Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
KEPPRES Berlaku

BIDANG/JENIS USAHA YANG DICADANGKAN

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini, yang dimaksud dengan :

  1. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil

dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-

undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

  1. Bidang/jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil adalah

bidang/jenis usaha yang ditetapkan untuk usaha kecil yang perlu

dilindungi, diberdayakan, dan diberikan peluang berusaha agar mampu dan sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya untuk

mengoptimalkan peran sertanya dalam pembangunan.

  1. Kemitraan adalah kerja sama antara usaha kecil dengan usaha

menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan

memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat

dan saling menguntungkan.

Pasal 2 …

Pasal 2

(1) Bidang/jenis usaha untuk usaha kecil adalah sebagaimana

tercantum pada Lampiran I dari Keputusan Presiden ini.

(2) Bidang/jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah dan

usaha besar dengan syarat kemitraan adalah sebagaimana

tercantum pada Lampiran II dari Keputusan Presiden ini.

(3) Bidang/jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib

dilakukan dengan bermitra dengan usaha kecil dalam berbagai

bentuk kemitraan melalui pola penyertaan saham atau inti plasma

atau sub kontraktor atau waralaba atau dagang umum atau

keagenan dan/atau bentuk lainnya, serta dilaksanakan berdasar-

kan perjanjian tertulis.

(4) Bidang/jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat

pula dilakukan oleh usaha menengah atau usaha besar yang

didirikan dalam rangka penanaman modal asing, kecuali untuk

bidang/jenis usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing.

(5) Penetapan kebijakan dan bidang/jenis usaha yang terbuka dengan

syarat kemitraan akan ditinjau secara berkala dengan Keputusan

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, setelah berkoordinasi

dengan Departemen Teknis dan Kantor Menteri Negara Urusan

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 3

Usaha menengah atau usaha besar dalam melakukan kemitraan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4), wajib

memberikan pembinaan kepada usaha kecil agar dapat meningkatkan

kesempatan berusaha serta kemampuan manajemen dalam satu atau

lebih aspek di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya

manusia, teknologi, penyediaan bahan baku, pengelolaan usaha, dan

pendanaan.

Pasal 4 …

Pasal 4

Perizinan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan bidang-bidang

usaha sebagaimana terncantum dalam Lampiran I dan Lampiran II

Keputusan Presiden ini dalam rangka penanaman modal dalam negeri

dan penanaman modal asing dilakukan oleh Instansi Pemerintah pada

tingkat pusat dan daerah yang berwenang di bidang penanaman modal

sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Pasal 5

(1) Menteri teknis menetapkan kebijakan teknis sektoral, yang berkaitan

dengan pengembangan usaha kecil secara terpadu baik dalam

bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia,

permodalan, dan teknologi, sesuai bidang/jenis usaha sebagaimana

tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II dari Keputusan

Presiden ini.

(2) Pelaksanaan operasional pembinaan dan pengembangan usaha kecil,

dilakukan oleh instansi daerah terkait, dunia usaha, dan lembaga

swadaya masyarakat.

Pasal 6

Sumber pendanaan bagi usaha kecil dalam rangka pengembangan

bidang/jenis usaha sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan

Lampiran II dari Keputusan Presiden ini, dapat menggunakan sumber- sumber pendanaan yang berasal dari perbankan maupun lembaga

pembiayaan lainnya, atau dari sumber-sumber pendanaan yang secara

khusus ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 7 …

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan

Presiden ini akan diatur secara bersama-sama atau sendiri oleh

departemen teknis yang terkait, sesuai dengan bidang dan tugasnya

masing-masing.

Pasal 8

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor

99 Tahun 1998 tentang Bidang/Jenis Usaha yang Dicadangkan untuk

Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha

Menengah atau Usaha Besar dengan Syarat Kemitraan dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Desember 2001

PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 152

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa usaha kecil merupakan kegiatan ekonomi

rakyat sebagai bagian integral dunia usaha yang mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang

strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian

nasional yang makin seimbang dan pemerataan

pembangunan berdasarkan demokrasi ekonomi;

  • bahwa usaha kecil perlu diberdayakan dan diberikan

peluang berusaha agar mampu dan sejajar dengan

pelaku ekonomi lainnya untuk mengoptimalkan peran

sertanya dalam pembangunan;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu

bidang/jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha

kecil dan bidang/jenis usaha yang terbuka untuk

usaha menengah atau besar dengan syarat kemitraan

dengan Keputusan Presiden;

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga

Undang-Undang Dasar 1945;

  1. Undang- …

  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang

Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 2818), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970

Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);

  1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1998 tentang

Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);

  1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3473) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

  1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3502);

  1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha

Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3611);

  1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3817);

  1. Undang- …

  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3821);

  1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3839);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang

Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang Didirikan

dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 28,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3552);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang

Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3718);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang

Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998

Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi

Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3952);

14.Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang

Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Presiden Nomor 120 Tahun 1999;

  1. Keputusan …

15.Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang

Tata Cara Penanaman Modal, sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Presiden Nomor 117 Tahun 1999;

Rantai Perubahan
DIUBAH OLEH
UU 12/1970 — Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang PERUBAHAN DAN...
Referensi Silang (18)
UU 1/1967 — Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang...
UU 11/1970 — Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang...
UU 6/1998 — PENGESAHAN CONVENTION ON THE PROHIBITION OF THE
UU 12/1970 — Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang...
UU 7/1992 — PERBANKAN
UU 10/1998 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992
UU 25/1992 — PERKOPERASIAN
UU 9/1995 — USAHA KECIL
UU 5/1999 — LARANGAN PRAI{TEK MONOPOLI DAN PERSAINOAN
UU 8/1999 — PERLINDUNGAN KONSUMEN
UU 22/1999 — PEMERINTAHAN DAERAH
PP 20/1994 — Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994...
PP 44/1997 — Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997...
PP 32/1998 — Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998...
PP 25/2000 — Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000...
KEPPRES 33/1981 — Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang...
KEPPRES 120/1999 — Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1999...
KEPPRES 117/1999 — Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999...