Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.

5. Penyelenggaraan adalah bentuk pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak termasuk perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

6. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya yang dilakukan oleh keluarga, pemerintah dan lainnya yang ditujukan kepada perempuan untuk menjamin terpenuhinya hak perempuan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia.

7. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

8. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan.

9. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum.

10. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

11. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

12. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

13. Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah, keluarga, advokat, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

14. Pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program pembangunan nasional.

15. Pengarusutamaan hak anak adalah strategi mengintegrasikan isu-isu dan hak-hak anak ke dalam setiap tahapan pembangunan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas Peraturan Perundang- undangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran dengan prinsip-prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

16. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

17. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.

18. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.

19. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

20. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

21. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.

22. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

23. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

24. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.

25. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

26. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

27. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kuasa asuh sebagai orang tua terhadap anak.

28. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

29. Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (PPTPA) adalah jejaring kerjasama yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

30. Rumah Aman (Shelter) adalah rumah perlindungan bagi perempuan dan anak termasuk keluarga dan saksi korban kekerasan.

31. Lembaga Sosial Kemasyarakatan adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan/atau organisasi kemasyarakatan lainnya.

32. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

33. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UNDANG-UNDANG Tindak Perdagangan Orang.

(1) Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan berasaskan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 meliputi: a. penghormatan terhadap hak asasi manusia; b. keadilan dan kesetaraan gender; c. non diskriminasi; dan

d. perlindungan korban. (2) Penyelenggaran perlindungan anak berasaskan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: a. non diskriminasi; b. kepentingan yang terbaik bagi anak; c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkem- bangan; dan d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan adalah: a. menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan; b. melindungi perempuan dan mencegah segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan; dan c. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Tujuan penyelenggaraan perlindungan anak adalah: a. menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; b. melindungi anak dan mencegah segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap anak; dan c. mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Setiap Perempuan berhak: a. untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya; b. untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; c. mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya; d. mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia; e. untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara; f. atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; g. untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; h. memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; i. atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat; j. atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi; k. untuk bebas dari penyiksaaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain;

l. hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; m. atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat; n. atas kebersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan; o. atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; p. dalam upaya pembelaan negara; q. untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia; r. memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamnya dan kepercayaannya itu; dan s. mendapat pendidikan.

Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan upaya perlindungan perempuan.

(1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengarusutamaan gender meliputi: a. MENETAPKAN pelaksanaan pengarusutamaan gender; b. mengoordinasikan, memfasilitasi, dan mediasi pengarusutamaan gender; c. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah, pusat studi wanita, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah; d. melaksanakan pengarusutamaan gender yang terkait dengan bidang pembangunan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, Hak Asasi Manusia dan politik, lingkungan dan sosial budaya; e. meningkatkan kualitas hidup perempuan terkait dengan bidang pembangunan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, Hak Asasi Manusia dan politik, lingkungan dan sosial budaya; f. mengintegrasikan upaya peningkatan kualitas hidup perempuan terkait dengan bidang pembangunan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, Hak Asasi Manusia dan politik, lingkungan dan sosial budaya; g. mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan kualitas hidup perempuan terkait dengan bidang pembangunan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, Hak Asasi Manusia dan politik, lingkungan dan sosial budaya; h. menyelenggarakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap korban kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia, dan perempuan penyandang cacat, di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana;

i. memfasilitasi pengintegrasian perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap korban kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan perempuan penyandang cacat, didaerah konflik dan daerah yang terkena bencana; j. mengoordinasikan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap korban kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan perempuan penyandang cacat; k. memfasilitasi penguatan dan pengembangan jaringan kerja lembaga atau organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender; l. mengembangkan sistem infomasi berbasis gender; dan m. menyediakan dan menyelenggarakan layanan terpadu ataupun tidak terpadu terhadap perempuan korban kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia, dan perempuan penyandang cacat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk perlindungan perempuan dan mekanisme pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Untuk melakukan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Daerah dapat melibatkan peran serta masyarakat. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perseorangan, Lembaga Sosial Kemasyarakatan, lembaga keagamaan dan/atau lembaga lain yang sah.

Setiap anak berhak: a. atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; b. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan; c. untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua; d. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri; e. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial; f. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya; g. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai- nilai kesusilaan dan kepatutan; h. untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri; i. mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya, selama dalam pengasuhan dari orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan;

j. untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir; dan k. untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan.

(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. (2) Setiap anak berhak untuk memperolah kebebasan sesuai dengan hukum. (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

(1) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan. (2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf j, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Khusus bagi anak yang menyandang cacat, selain mendapat hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 dan Pasal 14, juga berhak : a. memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus; dan b. memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Setiap anak wajib untuk: a. menghormati orangtua, wali, dan guru; b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; c. mencintai tanah air, bangsa dan negara; d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan

e. melaksanakan etika dan akhlak mulia.

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Pemerintah Daerah berkewajiban dalam upaya perlindungan anak.

(1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengarusutamaan hak anak meliputi: a. MENETAPKAN pelaksanaan pengarusutamaan hak anak; b. mengoordinasikan dan memfasilitasi pengarusutamaan hak anak; c. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme pengarusutamaan anak pada lembaga pemerintah, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah; d. mengoordinasikan dan memfasilitasi program dan kegiatan yang responsif anak dan pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pengarusutamaan hak anak;

e. melaksanakan pengarusutamaan hak anak yang terkait dengan bidang pembangunan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, Hak Asasi Manusia dan politik, lingkungan dan sosial budaya; f. meningkatkan kualitas hidup anak terkait dengan bidang pembangunan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, Hak Asasi Manusia dan politik, lingkungan dan sosial budaya; g. mengintegrasikan upaya pembangunan terkait dengan bidang pembangunan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, Hak Asasi Manusia dan politik, lingkungan dan sosial budaya; h. mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan kualitas hidup anak terkait dengan bidang pembangunan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, Hak Asasi Manusia dan politik, lingkungan dan sosial budaya; i. mengupayakan perlindungan anak terutama terhadap korban kekerasan, anak penyandang cacat di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana; j. memfasilitasi pengintegrasian perlindungan anak terutama perlindungan terhadap korban kekerasan, anak penyandang cacat, di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana; k. mengoordinasikan perlindungan anak terutama perlindungan terhadap korban kekerasan, anak penyandang cacat, di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana; l. memfasilitasi penguatan dan pengembangan jaringan kerja lembaga atau organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha untuk pelaksanaan pengarusutamaan hak anak; dan m. menyediakan dan menyelenggarakan layanan terpadu ataupun tidak terpadu terhadap anak korban kekerasan, anak penyandang cacat, dan anak terlantar.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk perlin- dungan anak dan mekanisme pengarusutamaan hak-hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

(1) Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. (2) Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Pemerintah Daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Mengenai kedudukan anak, kuasa asuh, perwalian, pengasuhan dan pengangkatan anak diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya. (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

(1) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial kemasyarakatan menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya. (2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat. (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.

(4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu. (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan. (2) Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah wajib memenuhinya. (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pemerintah Daerah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

(1) Pemerintah Daerah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain. (2) Pemerintah Daerah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan: a. pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak; b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan c. penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

(1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak. (2) Orang tua wajib memenuhi hak anak untuk memperoleh pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun.

Pemerintah Daerah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diarahkan pada: a. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal; b. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi; c. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri; d. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan e. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil. (2) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.

Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

(1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.

(2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat. (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait. (4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh lembaga perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat: a. berpartisipasi; b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya; c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak; d. bebas berserikat dan berkumpul; e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan. (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk MENETAPKAN anak sebagai anak terlantar.

(1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sekaligus MENETAPKAN tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan. (2) Pemerintah Daerah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pemerintah Daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 terdiri atas: a. anak yang menjadi pengungsi;

b. anak korban kerusuhan; c. anak korban bencana alam; dan d. anak dalam situasi konflik bersenjata.

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b sampai dengan huruf d, dilaksanakan melalui: a. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; serta b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

Setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.

(2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini; c. penyediaan sarana dan prasarana khusus; d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi. (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga; b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi; c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

(1) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.

(2) Setiap orang dilarang menghalang-halangi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat. (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan c. pelibatan berbagai instansi Pemerintah Daerah, perusahaan, serikat pekerja, Lembaga Sosial Kemasyarakatan, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual. (3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

(2) Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi napza sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat. (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya: a penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan b pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan melalui upaya: a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;

b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu. (2) Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.

(1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat. (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah, dan penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak. (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Peran masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Setiap korban berhak: a. mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, Pemerintah Daerah, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari Pengadilan; b. mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; c. mendapatkan penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; d. mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan e. mendapatkan pelayanan bimbingan rohani; f. memperoleh perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan / atau hartanya baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara dari pihak Kepolisian; g. memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis; h. memperoleh restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan i. hak-hak lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Setiap korban berhak melaporkan dan mendapatkan pendampingan baik secara psikologis maupun hukum serta mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai isteri, ibu, anak, anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat.

Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, diberikan juga kepada keluarga saksi dan/atau korban sampai dengan derajad kedua, apabila keluarga saksi dan/atau korban mendapat ancaman baik fisik mapun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau korban.

Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pencegahan terjadinya tindak kekerasan, tindak pidana perdagangan orang, dan upaya perlindungan terhadap korban.

(1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Pemerintah Daerah: a. merumuskan kebijakan tentang upaya pencegahan kekerasan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang terhadap perempuan dan anak; b. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan;

c. menyelenggarakan komunikasi, informasi, edukasi, sosialisasi, dan advokasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang terhadap perempuan dan anak; d. membentuk kelembagaan sebagai wadah kerjasama perlindungan dan pemulihan korban; e. melaksanakan mekanisme pelayanan medis, pelayanan medicolegal, pelayanan psikososial, pelayanan hukum, pelayanan pendampingan, pelayanan bimbingan rohani, dan pelayanan pemulihan korban; f. menyediakan sarana prasarana untuk perlindungan dan pemulihan korban; g. memfasilitasi resosialisasi korban, agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat; dan h. menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial untuk korban tindak pidana perdagangan orang terhadap perempuan dan anak. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk dan mekanisme perlindungan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Keluarga dan masyarakat wajib mencegah terjadinya kekerasan dan terjadinya tindak pidana terhadap perempuan dan anak. (2) Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk: a. mencegah berlangsungnya tindak pidana; b. memberikan perlindungan kepada korban; c. memberikan pertolongan darurat; dan

d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

(1) Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban kekerasan serta tindak pidana perempuan dan anak. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya kekerasan serta tindak pidana terhadap perempuan dan anak kepada penegak hukum atau pihak berwajib, atau turut serta dalam menangani korban kekerasan serta tindak pidana terhadap perempuan dan anak. (3) Untuk melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masyarakat berhak memperoleh perlindungan hukum. (4) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan perlindungan korban dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat atau lembaga sosial kemasyarakatan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 30 April 2012

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2012 NOMOR 3 SERI E

Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 5 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK,

ttd

SUKIMAN Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI, SH, M.Si Pembina Tk. I NIP . 19650919199602 2 001 Nomor Reg. 188.342/XIV/406.004/2012 Tanggal 9 Juli 2012