Semua Peraturan (45,697)
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor v-mpr-2000 Tahun 2000 tentang PEMANTAPAN PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor iv-mpr-2000 Tahun 2000 tentang REKOMENDASI KEBIJAKAN DALAM OENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor iii-mpr-2000 Tahun 2000 tentang SUMBER HUKUM DAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV-MPR-2000 Tahun 2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Oenyelenggaraan Otonomi Daerah
TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL
Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 2001
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG YANG TERBUKA
Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2000 tentang PERUSAHAAN UMUM (PERUM) SARANA PENGEMBANGAN USAHA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2000 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI
PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE SOUTHEAST ASIAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2000 tentang PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGANGKUTAN PENUMPANG JAKARTA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang GAJI POKOK PIMPINAN DAN HAKIM ANGGOTA MAHKAMAH AGUNG
PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 49 TAHUN 1999
KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2000 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA IV
KEADAAN DARURAT SIPIL DI PROPINSI MALUKU DAN
Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2000 tentang PERUBAHAN PP 26-1999 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN
PEMBERIAN FASILITAS KREDIT BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
PENGESAHAN PROTOCOL 3 TYPES AND QUANTITY OF ROAD VEHICLES
PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 1990
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2000
Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2000 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP 79-1998
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 138 TAHUN 1999
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 136 TENTANG
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang KENAVIGASIAN
PEMBUBARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM SEBAGAIMANA DIATUR
Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DANSTRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAHKOTA MALANG DAN SEKRETARIAT DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAHKOTA MALANG
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DANSTRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAHKOTA MALANG DAN SEKRETARIAT DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAHKOTA MALANG
PENETAPAN HARGA DASAR GABAH SERTA
PENUGASAN WAKIL PRESIDEN UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 1999
PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG SUGIH, KEJAKSAAN NEGERI
Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2000 tentang PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PENERIMA PENSIUN SERTA JANDA/DUDANYA
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 1994 TENTANG
PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENYELESAIAN MASALAH ACEH
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 1976