Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
2. Penyelenggara Pemagangan adalah perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pemagangan.
3. Perusahaan adalah: a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
4. Unit Pelatihan adalah satuan unit yang menyelenggarakan pelatihan di Perusahaan baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat.
5. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah, badan hukum atau

perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pelatihan Kerja. 6. Standar Kompetensi Kerja Nasional INDONESIA, yang selanjutnya disingkat SKKNI, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Standar Kompetensi Kerja Khusus adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan internal organisasinya sendiri dan/atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerja sama dengan organisasi yang bersangkutan atau organisasi lain yang memerlukan. 8. Standar Kompetensi Kerja Internasional adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu organisasi multi nasional dan digunakan secara internasional. 9. Perjanjian Pemagangan adalah perjanjian antara peserta pemagangan dengan Perusahaan yang dibuat secara tertulis yang memuat hak dan kewajiban serta jangka waktu pemagangan. 10. Pembimbing Pemagangan adalah tenaga pelatihan yang merupakan tenaga penyelia atau pekerja yang ditunjuk oleh penyelenggara pemagangan untuk membimbing peserta pemagangan di Perusahaan. 11. Dinas Provinsi adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi. 12. Dinas Kabupaten/Kota adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota. 13. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang pelatihan kerja dan produktivitas.

14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

(1) Pemagangan diselenggarakan oleh Perusahaan yang memiliki Unit Pelatihan. (2) Dalam hal perusahaan tidak memiliki unit pelatihan, Perusahaan dapat melakukan kerjasama dengan dengan LPK yang terakreditasi dan mempunyai skema program yang sama. (3) Unit Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki: a. susunan kepengurusan unit pelatihan; b. tenaga pelatihan dan Pembimbing Pemagangan yang berasal dari karyawan perusahaan yang kompeten; c. ruangan teori dan praktik; dan d. skema program pemagangan yang akan diselenggarakan.

Perusahaan hanya dapat menerima peserta pemagangan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah karyawan.

(1) Peserta pemagangan di dalam negeri yaitu pencari kerja. (2) Peserta pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; b. sehat jasmani dan rohani; dan c. lulus seleksi.

(3) Peserta pemagangan yang berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus melampirkan surat persetujuan dari orang tua atau wali.

Penyelenggara Pemagangan yang akan menyelenggarakan Pemagangan harus memiliki: a. program pemagangan; b. sarana dan prasarana; dan c. Pembimbing Pemagangan.

(1) Program pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a disusun oleh Penyelenggara Pemagangan. (2) Program pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi: a. nama program pemagangan; b. tujuan program pemagangan; c. kompetensi yang akan ditempuh; d. perkiraan waktu pemagangan; e. persyaratan peserta pemagangan; f. persyaratan Pembimbing Pemagangan; dan g. kurikulum dan silabus. (3) Program pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada: a. SKKNI; b. Standar Kompetensi Kerja Khusus; dan/atau c. Standar Kompetensi Kerja Internasional. (4) Program pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemberian teori dan praktik di Unit Pelatihan;dan b. praktik kerja di unit produksi perusahaan.

(5) Pemberian teori dan praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari komposisi program pemagangan. (6) Praktik kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari komposisi program pemagangan. (7) Jangka waktu pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dibatasi paling lama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani Perjanjian Pemagangan. (8) Dalam hal untuk mencapai kualifikasi kompetensi tertentu akan memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) tahun, maka harus dituangkan dalam Perjanjian Pemagangan baru dan dilaporkan kepada Dinas Kabupaten/Kota setempat. (9) Program pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mengacu pada Format 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, harus memiliki: a. ruang teori; b. ruang simulasi/praktik; c. kelengkapan alat keselamatan dan kesehatan kerja; dan d. buku kegiatan (logbook) bagi peserta pemagangan. (2) Standar buku kegiatan (logbook) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan mengacu pada Format 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pembimbing Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. karyawan tetap; b. sehat jasmani dan rohani;

c. memiliki kompetensi teknis dalam jabatan yang sesuai dengan program pemagangan; d. memiliki kompetensi metodologi pelatihan; e. surat penunjukan pembimbing dari manajer personalia atau diatasnya; dan f. memahami regulasi pemagangan.

Penyelenggara Pemagangan dilarang mengikutsertakan peserta pemagangan yang telah mengikuti pemagangan pada program/jabatan/kualifikasi yang sama.

(1) Penyelenggaraan Pemagangan dilaksanakan atas dasar Perjanjian Pemagangan secara tertulis antara peserta pemagangan dengan Perusahaan. (2) Perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. hak dan kewajiban peserta pemagangan; b. hak dan kewajiban Penyelenggara Pemagangan; c. program pemagangan; dan d. besaran uang saku. (3) Perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mengacu pada Format 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus diketahui dan disahkan oleh Dinas Kabupaten/Kota setempat. (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.

(3) Dalam hal jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disahkan maka Perjanjian Pemagangan dapat dilaksanakan.

(1) Peserta pemagangan berhak untuk: a. memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti pemagangan; b. memperoleh uang saku; c. memperoleh perlindungan dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian; dan d. memperoleh sertifikat. (2) Uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi biaya transport, uang makan, dan insentif peserta pemagangan.

Peserta pemagangan berkewajiban untuk: a. mentaati Perjanjian Pemagangan; b. mengikuti pemagangan sampai selesai; c. mentaati tata tertib yang berlaku di Perusahaan yang menyelenggarakan pemagangan; dan d. menjaga nama baik Perusahaan Penyelenggara Pemagangan.

Penyelenggara Pemagangan berhak untuk: a. memanfaatkan hasil kerja peserta pemagangan; dan

b. memberlakukan tata tertib dan Perjanjian Pemagangan.

Penyelenggara Pemagangan berkewajiban untuk: a. membimbing peserta pemagangan sesuai dengan program yang ditetapkan; b. memenuhi hak peserta pemagangan sesuai dengan Perjanjian Pemagangan; c. menyediakan alat pelindung diri sesuai dengan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja; d. memberikan perlindungan dalam bentuk asuransi kecelakaan kerja dan kematian kepada peserta pemagangan; e. memberikan uang saku kepada peserta pemagangan; f. mengevaluasi peserta pemagangan; dan g. memberikan sertifikat.

(1) Penyelenggara Pemagangan yang akan melaksanakan penyelenggaraan pemagangan wajib memberitahukan secara tertulis rencana penyelenggaraan pemagangan kepada: a. Direktur Jenderal untuk penyelenggaraan pemagangan lintas provinsi; b. Kepala dinas provinsi untuk penyelenggaraan pemagangan lintas kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi; atau c. Kepala dinas kabupaten/kota untuk penyelenggaraan pemagangan dalam satu wilayah kabupaten/kota. (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan : a. program pemagangan; b. rencana penyelenggaraan pemagangan; dan

c. rancangan Perjanjian Pemagangan.

Penyelenggara Pemagangan setelah memberitahukan kepada Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Penyelenggara Pemagangan dapat melaksanakan seleksi calon peserta pemagangan.

(1) Waktu penyelenggaraan Pemagangan di Perusahaan disesuaikan dengan jam kerja di Perusahaan. (2) Waktu penyelenggaraan Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan pada jam kerja lembur, hari libur resmi, dan malam hari.

(1) Peserta pemagangan yang telah dinyatakan memenuhi standar kompetensi yang ditentukan oleh Perusahaan diberikan sertifikat pemagangan. (2) Dalam hal peserta pemagangan tidak memenuhi standar kompetensi yang telah ditentukan oleh Perusahaan, diberikan surat keterangan telah mengikuti pemagangan. (3) Sertifikat pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada Format 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Surat keterangan telah mengikuti pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mengacu pada Format 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peserta pemagangan yang telah menyelesaikan seluruh proses pemagangan dapat mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat kompetensi.

Dalam seluruh tahapan proses penyelenggaraan pemagangan peserta pemagangan tidak dipungut biaya.

(1) Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Provinsi, dan Dinas Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap penyelenggaraan pemagangan di wilayah kerjanya. (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

(1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri dilakukan oleh direktorat yang membidangi pemagangan Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas provinsi dan Dinas kabupaten/kota sesuai kewenangan masing-masing. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. program pemagangan; b. Pembimbing Pemagangan; dan/atau c. sistem dan metode penyelenggaraan pemagangan.

(1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri dilakukan oleh

pegawai pengawas ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan dan dinas provinsi.

(2) Dalam hal terjadi pelanggaran/menyalahi aturan dalam penyelenggaraan pemagangan yang berada di luar perjanjian/aturan pemagangan akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Ketentuan mengenai penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri bagi warga negara asing ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pemagangan yang diselenggarakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini masih tetap dapat berjalan sampai selesai jangka waktu pemagangan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Penyelenggara Pemagangan wajib memfasilitasi pemberian sertifikasi kompetensi bagi peserta pemagangan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan.

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2016

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA