Peraturan Menteri Nomor 111 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembuatan Deklarasi Asal Barang (Origin Declaration) untuk Barang Ekspor Asal Indonesia

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.

2. Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan ekspor.

3. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

4. Ketentuan Asal Barang INDONESIA (Rules of Origin of INDONESIA) adalah peraturan perundang-undangan dan ketentuan administratif yang bersifat umum yang diterapkan untuk menentukan asal barang INDONESIA.

5. Eksportir Teregistrasi (Registered Exporter) yang selanjutnya disingkat ER adalah Eksportir yang teregistrasi dan diberi kewenangan oleh Kementerian Perdagangan untuk mengeluarkan Deklarasi Asal Barang (Origin Declaration) untuk barang ekspor.

6. Eksportir Tersertifikasi (Certified Exporter) yang selanjutnya disingkat ES adalah ER yang telah memenuhi kriteria penetapan Eksportir Tersertifikasi dan Ketentuan Asal Barang INDONESIA (Rules of Origin of INDONESIA), dan diberi kewenangan oleh Kementerian Perdagangan untuk mengeluarkan Deklarasi Asal Barang (Origin Declaration) untuk barang ekspor.

7. Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) yang selanjutnya disingkat SKA adalah dokumen yang membuktikan bahwa barang ekspor INDONESIA telah memenuhi Ketentuan Asal Barang INDONESIA (Rules of Origin of INDONESIA).

8. Deklarasi Asal Barang (Origin Declaration) yang selanjutnya disingkat DAB adalah pernyataan asal barang yang dibuat oleh ER atau ES untuk barang ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, perjanjian atau kesepakatan internasional yang berlaku.

9. Penelusuran Asal Barang yang selanjutnya disingkat PAB adalah penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dan/atau IPSKA terhadap Eksportir terkait pemenuhan kriteria dan persyaratan penetapan sebagai ES dan pemenuhan Ketentuan Asal Barang INDONESIA (Rules of Origin of INDONESIA).

10. Sistem elektronik SKA yang selanjutnya disebut e-SKA adalah sistem pengajuan dan penerbitan SKA dan DAB secara elektronik melalui website: e-ska.kemendag.go.id.

11. Hak Akses adalah hak yang diberikan untuk melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dengan jaringan.

12. Instansi Penerbit SKA yang selanjutnya disebut IPSKA adalah instansi/badan/lembaga yang ditetapkan oleh Menteri dan diberi kewenangan untuk menerbitkan SKA.

13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

15. Direktur adalah Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

Pasal 2 (1) Eksportir dapat menggunakan SKA atau DAB sebagai dokumen yang membuktikan bahwa Barang yang akan diekspor telah memenuhi Ketentuan Asal Barang INDONESIA (Rules of Origin of INDONESIA). (2) DAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan terhadap Barang Ekspor INDONESIA untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang diberikan: a. oleh suatu negara atau sekelompok negara berdasarkan ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah disepakati; atau b. berdasarkan penetapan sepihak dari suatu negara atau sekelompok negara tujuan ekspor. (3) DAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat digunakan secara bersamaan dengan SKA terhadap Barang yang sama dalam 1 (satu) transaksi Ekspor. (4) Ketentuan mengenai SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

DAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat digunakan oleh Eksportir untuk mengekspor Barang ke negara tujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) DAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat dibuat oleh Eksportir setelah mendapatkan penetapan sebagai ER atau ES. (2) Pembuatan DAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui e-SKA. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan DAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Permohonan penetapan sebagai ER sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Eksportir yang telah mendapatkan Hak Akses e-SKA. (2) Ketentuan mengenai Hak Akses untuk e-SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Untuk mendapatkan penetapan sebagai ER sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Eksportir harus mengajukan permohonan secara elektronik melalui e-SKA kepada IPSKA sesuai dengan tempat pengajuan registrasi Hak Akses. (2) Permohonan penetapan sebagai ER sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi data: a. nama Eksportir; b. alamat Eksportir; c. nomor telepon Eksportir; d. alamat e-mail Eksportir; e. bidang usaha Eksportir; f. Pos Tarif/Harmonized System dalam 6 (enam) digit; dan g. uraian barang. (3) Permohonan penetapan sebagai ER sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan hasil pindai/scan dokumen asli: a. Nomor Induk Berusaha (NIB); b. Izin Usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; c. perhitungan struktur biaya (cost structure) proses produksi pada setiap jenis Barang Ekspor yang akan diregistrasikan, dalam hal pemenuhan kriteria asal barang (Origin Criteria) menggunakan metode nilai tambah berupa: Regional Value Content (RVC) atau Qualifying Value Content (QVC), dan/atau perubahan pos tarif: Change in Tariff Classification

(CTC) atau dokumen lain yang membuktikan bahwa Barang yang akan diregistrasikan telah memenuhi Ketentuan Asal Barang INDONESIA (Rules of Origin of INDONESIA); d. surat pernyataan bersedia diperiksa terkait pemenuhan kriteria asal barang Ekspor oleh Kementerian Perdagangan; dan e. bukti lulus uji Ketentuan Asal Barang INDONESIA (Rules of Origin of INDONESIA) dan tata cara penerbitan SKA yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan.

(1) Berdasarkan permohonan penetapan sebagai ER sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), IPSKA memberikan persetujuan untuk pencetakan formulir penetapan sebagai ER secara elektronik melalui e-SKA dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap. (2) Dalam hal permohonan penetapan sebagai ER sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak lengkap, IPSKA menolak permohonan penetapan sebagai ER secara elektronik melalui e-SKA dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. (3) Formulir penetapan sebagai ER sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicetak, ditandatangani oleh Eksportir atau penanggung jawab perusahaan, dan dibubuhi stempel basah perusahaan. (4) Dokumen asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara langsung oleh Eksportir kepada IPSKA.

(1) Atas penyampaian langsung oleh Eksportir kepada IPSKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), IPSKA meneliti dan memeriksa: a. permohonan penetapan sebagai ER sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); b. kelengkapan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); c. keabsahan dokumen asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3); dan d. formulir penetapan sebagai ER sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3). (2) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap dan benar, IPSKA menerbitkan penetapan sebagai ER secara elektronik melalui e-SKA dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian dokumen asli dan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4). (3) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, IPSKA menolak permohonan penetapan sebagai ER secara elektronik melalui e-SKA dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian dokumen asli dan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4). (4) Penetapan sebagai ER sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama ER menjalankan kegiatan usahanya.

(1) Dalam hal terdapat perubahan data dan/atau dokumen pada penetapan sebagai ER sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), Eksportir harus mengajukan permohonan perubahan secara elektronik melalui e-SKA kepada IPSKA. (2) Penerbitan perubahan penetapan sebagai ER dapat dilakukan dalam hal tidak mengubah nama Eksportir.

(3) Permohonan perubahan penetapan sebagai ER sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi data yang ingin diubah melalui e-SKA. (4) Permohonan perubahan penetapan sebagai ER sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan hasil pindai/scan dokumen asli sesuai dengan data yang ingin diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), IPSKA memberikan persetujuan untuk pencetakan formulir perubahan penetapan sebagai ER secara elektronik melalui e-SKA dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap. (2) Dalam hal permohonan perubahan penetapan sebagai ER sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tidak lengkap, IPSKA menolak permohonan perubahan penetapan sebagai ER secara elektronik melalui e-SKA dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. (3) Formulir perubahan penetapan sebagai ER sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicetak, ditandatangani oleh Eksportir atau penanggung jawab perusahaan, dan dibubuhi stempel basah perusahaan. (4) Dokumen asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara langsung oleh Eksportir kepada IPSKA.

(1) Atas penyampaian langsung oleh Eksportir kepada IPSKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), IPSKA meneliti dan memeriksa: a. permohonan perubahan penetapan sebagai ER sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);

b. kelengkapan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3); c. keabsahan dokumen asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4); dan d. formulir penetapan sebagai ER sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3). (2) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap dan benar, IPSKA menerbitkan perubahan penetapan sebagai ER secara elektronik melalui e-SKA dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian dokumen asli dan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4). (3) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, IPSKA menolak permohonan perubahan penetapan sebagai ER secara elektronik melalui e-SKA dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian dokumen asli dan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4). (4) Perubahan Penetapan sebagai ER sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama ER menjalankan kegiatan usahanya.

(1) Dalam hal perjanjian internasional yang telah disepakati mensyaratkan pembuatan DAB hanya dapat dilakukan oleh ES, Eksportir harus mendapatkan penetapan sebagai ES dari Direktur Jenderal. (2) Direktur Jenderal mendelegasikan kewenangan penetapan sebagai ES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur. (3) Permohonan penetapan sebagai ES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Eksportir yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. telah mendapatkan penetapan sebagai ER; b. merupakan produsen;

c. memiliki reputasi kepatuhan yang baik terhadap peraturan perundang-undangan terkait Ekspor dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir; d. memiliki sistem pencatatan dan pengelolaan data keuangan perusahaan yang baik; dan e. tidak pernah melakukan pelanggaran pidana di bidang perdagangan.

(1) Untuk mendapatkan penetapan sebagai ES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Eksportir harus mengajukan permohonan secara elektronik melalui e-SKA kepada Direktur dengan mencantumkan Pos Tarif/Harmonized System dalam 6 (enam) digit beserta uraian barang. (2) Permohonan penetapan sebagai ES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan hasil pindai/scan dokumen asli: a. nama penanda tangan dan contoh tanda tangan paling banyak 3 (tiga) orang yang berwenang untuk menandatangani DAB; dan b. Perhitungan struktur biaya (cost structure) proses produksi pada setiap jenis Barang ekspor yang akan disertifikasi, dalam hal pemenuhan kriteria asal Barang (Origin Criteria) menggunakan metode nilai tambah berupa: Regional Value Content (RVC) atau Qualifying Value Content (QVC), dan/atau perubahan pos tarif: Change in Tariff Classification (CTC), atau dokumen lain yang membuktikan bahwa Barang yang akan disertifikasi telah memenuhi Ketentuan Asal Barang INDONESIA (Rules of Origin of INDONESIA).

(1) Berdasarkan permohonan penetapan sebagai ES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal

diterimanya permohonan secara lengkap, Direktur MEMUTUSKAN untuk melakukan PAB. (2) Dalam hal permohonan penetapan sebagai ES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tidak lengkap, dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, Direktur menolak permohonan penetapan sebagai ES.

(1) PAB dapat dilakukan melalui pemeriksaan fisik ke lapangan dan/atau pemeriksaan dokumen. (2) pemeriksaan fisik ke lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa pemeriksaan lokasi, sarana dan prasarana perusahaan. (3) Direktur dapat menugaskan pejabat di lingkungan Kementerian Perdagangan dan/atau IPSKA untuk melakukan pemeriksaan fisik ke lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa: a. kesesuaian Pos Tarif/Harmonized System dalam 6 (enam) digit dengan uraian Barang; dan b. kriteria asal barang dari Pos Tarif/Harmonized System dalam 6 (enam) digit yang disampaikan pada huruf a berdasarkan perhitungan struktur biaya dan pemenuhan ketentuan perjanjian internasional. (5) PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen permohonan penetapan sebagai ES dinyatakan lengkap. (6) Hasil PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam bentuk laporan hasil PAB. (7) Laporan hasil PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat data paling sedikit mengenai: a. nama Eksportir; b. alamat Eksportir; c. nomor telepon Eksportir;

d. alamat e-mail Eksportir; e. Nomor Pokok Wajib Pajak; f. nomor Izin Usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; g. Nomor Induk Berusaha (NIB); h. Pos tarif/kode Harmonized System (HS) dalam 6 (enam) digit; i. uraian Barang; j. satuan jenis barang; dan k. pemenuhan Ketentuan Asal Barang INDONESIA (Rules of Origin of INDONESIA). (8) Bentuk laporan hasil PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (9) Laporan hasil PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dan disampaikan oleh pejabat yang ditugaskan dan/atau IPSKA dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal selesainya proses PAB kepada Direktur. (10) Laporan hasil PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan dokumen pendukungnya harus disimpan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal laporan hasil PAB diterbitkan.

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan laporan hasil PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), Direktur menerbitkan penetapan Eksportir sebagai ES dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya laporan hasil PAB yang menyatakan ketentuan penetapan sebagai ES telah terpenuhi. (2) Dalam hal laporan hasil PAB menyatakan bahwa ketentuan penetapan sebagai ES tidak terpenuhi, Direktur menolak permohonan penetapan sebagai ES dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya laporan hasil PAB.

(3) Penetapan sebagai ES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

(1) Penetapan sebagai ES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat diperpanjang. (2) Untuk mendapatkan perpanjangan penetapan sebagai ES sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Eksportir harus mengajukan permohonan secara elektronik melalui e-SKA kepada Direktur dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum masa berlaku penetapan sebagai ES berakhir. (3) Permohonan perpanjangan penetapan sebagai ES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan hasil pindai/scan dokumen asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2). (4) Atas permohonan perpanjangan penetapan sebagai ES sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara mutatis mutandis berlaku ketentuan pelaksanaan PAB dan penetapan Eksportir sebagai ES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16. (5) Perpanjangan penetapan sebagai ES berlaku paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

(1) Dalam hal terdapat perubahan data dan/atau dokumen pada penetapan sebagai ES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), ES harus mengajukan permohonan secara elektronik melalui e-SKA kepada Direktur. (2) Penerbitan perubahan penetapan sebagai ES dapat dilakukan dalam hal tidak mengubah nama Eksportir. (3) Permohonan perubahan penetapan sebagai ES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi data yang ingin diubah melalui e-SKA.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan hasil pindai/scan dokumen asli sesuai dengan data yang ingin diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(1) Berdasarkan permohonan perubahan penetapan sebagai ES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap, Direktur MEMUTUSKAN untuk melakukan PAB. (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak lengkap, dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, Direktur menolak permohonan perubahan penetapan sebagai ES. (3) Atas keputusan Direktur untuk melakukan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara mutatis mutandis berlaku ketentuan pelaksanaan PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 15.

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan laporan hasil PAB, Direktur menerbitkan perubahan penetapan sebagai ES dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya laporan hasil PAB yang menyatakan ketentuan perubahan penetapan sebagai ES telah terpenuhi. (2) Dalam hal laporan hasil PAB menyatakan bahwa ketentuan perubahan penetapan sebagai ES tidak dipenuhi, Direktur menolak permohonan penetapan sebagai ES dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya laporan hasil PAB.

(3) Perubahan penetapan sebagai ES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan masa berlaku penetapan sebagai ES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) berakhir.

(1) Dalam hal pemenuhan kriteria asal barang ekspor mengalami perubahan, ER dan/atau ES harus menyampaikan hasil pindai/scan dokumen asli pemenuhan kriteria asal barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun sejak tanggal ditetapkannya sebagai ER dan/atau ES. (2) Hasil pindai/scan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui sistem e-SKA.

(1) Dalam hal terdapat keraguan terhadap DAB, otoritas yang berwenang di negara tujuan Ekspor dapat mengajukan permintaan verifikasi mengenai keabsahan dan kebenaran data dan/atau keterangan dalam DAB kepada ER atau ES. (2) Permintaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan ER atau ES kepada Direktur dan IPSKA. (3) Tanggapan atas keraguan mengenai keabsahan dan kebenaran data dan/atau keterangan dalam DAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh ER atau ES kepada otoritas yang berwenang di negara tujuan Ekspor dengan tembusan kepada Direktur dan IPSKA paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal dikirimkannya permintaan verifikasi oleh otoritas yang berwenang di negara tujuan Ekspor.

(1) Dalam hal masih terdapat keraguan atas tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), otoritas yang berwenang di negara tujuan Ekspor dapat mengajukan permintaan kunjungan verifikasi kepada ER atau ES. (2) Permintaan kunjungan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan ER atau ES kepada Direktur dan IPSKA. (3) Kunjungan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari ER atau ES. (4) Pelaksanaan kunjungan verifikasi oleh otoritas yang berwenang di negara tujuan ekspor kepada ER atau ES dapat didampingi oleh pejabat di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan pejabat IPSKA.

(1) ER dan/atau ES wajib menyimpan DAB dan data-data terkait: a. catatan/perhitungan akuntansi terkait proses produksi barang; b. dokumen terkait bahan baku yang digunakan dalam proses produksi Barang Ekspor; dan c. dokumen kepabeanan atas bahan baku Barang Ekspor. (2) DAB dan data-data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan paling singkat 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal pembuatan commercial invoice yang memuat DAB. (3) ER dan/atau ES wajib melaporkan perubahan DAB yang telah dibuat kepada Direktur secara tertulis dan/atau secara elektronik.

ER dan/atau ES yang tidak menyampaikan laporan perubahan DAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan penetapan sebagai ER dan/atau ES.

ER dan/atau ES dilarang: a. melakukan pembuatan DAB tidak melalui e-SKA; b. secara sengaja membuat DAB untuk barang yang tidak memenuhi ketentuan asal barang; c. menyampaikan data dan/atau keterangan yang tidak benar sebagai persyaratan untuk mendapatkan penetapan sebagai ER dan/atau ES; d. mengubah informasi yang tercantum dalam dokumen penetapan sebagai ER dan/atau ES; dan/atau e. melakukan Ekspor Barang yang tidak sesuai dengan DAB.

ER dan/atau ES yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan penetapan sebagai ER dan/atau ES.

Dalam hal ER dan/atau ES: a. tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul atas Barang yang diekspor menggunakan DAB; dan/atau b. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan dokumen Ekspor, ER dan/atau ES dikenai sanksi administratif berupa pencabutan penetapan sebagai ER dan/atau ES.

(1) Pengenaan sanksi administratif terhadap ER sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 merupakan kewenangan IPSKA.

(2) Pengenaan sanksi administratif terhadap ES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 merupakan kewenangan Direktur.

(1) ER yang telah dikenai sanksi pencabutan penetapan sebagai ER sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 dapat mengajukan kembali permohonan penetapan sebagai ER paling cepat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan sebagai ER. (2) ES yang telah dikenai sanksi pencabutan penetapan sebagai ES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 dapat mengajukan kembali permohonan penetapan sebagai ES paling cepat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan sebagai ES.

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan ER dan ES, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap ER dan ES.

Selain berdasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri ini, ketentuan mengenai DAB dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Ekspor dan/atau perjanjian internasional yang disepakati.

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/8/2013 tentang Ketentuan Sertifikasi Mandiri (Self-Certification) Dalam Rangka Proyek Percontohan Kedua Untuk Pelaksanaan Sistem Sertifikasi Mandiri (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun

2013 Nomor 1034) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/3/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/8/2013 tentang Ketentuan Sertifikasi Mandiri (Self-Certification) Dalam Rangka Proyek Percontohan Kedua Untuk Pelaksanaan Sistem Sertifikasi Mandiri (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 529), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Desember 2018

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA