Peraturan Badan Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.
2. Status Keadaan Darurat Bencana adalah Keadaan Darurat Bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan bencana dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
3. Status Siaga Darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.
4. Status Tanggap Darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat.
5. Status Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung.
6. Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada keadaan

darurat bencana untuk mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan. 7. Bantuan Penanganan Darurat Bencana adalah bantuan untuk mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan pada keadaan darurat bencana. 8. Komando adalah kewenangan untuk memberikan perintah, mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi upaya penanganan darurat bencana. 9. Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana adalah satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana. 10. Pos Komando Penanganan Darurat Bencana yang selanjutnya disingkat Posko PDB adalah institusi yang berfungsi sebagai pusat komando operasi penanganan darurat bencana yang merupakan posko utama di dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, untuk mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana. 11. Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana yang selanjutnya disebut Pos Lapangan PDB adalah institusi yang berfungsi secara langsung sebagai pelaksana operasi penanganan darurat bencana baik di lokasi bencana, sekitar lokasi bencana maupun lokasi pengungsian. 12. Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana yang selanjutnya disebut Pos Pendukung PDB adalah institusi yang berfungsi membantu kelancaran akses masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana dari luar wilayah terdampak. 13. Pos Pendamping Penanganan Darurat Bencana adalah institusi yang berperan mengoordinasikan mobilisasi

bantuan penanganan darurat bencana meliputi pos pendamping nasional penanganan darurat bencana, pos pendamping penanganan darurat bencana provinsi, dan pos pendamping penanganan darurat bencana wilayah. 14. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 16. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 17. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. 18. Komunitas Internasional adalah lembaga internasional, lembaga asing nonpemerintah, negara sahabat, atau perseorangan warga negara asing. 19. Klaster adalah pengelompokan para pelaku yang memiliki kompetensi sama dari Pemerintah atau pemerintah daerah, lembaga nonpemerintah, sektor swasta/lembaga usaha, dan kelompok masyarakat dalam upaya penanganan darurat bencana, dipimpin oleh koordinator yang berasal dari instansi/lembaga yang memiliki kewenangan teknis.

Penyelenggaraan penanganan darurat bencana dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. pengutamaan peran aktif pemerintah daerah kabupaten/kota; dan b. pemerintah dan pemerintah daerah provinsi bertanggung jawab melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota.

(1) Penyelenggaraan penanganan darurat bencana dilaksanakan melalui sistem komando penanganan darurat bencana yang diaktivasi berdasarkan penetapan status keadaan darurat bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyelenggaraan sistem komando penanganan darurat bencana dibedakan berdasarkan: a. status keadaan darurat bencana kabupaten/kota untuk kejadian bencana pada:

1. satu kabupaten/kota terdampak;
2. beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
3. beberapa kabupaten/kota di beberapa provinsi; b. status keadaan darurat bencana provinsi untuk kejadian bencana pada satu atau lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan c. status keadaan darurat bencana nasional.

(3) Penyelenggaraan sistem komando penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan status keadaan darurat bencana yang diberlakukan, yaitu status siaga darurat, status tanggap darurat, dan status transisi darurat ke pemulihan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem komando penanganan darurat bencana diatur dengan petunjuk pelaksana.

Perangkat Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dalam penyelenggaraannya mencakup: a. Posko PDB sebagai perangkat pengendali operasi; b. Pos Lapangan PDB sebagai perangkat pelaksana operasi; c. Pos Pendukung PDB sebagai perangkat pendukung operasi; dan d. Pos Pendamping PDB sebagai perangkat pendamping operasi.

(1) Pada saat status keadaan darurat bencana kabupaten/kota ditetapkan perangkat yang diaktifkan terdiri atas: a. Posko PDB kabupaten/kota; b. Pos Lapangan PDB; c. Pos Pendukung PDB;

d. Pos Pendamping PDB provinsi; dan e. Pos Pendamping Nasional PDB. (2) Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e diaktifkan apabila diperlukan. (3) Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan di beberapa kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi perangkat yang diaktifkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (4) Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan pada beberapa kabupaten/kota di beberapa provinsi maka perangkat yang diaktifkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelenggaraan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana diatur dengan petunjuk pelaksana.

(1) Pada saat status keadaan darurat bencana provinsi ditetapkan, maka perangkat yang diaktifkan terdiri atas: a. Posko PDB Provinsi; b. Pos Lapangan PDB; c. Pos Pendukung PDB; dan d. Pos Pendamping Nasional PDB. (2) Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf huruf d, diaktifkan apabila diperlukan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelenggaraan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana diatur dengan petunjuk pelaksana.

(1) Pada saat status keadaan darurat bencana nasional ditetapkan, maka perangkat yang diaktifkan terdiri atas: a. Posko Nasional PDB; b. Pos Lapangan PDB; c. Pos Pendukung PDB; dan d. Pos Pendamping PDB wilayah. (2) Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, diaktifkan apabila diperlukan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelenggaraan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana diatur dengan petunjuk pelaksana.

(1) Pada saat status keadaan darurat bencana kabupaten/kota ditetapkan, Posko PDB berkedudukan di ibukota kabupaten/kota atau di wilayah lain yang masih berada di dalam kabupaten/kota bersangkutan dengan mempertimbangkan kemudahan akses dan efektifitas. (2) Pada saat status keadaan darurat bencana provinsi ditetapkan, Posko PDB berkedudukan di ibukota provinsi atau di wilayah lain yang masih berada di dalam wilayah provinsi bersangkutan dengan mempertimbangkan kemudahan akses dan efektifitas. (3) Pada saat status keadaan darurat bencana nasional ditetapkan, Posko Nasional PDB berkedudukan di

ibukota negara atau wilayah lain di INDONESIA dengan mempertimbangkan kemudahan akses dan efektifitas.

(1) Pos komando mempunyai tugas: a. melakukan kajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana berdasarkan hasil kaji cepat dan rencana kontinjensi; b. melakukan kajian awal upaya/rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; c. menyusun rencana kegiatan operasi penanganan darurat bencana; d. mengoordinasikan instansi/lembaga terkait; e. mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana; f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana; g. melaksanakan manajemen informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana; h. Posko PDB kabupaten/kota atau provinsi melaporkan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kepada kepala BPBD kabupaten/kota atau provinsi tembusan instansi/lembaga terkait; dan i. Posko Nasional PDB melaporkan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kepada Kepala BNPB tembusan kementerian/lembaga terkait. (2) Pos komando mempunyai fungsi: a. pengkajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana dan perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; b. perencanaan, pengendalian, pengoordinasian kegiatan operasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penanganan darurat bencana; dan

c. pengelolaan data dan informasi penanganan darurat bencana.

(1) Posko PDB dipimpin seorang Komandan Posko PDB dibantu oleh: a. wakil komandan; b. sekretariat; c. bagian data, informasi dan humas; d. bagian perencanaan; e. perwakilan instansi/lembaga terkait; dan f. bidang operasi. (2) Sekretariat, bagian, dan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan subbagian dan seksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah sesuai dengan kebutuhan penanganan darurat bencana dan jenis ancaman bencana yang terjadi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan uraian tugas unit organisasi Posko PDB diatur dengan petunjuk pelaksana.

(1) Posko Nasional PDB dipimpin seorang komandan dibantu oleh: a. wakil komandan; b. sekretariat; c. bagian perencanaan;

d. bagian data, informasi dan humas; e. perwakilan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah provinsi, dan koordinator bantuan komunitas internasional; dan f. bidang/klaster. (2) Sekretariat, bagian, dan bidang/klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan subbagian dan seksi/subklaster sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah sesuai dengan kebutuhan penanganan darurat bencana dan jenis ancaman bencana yang terjadi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan uraian tugas unit organisasi Posko Nasional PDB diatur dengan petunjuk pelaksana.

Pos Lapangan PDB berkedudukan baik di lokasi bencana maupun lokasi pengungsian atau di wilayah sekitar lokasi bencana dengan mempertimbangkan kemudahan akses dan efektifitas.

(1) Pos Lapangan PDB mempunyai tugas: a. melakukan kajian kebutuhan operasional lapangan;

b. menyusun rencana uraian kerja lapangan sesuai dengan rencana operasi yang telah disusun oleh Posko PDB; c. melaksanakan operasi di wilayah kerja; d. mengajukan permintaan sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan operasi kepada Posko PDB; e. mengelola bantuan logistik dan peralatan untuk pelaksanaan operasi; f. melakukan evaluasi pelaksanaan operasi; g. melaksanakan manajemen data dan informasi pelaksanaan operasi; dan h. melaporkan pelaksanaan operasi kepada Komandan Posko PDB. (2) Pos Lapangan PDB mempunyai fungsi: a. pengkajian pemenuhan kebutuhan penanganan; b. perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan operasi lapangan; c. pengelolaan logistik dan peralatan; dan d. pengelolaan data dan informasi.

(1) Pos Lapangan PDB dipimpin seorang koordinator dibantu oleh: a. wakil koordinator; b. sekretariat; dan c. seksi. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilengkapi dengan subbagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan struktur organisasi standar yang dapat diubah sesuai dengan kebutuhan penanganan

darurat bencana dan jenis ancaman bencana yang terjadi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan uraian tugas unit organisasi Pos Lapangan PDB diatur dengan petunjuk pelaksana.

(1) Pos Pendukung PDB terdiri atas: a. Pos Pendukung PDB bantuan dalam negeri; dan b. Pos Pendukung PDB bantuan dalam negeri dan komunitas internasional. (2) Pos Pendukung PDB bantuan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berkedudukan di pelabuhan laut/penyeberangan, bandara, dan pangkalan militer. (3) Pos Pendukung PDB bantuan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Posko PDB kabupaten/kota atau provinsi. (4) Pos Pendukung PDB bantuan dalam negeri dan komunitas internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berkedudukan di pelabuhan laut/penyeberangan atau bandara internasional, pelabuhan laut/penyeberangan atau bandara yang ditunjuk, pangkalan militer, dan pos lintas perbatasan antar negara. (5) Pos Pendukung PDB bantuan dalam negeri dan komunitas internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Pos Pendamping Nasional PDB atau Posko Nasional PDB sesuai status

keadaan darurat bencana yang diberlakukan dengan mempertimbangkan kemudahan akses dan efektifitas.

(1) Pos Pendukung PDB bantuan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas: a. melakukan pengelolaan penerimaan bantuan sumber daya; b. melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap bantuan penanganan darurat bencana yang diterima; c. melakukan pengelolaan sementara bantuan penanganan darurat bencana; d. menyerahkan bantuan penanganan darurat bencana yang diterima ke Posko PDB; e. melakukan distribusi bantuan darurat bencana ke Pos Lapangan PDB atas petunjuk; f. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan g. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Komandan Posko PDB. (2) Pos Pendukung PDB bantuan dalam negeri dan komunitas internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas : a. melakukan pengelolaan penerimaan bantuan sumber daya; b. melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap bantuan penanganan darurat bencana yang diterima dan dikembalikan; c. melakukan pengelolaan sementara bantuan penanganan darurat bencana; d. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan; e. melakukan pengelolaan perizinan; f. melakukan pengembalian bantuan;

g. menyerahkan bantuan penanganan darurat bencana yang diterima ke Pos Pendamping Nasional PDB atau Posko Nasional PDB sesuai dengan status keadaan darurat bencana yang diberlakukan; h. melakukan distribusi bantuan penanganan darurat bencana ke Posko PDB atau Pos Lapangan PDB atas petunjuk Pos Pendamping Nasional PDB atau Posko Nasional PDB sesuai dengan status keadaan darurat bencana yang diberlakukan; i. melakukan fasilitasi pengembalian bantuan untuk bantuan penanganan darurat bencana yang berasal dari komunitas internasional; dan j. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator Pos Pendamping Nasional atau Posko Nasional PDB sesuai dengan status keadaan darurat bencana yang diberlakukan. (3) Pos Pendukung PDB bantuan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, mempunyai fungsi: a. pengelolaan penerimaan bantuan; b. penanganan sementara bantuan penanganan darurat bencana sebelum distribusi; c. pengelolaan distribusi bantuan penanganan darurat bencana; dan d. pencatatan, evaluasi dan pelaporan kegiatan. (4) Pos Pendukung PDB bantuan dalam negeri dan komunitas internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, mempunyai fungsi: a. pengelolaan penerimaan bantuan; b. penanganan sementara bantuan penanganan darurat bencana sebelum distribusi; c. pengelolaan distribusi bantuan penanganan darurat bencana; d. pencatatan, evaluasi dan pelaporan kegiatan; e. perizinan; dan f. pengembalian bantuan.

(1) Pos Pendukung PDB bantuan dalam negeri dipimpin seorang koordinator dibantu oleh: a. sekretariat; b. bidang logistik dan peralatan; c. bidang sumber daya manusia dan satuan satwa; dan d. bidang transportasi. (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan struktur organisasi standar yang dapat diubah sesuai dengan kebutuhan penanganan darurat bencana dan jenis ancaman bencana yang terjadi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan uraian tugas unit organisasi Pos Pendukung PDB bantuan dalam negeri diatur dengan petunjuk pelaksana.

(1) Pos Pendukung PDB bantuan dalam negeri dan komunitas internasional dipimpin seorang koordinator dibantu oleh: a. sekretariat; b. bidang karantina; c. bidang imigrasi; d. bidang bea dan cukai; e. bidang perijinan bantuan bersumber dari militer/kepolisian asing; f. bidang logistik dan peralatan; g. bidang sumber daya manusia dan satuan satwa; dan h. bidang transportasi. (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan struktur organisasi standar yang dapat diubah sesuai dengan kebutuhan penanganan darurat bencana dan jenis ancaman bencana yang terjadi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan uraian tugas unit organisasi Pos Pendukung PDB bantuan dalam negeri dan komunitas internasional diatur dengan petunjuk pelaksana.

(1) Pada saat status keadaan darurat bencana kabupaten/kota ditetapkan, Pos Pendamping PDB provinsi berkedudukan di ibukota provinsi atau di wilayah lain yang masih berada di dalam provinsi bersangkutan dengan mempertimbangkan kemudahan akses dan efektifitas. (2) Pada saat status keadaan darurat bencana nasional ditetapkan, Pos Pendamping PDB wilayah berkedudukan di satu wilayah tertentu dengan mempertimbangkan kemudahan akses dan efektifitas. (3) Pada saat status keadaan darurat bencana kabupaten/kota atau provinsi ditetapkan, Pos Pendamping Nasional PDB berkedudukan di ibukota negara atau wilayah lain di INDONESIA dengan mempertimbangkan kemudahan akses dan efektifitas.

(1) Pos Pendamping PDB provinsi mempunyai tugas: a. melakukan pengkajian cepat kebutuhan sumber daya melalui koordinasi dengan Posko PDB

kabupaten/kota; b. melakukan mobilisasi bantuan darurat bencana dari instansi/lembaga terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya yang tidak terdampak bencana; c. mengajukan permintaan bantuan sumber daya kepada Pos Pendamping Nasional atau BNPB jika diperlukan; d. menyiapkan bantuan sumber daya sesuai hasil pengkajian cepat kebutuhan; e. melakukan distribusi bantuan penanganan darurat bencana kepada Posko PDB sesuai kebutuhan; f. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan g. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada BPBD provinsi dengan tembusan kepada perangkat daerah/lembaga terkait tingkat provinsi. (2) Pos Pendamping PDB wilayah mempunyai tugas: a. melakukan pengkajian cepat kebutuhan sumber daya berkoordinasi dengan Pos Lapangan PDB; b. mengajukan permintaan bantuan sumber daya kepada Posko Nasional PDB; c. mengelola bantuan penanganan darurat bencana yang diterima dari tingkat provinsi dan nasional; d. menyiapkan bantuan sumber daya sesuai hasil pengkajian cepat kebutuhan; e. melakukan distribusi bantuan penanganan darurat bencana kepada Pos Lapangan PDB sesuai dengan kebutuhan; f. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan g. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Posko Nasional PDB dengan tembusan kepada pemerintah daerah provinsi setempat. (3) Pos Pendamping Nasional PDB mempunyai tugas: a. melakukan pengkajian cepat kebutuhan sumber daya berkoordinasi dengan Komandan Posko PDB dan atau Pos Pendamping PDB wilayah;

b. melakukan mobilisasi bantuan penanganan darurat bencana dari kementerian/lembaga terkait dan provinsi yang wilayahnya tidak terdampak bencana; c. mengelola bantuan yang diterima dari komunitas internasional; d. menyiapkan bantuan sumber daya sesuai hasil pengkajian cepat kebutuhan; e. melakukan distribusi bantuan penanganan darurat bencana kepada Posko PDB atau Pos Pendamping PDB wilayah; f. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan g. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada BNPB dengan tembusan kepada kementerian/lembaga terkait. (4) Pos Pendamping PDB Provinsi, Pos Pendamping wilayah dan Pos Pendamping Nasional PDB mempunyai fungsi: a. pengkajian cepat kebutuhan sumber daya; b. pengelolaan bantuan sumber daya; dan c. pencatatan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

(1) Pos Pendamping PDB provinsi dan Pos Pendamping PDB wilayah dipimpin seorang koordinator dibantu oleh: a. wakil koordinator; b. sekretariat; c. bagian data, informasi dan humas; d. perwakilan instansi/lembaga terkait; dan e. bidang operasi. (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan struktur organisasi standar yang dapat diubah sesuai dengan kebutuhan penanganan darurat bencana dan jenis ancaman bencana yang terjadi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan uraian tugas unit organisasi Pos Pendamping PDB provinsi dan Pos Pendamping PDB wilayah diatur dengan petunjuk pelaksana.

(1) Pos Pendamping Nasional PDB dipimpin seorang koordinator dibantu oleh: a. wakil koordinator; b. sekretariat; c. bagian data, informasi dan humas; d. perwakilan kementerian/lembaga terkait dan bagian koordinasi bantuan komunitas internasional; dan e. bidang/klaster. (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan struktur organisasi standar yang dapat diubah sesuai dengan kebutuhan penanganan darurat bencana dan jenis ancaman bencana yang terjadi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan uraian tugas unit organisasi Pos Pendamping Nasional PDB diatur dengan petunjuk pelaksana.

(1) Monitoring bertujuan untuk memastikan pelaksanaan penanganan darurat bencana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan menyangkut prosedur, waktu pelaksanaan dan sasaran kerja yang dilakukan secara berkala selama masa keadaan darurat bencana diberlakukan. (2) Kegiatan monitoring penanganan darurat bencana dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:

a. pelaksanaan operasi lapangan oleh petugas lapangan dimonitor oleh Koordinator Pos Lapangan PDB; b. Pos Lapangan PDB dan Pos Pendukung PDB dimonitor oleh Komandan Posko PDB; c. Posko PDB dimonitor oleh BPBD/BNPB sesuai kewenangannya melalui koordinasi dengan perangkat daerah/lembaga terkait untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta kementerian/lembaga terkait untuk tingkat pusat; d. Pos Pendamping PDB provinsi dimonitor oleh BPBD provinsi berkoordinasi dengan perangkat daerah/lembaga terkait; e. Pos Pendamping PDB wilayah yang di bawah kendali Posko Nasional PDB dimonitor langsung oleh Posko Nasional PDB; dan f. Pos Pendamping Nasional PDB dimonitor oleh BNPB berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

(1) Evaluasi merupakan kegiatan penilaian capaian hasil pelaksanaan kegiatan penanganan darurat bencana. (2) Evaluasi terhadap kegiatan Pos Lapangan PDB, Posko PDB, Pos Pendukung PDB maupun Pos Pendamping PDB dilakukan baik secara rutin maupun pada saat tertentu sesuai dengan kebutuhan dan setelah status keadaan darurat bencana berakhir.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 diatur dengan petunjuk pelaksana.

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku: a. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana; dan b. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 November 2016 KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA, ttd WILLEM RAMPANGILEI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA