Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang selanjutnya disingkat PPNPN adalah pegawai tidak tetap dan pegawai lain yang diangkat dalam jangka waktu tertentu dan dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

2. Pengadaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri adalah proses pengadaan pegawai dari masyarakat umum yang memenuhi persyaratan dan lulus seleksi untuk melaksanakan 1 (satu) atau beberapa jenis pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

3. Analisis Kebutuhan Pegawai adalah proses yang logis, teratur dan berkesinambungan untuk mengetahui jumlah dan kualitas pegawai yang diperlukan, melalui analisis beban kerja.

4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

5. Kontrak Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.

(1) Pengadaan PPNPN dilakukan oleh Kepala satuan kerja di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada masing-masing satuan kerja. (2) Satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Unit Pejabat Tinggi Madya di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; b. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional; c. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; dan d. Kantor Pertanahan.

(1) Jenis pekerjaan yang dapat dilaksanakan oleh PPNPN meliputi pekerjaan teknis dan administratif di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang, sebagaimana yang tercantum dalam DIPA. (2) Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PPNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pekerjaan yang bersifat dukungan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi pada masing-masing satuan kerja.

(1) Perencanaan kebutuhan PPNPN dilakukan dalam kurun waktu tertentu, dengan melakukan Analisis Kebutuhan Pegawai oleh unit yang membidangi kepegawaian pada masing-masing satuan kerja. (2) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nama jabatan dan jumlah PPNPN yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas jabatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dan ditetapkan oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja. (3) Penetapan Hasil Analisis Kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Untuk dapat mendaftar sebagai calon PPNPN, harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut: a. Warga Negara INDONESIA; b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun; c. pendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat; d. sehat jasmani dan rohani; dan e. berkelakuan baik. (2) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan kerja.

(1) Pelaksanaan Seleksi pengadaan PPNPN harus mendapat persetujuan dari Sekretaris Jenderal. (2) Permohonan Pelaksanaan Seleksi pengadaan PPNPN diajukan oleh Kepala Satuan Kerja. (3) Permohonan Pelaksanaan Seleksi pengadaan PPNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh Sekretaris Jenderal paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum proses seleksi.

(1) Pelaksanaan seleksi pengadaan PPNPN menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Satuan Kerja. (2) Seleksi pengadaan PPNPN pada Kantor Pertanahan, dikoordinir oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

(1) Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 membentuk dan MENETAPKAN tim seleksi yang berasal dari Pejabat Administrasi atau Pejabat Fungsional di lingkungan masing-masing satuan kerja, atau dapat menunjuk tim independen dari pihak ketiga, untuk melaksanakan proses seleksi PPNPN. (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang, terdiri atas: a. Ketua; b. Sekretaris; dan c. Anggota. (3) Keputusan pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Penunjukan tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Tim seleksi atau tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas: a. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi; b. melaksanakan seleksi; c. MENETAPKAN hasil seleksi; dan d. melaporkan hasil seleksi kepada Kepala Satuan Kerja.

(1) Tahapan seleksi pengadaan PPNPN, terdiri atas: a. pengumuman pengadaan, yang memuat:

1. persyaratan administrasi;
2. jenis pekerjaan serta jumlah PPNPN yang dibutuhkan; dan
3. sumber anggaran; b. penerimaan berkas lamaran; c. seleksi administrasi berkas lamaran; d. pengumuman hasil seleksi administrasi dan pengumuman pelaksanaan tes; e. pelaksanaan tes; f. pemeriksaan dan pengolahan data hasil tes; dan g. penetapan dan pengumuman hasil ujian seleksi. (2) Setiap tahapan seleksi pengadaan PPNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dokumen pelaksanaan yang terdiri atas: a. pengumuman; b. berita acara penutupan buku register surat masuk; c. berita acara seleksi administrasi; d. pengumuman hasil seleksi administrasi;

e. berita acara pelaksanaan ujian tertulis; f. berita acara pemeriksaan dan pengolahan data hasil tes; dan g. berita acara penetapan hasil ujian seleksi. (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Instrumen tes seleksi PPNPN dapat berupa tes tertulis, praktik dan/atau wawancara. (2) Instrumen tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh: a. Biro Organisasi dan Kepegawaian, untuk seleksi yang dilaksanakan oleh tim seleksi; atau b. Tim independen, untuk seleksi yang dilaksanakan oleh tim independen. (3) Satuan Kerja terkait dapat mengusulkan materi sebagai bahan penyusunan instrumen tes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kebutuhan.

(1) Berdasarkan penetapan hasil seleksi dari tim seleksi atau tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf c, Kepala Satuan Kerja MENETAPKAN Keputusan Pengangkatan PPNPN. (2) Keputusan Penetapan dan Keputusan Pengangkatan PPNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dalam hal terdapat kekosongan formasi yang diakibatkan karena PPNPN yang telah lulus seleksi: a. mengundurkan diri setelah pengumuman; b. mengundurkan diri setelah penetapan atau penandatanganan kontrak; atau c. diberhentikan tidak dengan hormat. (2) Kepala satuan kerja dapat mengisi formasi yang kosong dengan cara menunjuk peringkat dibawahnya dari hasil seleksi atau melakukan seleksi ulang.

(1) Berdasarkan keputusan penetapan dan keputusan pengangkatan PPNPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pejabat Pembuat Komitmen menyusun Kontrak Kerja. (2) Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan PPNPN. (3) Kontrak Kerja berlaku sejak ditandatangani dan berakhir sampai dengan target perkiraan selesainya pekerjaan dengan batasan waktu paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan, dan dapat diperpanjang. (4) Kontrak Kerja PPNPN dibayarkan berdasarkan upah per bulan dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) PPNPN yang telah berakhir Kontrak Kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat diangkat

kembali pada Tahun Anggaran berikutnya, apabila berdasarkan evaluasi penilaian kinerja dan penilaian sikap perilaku PPNPN yang bersangkutan dengan kriteria nilai setiap unsur paling rendah baik. (2) Mekanisme pengangkatan kembali PPNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan seleksi administrasi tanpa menggunakan tes tertulis, praktik dan/atau wawancara. (3) Apabila berdasarkan analisis kebutuhan pegawai masih membutuhkan PPNPN baru, pengadaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

(1) Penilaian terhadap kinerja PPNPN dilaksanakan oleh atasan langsung dengan ketentuan: a. Pejabat Pengawas, bagi PPNPN yang bekerja di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; dan b. Pejabat Pelaksana, bagi PPNPN yang bekerja pada Kantor Pertanahan. (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk laporan yang memuat: a. jumlah pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan; dan b. penilaian sikap perilaku. (3) Penilaian kinerja PPNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Penilaian sikap perilaku PPNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Kepala Satuan Kerja.

PPNPN berhak: a. menerima gaji, honor atau penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. mendapatkan cuti; dan c. mendapatkan jaminan ketenagakerjaan dan kesehatan.

(1) PPNPN dapat mengikuti pelatihan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi. (2) PPNPN dapat melaksanakan perjalanan dinas atau tugas di luar kantor lainnya.

PPNPN berkewajiban: a. menaati tata tertib kantor; dan b. melaksanakan tugas/pekerjaan sesuai dengan Kontrak Kerja.

(1) Cuti diberikan oleh Kepala Satuan Kerja. (2) Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat yang membidangi urusan kepegawaian di lingkungannya untuk memberikan cuti. (3) Cuti terdiri atas: a. cuti sakit;

b. cuti melahirkan; c. cuti karena alasan penting; dan d. cuti bersama. (4) Pemberian cuti PPNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) PPNPN yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PPNPN yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Satuan Kerja atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter. (2) PPNPN yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PPNPN yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Satuan Kerja atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah. (3) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan. (4) Hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan. (5) Jangka waktu cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditambah untuk paling lama 15 (lima belas) hari apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah.

(6) PPNPN yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), harus diuji kembali kesehatannya oleh dokter pemerintah. (7) Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) PPNPN belum sembuh dari penyakitnya, PPNPN yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit.

(1) PPNPN yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1½ (satu setengah) bulan. (2) Untuk mendapatkan hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNPN yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Satuan Kerja atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.

PPNPN yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya.

Selama menjalankan cuti sakit, PPNPN yang bersangkutan menerima penghasilan PPNPN.

(1) Cuti sakit diberikan secara tertulis oleh Kepala Satuan Kerja atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit. (2) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh pejabat yang membidangi kepegawaian.

(1) Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PPNPN, berhak atas cuti melahirkan. (2) Lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling lama 3 (tiga) bulan. (3) Untuk dapat menggunakan hak atas cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNPN yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Satuan Kerja atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti melahirkan. (4) Hak cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh Kepala Satuan Kerja atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti melahirkan.

Selama menggunakan hak cuti melahirkan, PPNPN yang bersangkutan menerima penghasilan PPNPN.

(1) PPNPN berhak atas cuti karena alasan penting, apabila: a. ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia; b. salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam huruf a, meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan PPNPN yang bersangkutan harus mengurus hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia;

c. melangsungkan perkawinan; atau d. menjalankan ibadah. (2) Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan paling lama 2 (dua) minggu. (3) Khusus cuti karena alasan penting karena menjalankan ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat diberikan paling lama 40 (empat puluh) hari kalender. (4) Untuk dapat menggunakan hak atas cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNPN yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Satuan Kerja atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting. (5) Hak cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh Kepala Satuan Kerja atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting.

Selama menggunakan hak cuti karena alasan penting, PPNPN yang bersangkutan menerima penghasilan PPNPN.

(1) PPNPN yang sedang menggunakan hak atas cuti karena alasan penting, dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak. (2) Dalam hal PPNPN dipanggil kembali bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jangka waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak PPNPN yang bersangkutan.

(1) Hak atas cuti karena alasan penting, yang akan dijalankan di luar negeri, hanya dapat diberikan oleh Kepala Satuan Kerja. (2) Dalam hal yang mendesak, sehingga PPNPN yang bersangkutan tidak dapat menunggu keputusan dari

Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang tertinggi di tempat PPNPN yang bersangkutan bekerja dapat memberikan izin sementara secara tertulis untuk menggunakan hak atas cuti. (3) Pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus segera diberitahukan kepada Kepala Satuan Kerja. (4) Kepala Satuan Kerja setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan hak atas cuti kepada PPNPN yang bersangkutan.

(1) PPNPN diberhentikan dari pekerjaannya, karena: a. mengundurkan diri; b. sakit; c. meninggal dunia; d. diberhentikan sebelum Kontrak Kerja berakhir; dan e. Kontrak Kerja berakhir. (2) PPNPN diberhentikan dengan tidak hormat sebelum Kontrak Kerja berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, karena: a. melanggar tata tertib kantor; b. tidak melaksanakan tugas/pekerjaan sesuai dengan Kontrak Kerja; dan/atau c. melakukan perbuatan melawan hukum. (3) Pemberhentian PPNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Pemberhentian oleh Kepala Satuan Kerja dan ditindaklanjuti dengan Pemutusan Kontrak Kerja oleh Pejabat Pembuat Komitmen. (4) Keputusan Pemberhentian dan Pemutusan Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran IX dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

(1) Sumber anggaran untuk pembayaran pekerjaan PPNPN berasal dari DIPA masing-masing satuan kerja. (2) Satuan biaya untuk membayar pekerjaan PPNPN sesuai dengan satuan biaya yang tercantum dalam DIPA.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Seleksi Pegawai Tidak Tetap untuk tahun anggaran 2018 yang masih dalam proses, diteruskan pelaksanaan dengan menyesuaikan pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
2. Pegawai Tidak Tetap yang telah lolos seleksi, ditetapkan dan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik INDONESIA (Berita Negara Republik Inonesia Tahun 2014 Nomor 635), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2018

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA