PENGESAHAN PROTOCOL 3 TYPES AND QUANTITY OF ROAD VEHICLES
Pasal 1
Mengesahkan Protocol 3 Types and Quantity of Road Vehicles dan Protocol 4 Technical Requirements of Vehicles yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Hanoi, Vietnam, pada tanggal 15 September 1999, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Negara-negara anggota ASEAN yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PRESIDEN
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Juni 2000
INDONESIA,
ttd.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Juni 2000
ttd.
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa di Hanoi, Vietnam, pada tanggal 15 September 1999 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Protocol 3 Types and Quantity of Road Vehicles dan Protocol 4 Technical Requirements of Vehicles, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Negara-negara anggota ASEAN;
- bahwa Protocol 3 dan 4 tersebut merupakan peraturan pelaksanaan dari
Pasal 11 dan Pasal 25 ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of
Goods in Transit (Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN mengenai Pemberian Kemudahan terhadap Barang-barang Transit) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia di Hanoi, Vietnam, pada tanggal 16 Desember 1998;
- bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Protocol tersebut dengan Keputusan Presiden;
- Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
- Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 1999 tentang Pengesahan ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit (Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN mengenai Pemberian Kemudahan terhadap Barang-barang Transit);