Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

HARI NUSANTARA

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 126 TAHUN 2001

TENTANG

HARI NUSANTARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan nusantara yang memiliki laut terluas, jumlah pulau terbanyak, dan pantai terpanjang kedua di dunia, patut disadari, disyukuri, dan dikelola sebaik-baiknya oleh segenap bangsa Indonesia;

  • bahwa penetapan Indonesia sebagai negara kepulauan nusantara yang diawali dengan diumumkannya "Deklarasi Djoeanda" pada tanggal 13 Desember 1957 sampai dengan ditetapkannya Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-bangsa (UNCLOS) 1982 yang mengakui prinsip-prinsip negara kepulauan nusantara (archipelagic principles);
  • bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu menetapkan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nasional, dengan sebutan Hari Nusantara, dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

  1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
  2. Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-bangsa (UNCLOS) 1982;

MEMUTUSKAN :

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARI NUSANTARA.

PERTAMA : …

PERTAMA : Tanggal 13 Desember ditetapkan sebagai Hari Nusantara. KEDUA : Hari Nusantara bukan merupakan hari libur. KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan nusantara yang memiliki laut terluas, jumlah pulau terbanyak, dan pantai terpanjang kedua di dunia, patut disadari, disyukuri, dan dikelola sebaik-baiknya oleh segenap bangsa Indonesia;

  • bahwa penetapan Indonesia sebagai negara kepulauan nusantara yang diawali dengan diumumkannya "Deklarasi Djoeanda" pada tanggal 13 Desember 1957 sampai dengan ditetapkannya Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-bangsa (UNCLOS) 1982 yang mengakui prinsip-prinsip negara kepulauan nusantara (archipelagic principles);
  • bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu
MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
  3. Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-bangsa (UNCLOS) 1982;

Referensi Silang (1)
UU 6/1996 — PERAIRAN INDONESIA