PERUBAHAN ATAS

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 104 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 162 TAHUN 1999 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI AKHIR PENGANGKATAN,

PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN

DARI JABATAN STRUKTURAL ESELON I

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam upaya lebih meningkatkan keterpaduan dan kelancaran proses

pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon

I, dipandang perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Penilai Akhir Pengangkatan,

Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon I,

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 1999;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran

Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai

Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);

1. Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Penilai Akhir

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural

Eselon I;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 162 TAHUN

1999 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI AKHIR PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN

PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL ESELON I.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal I …

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim

Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon I,

sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3

Susunan keanggotaan Tim Penilai terdiri dari:

Ketua : Presiden Republik Indonesia

Anggota :

1. Menteri Dalam Negeri

2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

3. Sekretaris Negara

4. Kepala Badan Intelijen Negara

Sekretaris: Kepala Badan Kepegawaian Negara."

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 September 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI