai berikut: a. jarak membujur antara titik Tempat Mengikat maksimal 2.5 (dua koma lima) meter; b. jarak melintang antara Titik Tempat Mengikat antara 2.8 (dua koma delapan)s.d 3.0 (tiga) meter;

c. memiliki kekuatan tanpa kerusakan permanen sampai dengan 120 (seratus dua puluh) Kilo Newton (KN). (2) Titik tempat pengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Contoh 3 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Setiap kapal wajib menyediakan alat pengikat muatan yang cukup diatas kapal. (2) Alat pengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kondisi kapal dan jumlah serta ukuran muatan kendaraan yang akan diangkut. (3) Informasi tentang kekuatan dan instruksi cara penggunaan dan perawatannya untuk setiap jenis alat pengikatan secara spesifik harus tersedia pada panduan yang dimiliki diatas kapal;

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam penggunaan alat pengikat yang dapat dipindah antara lain: a. lamanya perjalanan; b. wilayah geografis dari perjalanan dengan perhatian khusus pada temperatur pengoperasian yang diperbolehkan dari alat pengikat yang dapat dipindah; c. kondisi laut yang mungkin terjadi; d. ukuran, desain dan karakteristik kapal; e. gaya-gaya statis dan dinamis yang mungkin terjadi selama perjalanan; f. tipe dan pembungkusan setiap unit muatan termasuk kendaraan; g. pola pemuatan yang direncanakan terhadap unit-unit muatan termasuk kendaraan-kendaraan; dan h. berat dan ukuran setiap unit muatan dan kendaraan.

(1) Unit muatan termasuk kendaraan harus memenuhi persyaratan untuk diangkut dan memiliki tempat untuk disambungkan dengan alat pengikat. (2) Muatan yang terdapat dalam kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terikat dengan baik;

(1) Ruang muat harus bersih dari ceceran minyak dan gemuk (grease). (2) Kapal harus memiliki perlengkapan pengikat yang sesuai untuk muatan yang akan diangkut dan dengan jumlah yang cukup. (3) Unit muatan dan/atau kendaraan harus memiliki dokumen yang memberikan informasi berat keseluruhan unit muatan dan/atau kendaraan termasuk informasi tindakan perawatan khusus yang harus dilakukan selama perjalanan dilaut.

(1) Setiap kapal dibebaskan untuk memilih jenis peralatan pengikat yang akan digunakan. (2) Pemilihan peralatan pengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi kapal dan kecepatan pengikatan yang diinginkan.

(1) Kendaraan harus ditempatkan memanjang (membujur) searah haluan atau buritan kapal dan tidak boleh melintang kapal. (2) Ruang penempatan kendaraan harus steril dari adanya penumpang selama pelayaran. (3) Jarak kendaraan dengan dinding kapal harus sedemikian rupa sehingga tidak boleh menutupi kran atau katup pemadam kebakaran dan akses jalan orang.

(4) Mesin kendaraan harus dimatikan, porseneling dan rem tangan harus diaktifkan serta semua kendaraan harus

diikat (lashing) dengan alat lashing yang sesuai dengan jarak dan kondisi cuaca pelayaran serta roda kendaraan harus diganjal. (5) Penempatan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Contoh 4 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pengikatan kendaraan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. kendaraan yang berat keseluruhannya antara 3,5 (tiga koma lima) ton sampai dengan 20 (dua puluh) ton, harus menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat pengikat (lashing gear) dengan beban kerja yang aman (safe working load) yang sesuai pada masing-masing sisi kendaraan; b. kendaraan yang berat keseluruhannya antara 20 (dua puluh) ton sampai dengan 30 (tiga puluh) ton harus menggunakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) alat pengikat (lashing gear) dengan beban kerja yang aman (safe working load) yang sesuai pada masing-masing sisi kendaraan; c. kendaraan yang berat keseluruhannya antara 30 (tiga puluh) ton sampai dengan 40 (empat puluh) ton harus menggunakan paling sedikit 4 (empat) alat pengikat (lashing gear) dengan beban kerja yang aman (safe working load) yang sesuai pada masing-masing sisi kendaraan; d. alat pengikat (lashing gear) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) wajib memenuhi Standar Nasional INDONESIA.

(1) Setiap kendaraan wajib dilakukan pengikatan selama pelayaran. (2) Pengikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada kendaraan yang terletak di barisan depan (haluan) tengah (midship) dan belakang (buritan). (3) Kendaraan yang tidak dilakukan pengikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan klem pada roda kendaraan. (4) Pengikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Contoh 5 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Jarak antara salah satu sisi kendaraan paling kurang 60 (enam puluh)cm. (2) Jarak antara muka dan belakang masing-masing kendaraan 30 (tiga puluh) cm. (3) Untuk kendaraan yang sisi sampingnya bersebelahan dengan dinding kapal, berjarak 60 (enam puluh)cm dihitung dari lapisan dinding dalam atau sisi luar gading- gading.

(1) Penyelenggara pelabuhan berhak menolak kendaraan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. (2) Kendaraan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan dari lajur antrian masuk ke kapal. (3) Penyelenggara pelabuhan wajib mengeluarkan kendaraan dari lajur antrian masuk ke kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Setiap perusahaan angkutan umum yang memberikan informasi data dan muatan yang tidak sesuai selain menanggung kerugian waktu dan biaya, diberikan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. pembekuan izin; atau c. pencabutan izin.

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut. (2) Sanksi administratif berupa pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 2 huruf b, diberikan apabila perusahaan angkutan umum tidak melaksanakan kewajiban setelah diberikan peringatan tertulis. (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b diberikan apabila perusahaan angkutan umum tidak melaksanakan kewajiban setelah diberikan pembekuan izin.

(1) Peraturan Menteri ini berlaku untuk kapal yang mengangkut kendaraan yang dibangun dengan peletakan lunas pada atau setelah tanggal 1 Juli 2017. (2) Bagi kapal yang sudah beroperasi (existing ship) diberlakukan setelah pelaksanaan pemeriksaan pembaharuan pertama yang dihitung 2 (dua) tahun semenjak penetapan Peraturan Menteri ini.

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 September 2016

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR PM 115 TAHUN 2016

TENTANG TATA CARA PENGANGKUTAN KENDARAAN DIATAS KAPAL Contoh 1

Alat Timbang Permanen

Jembatan Timbang Portabel

Contoh 2 GAMBAR ALAT PENGIKAT (LASHING GEAR)

1. Tali pengikat kendaraan (Rope Automobile Tiedown)

2. Sling pengikat dengan kunci bergigi (Ratchet Strap Assembly)

Sling pengikat dengan kunci bergigi (Ratchet Strap Assembly) model ganco pada kedua ujung sisinya

Sling pengikat dengan kunci bergigi (Ratchet Strap Assembly) model ganco pada satu sisinya

3. Rantai dengan penguat/pengencangnya (Chain with turnbuckle)

Rantai dengan ganco

Pengikat (turnbuckle) yang dapat disambung dengan rantai

Ganco dengan rantai dan pengencangnya

Contoh 3

Titik pengikat diatas geladak (lashing point)

Titik pengikat untuk kendaraan yang lebih kecil

Titik pengikat kendaraan berbentuk ring

Contoh 4

Kendaraan ditempatkan memanjang searah haluan atau buritan kapal dan tidak boleh melintang kapal

Contoh 5

Pengikatan berselang satu kendaraan

Pengikatan berselang satu kendaraan pada baris berikutnya

Pengikatan pada kendaraan besar/ berat menggunakan rantai

Pengikatan untuk kendaraan kecil

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI