Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2022 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK ENERGI DAN MINERAL AKAMIGAS

(1) Politeknik Energi dan Mineral Akamigas yang selanjutnya disebut PEM Akamigas merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2) PEM Akamigas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral.

(1) Pembinaan teknis akademik PEM Akamigas dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi. (2) Pembinaan teknis operasional dan administratif PEM Akamigas dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

(1) PEM Akamigas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi, pendidikan profesi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang energi dan sumber daya mineral. (2) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PEM Akamigas menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program pendidikan; b. penyelenggaraan pendidikan vokasi dan/atau pendidikan profesi di bidang energi dan sumber daya mineral; c. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; d. pengembangan sistem penjaminan mutu; e. pelaksanaan sistem pengawasan internal; f. pembinaan sivitas akademika; g. pengelolaan unit penunjang perguruan tinggi; h. pengelolaan administrasi akademik dan kemahasiswaan; i. pengelolaan administrasi umum, hukum, dan keuangan; dan j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

(1) PEM Akamigas terdiri atas: a. Direktur dan Wakil Direktur; b. Dewan Penyantun; c. Senat; d. Satuan Penjaminan Mutu; e. Satuan Pengawas Internal; f. Bagian Umum; g. Program Studi; h. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; i. Unit Penunjang; dan j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi PEM Akamigas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan tenaga Dosen yang berstatus pegawai negeri sipil dan diberi tugas tambahan memimpin PEM Akamigas.

(1) Dalam melaksanakan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Direktur yang bertanggung jawab kepada Direktur. (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Wakil Direktur Bidang Akademik yang selanjutnya disebut Wakil Direktur I; b. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan yang selanjutnya disebut Wakil Direktur II; dan c. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang selanjutnya disebut Wakil Direktur III.

(1) Wakil Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan tenaga Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam penetapan kebijakan di bidang pendidikan dan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerja sama, promosi kelembagaan dan hubungan masyarakat, serta mengoordinasikan kegiatan administrasi akademik. (2) Wakil Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan tenaga Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam penetapan

kebijakan di bidang keuangan dan umum serta mengoordinasikan kegiatan perencanaan, penyusunan program dan evaluasi. (3) Wakil Direktur III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c merupakan tenaga Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam penetapan kebijakan di bidang kemahasiswaan dan alumni, kepegawaian, sistem dan teknologi informasi, mengoordinasikan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa dan pelayanan jasa, serta pengelolaan sarana dan prasarana teknis.

(1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memberikan pertimbangan non akademik. (2) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua dan bertanggung jawab kepada Menteri. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penyantun diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Statuta Politeknik Energi dan Mineral Akamigas.

(1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan unsur penyusun kebijakan akademik PEM Akamigas. (2) Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat diatur dalam

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Statuta Politeknik Energi dan Mineral Akamigas.

(1) Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d merupakan unsur penjaminan mutu di bidang dokumentasi, pemeliharaan, dan pengendalian sistem penjaminan mutu. (2) Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Penjaminan Mutu diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Statuta Politeknik Energi dan Mineral Akamigas.

(1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e merupakan unsur pengawas yang menjalankan tugas pengawasan non akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Statuta Politeknik Energi dan Mineral Akamigas.

(1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f merupakan unsur pelaksana administrasi PEM Akamigas. (2) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (3) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan administrasi di bidang akademik dan kemahasiswaan, hubungan masyarakat, kerja sama,

urusan keuangan, urusan hukum, ketatausahaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, dan pengelolaan barang/jasa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi terhadap rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan; b. pengelolaan administrasi akademik; c. pengelolaan administrasi kemahasiswaan, alumni, hubungan masyarakat, dan kerja sama; d. pengelolaan urusan keuangan; e. pelaksanaan urusan hukum, kepegawaian, organisasi dan tata laksana; f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan keprotokolan; g. pengelolaan barang milik negara; dan

h. pengelolaan pengadaan barang/jasa.

Bagian Umum terdiri atas: a. Subbagian Rumah Tangga dan Pengadaan; b. Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Rumah Tangga dan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan keprotokolan, serta pengelolaan pengadaan barang/jasa. (2) Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan administrasi akademik dan administrasi kemahasiswaan, alumni, hubungan masyarakat dan kerja sama.

(1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (2) Program Studi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi tertentu di bidang energi dan sumber daya mineral.

(1) Program Studi dipimpin oleh Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (2) Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin Program Studi.

(3) Dalam rangka melaksanakan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Program Studi dibantu oleh Sekretaris Program Studi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Studi diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Statuta Politeknik Energi dan Mineral Akamigas.

(1) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, merupakan unsur pelaksana akademik di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (2) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh anggota Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat. (4) Kepala dan Anggota Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan tenaga Dosen yang diberi tugas tambahan untuk membantu Direktur dalam melakukan kegiatan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Statuta Politeknik Energi dan Mineral Akamigas.

(1) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i merupakan unsur penunjang yang mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PEM Akamigas. (2) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (3) Kepala Unit Penunjang merupakan pegawai negeri sipil yang ditunjuk oleh Direktur untuk mengoordinasikan kegiatan setiap Unit Penunjang.

Unit Penunjang terdiri atas: a. Unit Laboratorium dan Bengkel; b. Unit Bahasa dan Perpustakaan; dan c. Unit Teknologi Informasi.

(1) Unit Laboratorium dan Bengkel mempunyai tugas melakukan pengelolaan laboratorium dan bengkel. (2) Unit Bahasa dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan kebahasaan dan perpustakaan. (3) Unit Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pengelolaan, dan pelayanan teknologi informasi serta pengelolaan sistem informasi dan jaringan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Penunjang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Statuta Politeknik Energi dan Mineral Akamigas.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktur sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional. (3) Jumlah pejabat Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja. (4) Tugas, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

Ketentuan mengenai uraian pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PEM Akamigas ditetapkan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, PEM Akamigas harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi

lingkup PEM Akamigas dengan memperhatikan peta bisnis proses Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral.

(1) Direktur PEM Akamigas menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral secara berkala. (2) Dalam hal diperlukan, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diminta sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

PEM Akamigas harus menyusun peta jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan PEM Akamigas.

Setiap unsur organisasi di lingkungan PEM Akamigas dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam lingkup Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral maupun dalam hubungan antar lembaga lain yang terkait baik pusat maupun daerah.

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan PEM Akamigas harus menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan PEM Akamigas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan PEM Akamigas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing. (2) Dalam hal terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan PEM Akamigas wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan PEM Akamigas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Direktur, Wakil Direktur, Ketua Senat, Ketua Satuan, Ketua dan Sekretaris Program Studi, dan Kepala Unit merupakan jabatan non struktural.

(1) Kepala Bagian merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.

(2) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

(1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. (2) Masa jabatan Direktur paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Direktur diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Statuta PEM Akamigas.

(1) Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral. (2) Masa jabatan Wakil Direktur paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Wakil Direktur diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Statuta PEM Akamigas.

PEM Akamigas berlokasi di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah.

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi PEM Akamigas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan PEM Akamigas berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 55 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Energi dan Mineral Akamigas tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 55 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Energi dan Mineral Akamigas (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1587), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 55 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Energi dan Mineral Akamigas (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1587), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2022

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIFIN TASRIF

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO