Semua Peraturan (45,697)
BIDANG/JENIS USAHA YANG DICADANGKAN
HARI NUSANTARA
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
KOMITE PENANGGULANGAN KEMISKINAN
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR
TIM KEBIJAKAN PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA
PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA
HONORARIUM BAGI KETUA, KETUA PENGGANTI,
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang PENGATURAN USAHA DAN RETRIBUSI BIDANG INDUSTRI DANPERDAGANGAN
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang PENGATURAN USAHA DAN RETRIBUSI BIDANG INDUSTRI DANPERDAGANGAN
KOMITE AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN
PEMBENTUKAN KOTA SINGKAWANG
KOMODITI YANG DAPAT DIJADIKAN
PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN
PEMBENTUKAN TIM PENATAAN KELEMBAGAAN, KEPEGAWAIAN,
TUNJANGAN JABATAN ANGGOTA DAN SEKRETARIS
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2001
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang PENGELOLAAN TERMINALDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang PENGELOLAAN TERMINALDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENINGKATAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA
PEMBENTUKAN KOTA BATU
UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I DEPARTEMEN
UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I
UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I
PENGESAHAN CONVENTION ON NUCLEAR SAFETY
PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
PERUBAHAN ATAS
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI,
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN,
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI,
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (IPLT)DI KOTA MALANG
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (IPLT)DI KOTA MALANG
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI BIDANG PERTANAHAN
PEMBENTUKAN KOTA TASIKMALAYA
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001
PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 1987
PUSAT INFORMASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMATIKA
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KEPPRES_103_2001
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor viii-mpr-2000 Tahun 2000 tentang LAPORAN TAHUNAN LEMBAGA LEMBAGA TINGGI NEGARA PADA SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT RI TAHUN 2000
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor vii-mpr-2000 Tahun 2000 tentang PERAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor vi-mpr-2000 Tahun 2000 tentang PEMISAHAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor vi-mpr-2000 Tahun 2000 tentang PEMISAHAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA