Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV-MPR-2000 Tahun 2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Oenyelenggaraan Otonomi Daerah
Pasal 1
Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Otonomi Daerah disusun sebagai berikut: I. Latar Belakang II. Permasalahan III. Rekomendasi IV. Penutup
Pasal 2
Muatan Rekomendasi sebagaimana tersebut pada Pasal 1 diuraikan dalam sebuah naskah dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ketetapan ini.
Pasal 3
Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan Di Jakarta, Pada Tanggal 18 Agustus 2000 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBUK INDONESIA, KETUA, Ttd. Prof. Dr. H.M. AMIEN RAIS 2 / 3
WAKIL KETUA, Ttd. Prof. Dr. Ir. GINANDJAR KARTASASMITA WAKIL KETUA, Ttd. Ir. SUTJIPTO WAKIL KETUA, Ttd. H. MATORI ABDUL DJALIL WAKIL KETUA, Ttd. Drs. H. M. HUSNIE THAMRIN WAKIL KETUA, Ttd. Dr. HARI SABARNO, M.B.A., M.M. WAKIL KETUA, Ttd. Prof. Dr. JUSUF AMIR FEISAL, S.Pd. WAKIL KETUA, Ttd. Drs. H. A. NAZRI ADLANI 3 / 3