Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 tentang PAJAK KENDARAAN DIATAS AIR

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Banten;

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Gubernur adalah Gubernur Banten;

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Propinsi Banten;

6. Kendaraan di atas air adalah semua kendaraan di atas air yang digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan yang bersangkutan yang digunakan di atas air; 7 Pajak Kendaraan Di Atas Air yang selanjutnya disebut PKAA adalah Pajak yang dipungut atas Kepemilikan clan atau Penguasaan Kendaraan Bermotor;

7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah;

8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu;

9. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

10. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim;

11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;

12. Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

13. Tahun Pembuatan Kendaraan Di atas Air adalah tahun perakitan yang semata-mata digunakan sebagai dasar perhitungan pajak;

14. Nilai Jual Kendaraan di Atas Air adalah nilai jual kendaraan di atas air yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan di atas air sebagaimana tercantum dalam Tabel Nilai Jual Kendaraan Di atas air yang berlaku;

15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

16. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur;

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak;

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak teratang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi clan jumlah yang masih harus dibayar;

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena j umlah kredit paj ak lebih besar daripada paj ak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang Dan tidak ada kredit pajak;

22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

23. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang rnerupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;

24. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;

25. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya pena.gihan pajak;

26. Surat Keputusan Pembetulan yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau keheliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang- undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Karang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah;

27. Surat Keputusan Keberatan yang selanjutnya disingkat SKK adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak. Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat

Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

(1) Objek Pajak Kendaraan di Atas Air adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan di atas air. (2) Kendaraan di atas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, meliputi : a. Kendaraan di atas air dengan ukuran isi kotor kurang dari 20 m3 dan atau GT7; b. Kendaraan di atas air yang digunakan untuk kepentingan menangkap ikan dengan mesin berkekuatan lebih besar dari 2 PK; c. Kendaraan di atas air untuk kepentingan pesiar perseorangan yang meliputi yacht/pleasure ship/sporty ship; d. Kendaraan di atas air untuk kepentingan angkutan perairan daratan. Pasa13 Dikecualikan dari objek pajak adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan di atas air kepada : a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa; b. Kedutaan, Konsulat Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional dengan azas timbal balik sebagaimana berlaku untuk paj ak negara; c. Orang pribadi atau badan atas kendaraan di atas air perintis; d. Pabrikan atau Importir yang semata-mata untuk dipamerkan atau dijual. Pasa14 (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan di atas air. (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan di atas air. (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah : a. Untuk orang pribadi, yaitu orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya; b. Untuk badan, yaitu pengurus kuasanya.

(1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual kendaraan di atas air. (2) Nilai Jual Kendaraan di Atas Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan di atas air. (3) Dalam hal harga jual pasaran umum atas suatu kendaraan di atas air tidak diketahui, nilai jual kendaraan di atas air ditentukan berdasarkan faktor- faktor, antara lain : a. Penggunaan kendaraan di atas air; b. Jenis kendaraan di atas air; c. Merek kendaraan di atas air;

d. Tahun pembuatan atau renovasi kendaraan di atas air; e. Isi kotor kendaraan di atas air; f. Banyaknya penumpang atau berat muatan maksimum yang diizinkan; g. Dokumen impor untuk jenis kendaraan di atas air tertentu. (4) Perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan di atas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Tabel sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini ditinjau kembali s;.tiap tahun. Pasa16 Besarnya tarif Pajak Kendaraan di Atas Air adalah 1,5 % (satu setengah persen). Pasa17 Besarnya pajak terutang, dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.

(1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan di atas air terdaftar. (2) Apabila terjadi pemindahan kendaraan di atas air dari satu daerah ke daerah lain, maka Wajib Pajak yang bersangkutan harus memperhatikan Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah dari daerah asalnya. Pasa19 (1) Gubernur mempunyai kewenangan pemungutan pajak meliputi : a. pendaftaran clan atau pendataan; b. penetapan; c. penyetoran; d. angsuran clan permohonan penundaan pembayaran; e. pembukuan clan pelaporan; f. keberatan dan banding; g. penagihan; h, pembetulan, pembatalan, pengurangan penetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; i. pengembalian kelebihan pembayaran. (2) Kewenangan pelaksanaan pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Dinas.

(1) Hasil penerimaan pajak diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi daerah. (2) Tata cara pembagian hasil penerimaan pajak untuk Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur. (3) Apabila potensi terkonsentrasi pada suatu daerah Kabupaten/Kota maka Gubernur mengatur lebih lanjut.

(1) Masa pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak, dimulai pada saat pendaftaran kendaraan di atas air. (2) Pajak Kendaraan di atas air yang karena suatu dan lain hal masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan maka dapat dilakukan Restitusi. (3) Bagian dari bulan yang melebihi 14 (empat belas) hari dihitung satu bulan penuh.

(1) Orang pribadi atau ahli warisnya atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan di atas air, wajib memberitahukan kepada Gubernur dengan mengisi SPTPD selambat-lambatnya : a. Untuk kendaraan baru dalam daerah 30 (tiga puluh) hari sejak saat kepemilikan; b. Untuk kendaraan bukan baru sampai berakhirnya masa pajak; c. Untuk kendaraan pindahan dalam daerah dan luar daerah selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal fiskal antar daerah. (2) Orang pribadi atau ahli warisnya atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan di atas air, wajib melaporkan kepada gubernur dengan menggunakan SPTPD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan kendaraan di atas air. (3) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya. (4) Apabila terjadi perubahan atas kendaraan di atas air dalam masa pajak baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin, wajib dilaporkan dengan mengisi SPTPD, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) had sejak perubahan.

(1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), sekurang-kurangnya memuat : a. Nama dan alamat lengkap pemilik; b. Jenis, merk, tipe, ukuran, nomor mesin; c. Pas kapal dan nomor pasal; d. Harga penjualan. (2) Bentuk, isi clan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1), pajak ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Gubernur atau Pejabat dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak.

(3) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Setiap Kendaraan di Atas Air yang mengalami perubahan bentuk atau penggantian mesin yang tidak dilaporkan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pajak terutang.

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutang pajak, Gubernur dapat menerbitkan : a. SKPDKB, dalam hal :

1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
2. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. b. SKPDKBT, apabila ditemukan data baru clan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang; c. SKPDN, apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumiah kredit pajak atau pajak tidak terutang clan tidak ada kredit pajak. (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a butir l, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutang pajak. (3) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a butir 2, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak. (4) Jumlah kekurangan pajak yan,-, terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b pasal ini, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. (5) Kenaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini tidak dikenakan sanksi, apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

(1) Gubernur dapat menerbitkan STPD apabila : a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar; b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga clan atau denda. (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a clan b pasal ini, ditambah dengan sanksi administraqi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya paj ak. (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan ditagih melalui STPD untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak terutangnya pajak.

(4) Bentuk isi dan tata caxa penyampaian STPD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(1) Pajak dilunasi sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan. (2) Dalam hal Wajib Pajak perorangan atau badan menerima penyerahan kendaraan di atas air yang jumlah pajaknya baik sebagian maupun seluruhnya belum dilunasi, maka pihak yang menerima penyerahan bertanggung jawab renteng atas pelunasan pajak tersebut. (3) Gubernur atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. (4) Tata cara pembayaran angsuran atau penundaan diatur dengan Keputusan Gubernur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Pembayaran dapat dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKP, SKK dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan surat paksa. (2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan. (3) Tata cara penagihan dengan surat paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan peraturan perundangundangan. (4) Pemilik kendaraan di atas air yang telah membayar lunas pajaknya diberi tanda pelunasan pajak clan peneng. (5) Bentuk, isi, kualitas dad ukuran tanda pelunasan pajak dan peneng serta cara penempelan peneng diatur dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Kepada Instansi Pemungut Retribusi diberikan Upah Pungut sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan Retribusi yang disetorkan ke Kas Daerah. (2) Pembagian upah pungut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(1) Gubernur karena jabatannya atau ata.s permohonan Wajib Pajak, dapat : a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar; c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan tambahan PKAA yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

(2) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan paj ak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur dengan Keputusan Gubernur.

(1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan dan atau pembebasan pajak. ('2) Jenis jenis keringanan, pengurangan dan atau pembebasan pajak berlaku terhadap : a. besarnya pajak terutang; b. denda; c. bunga; d. cara dan waktu pembayaran. (3) Gubernur atas permohorian Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur dan menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan. (4) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan PKAA diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernui. Pasa123 Kendaraan di atas air diluar ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah ini yang dipergunakan sebagai ambulance, mobil jenazah, kendaraan pemadam kebakaran dan kendaraan yang digunakan lembaga semata-mata bergerak di bidang keagamaan serta kegiatan sosial, dapat diberikan keringanan pajak yang diatur dengan Keputusan Gubernur.

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan. (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

(1) Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan sejak pelaksanaan, untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. (2) Tata cara pengajuan keberatan atau permohonan banding dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 dan 25 Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

(1) Wajib Pajak da.pat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Gubernur atau pejabat. 10 (2) Gubernur atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampaui Gubernur atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah membayar Kelebihan Pajak (SPMKP). (5) Apabila kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDL, Gubernur atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas keterlambatan pembayaran pajak. Pasa128 Pengembalian dalam bentuk kompensasi dapat dilakukan dalam hal mutasi kendaraan di atas air di wilayah daerah.

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa, dapat dihapuskan. ('?) Gubernur MENETAPKAN keputusan penghapusan piutang pajak daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

(3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang pajak, kecuali apabila Wajib Pajaic melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, tertangguh apabila : a, diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau; b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung atau tidak langsung.

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tinclak pidana terhadap Peraturan Daerah ini. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan clan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menj adi lengkap dan j e1_as; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan den gan tindak pidana perpajakan daerah; c, meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan clan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tinclak pidana di bidang perpajakan daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tinclak pidana di bidang perpajakan daerah; g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya clan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j, menghentikan penyidikan; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tinclak pidana perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan clan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana.

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benpr sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun clan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang. (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 Peraturan Daerah ini, tidak dapat dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Banten. Ditetapkan di Serang pada tanggal, 18 Desember 2002 GUBERNUR BANTEN, Cap/Ttd H. D. MUNANDAR Diundangkan di Serang pada tanggal, 19 Desember 2002 SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BANTEN, Cap/Ttd DRS. H. CHAERON MUCHSIN Pembina Utama Muda NIP. 010 057 348 LEMBARAN DAERAH PROPINSI BANTEN TAHUN 2002 NOMOR 72

SERI : B