Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
4. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.
5. Penilai Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah adalah PNS di lingkungan pemerintah daerah

yang bertugas untuk melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. 6. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. 7. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah. 8. Kepala Daerah adalah gubernur untuk daerah provinsi, bupati untuk daerah kabupaten dan wali kota untuk daerah kota.

(1) Calon Penilai Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah harus memenuhi syarat yang meliputi: a. berstatus sebagai PNS Pemerintah Daerah; b. sehat jasmani; c. pendidikan formal paling rendah Strata Satu (S1) atau sederajat; d. tidak pernah terkena hukuman disiplin sedang paling lama 3 (tiga) tahun terakhir atau tidak pernah terkena hukuman disiplin berat yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Penilaian; dan e. telah dinyatakan lulus pendidikan di bidang Penilaian. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan: a. fotokopi keputusan kepangkatan terakhir; b. surat keterangan dokter (asli); c. fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi; d. surat keterangan dari pejabat di bidang kepegawaian;

e. fotokopi sertifikat pendidikan paling singkat 200 (dua ratus) jam yang diperoleh dari:

1. pendidikan dan pelatihan dibidang Penilaian; dan/atau
2. pendidikan formal penilaian yang dibuktikan dengan fotokopi transkrip dan/atau ijazah.

(1) Pendidikan dan pelatihan di bidang penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e angka 1 dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang disusun bersama antara lembaga diklat terakreditasi Lembaga Administrasi Negara dengan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah. (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e angka 2 diklasifikasikan berdasarkan jenis materi pelatihan yang diikuti. (3) Jenis materi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi penilaian properti dan/atau penilaian bisnis.

(1) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah terpenuhi, gubernur atau bupati/wali kota mengajukan permohonan pertimbangan pengangkatan Penilai Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah. (2) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah mengeluarkan surat pertimbangan pengangkatan Penilai Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. (3) Surat pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar pengangkatan Penilai Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah oleh gubernur untuk wilayah daerah provinsi dan bupati/wali kota untuk wilayah daerah kabupaten/kota sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah mengeluarkan surat penolakan.

Penilai Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap: a. penyusunan neraca pemerintah daerah; b. pemanfaatan barang milik daerah; c. pemindahtanganan barang milik daerah; d. penerimaan barang milik daerah yang berasal dari hibah tanpa nilai perolehan; e. penilaian usaha/bisnis; f. penilaian kembali barang milik daerah; atau g. pelaksanaan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penilai Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan Penilaian dan nilai yang dihasilkan dari Penilaian.

Dalam melakukan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Penilai Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dilarang: a. melaksanakan penilaian tanpa penugasan dari pejabat yang berwenang; b. memberikan jasa di bidang Penilaian tanpa penugasan dari pejabat yang berwenang; c. melakukan Penilaian di luar jenis pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti;

d. membuat kesimpulan nilai tanpa dasar yang jelas; dan/atau e. menganalisis faktor yang mempengaruhi nilai dengan cara yang tidak tepat.

Penilai Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah mempunyai hak: a. memperoleh tunjangan terhadap pekerjaannya; dan b. memperoleh informasi data terhadap objek yang dinilai.

Penilai Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah wajib: a. bertindak secara independen berdasarkan kompetensi yang dimiliki; dan b. melaksanakan penilaian dengan berpedoman pada standar penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam melakukan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Penilai Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah wajib: a. meneliti kelengkapan dokumen permohonan Penilaian; b. melakukan pengecekan kesesuaian dokumen permohonan Penilaian dengan objek Penilaian di lapangan; c. mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan pelaksanaan Penilaian di lapangan; d. menganalisis data dan informasi untuk pelaksanaan Penilaian; e. menyusun laporan Penilaian; f. menyampaikan laporan Penilaian kepada pemberi tugas; dan

g. memberikan penjelasan terkait laporan Penilaian jika diminta oleh pemberi tugas. (2) Pemberi tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g, meliputi: a. pemegang kekuasaan barang milik daerah; b. pengelola barang; atau c. pengguna barang.

Penilai Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diberhentikan atas pelaksanaan penilaian dengan cara: a. pemberhentian dengan hormat; atau b. pemberhentian tidak dengan hormat.

Penilai Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a karena: a. pensiun; b. diberhentikan sebagai PNS; c. mengundurkan diri sebagai Penilai Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah karena alasan kesehatan; d. tidak mampu secara jasmani untuk melaksanakan tugas Penilaian lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau e. alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibuktikan dengan: a. fotokopi keputusan pensiun PNS; b. fotokopi keputusan pemberhentian PNS; dan/atau

c. surat keterangan dokter (asli) bagi pemberhentian karena mengundurkan diri dengan alasan kesehatan dan tidak mampu secara jasmani untuk melaksanakan tugas penilaian.

(1) Penilai Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b karena tidak bertindak secara independen berdasarkan kompetensi yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan fotokopi keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

PNS Pemerintah Daerah yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Penilai Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah tidak dapat diangkat lagi menjadi Penilai Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

(1) Pemberhentian Penilai Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan oleh gubernur untuk wilayah daerah provinsi dan bupati/wali kota untuk wilayah daerah kabupaten/kota. (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan gubernur atau keputusan bupati/wali kota setelah mendapat pertimbangan dari Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

(1) Pemeriksaan Penilai Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan dalam hal terdapat temuan terhadap hasil penilaian oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik INDONESIA. (2) Dalam hal terdapat temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur atau bupati/wali kota membentuk Tim Pemeriksaan Kepatuhan dan dapat melibatkan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan/atau organisasi profesi penilai. (3) Tim Pemeriksa Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan pemeriksaan terhadap Penilai Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang diindikasi melakukan pelanggaran. (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan disampaikan kepada gubernur atau bupati/wali kota.

(1) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Tim Pemeriksa Kepatuhan dapat meminta, mencari data dan informasi tambahan sesuai dengan kebutuhan. (2) Tim Pemeriksa Kepatuhan wajib merahasiakan: a. data dan informasi yang diperoleh selama pemeriksaan; dan b. hasil pemeriksaan kepada pihak yang tidak berwenang.

(1) Penilai Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dilarang melakukan penilaian selama

pemeriksaan oleh Tim pemeriksa kepatuhan terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat pemberitahuan pemeriksaan. (2) Surat pemberitahuan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh gubernur atau bupati/wali kota.

(1) Dalam hal berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) menyebutkan tidak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Penilai Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, gubernur atau bupati/wali kota mengeluarkan surat pemberitahuan penghentian pemeriksaan. (2) Penilai Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat kembali melakukan penilaian terhitung sejak tanggal diterbitkan surat pemberitahuan penghentian pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. (3) Dalam hal berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) menyebutkan ditemukan pelanggaran oleh Penilai Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, yang bersangkutan diberikan sanksi.

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) yaitu sanksi pembebastugasan.

(1) Sanksi pembebastugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dalam hal terbukti melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 huruf b dan Pasal 10 ayat (1). (2) Sanksi pembebastugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan larangan melakukan tugas dibidang Penilaian paling lama 6 (enam) bulan. (3) Pemberian sanksi pembebastugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan gubernur atau keputusan bupati/wali kota.

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah melakukan pembinaan terhadap Penilai Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah di daerah provinsi. (2) Menteri melalui Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan terhadap Penilai Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah di daerah provinsi. (3) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penilai Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah di daerah kabupaten/kota.

Dalam rangka penyediaan Tenaga Penilai Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah mendanai program dan/atau kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(1) Dalam hal belum tersedianya Penilai Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah dapat menggunakan Penilai pemerintah pusat atau Penilai publik. (2) Penilai publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Penilai selain Penilai pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh pemerintah. (3) Penilai publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah mendapatkan surat izin dari Menteri yang membidangi urusan keuangan wajib melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Penilai Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penilai, sampai ditetapkannya pemangku jabatan fungsional penilai pemerintah di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2018

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 April 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA