Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2013 tentang PENETAPAN TARIF PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

Dalam Peraturan Badan Pengatur ini yang dimaksud dengan :

1. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.

2. Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa adalah kegiatan menyalurkan Gas Bumi melalui pipa meliputi kegiatan transmisi, dan/atau transmisi dan distribusi melalui pipa penyalur dan peralatan yang dioperasikan dan/atau diusahakan sebagai suatu kesatuan sistem yang terintegrasi.

3. Pipa Transmisi adalah pipa untuk mengangkut Gas Bumi dari sumber pasokan Gas Bumi atau lapangan Gas Bumi ke satu atau lebih pusat distribusi dan/atau ke satu atau lebih konsumen Gas Bumi atau yang menghubungkan sumber-sumber pasokan Gas Bumi.

4. Ruas Transmisi adalah ruas tertentu dari jaringan transmisi Gas Bumi yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional.

5. Jaringan Pipa Transmisi adalah gabungan dari beberapa Pipa Transmisi yang saling terkoneksi, diusahakan atau dioperasikan oleh satu dan/atau beberapa Transporter.

6. Pipa Distribusi adalah pipa yang mengangkut Gas Bumi dari suatu Pipa Transmisi atau dari Pipa Distribusi ke konsumen Gas Bumi atau ke Pipa Distribusi lainnya yang berbentuk jaringan.

7. Wilayah Jaringan Distribusi adalah wilayah tertentu dari jaringan distribusi Gas Bumi yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional.

8. Fasilitas adalah Pipa Transmisi dan/atau Jaringan Pipa Distribusi beserta fasilitas – fasilitas pendukungnya yang digunakan dalam kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

9. Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba.

10. Hak Khusus adalah hak yang diberikan Badan Pengatur kepada Badan Usaha untuk mengoperasikan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi dan/atau pada Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi berdasarkan lelang. www.djpp.kemenkumham.go.id

11. Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, yang selanjutnya disebut Tarif adalah biaya yang dipungut Transporter dari Shipper atas jasa Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dengan satuan USD (Dollar Amerika Serikat) per satu MSCF (ribu standar kaki kubik) Gas Bumi yang diangkut Transporter.

12. Kontrak adalah Gas Transportation Agreement (GTA) atau perjanjian Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa antara Transporter dan Shipper.

13. Internal Rate of Return (IRR) adalah tingkat diskonto di mana nilai sekarang bersih dari biaya (arus kas negatif) investasi sama dengan nilai sekarang bersih dari (arus kas positif) keuntungan investasi.

14. Weighted Average Cost of Capital (WACC) adalah rata-rata tertimbang biaya modal sendiri (equity) dan modal pinjaman (debt) yang diinvestasikan pada suatu kegiatan usaha.

15. Cost of Service adalah jumlah pendapatan yang merupakan hak Transporter yang diperoleh dari Tarif yang dibayarkan oleh Shipper agar pendapatan tersebut dapat mengembalikan semua biaya yang dikeluarkan oleh Transporter dalam menjalankan kegiatan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, serta keuntungan yang wajar dari investasi Fasilitas yang telah dikeluarkan.

16. Salvage Value adalah estimasi nilai sisa aset Fasilitas pada akhir masa manfaatnya.

17. Titik Terima adalah titik penyerahan Gas Bumi pada Fasilitas dari Shipper kepada Transporter.

18. Titik Serah adalah titik penyerahan Gas Bumi pada Fasilitas dari Transporter kepada Shipper dan/atau Offtaker.

19. Transporter adalah Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan memiliki Hak Khusus.

20. Shipper adalah Badan Usaha yang memanfaatkan Fasilitas Transporter untuk mengangkut Gas Bumi yang dimilikinya.

21. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

22. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Badan Pengatur adalah Badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir. www.djpp.kemenkumham.go.id

23. Konsumen Gas Bumi (end user) adalah pengguna Gas Bumi melalui pipa yang menggunakan Gas Bumi untuk kepentingan sendiri dan tidak untuk diniagakan.

Peraturan Badan Pengatur tentang Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa ditetapkan dengan maksud agar penetapan Tarif dapat dilaksanakan secara akuntabel, adil, transparan dan wajar (be just and reasonable).

Peraturan Badan Pengatur tentang Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa ditetapkan dengan tujuan: a. Meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi dalam negeri. b. Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur jaringan Pipa Transmisi dan Pipa Distribusi Gas Bumi. c. Meningkatkan investasi di bidang infrastruktur Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

(1) Transporter mengajukan usulan Tarif secara tertulis kepada Badan Pengatur dengan melampirkan rincian perhitungan dan data pendukung. (2) Transporter wajib menyampaikan presentasi mengenai usulan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pengatur

(1) Transporter wajib menjamin kebenaran data yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). (2) Transporter wajib menyampaikan pernyataan tertulis atas kebenaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas materai cukup yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan. (3) Badan Pengatur menggunakan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hanya untuk kepentingan penetapan Tarif. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Badan Pengatur melakukan verifikasi dan evaluasi atas usulan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengatur wajib mempertimbangkan keseimbangan kepentingan antara Transporter dan Shipper. (3) Shipper dapat meminta penjelasan kepada Badan Pengatur mengenai hal-hal yang terkait langsung dengan usulan Tarif yang telah dievaluasi dan akan ditetapkan oleh Badan Pengatur.

(1) Badan Pengatur mengadakan dengar pendapat dengan Transporter dan Shipper serta stakeholder terkait bila diperlukan, sebelum MENETAPKAN Tarif. (2) Hasil dari dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Badan Pengatur dalam mengambil keputusan penetapan Tarif. (3) Badan Pengatur MENETAPKAN Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sidang Komite.

(1) Pada Pipa Transmisi, Tarif dihitung dengan menggunakan : a. sistem perangko (postage stamp system); b. sistem jarak (distance system); c. sistem masuk-keluar (entry-exit system). (2) Penggunaan sistem perangko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan penerapan Tarif yang sama dari setiap Titik Terima sampai ke Titik Serah pada satu Ruas dan/atau Jaringan Pipa Transmisi. (3) Penggunaan sistem jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penerapan Tarif yang berbeda tergantung jarak antara Titik Terima ke Titik Serah. (4) Penggunaan sistem entry-exit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jenis tarif yang terdiri dari: a. tarif masuk kedalam suatu sistem jaringan pipa Gas Bumi yang disebut sebagai entry tariff; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

b. tarif keluar dari suatu sistem jaringan pipa Gas Bumi yang disebut sebagai exit tariff. (5) Entry tariff sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, merupakan Tarif yang dikenakan kepada Shipper untuk mengangkut Gas Bumi dari suatu sumber Gas Bumi tertentu baik melalui pipa dan/atau melalui sarana pengangkutan lainnya menuju suatu titik masuk (entry point) tertentu pada suatu sistem jaringan pipa Gas Bumi. (6) Exit tariff sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, merupakan Tarif yang dikenakan kepada Shipper untuk mengangkut Gas Bumi dari sembarang titik masuk (entry point) menuju sembarang titik keluar (exit point) di dalam suatu jaringan pipa Gas Bumi pada suatu zona atau wilayah administrasi, yang besarnya tidak tergantung dari lokasi titik masuk (entry point) maupun titik keluar (exit point) dari sistem jaringan pipa Gas Bumi.

(1) Tarif untuk Pipa Distribusi pada satu wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi menggunakan sistem wilayah (Zone System). (2) Penerapan Tarif pada sistem wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tarif yang sama untuk setiap kategori tekanan operasi jaringan dalam suatu wilayah jaringan distribusi gas bumi tanpa mempertimbangkan letak lokasi Titik Terima dan Titik Serah. (3) Kategori tekanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kategori tekanan tinggi, tekanan sedang, dan tekanan rendah.

Badan Pengatur MENETAPKAN Sistem Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 berdasarkan kepentingan nasional, pertimbangan kemudahan operasional, kondisi teknis, dan kondisi sosial.

Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa harus ditentukan secara akuntabel, transparan, adil dan wajar, dengan mempertimbangkan keseimbangan kepentingan antara Transporter dan para Shipper.

(1) Untuk MENETAPKAN Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Badan Pengatur menggunakan metode perhitungan Tarif berdasarkan Cost of Service dibagi volume Gas Bumi yang dialirkan, yang dirumuskan dengan persamaan berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Cost of Service sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. semua biaya yang dikeluarkan oleh Transporter dalam menjalankan kegiatan Pengangkutan Gas Bumi Melalui pipa; b. keuntungan yang wajar dari investasi Fasilitas yang telah dikeluarkan. (3) Semua biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan biaya yang terkait langsung dengan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, meliputi: biaya operasi dan pemeliharaan termasuk biaya administrasi dan umum, biaya depresiasi, biaya asuransi, biaya mitigasi resiko, pajak pendapatan dan pajak lainnya. (4) Keuntungan yang wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan target IRR dari Nilai Basis Aset atas Fasilitas yang besarnya ditetapkan sebagai berikut: a. Untuk Fasilitas lama, dengan persamaan: IRR = WACC b. Untuk Fasilitas baru, dengan persamaan: IRR = WACC + insentif IRR. (5) Fasilitas baru yang dimaksud pada ayat (4) huruf (b) merupakan Fasilitas yang sedang atau akan dibangun pada saat atau setelah ditetapkannya peraturan ini. (6) Insentif IRR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (b) diberikan dalam rangka mendorong minat investor untuk membangun Fasilitas baru. (7) Tarif dihitung dengan menggunakan Discounted Free Cash Flow dengan target IRR sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (8) Free Cash Flow sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dirumuskan dengan persamaan berikut: Free Cash Flow = laba sebelum bunga dan pajak x (1 - tarif pajak) + depresiasi dan amortisasi - pengeluaran modal - perubahan modal kerja.

(1) Nilai basis aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) merupakan nilai awal investasi fasilitas dikurangi akumulasi depresiasi dan amortisasi, ditambah dengan perubahan modal kerja dan pengeluaran modal investasi baru. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Nilai awal investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya pengadaan Fasilitas pada saat Fasilitas yang dimaksud telah siap dioperasikan untuk pertama kali, termasuk biaya-biaya yang dapat dikapitalisasi yang antara lain meliputi biaya-biaya: rekayasa (engineering), tanah dan hak atas tanah, ROW (right of way), survei, line pack, dan biaya konstruksi yang meliputi antara lain biaya-biaya: material, buruh, pipe coating, sistem proteksi katodik, peralatan komunikasi, overhead, biaya bunga pinjaman dan laba (return) terhadap modal sendiri selama masa konstruksi dan biaya perizinan. (3) Dalam hal Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibeli dari Badan Usaha lain atau hibah dari perusahaan induk, maka nilai basis aset didasarkan pada: a. Nilai awal investasi yang telah dikurangi depresiasi dan amortisasi selama informasi yang dimaksud tersedia. b. Besarnya harga aktual yang dibayarkan Transporter ketika membeli atau nilai valuasi atas aset yang dihibahkan kepada Transporter, apabila informasi yang dimaksud di huruf a tidak tersedia. (4) Nilai basis aset atau nilai awal investasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dapat didanai dengan modal yang berasal dari pinjaman atau modal sendiri. (5) Jumlah pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan bunga pinjaman, wajib dibuktikan dengan dokumen yang sah. (6) Depresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut: a. depresiasi dihitung dengan metoda garis lurus (straight line method); b. jangka waktu depresiasi sesuai dengan jangka waktu Kontrak; atau c. jangka waktu depresiasi berdasarkan usulan Transporter lebih lama dari jangka waktu Kontrak. (7) Dalam hal jangka waktu depresiasi yang digunakan sesuai dengan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, maka Salvage Value untuk perhitungan depresiasi sama dengan nol. (8) Dalam hal jangka waktu depresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, maka Salvage Value untuk perhitungan depresiasi berdasarkan usulan Transporter. (9) Nilai basis aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan data laporan akun pengaturan Badan Usaha www.djpp.kemenkumham.go.id

sebagaimana diatur dalam peraturan Badan Pengatur mengenai akun pengaturan, atau dinilai oleh kantor jasa penilai publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan.

(1) WACC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) merupakan biaya rata-rata tertimbang dari seluruh komponen modal dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut:

(2) D dan E sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan komponen struktur modal, terdiri dari: a. D (Debt) = pendanaan modal yang berasal dari pinjaman, b. E (Equity) = pendanaan modal yang berasal dari ekuitas. (3) CoD (Cost of Debt), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bunga modal pinjaman dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut: = × 1 − ) (4) i dan T sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) merupakan: a. i (interest rate) = suku bunga pinjaman. b. T (tax rate)

= tarif pajak pendapatan perusahaan yang besarnya mengacu kepada ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku di INDONESIA. (5) CoE (Cost of Equity), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya atas modal sendiri (ekuitas) yang dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut:

(6) Rf, β, BPMEM dan ICRP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan : a. Rf (Risk Free Rate) = tingkat pengembalian investasi bebas resiko, yaitu tingkat pengembalian surat utang yang dikeluarkan oleh negara Amerika Serikat (US Treasury Bond). b. β (beta) = ukuran fluktuasi portfolio investasi atau individual instrument investasi dibandingkan dengan pasar (stock market). Pasar yang dimaksud disini adalah Bursa Efek INDONESIA, sedangkan portofolio yang dimaksud disini adalah portofolio perusahaan yang bergerak dibidang pengangkutan dan/atau niaga Gas Bumi yang terdaftar di Bursa Efek INDONESIA. c. BPMEM = base premium for mature equity market. d. ICRP = INDONESIA country risk premium. www.djpp.kemenkumham.go.id

(7) Data Rf, β, BPMEM dan ICRP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang digunakan untuk menghitung Tarif merupakan data rata-rata 5 (lima) tahun terakhir pada saat Tarif ditetapkan.

Insentif IRR sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (4) huruf b memiliki nilai minimal 1% (satu per seratus) dan maksimal 3% (tiga per seratus) tergantung dari komposisi modal yang dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut: = 1%+2% ×% ( ) (Insentif IRR sama dengan satu per seratus ditambah dua per seratus dikalikan prosentase hutang).

(1) Biaya operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) merupakan semua biaya yang dikeluarkan Transporter terkait dengan pengoperasian dan pemeliharaan Fasilitas dan/atau semua biaya yang digunakan oleh Transporter untuk menjalankan serta menjaga kehandalan Fasilitas dan/atau semua biaya yang dikeluarkan Transporter dalam rangka memenuhi aspek keselamatan (safety) dan integritas atas Fasilitas dan persyaratan regulasi dari Pemerintah. (2) Biaya operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dieskalasi berdasarkan inflasi Negara Amerika Serikat dengan menggunakan data rata-rata inflasi 5 (lima) tahun terakhir pada saat Tarif ditetapkan.

(1) Biaya administrasi dan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) meliputi biaya gaji dan upah, biaya peralatan kantor, biaya pihak ketiga, biaya iuran Badan Pengatur, biaya sewa dan biaya umum Fasilitas. (2) Biaya Administrasi dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali iuran Badan Pengatur dieskalasi berdasarkan inflasi Negara Amerika Serikat, dengan menggunakan data rata – rata inflasi 5 (lima) tahun terakhir pada saat Tarif ditetapkan. (3) Iuran Badan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pajak pendapatan dan pajak lain selain pajak pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Besaran Tarif pada Fasilitas yang telah terdepresiasi penuh (fully depreciated) dan masih digunakan oleh Transporter, ditentukan berdasarkan biaya operasi dan pemeliharaan, pajak, biaya administrasi dan umum serta management fee yang wajar. (2) Jumlah management fee yang wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh Badan Pengatur maksimum sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari total biaya operasi dan pajak tahun terakhir umur ekonomis Fasilitas. (3) Perhitungan Tarif untuk Fasilitas yang telah terdepresiasi penuh (fully depreciated) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut: ( )         + ≤ Dialirkan Yang Bumi Gas Volume Pajak Operasi Biaya Tarif % 110

(4) Biaya operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari: a. biaya operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. b. biaya administrasi dan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. (5) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. (6) Volume Gas Bumi yang dialirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Volume sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

(1) Dalam hal Pemerintah menugaskan Transporter untuk membangun Fasilitas baru, Transporter wajib mendapatkan penetapan Tarif dari Badan Pengatur. (2) Tarif pada Fasilitas baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinamakan sebagai Initial Tariff. (3) Initial Tariff sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Bab V Metoda Perhitungan Tarif. (4) Initial Tariff sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Fasilitas baru selesai konstruksi.

(1) Tarif yang ditentukan berdasarkan ketentuan dalam Bab V mengenai Metode Perhitungan Tarif, berlaku sejak diundangkan sampai dengan jangka waktu depresiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6), huruf b dan huruf c berakhir atau penyesuaian Tarif berikutnya (mana yang lebih dahulu terjadi). (2) Tarif yang ditentukan berdasarkan ketentuan dalam Bab VI mengenai Metode Perhitungan Tarif Untuk Fasilitas Yang Sudah Terdepresiasi Penuh (Fully Depreciated), berlaku sejak diundangkan dengan jangka waktu sesuai dengan jangka waktu kontrak antara Transporter dan Shipper berakhir atau penyesuaian Tarif berikutnya (mana yang lebih dahulu terjadi). (3) Transporter wajib menerapkan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(1) Penyesuaian Tarif yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan apabila Tarif dinilai sudah tidak adil dan wajar. (2) Kriteria Tarif tidak adil dan wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Fasilitas yang belum terdepresiasi penuh, apabila terjadi perubahan yang signifikan terhadap biaya yang terkandung di dalam Cost of Service sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan/atau perubahan volume Gas Bumi yang dialirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; b. Fasilitas yang sudah terdepresiasi penuh, apabila perubahan yang signifikan terhadap biaya operasi dan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dan/atau perubahan volume Gas Bumi yang dialirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. (3) Penyesuaian Tarif hasil lelang, dapat dilakukan setelah 5 (lima) tahun terhitung tanggal penetapan pemenang lelang.

(1) Penyesuaian Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat diusulkan oleh Transporter atau Shipper, atau atas inisiatif Badan Pengatur. (2) Usulan penyesuaian Tarif dari Transporter atau Shipper, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pengatur dengan melampirkan rincian perhitungan dan data pendukung. (3) Penyesuaian Tarif atas inisiatif Badan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Badan Pengatur apabila tidak ada usulan penyesuaian Tarif dari Transporter atau Shipper.

(1) Badan Pengatur melakukan evaluasi atas usulan penyesuaian Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2). (2) Badan Pengatur dapat menyetujui usulan penyesuaian Tarif, apabila dari hasil evaluasi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) terpenuhi. (3) Dalam hal usulan penyesuaian Tarif disetujui oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau penyesuaian Tarif atas inisiatif Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), Badan Pengatur mengadakan dengar pendapat dengan Transporter dan Shipper sebelum MENETAPKAN penyesuaian Tarif. (4) Badan Pengatur MENETAPKAN penyesuaian Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui Sidang Komite.

Transporter wajib menyampaikan laporan akun pengaturan Badan Usaha kepada Badan Pengatur sebagaimana diatur dalam peraturan Badan Pengatur mengenai laporan akun pengaturan (Regulatory Accounts). www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Badan Pengatur melakukan pengawasan atas ditaatinya peraturan ini. (2) Pengawasan oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga meliputi evaluasi terhadap laporan akun pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang disampaikan oleh Transporter.

(1) Badan Pengatur MENETAPKAN dan memberikan sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan ini. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan tertulis, pencabutan Hak Khusus, pengusulan pencabutan Izin Usaha dan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. (3) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat diberikannya sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban Transporter.

(1) Tarif yang berlaku sebelum ditetapkan Peraturan Badan Pengatur ini sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Badan Pengatur ini dinyatakan tetap berlaku. (2) Dalam hal Tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah tidak sesuai dengan Peraturan Badan Pengatur ini, wajib dilakukan penyesuaian.

Dengan diberlakukannya Peraturan Badan Pengatur ini, maka Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor: 16/P/BPH MIGAS/VII/2008 tanggal 1 Juli 2008 tentang Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2013 KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI,

ANDY NOORSAMAN SOMMENG

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id