PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG SUGIH, KEJAKSAAN NEGERI
Pasal 1
(1) Membentuk Kejaksaan Negeri Gunung Sugih yang berkedudukan di Gunung
Sugih.
(2) Membentuk Kejaksaan Negeri Sukadana yang berkedudukan di Sukadana.
(3) Membentuk Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu yang berkedudukan di
Blambangan Umpu.
(4) Membentuk Kejaksaan Negeri Masamba yang berkedudukan di Masamba.
(5) Membentuk Kejaksaan Negeri Tanjung Selor yang berkedudukan di
Tanjung Selor.
(6) Membentuk Kejaksaan Negeri Timika yang berkedudukan di Timika.
Pasal 2
(1) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Gunung Supih meliputi daerah Kabupaten
Lampung Tengah.
(2) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Sukadana meliputi daerah Kabupaten
Lampung Timur.
(3) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu meliputi daerah
Kabupaten Way Kanan.
(4) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Masamba meliputi daerah Kabupaten Luwu
Utara.
(5) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Tanjung Selor meliputi daerah Kabupaten
PRESIDEN
Bulungan.
(6) Daerah hukum Kejaksaan Negeri Timika meliputi daerah Kabupaten Timika.
Pasal 3
(1) Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, Kejaksaan Negeri Sukadana dan Kejaksaan
Negeri Blambangan Umpu termasuk dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung.
(2) Kejaksaan Negeri Masamba termasuk dalam daerah hukum Kejaksaan
Tinggi Sulawesi Selatan.
(3) Kejaksaan Negeri Tanjung Selor termasuk dalam daerah hukum Kejaksaan
Tinggi Kalimantan Timur.
(4) Kejaksaan Negeri Timika termasuk dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi
Irian Jaya.
Pasal 4
(1) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Gunung Sugih maka Kabupaten
Lampung Tengah dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Metro.
(2) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Sukadana maka Kabupaten
Lampung Timur dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Metro.
(3) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu maka Kabupaten
Way Kanan dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Kotabumi.
(4) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Masamba maka Kabupaten Luwu
Utara dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Palopo.
(5) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Tanjung Selor maka Kabupaten
Bulungan dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Tarakan.
(6) Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Timika maka Kabupaten Mimika
dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Fak-Fak.
Pasal 5
(1) Pada saat terbentuknya Kejaksaan Negeri Gunung Sugih maka perkara
pidana dan perkara lainnya yang sudah ditangani oleh Cabang Kejaksaan Negeri Metro di Gunung Sugih tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Gunung Sugih.
(2) Pada saat terbentuknya Kejaksaan Negeri Sukadana maka perkara pidana
dan perkara lainnya yang sudah ditangani oleh Cabang Kejaksaan Negeri Metro di Sukadana tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Sukadana.
PRESIDEN
(3) Pada saat terbentuknya Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu, maka perkara
pidana dan perkara lainnya yang terjadi di Kabupaten Blambangan Umpu yang sudah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kotabumi tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu.
(4) Pada saat terbentuknya Kejaksaan Negeri Masamba maka perkara pidana
dan perkara lainnya yang sudah ditangani oleh Cabang Kejaksaan Negeri Palopo di Masamba tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Masamba.
(5) Pada saat terbentuknya Kejaksaan Negeri Tanjung Selor maka perkara
pidana dan perkara lainnya yang sudah ditangani oleh Cabang Kejaksaan Negeri Tarakan di Tanjung Selor tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Selor.
(6) Pada saat terbentuknya Kejaksaan Negeri Timika maka perkara pidana dan
perkara lainnya yang sudah ditangani oleh Cabang Kejaksaan Negeri Fak-Fak di Timika tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Timika.
Pasal 6
Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan, pembinaan dan pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, Kejaksaan Negeri Sukadana, Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu, Kejaksaan Negeri Masamba, Kejaksaan Negeri Tanjung Selor, dan Kejaksaan Negeri Timika dibebankan pada anggaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Pasal 7
Penetapan tipe, tugas dan wewenang, fungsi susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, Kejaksaan Negeri Sukadana, Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu, Kejaksaan Negeri Masamba, Kejaksaan Negeri Tanjung Selor, dan Kejaksaan Negeri Timika ditetapkan oleh Jaksa Agung, setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Pasal 8
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PRESIDEN
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2000
INDONESIA,
ttd.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2000
ttd.
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa dengan meningkatnya jumlah perkara pidana maupun perkara lainnya yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Mimika yang tidak mampu lagi ditangani oleh Cabang Kejaksaan Negeri Metro di Sukadana, Kejaksaan Negeri Kota Bumi, Cabang Kejaksaan Negeri Palopo di Masamba, Cabang Kejaksaan Negeri Tarakan di Tanjung Selor, dan Cabang Kejaksaan Negeri Fak-Fak di Timika serta untuk menunjang kelancaran tugas serta fungsi Kejaksaan Republik Indonesia, dipandang perlu untuk membentuk Kejaksaan Negeri di Gunung Sugih, Sukadana, Blambangan Umpu, Masamba, Tanjung Selor, dan Timika;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, Kejaksaan Negeri Sukadana, Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu, Kejaksaan Negeri Masamba, Kejaksaan Negeri Tanjung Selor, dan Kejaksaan Negeri Timika.
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451);
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3826);
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat dan Kabupaten Paniai, Kabupaten Timika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);
- Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.