Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

(1) Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal. (2) Daftar bidang usaha yang tertutup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Presiden ini.

(1) Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus. (2) Daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Presiden ini. (3) Persyaratan tersebut merupakan persyaratan bagi pembentukan badan usaha yang berbadan hukum Indonesia bagi penanam modal (khususnya penanam modal asing sebelum melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia).

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan http://www.djpp.depkumham.go.id http://www.djpp.depkumham.go.id

(1) Peraturan Presiden ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diundangkan atau apabila dipandang perlu dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan yang penetapannya dengan Peraturan Presiden. (2) Dalam hal jangka waktu 3 (tiga) tahun terlewati dan ternyata daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan yang baru belum diatur, maka Peraturan Presiden yang mengatur daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan masih tetap berlaku.

Pemerintah wajib mempublikasikan daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan secara terbuka di area publik, baik publikasi cetak maupun elektronik yang dapat diakses dari situs pemerintah Indonesia.

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden ini, maka:

1. Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Presiden ini tidak berlaku bagi penanaman modal yang telah disetujui sebelum Peraturan Presiden ini berlaku. Penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ini wajib dibuktikan dengan surat persetujuan penanaman modal dan perubahannya (bila ada) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
2. Ketentuan Peraturan Presiden ini berlaku sepenuhnya bagi setiap perubahan atas penanaman modal yang telah disetujui dalam surat persetujuan penanaman modal dan perubahannya (kecuali perubahan komposisi pemegang saham dalam batasan prosentase maksimum kepemilikan saham asing dan domestik yang telah disetujui) yang dilakukan oleh penanam modal yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut di atas atau perusahaan penanaman modal yang telah ada pada atau sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini.

Ketentuan Peraturan Presiden ini tidak mengurangi kewajiban penanam modal untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku untuk kegiatan penanaman modal tersebut untuk melakukan kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh instansi teknis yang berwenang yang membawahi bidang usaha penanaman modal.

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini:

1. Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal; dan
2. Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil Dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah Atau Besar Dengan Syarat Kemitraan, dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Presiden ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2007 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO LAMPIRAN I PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 77 TAHUN 2007 TANGGAL: 3 Juli 2007

DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP UNTUK PENANAMAN MODAL

NO. BIDANG USAHA KBLI SEKTOR Perjudian/Kasino Kebudayaan dan Pariwisata Peninggalan Sejarah dan Purbakala (candi, keraton, prasasti, petilasan, bangunan kuno,temuan bawah laut, dsb) Kebudayaan dan Pariwisata Museum Kebudayaan dan Pariwisata Pemukiman/Lingkungan Adat Kebudayaan dan Pariwisata Monumen Kebudayaan dan Pariwisata Obyek Ziarah( Tempat peribadatan, petilasan, makam, dsb) Kebudayaan dan Pariwisata Pemanfaatan (pengambilan) Koral Alam Kehutanan Penangkapan Spesies Ikan yang Tercantum dalam Appendix 1 CITES. Kelautan dan perikanan Manajemen dan Penyelenggaraan Stasiun Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit. Komunikasi dan Informatika Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio dan Televisi Komunikasi dan Informatika http://www.djpp.depkumham.go.id

Bidang Usaha yang tertutup dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan non komersial seperti, penelitian dan pengembangan dan mendapat persetujuan dari sektor yang bertanggung jawab atas pembinaan bidang usaha tersebut.
LAMPIRAN II PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 77 TAHUN 2007 TANGGAL: 3 Juli 2007

DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN

a. Dicadangkan Untuk UMKMK

Penyediaan dan Penyelenggaraan Terminal Perhubungan Pemasangan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Perhubungan Penyelengaraan dan Pengoperasian Jembatan Timbang Perhubungan Penyelengaraan Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor Perhubungan Penyelenggaraan PengujianBerkala Kendaraan Bermotor Perhubungan Telekomunikasi/Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Perhubungan Vessel Traffic Information System (VTIS) Perhubungan Pemanduan Lalu Lintas Udara (ATS) Provider Perhubungan Industri Bahan Kimia yang Dapat Merusak Lingkungan, seperti: Penta Chlorophenol, Dichloro Diphenyl Trichloro Elhane (DDT), Dieldrin, Chlordane, Carbon Tetra Chloride, Chloro Fluoro Carbon (CFC), Methyl Bromide, Methyl Chloroform, Halon, dan lainnya Perindustrian Industri Bahan Kimia Skedul-1 Konvensi Senjata Kimia (Sarin, Soman, Tabun Mustard, Levisite, Ricine, Saxitoxin, VX, dll) Perindustrian Industri Minuman Mengandung Alkohol (Minuman Keras, Anggur, Dan Minuman Mengandung Malt) Perindustrian Industri Pembuat Chlor Alkali dengan Bahan Mengandung Merkuri Perindustrian Industri Siklamat Dan Sakarin Perindustrian Industri Logam Dasar Bukan Besi (Timah Hitam) Perindustrian Budidaya Ganja Pertanian N0 BIDANG USAHA KBLI SEKTOR Pembangkit Tenaga Listrik Skala Kecil (s/d 10 MW) Energi dan Sumber Daya Mineral Agen Perjalanan Wisata Kebudayaan dan Pariwisata Sanggar Seni Kebudayaan dan Pariwisata Usaha Jasa Pramuwisata Kebudayaan dan Pariwisata Pengusahaan Hutan Tanaman Lainnya (Aren, Kemiri, Biji Asam, Bahan Baku Arang, Kayu Manis, dll) Kehutanan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Alam Kehutanan Industri Kayu Gergajian (Kapasitas Produksi sampai dengan 2000M3/Tahun Kehutanan Industri Primer Pengolahan Rotan Kehutanan Industri Barang Setengah Jadi Dari Kayu Bakau Kehutanan Industri Primer Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu Lainnya (Getah Pinus, Bambu, Minyak Atsiri) Kehutanan Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) dari Habitat Alam Kehutanan Perikanan Tangkap Dengan Menggunakan Kapal Penangkap Ikan Berukuran Sampai Dengan 30 GT, di Wilayah Perairan Sampai Dengan 12 Mil Atau Kurang. Kelautan dan Perikanan Penangkapan Ikan di Perairan Umum Kelautan dan Perikanan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (UPI) Peragian, Fermentasi, Pereduksian/Pengekstaksian, Pengolahan Surimi dan Jelly Ikan Kelautan dan Perikanan http://www.djpp.depkumham.go.id
Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) Radio dan Televisi Komunikasi dan Informatika Perusahaan Jasa Kurir/Jasa Titipan:

• Kirim Mengirim Barang Cetakan
• Surat Kabar
• Bungkusan Kecil
• Paket
• Pengiriman Uang (Golongan Kecil) Komunikasi dan Informatika Jasa Telekomunikasi Meliputi:
• Warung Telekomunikasi
• Warung Internet
• Instalasi Kabel Ke Rumah dan Gedung

Komunikasi dan Informatika Jasa Konstruksi (Jasa Pelaksana Konstruksi) Golongan Kecil Excavating and Earth Moving Work Site Preparation Work For Mining Scaffolding Work

Pekerjaan Umum

Demolition Work

For Multi Dwelling Buildings

For Warehouse and Industrial Buildings

For Commercial Buildings

For Public Entertainment Buildings

For Hotel, Restaurant and Similar Buildings

For Educational Buildings

For Health Buildings

For Highway (except elevated highway) Streets Roads, Railway and Airfield Runways 45221/45222
For Bridges, Elevated Highways, Tunnels 45221/45223

For Waterways, harbor, dams, and other water works

For Long Distance Pipelines, Communication and Power lines (cables)

For Local Pipelines and Cables, Ancillary Work

For Construction For Sports and Recreation

For Stadia and Sports Grounds

For Other Sport and Recreation Installation

For Engineering Works n.e.c

Assembly and Erection Of Prefabricated Construction

Foundation Work, incl. pile driving

Streets Bending and Erection (incl. welding)

Gas Fitting Construction Work

Fire Alarm Construction Work

Burglar Alarm System Construction Work

Lift and Escalator Construction Work

Renting Service Related to Equipment for Construction or Demolition of Buildings or Civil Engineering Work With Operator

Site Investigation Work At Construction

Site Formation and Clearance Work

For One and Two Dwelling Buildings

Water Well Drilling

Roofing and Water Proofing

Concrete Work

Masonry Work

Other Special Trade Construction Work

Heating, Ventilation and Air Conditioning Work

Water Plumbing and Drain Laying Work

Electrical Wiring and Fitting Work

Residential Antenna Construction Work

Other Electrical Construction Work

Insulation Work( Electrical Wiring, Water, Heat, Sound)

Fencing and Railing Construction Work

Other Installation Work

Other Installation Work n.e.c

http://www.djpp.depkumham.go.id

Glazing Work and Window Glass Installation Work

Plastering Work

Painting Work

Ground Floor and Wall tiling Work

Other Floor Laying, Wall Covering and Wall Papering Work

Wood and Metal Joinry and Carpentry Work

Interior Fitting Decoration Work

Ornamentation Fitting Work

Other Building Completion and Finishing Work

Jasa Bisnis/Jasa Konsultasi Konstruksi Golongan Kecil

Pekerjaan umum

Advisory and Pre Design Architectural Service

Architectural Design Services

Contract Administration Service

Combined Architectural Design and Administration Service

Other Architectural Service

Engineering Design Service for the Construction of Foundation and Building Structures

Engineering Design Service for the Construction of Civil Engineering Works

Other Engineering Services during the Construction And Installation Phases

Other Engineering Services

Integrated Engineering and mgt Service for Water Supply and Sanitation Work Turnkey Projects

Integrated engineering for the Construction of manufacturing Turnkey Projects

Integrated Engineering for Other Turnkey Projects

Urban Planning Service

Landscape Architectural Service

Composition and Purity

Testing and Analysis Service

Testing and Analysis of Integrated Mechanical System

Technical Inspection System

Other Technical Testing and Analysis Service

Landscape Architectural Service

Angkutan Orang a. Dalam Trayek

• Angkutan Bis/Pedesaan Perhubungan

b. Tidak Dalam Trayek

• Angkutan Taksi

Pelayaran Rakyat Perhubungan Industri penggaraman/pengeringan ikan dan biota perairan lainnya dan industri pemindangan ikan dan biota perairan lainnya Perindustrian Industri pewarnaan benang dari serat alam maupun serat buatan menjadi benang bermotif/celup, ikat, dengan alat yang digerakan tangan Perindustrian Industri Batik Tulis Perindustrian Industri Pengasapan Karet Perindustrian Industri perkakas tangan yang di proses secara manual atau semi mekanik untuk pertukangan dan pemotongan Perindustrian Industri barang dari tanah liat baik yang diglasir maupun tidak diglasir untuk keperluan rumah tangga Perindustrian Industri jasa pemeliharaan dan perbaikan sepeda motor kecuali yang terintegrasi dengan bidang usaha penjualan sepeda motor (agen/distributor) dan industri reparasi barang-barang keperluan pribadi dan rumah tangga. Perindustrian Industri kerajinan yang memiliki kekayaan khas khasanah budaya daerah, nilai seni yang menggunakan bahan baku alamiah maupun imitasi Perindustrian http://www.djpp.depkumham.go.id

Catatan: Persyaratan beroperasi/berproduksi komersial dapat diperoleh pada sektor yang terkait dengan Bidang Usaha yang bersangkutan.

b. Kemitraan

Industri perkakas tangan untuk pertanian yang diperlukan untuk persiapan lahan, proses produksi, pemanenan, pasca panen, dan pengolahan kecuali cangkul dan sekop. Perindustrian Gula Merah Perindustrian Industri makanan olahan dari biji-bijian dan umbi-umbian, sagu, melinjo dan kopra. Perindustrian Industri pengupasan dan pembersihan umbi-umbian. Perindustrian Industri pengeringan dan pengolahan tembakau. Perindustrian Budidaya padi (dengan luas kurang atau sama dengan 25 Ha) Pertanian Budidaya ubi kayu (dengan luas kurang atau sama dengan 25 Ha) Pertanian Budidaya jagung ( dengan luas kurang atau sama dengan 25 Ha) Pertanian Budidaya tanaman pangan lainnya selain ubi kayu dan jagung dengan luas kurang atau sama dengan 25 Ha Pertanian Pembibitan dan budidaya babi dengan jumlah kurang atau sama dengan 125 ekor Pertanian Pembibitan dan budidaya ayam buras serta persilangannya Pertanian Usaha perkebunan dengan luas kurang dari 25Ha. Pertanian Usaha industri pengolahan hasil perkebunan di bawah kapasitas tertentu sesuai Permentan No. 26/2007 Pertanian Usaha perbenihan perkebunan dengan luas kurang dari 25Ha Pertanian NO. BIDANG USAHA KBLI SEKTOR 1. Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutera (Persuteraan Alam) 02034 Kehutanan 2. Pengusahaan Perlebahan 02039 Kehutanan 3. Pengusahaan Rotan 02031 Kehutanan 4. Pengusahaan Bambu 02039 Kehutanan 5. Pengusahaan Gaharu 02039 Kehutanan http://www.djpp.depkumham.go.id
6. Pengusahaan Seedlak 02039 Kehutanan 7. Pengusahaan Tanaman Pangan Alternatif (Sagu) 02039 Kehutanan 8. Pengusahaan Getah Pinus 02032 Kehutanan 9. Pengusahaan Damar 02035 Kehutanan 10. Pengusahaan Getah-getahan 02039 Kehutanan 11. Pengusahaan Minyak Atsiri 02039 Kehutanan 12. Pembesaran Ikan Laut 05021 Kelautan dan Perikanan 13. Pembenihan Ikan Laut 05022 Kelautan dan Perikanan 14. Pembesaran Ikan Air Tawar 05041 Kelautan dan Perikanan 15. Pembesaran Ikan Air Payau 05042 Kelautan dan Perikanan 16. Pembenihan Ikan Air Payau 05044 Kelautan dan Perikanan 17. Pembenihan Ikan Air Tawar 05043 Kelautan dan Perikanan 18. Usaha pengolahan hasil perikanan (UPI) penggaraman/pengeringan ikan, pengasapan ikan dan pemindangan ikan Kelautan dan Perikanan 19. Usaha pemasaran, distribusi hasil perikanan Kelautan dan Perikanan

• Penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi a. Pusat layanan informasi (call centre) b. Layanan content (ring tone, sms premium, dsb) c. Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya

Komunikasi dan Informatika

• Penyelenggaraan Jasa Multimedia a. Akses internet (ISP) Komunikasi dan Informatika Industri Rokok Kretek, Rokok Putih, dan Rokok Lainnya Perindustrian Industri pemanisan-pengasinan buah-buahan dan sayur-sayuran 15132 Perindustrian Industri Makanan Olahan Dari Biji- bijian dan umbi-umbian, sagu, melinjo dan kopra Perindustrian Industri Batik Cap 17124 Perindustrian Industri Pengolahan Rotan Perindustrian Industri Barang Jadi Kayu Bakau Perindustrian Industri Minyak Atsiri 24294 Perindustrian Industri barang dari tanah liat untuk bahan bangunan, industri barang dari kapur dan industri barang-barang dari semen Perindustrian Industri Perhiasan dari Perak Perindustrian Industri kapal kayu untuk wisata bahari dan untuk penangkapan ikan termasuk peralatan dan perlengkapannya Perindustrian Industri alat mesin pertanian yang menggunakan teknologi madya seperti perontok padi, pemipil jagung dan traktor tangan. 29211 Perindustrian Industri Kerajinan Lainnya Perindustrian Industri paku mur dan baut, industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula, industri pompa dan kompresor, industri komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua dan tiga, industri perlengkapan sepeda dan becak. Perindustrian http://www.djpp.depkumham.go.id

Catatan: Persyaratan beroperasi/berproduksi komersial dapat diperoleh pada sektor yang terkait dengan bidang usaha yang bersangkutan.

c. Kepemilikan Modal

Industri pengolahan susu bubuk dan susu kental manis 15201 Perindustrian Kegiatan usaha pertanian, perkebunan dan perikanan di kawasan transmigrasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi NO BIDANG USAHA KBLI BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING SEKTOR Jasa Pengeboran Minyak dan Gas Bumi di Lepas Pantai di Luar Kawasan Indonesia Bagian Timur Maksimal 95% Energi dan Sumber Daya Mineral Jasa Pengeboran Minyak dan Gas Bumi di Darat Maksimal 95% Energi dan Sumber Daya Mineral Jasa Pengoperasian dan Pemeliharaan Fasilitas Migas (operating dan maintenance service) Maksimal 95% Energi dan Sumber Daya Mineral Jasa Engineering Procurement Consturuction (EPC) Maksimal 95% Energi dan Sumber Daya Mineral Pembangkit Tenaga Listrik Maksimal 95% Energi dan Sumber Daya Mineral 6. Transmisi Tenaga Listrik Maksimal 95% Energi dan Sumber Daya Mineral 7. Konsultasi Ketenagalistrikan Maksimal 95% Energi dan Sumber Daya Mineral 8. Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagalistrikan Maksimal 95% Energi dan Sumber Daya Mineral 9. Pemeliharan dan Operasi Peralatan Ketenagalistrikan Maksimal 95% Energi dan Sumber Daya Mineral 10. Pengembangan Teknologi Peralatan Penyediaan Tenaga Listrik Maksimal 95% Energi dan Sumber Daya Mineral 11. Distribusi Tenaga Listrik Maksimal 95% Energi dan Sumber Daya Mineral 12. Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Maksimal 95% Energi dan Sumber Daya Mineral 13. Galeri Seni Maksimal 50% Kebudayaan dan Pariwisata 14. Gedung Pertunjukan Seni Maksimal 50% Kebudayaan dan Pariwisata *) Hotel ( Bintang 1 - 2) Maksimal 50% Kebudayaan dan Pariwisata *) Hotel Melati Maksimal 50% Kebudayaan dan Pariwisata *) Jasa Akomodasi Lainnya (Motel dan Lodging Service) Maksimal 50% Kebudayaan dan Pariwisata *) Homestay/penginapan sejenis Maksimal 50% Kebudayaan dan Pariwisata *) Jasa Boga/Catering Maksimal 50% Kebudayaan dan Pariwisata *) SPA Maksimal 50% Kebudayaan dan Pariwisata *) Ketangkasan Maksimal 50% Kebudayaan dan Pariwisata *) Bar/Café/Singing Room (Karaoke) Maksimal 50% Kebudayaan dan Pariwisata *) Restoran Maksimal 50% Kebudayaan dan Pariwisata *) Usaha Rekreasi dan Hiburan( Taman rekreasi, gelanggang renang, pemandian alam, kolam memancing, gelanggang permainan, gelanggang Maksimal 50% Kebudayaan dan Pariwisata http://www.djpp.depkumham.go.id
bowling, rumah bilyard, kelab malam, diskotik, panti pijat, panti mandi uap) *) Biro Perjalanan Wisata (Inbound and Outbound Tour Operator) Maksimal 50% Kebudayaan dan Pariwisata *) Professional Convention Organizer (PCO) Maksimal 50% Kebudayaan dan Pariwisata *) Usaha Jasa Impresariat Maksimal 50% Kebudayaan dan Pariwisata *) Pengusahaan Obyek Wisata Budaya Maksimal 50% Kebudayaan dan Pariwisata *) Pengusahan Obyek Wisata Alam di Luar Kawasan Konservasi Maksimal 50% Kebudayaan dan Pariwisata Jasa Kehutanan Lainnya, dalam hal ini carbon trade Maksimal 50% Kehutanan Pengusahaan pariwisata alam berupa pengusahaan sarana, kegiatan dan jasa ekowisata di dalam kawasan hutan Maksimal 25% Kehutanan Pengusahaan Perburuan di Taman Buru dan Blok Buru 01501 Maksimal 49% Kehutanan Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar Maksimal 49% Kehutanan Penangkaran/Budidaya Koral Maksimal 49% Kehutanan Usaha Industri Farmasi

• Industri Obat Jadi
• Industri Bahan Baku Obat

Maksimal 75% Kesehatan *) Hospital Services/Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Swasta (Spesialistik/Sub Spesialistik) Maksimal 65% Kesehatan Clinic Specialised Medical Sevices (Klinik Kedokteran Spesialis) Maksimal 65% Kesehatan Clinic Specialised Dental Services (Klinik Kedokteran Gigi Spesialis) Maksimal 65% Kesehatan Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan (Laboratorium Klinik) Maksimal 65% Kesehatan Jasa Rumah Sakit Lainnya (Klinic Rehabilitasi Mental) Maksimal 65% Kesehatan Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan (Klinic Medical Check-up) Maksimal 65% Kesehatan *) Nursing Services Maksimal 49% Kesehatan *) Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan (Penyewaan Peralatan Medik) Maksimal 49% Kesehatan Jasa pengetesan pengujiaan kaliberasi pemeliharaan dan perbaikan peralatan kesehatan. Maksimal 49% Kesehatan Jasa Konsultasi Bisnis dan Manajemen (Jasa Manajemen Rumah Sakit) Maksimal 65% Kesehatan Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan (Jasa asistensi dalam evakuasi pertolongan kesehatan dan evakuasi pasien dalam keadaan darurat) Maksimal 65% Kesehatan Jasa Pelayanan Akupunktur Maksimal 49% Kesehatan Sewa Guna Usaha (Leasing) Maksimal 85% Keuangan Pembiayaan Non-Leasing Maksimal 85% Keuangan Modal Ventura Maksimal 85% Keuangan Perusahaan Asuransi Kerugian Maksmimal 80% Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa Maksmimal 80% Keuangan Perusahaan Reasuransi Maksimal 80% Keuangan http://www.djpp.depkumham.go.id
Perusahaan Pialang Asuransi Maksimal 80% Keuangan Perusahan Pialang Reasuransi Maksimal 80% Keuangan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi Maksimal 80% Keuangan Perusahaan Konsultan Aktuaria Maksimal 80% Keuangan Perusahaan Agen Asuransi Maksimal 80% Keuangan Bank Devisa Maksimal 99% Bank Indonesia Bank Non Devisa Maksimal 99% Bank Indonesia Bank Syariah Maksimal 99% Bank Indonesia Perusahaan Pialang Pasar Uang Maksimal 99% Bank Indonesia Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi a. Penyelenggaraan JaringanTetap

• Lokal berbasis kabel, dengan teknologi circuit switched atau packet switched
• Berbasis radio, dengan teknologi circuit switched atau packet switched

Maksimal 49% Maksimal 49% Komunikasi dan Informatika

b. Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup Maksimal 65% Komunikasi dan Informatika

c. Penyelenggaraan Jaringan Bergerak

• Seluler
• Satelit

Maksimal 65% Maksimal 65% Komunikasi dan Informatika Penyelenggaraan Jasa Multimedia

• Jasa sistem komunikasi data
• Jasa interkoneksi internet (NAP)
• Jasa internet teleponi untuk keperluan publik
• Jasa multimedia lainnya

Maksimal 95% Maksimal 65% Maksimal 49% Maksimal 49% Komunikasi dan Informatika Pembentukan Lembaga Pengujian Perangkat Telekomunikasi(tes laboratorium) Maksimal 95% Komunikasi dan Informatika Jasa Kontruksi (jasa pelaksana kontruksi) Golongan Non Kecil Excavating and earthmoving work Site Preparation work for mining Scaffolding work Demolition work For multi dwelling buildings For warehouse and industrial buildings For commercial buildings For Public entertainment buildings For hotel, restaurant and similar buildings For education buildings For health buildings For other buildings For highways (except elevated highway), streets, roads, railways and airfield runway For bridges, elevated highways, tunnels, harbor, dams and other waterworks For long distance pipelines, communication and powerlines (cables)

45221/45222

45221/45222 Maksimal 55% Pekerjaan Umum Jasa Konstruksi (Jasa pelaksana konstruksi) Golongan Non Kecil Site Investigation Work at Construction Streets bending and erection (icl. Welding)

Maksimal 55% Pekerjaan Umum

Gas fitting construction work fire alarm construction work Burglar alarm system construction work Lift and escalator construction work Renting service related to equipment for construction or demolition of buildings or civil engineering work with operator Site Investigation work at construction Site formation and clearance work For one and Two Dwelling buildings Water well drilling Roofing and Water Proofing Concrete work Masonry work

http://www.djpp.depkumham.go.id
Other special trade construction work Heating, ventilation and air conditioning work Water plumbing and drain laying work Electrical wiring and fitting work Residential antenna construction work Other electrical construction work

Insulation work (electrical wiring, water, heat, sound) Fencing and railing construction work Other installation work other installation work n.e.c Glazing work and window glass installation work Plastering work Painting work Ground floor and wall tiling work Other floor laying, wall covering and wall papering work Wood and metal joinry and carpenry work Interior fitting decoration work Ornamentation fitting work Other building completion and finishing work.

Jasa Bisnis/jasa konsultasi konstruksi Golongan Non Kecil Advisory and pre design architectural service Architectural design service Contract administration service Combined architectural design and administration service Other architectural service

Maksimal 55% Pekerjaan Umum

Engineering design service for the construction of foundation and building structures Engineering design service for the construction of civil engineering work Other engineering service during the construction and installation phases Other engineering service during the construction Integrated engineering for transportion infrastructure turnkey projects Integrated engineering and mgt service for water supply and sanitation works turnkey projects Integrated engineering for the construction of manufacturing turnkey projects Integrated engineering for other turnkey projects Urban planning service Landscape Architectural service Composition and purity testing and analysis service of physical properties Testing and analysis of integrated mechanical and electrical systems Technical inspection systems Other technical testing and analysis service

Jasa Bisnis/Jasa Konsultasi Kontruksi Golongan Non Kecil Landscape architectural service

Maksimal 55%

Pengusahaan Jalan Tol Maksimal 95% Pekerjaan Umum Pengusahaan Air Minum Maksimal 95% Pekerjaan Umum Pendidikan Dasar dan Menengah Maksimal 49% Pendidikan Nasional Pendidikan Tinggi Maksimal 49% Pendidikan Nasional Pendidikan Non-Formal Maksimal 49% Pendidikan Nasional Jasa konsultasi bisnis dan manajemen Maksimal 49% Perdagangan Penjualan langsung melalui jaringan pemasaran yang Maksimal 60% Perdagangan http://www.djpp.depkumham.go.id
dikembangkan mitra usaha (Direct Selling) Angkutan Penyeberangan Maksimal 49% Perhubungan Angkutan Sungai dan Danau Kapal <30 GT Maksimal 49% Perhubungan Sarana ASDP Maksimal 49% Perhubungan Angkutan Barang Umum Maksimal 49% Perhubungan Angkutan Barang Berbahaya Maksimal 49% Perhubungan Angkutan Barang Khusus Maksimal 49% Perhubungan Angkutan Barang Peti Kemas Maksimal 49% Perhubungan Angkutan Barang Alat Berat Maksimal 49% Perhubungan Usaha penunjang pada terminal Maksimal 49% Perhubungan Angkutan Berjadwal Domestik Umum Maksimal 49% Perhubungan Angkutan Udara Berjadwal Domestik Perintis Maksimal 49% Perhubungan Angkutan Berjadwal Internasional Maksimal 49% Perhubungan Angkutan Udara Tidak Berjadwal Domestik Umum Maksimal 49% Perhubungan Angkutan Udara Tidak Berjadwal Domestik Perintis Maksimal 49% Perhubungan Angkutan Udara Khusus Kegiatan Keudaraan Penyemprotan dan Penyerbukan Maksimal 49% Perhubungan Angkutan Udara Khusus Kegiatan Keudaraan, Pemotretan, Survey dan Pemetaan Maksimal 49% Perhubungan Angkutan Udara Khusus Olahraga Maksimal 49% Perhubungan Angkutan Udara Khusus Orang Sakit (Medical Evacuation) Maksimal 49% Perhubungan Angkutan Udara Khusus Pendidikan Awak Pesawat Maksimal 49% Perhubungan Jasa Kebandara-udaraan Maksimal 49% Perhubungan Jasa Pengurusan Transportasi Maksimal 49% Perhubungan Jasa Ekspedisi Muatan Pesawat Udara Maksimal 49% Perhubungan Agen Penjualan Umum (GSA) Perusahan Angkutan Udara Asing Maksimal 49% Perhubungan 100 Jasa Penunjang Langsung Kegiatan Penerbangan Maksimal 49% Perhubungan 101 Angkutan Laut Domestik Maksimal 49% Perhubungan

Internasional

102 Bongkar Muat/BM Maksimal 49% Perhubungan 103 Penyediaan fasilitas pelabuhan (dermaga, gedung, penundaan kapal terminal peti kemas, terminal curah cair, terminal curah kering dan terminal RO-RO) Maksimal 49% Perhubungan 104 Penyediaan fasilitas pelabuhan berupa penampungan Maksimal 49% Perhubungan http://www.djpp.depkumham.go.id
limbah (reception facilities). 105 Jasa salvage dan/atau pekerjaan bawah Air (PBA) Maksimal 49% Perhubungan 106 Pemeliharaan dan reparasi mobil Maksimal 49% Perindustrian 107 Budidaya padi (dengan luas lebih dari 25 Ha) Maksimal 95% Pertanian 108 Budidaya jagung (dengan luas lebih dari 25 Ha) Maksimal 95% Pertanian 109 Budidaya ubi kayu (dengan luas lebih dari 25Ha) Maksimal 95% Pertanian 110 Budidaya tanaman pangan lainnya selain ubi kayu dan jagung (dengan luas lebih dari 25Ha) Maksimal 95% Pertanian 111 Usaha perbenihan/pembibitan padi dan palawija Maksimal 95% Pertanian 112 Usaha perkebunan dengan luas 25Ha atau lebih, sampai luasan tertentu sesuai Permentan No. 26 Th 2007, tanpa unit pengolahan Maksimal 95% Pertanian 113 Usaha industri pengolahan hasil perkebunan (dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas tertentu, sesuai Permentan No. 26 Th 2007) Maksimal 95% Pertanian 114 Usaha perkebunan dengan luas 25Ha atau lebih yang terintegrasi dengan unit pengolahan dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas tertentu sesuai Permentan No. 26 Th 2007 Maksimal 95% Pertanian 115 Usaha industri perbenihan perkebunan dengan luas 25Ha atau lebih Maksimal 95% Pertanian 116 *) Usaha perkebunan dan/atau industri pengolahan hasil kelapa sawit di atas 25Ha dan/atau di atas kapasitas tertentu sesuai Permentan No. 26 Th 2007 Maksimal 95% Pertanian 117 *) Industri bahan baku untuk bahan peledak (amonium nitrat) Maksimal 49% Pertahanan 118 *) Industri bahan peledak dan komponennya untuk keperluan industri (komersial) Maksimal 49% Pertahanan 119 Jasa penempatan tenaga kerja Indonesia didalam negeri (seperti pendaftaran, perekrutan, pengurusan dokumen, penampungan orientasi pra pemberangkatan, pemberangkatan, penempatan dan Maksimal 49% Tenaga Kerja dan Transmigrasi http://www.djpp.depkumham.go.id

*) Keterangan: selain persyaratan sebagaimana tersebut dalam Lampiran ini, bidang-bidang usaha tersebut masih terkait dengan persyaratan lain.

Catatan: Persyaratan beroperasi/berproduksi komersial dapat diperoleh pada sektor yang terkait dengan bidang usaha yang bersangkutan.

d. Lokasi Tertentu

pemulangan tenaga kerja). 120 Pelatihan Kerja (Untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja yang antara lain meliputi bidang kejuruan teknik dan engineering, tata niaga, bahasa, pariwisata, management, teknologi informasi, seni dan pertanian yang diarahkan untuk membekali angkatan kerja memasuki dunia kerja). Maksimal 49% Tenaga Kerja dan Transmigrasi NO BIDANG USAHA KBLI LOKASI SEKTOR *) Hotel (Bintang 1 - 2) Tidak bertentangan dengan PERDA Kebudayaan dan Pariwisata *) Hotel Melati 55120 Tidak bertentangan dengan PERDA Kebudayaan dan Pariwisata *) Jasa Akomodasi Lainnya (Motel dan Lodging Service) 55190 Tidak bertentangan dengan PERDA Kebudayaan dan Pariwisata *) Homestay/penginapan sejenis 55140 Tidak bertentangan dengan PERDA Kebudayaan dan Pariwisata *) Jasa Boga / Catering 55260 Tidak bertentangan dengan PERDA Kebudayaan dan Pariwisata *) SPA 93093 Tidak bertentangan dengan PERDA Kebudayaan dan Pariwisata *) Ketangkasan 92424 Tidak bertentangan dengan PERDA Kebudayaan dan Pariwisata *) Bar/Café/Singing Room (Karaoke) 92428 Tidak bertentangan dengan PERDA Kebudayaan dan Pariwisata *) Restoran Tidak bertentangan dengan PERDA Kebudayaan dan Pariwisata *) Usaha Rekreasi dan Hiburan (Taman rekreasi, gelanggang renang, pemandian alam, kolam memancing, gelanggang permainan, gelanggang bowling, rumah bilyard, kelab malam, diskotik, panti pijat, panti mandi uap) Tidak bertentangan dengan PERDA Kebudayaan dan Pariwisata *) Biro Perjalanan Wisata (Inbound and Outbound Tour Operator) Tidak bertentangan dengan PERDA Kebudayaan dan Pariwisata *) Professional Convention Organizer (PCO) 63440 Tidak bertentangan dengan PERDA Kebudayaan dan Pariwisata *) Usaha Jasa Impresariat 63450 Tidak bertentangan dengan PERDA Kebudayaan dan Pariwisata *) Pengusahaan Obyek Wisata Budaya Tidak bertentangan dengan PERDA Kebudayaan dan Pariwisata `15 *) Hospital services/Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Swasta (Spesialistik/Sub Spesialistik) 85113 Medan dan Surabaya Kesehatan *) Nursing Services 85191 Medan dan Surabaya Kesehatan *) Jasa pelayanan penunjang kesehatan (Penyewaan Peralatan Medik) 85193 Ibu Kota Provinsi di Indonesia Kesehatan Perdagangan skala besar

Sesuai peraturan perundang- Perdagangan http://www.djpp.depkumham.go.id

e. Perizinan Khusus

a. Mall b. Supermarket c. Departement Store d. Pusat Pertokoan/perbelanjaan, Hipermarket undangan di bidang tata ruang Pembibitan dan Budidaya Babi (jumlah lebih dari 125 ekor) 01221 Tidak bertentangan dengan PERDA Pertanian NO BIDANG USAHA KBLI SEKTOR KETERANGAN Pertambangan Mineral Radio Aktif 12000 BATAN Mendapat rekomendasi dari BATAN dan bekerjasama dengan BATAN *) Pengusahan obyek wisata alam di luar kawasan konservasi 92334 Kebudayaan dan Pariwisata Rekomendasi dari pejabat yang memiliki kewenangan wisata alam Industri kayu gergajian dengan kapasitas produksi di atas 2000M3/Th 20101 Kehutanan Jaminan pasokan bahan baku berkelanjutan dan diatur sesuai dengan PP No. 6/2007 Industri Veneer 20214 Kehutanan Jaminan pasokan bahan baku berkelanjutan dan diatur sesuai dengan PP No. 6/2007 Industri Kayu Lapis 20211 Kehutanan Jaminan pasokan bahan baku berkelanjutan dan diatur sesuai dengan PP No. 6/2007 Industri Laminated Veneer Lumber (LVL) 20211 Kehutanan Jaminan pasokan bahan baku berkelanjutan dan diatur sesuai dengan PP No. 6/2007 Industri Serpih Kayu (wood chip) 20299 Kehutanan Jaminan pasokan bahan baku berkelanjutan dan diatur sesuai dengan PP No. 6/2007 Pengembangan Teknologi Pemanfaatan Genetik Tumbuhan dan Satwa Liar 02049 Kehutanan Pernyataan kerjasama dengan lembaga yang terakreditasi/lembaga nasional bidang litbang yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan Usaha Perikanan Tangkap dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran 100 GT dan/atau lebih besar di wilayah penangkapan ZEEI. 05011 Kelautan dan Perikanan Persyaratan dan ketentuan telah diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.17/MEN/2006 Unit Pelayanan Pos

• Surat
• Warkat Pos
• Kartu Pos 64120 Komunikasi dan Informatika Hanya monopoli untuk BUMN yang lingkup usahanya di bidang pos yaitu PT. POS Indonesia Produsen Narkotika (Industri farmasi) 24231 Kesehatan Izin Khusus dari Menteri Kesehatan Pedagang Besar farmasi Narkotika 51900 Kesehatan Izin Khusus dari Menteri Kesehatan Penyediaan dan pengusahaan pelabuhan penyeberangan 63323 Perhubungan Harus bekerjasama dengan perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah Penyediaan dan pengusahaan pelabuhan sungai dan danau 63322 Perhubungan Harus bekerjasama dengan perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah Industri Percetakan Khusus/Dokumen Sekuriti seperti, perangko, materai, surat berharga, paspor, dokumen kependudukan dan hologram 22140 BOTASUPAL/BIN

1. Wajib mendapat izin operasional dari BOTASUPAL/BIN
2. Wajib mendapat http://www.djpp.depkumham.go.id

*) Keterangan: selain persyaratan sebagaimana tersebut dalam Lampiran ini, Bidang-bidang Usaha tersebut masih terkait dengan persyaratan lain.

rekomendasi dari Departemen Perindustrian Industri Percetakan Uang 22140 BOTASUPAL/BIN

1. Wajib mendapat izinoperasional dari BOTASUPAL/BIN (Percetakan uang RI (rupiah) hanya oleh PT. Peruri)
2. Wajib mendapat rekomendasi dari Bank Indonesia Industri Kertas Berharga 21013 BOTASUPAL/BIN 1)Wajib mendapat izin operasional dari BOTASUPAL/BIN
3. Wajib mendapat rekomendasi dari Departemen Perindustrian Industri Tinta Khusus 24293 BOTASUPAL/BIN
4. Wajib mendapat izin operasional dari BOTASUPAL/BIN
5. Wajib mendapat rekomendasi dari Departemen Perindustrian Industri Bubur Kertas (Pulp) dari kayu 21011 Perindustrian Bahan baku berasal dari chip impor atau jaminan bahan baku dari Hutan Tanaman Industri (HTI) Industri rokok kretek, rokok putih dan rokok lainnya Perindustrian
6. Rekomendasi dari Departemen Perindustrian bahwa badan usaha tersebut merupakan pengembangan dari industri yang telah ada, atau merupakan industri rokok skala kecil yang telah dibina, atau
7. Wajib Bermitra dengan industri rokok skala kecil/menen *) Industri bahan baku untuk bahan peledak (Amonium Nitrat) 24292 Pertahanan Harus bekerjasama dengan badan usaha yang mendapat rekomendasi Departemen Pertahanan *) Industri bahan peledak dan komponennya untuk keperluan industri (Komersial) 24292 Pertahanan
8. Harus bekerjasama dengan badan usaha yang mendapat rekomendasi Departemen Pertahanan
9. Harus kegiatan manufacturing, sedangkan penyimpanan dan pendistribusian dilakukan oleh perusahaan yang ditunjuk pemerintah *) Produksi senjata, mesiu alat peledak dan peralatan perang 29270 Pertahanan Bermitra dengan badan usaha yang mendapat rekomendasi dari Departemen Pertahanan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Pertanian 01119 Pertanian Rekomendasi dari Menteri Pertanian berdasarkan penilaian komisi nasional *) Usaha perkebunan dan/atau industri pengolahan hasil kelapa sawit di atas 25Ha dan/atau di atas kapasitas tertentu sesuai Permentan No. 26 Th 2007 Pertanian Rekomendasi dari Departemen Pertanian http://www.djpp.depkumham.go.id
   Catatan: Persyaratan Beroperasi/Berproduksi Komersial dapat diperoleh pada sektor yang terkait dengan Bidang Usaha yang bersangkutan.

f. Modal Dalam Negeri 100%

NO BIDANG USAHA KBLI SEKTOR Pembuatan Film 92112 Kebudayaan dan Pariwisata Pembuatan sarana promosi film (iklan, poster, still, photo, slide, klise, banner, pamflet, baliho, folder, dll) 74300 Kebudayaan dan Pariwisata Jasa Teknik film:

• Studio pengambilan gambar
• Sarana pembuatan film
• Sarana penyuntingan, pengisian suara, pemberian teks, penggadaan film, dsb. 71290 Kebudayaan dan Pariwisata Distribusi Film (ekspor,impor dan pengedaran) 92112 Kebudayaan dan Pariwisata Penayangan: bioskop/gedung teater Film 92120 Kebudayaan dan Pariwisata Studio Rekaman (Cassette, VCD, DVD,dll) 22130 Kebudayaan dan Pariwisata Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam (IUPHHK-HA) 02020 Kehutanan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air di Kawasan Hutan 02059 Kehutanan Pengadaan dan Peredaran Benih dan Bibit Tanaman Hutan (ekspor dan impor benih dan bibit tanaman hutan) 02039 Kehutanan Usaha perikanan tangkap dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran 100 GT dan/atau lebih besar di wilayah penangkapan laut lepas 05011 Kelautan dan Perikanan Perikanan tangkap dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran di atas 30 GT, di wilayah perairan di atas 12 Mil 05011 Kelautan dan Perikanan Penggalian Pasir Laut 14105 Kelautan dan Perikanan Perdagangan Besar Farmasi 51900 Kesehatan Perdagangan Besar Bahan Baku Farmasi 51900 Kesehatan Usaha Industri Obat Tradisional 24234 Kesehatan Clinic General Medical Services/Rumah Sakit Umum/Klinik Pengobatan Umum 85114 Kesehatan Jasa pelayanan penunjang kesehatan (Ambulance Services) 85193 Kesehatan Jasa Rumah Sakit Lainnya (Residential Health Services) 85119 Kesehatan Praktek Perorangan Tenaga Kesehatan Kesehatan Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar 85119 Kesehatan Pusat/Balai Stasiun Penelitian Kesehatan 73120 Kesehatan Jasa pelayanan penunjang kesehatan (Pelayanan Pest Control/Fumigasi) 85193 Kesehatan Pengolahan Obat Tradisional 24234 Kesehatan Rumah Bersalin Swasta 85113 Kesehatan Apotik ( Praktek Profesi Apoteker) 52312 Kesehatan Toko Obat/Apotik Rakyat 52313 Kesehatan Dana Pensiun 66020 Keuangan BPR Konvensional 65191 Bank Indonesia BPR Syariah 65192 Bank Indonesia Pedagang Valuta Asing 67191 Bank Indonesia +) Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) 92132 Komunikasi dan Informatika +) Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) 92132 Komunikasi dan Informatika Perusahaan Pers 22120 Komunikasi dan Informatika Jasa bisnis/jasa konsultasi kontruksi golongan Besar, Menegah, dan kecil

• Advisory and consultative engineering Service
• Engineering design service for industrial process and production
• Engineering design service n.e.c Pekerjaan Umum Perdagangan Eceran: a. Eceran Kaki Lima;
  b. Eceran Keliling;
  c. Eceran di luar/selain di luar Supermarket, Department Store, Toserba dan sejenisnya d. Community Store e. Convenience Store f. Mini Market Perdagangan http://www.djpp.depkumham.go.id
  e. Eceran melalui media dan sejenisnya http://www.djpp.depkumham.go.id
  http://www.djpp.depkumham.go.id
  ) Keterangan: selain persyaratan sebagaimana tersebut dalam Lampiran ini, Bidang-bidang Usaha tersebut masih terkait dengan persyaratan lain. +) Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Berlangganan dapat melakukan penambahan dan pengembangan dalam rangka pemenuhan modal yang berasal dari modal asing, yang jumlahnya tidak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari seluruh modal dan minimum dimiliki oleh 2 (dua) pemegang saham. Perdagangan besar berdasarkan balas jasa (fee) atau kontrak(jasa keagenan/Commision Agent, Distributor) *) Distributor yang dimaksud disini adalah distributor yang dapat menjual produk sampai dengan konsumen akhir. Perdagangan Perdagangan besar dan Perdagangan eceran minimum beralkohol (importir, distributor, sub distributor dan pengecer ) Perdagangan Jasa Survey Perdagangan Perdagangan Broker properti/real estate atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak 70200 Perdagangan Jasa Persewaan Alat Transportasi Darat(Rental Without Operator) 71110 Perdagangan Persewaan mesin lainya dan peralatannya Perdagangan Jasa kebersihan Gedung 74930 Perdagangan Jasa Kebersihan 90002 Perdagangan Jasa perusahaan yang tidak diklasifikasi di tempat lain 74990 Perdagangan Jasa kegiatan lainnya Perdagangan *) Produksi senjata, mesiu, alat peledak dan peralatan perang 29270 Pertahanan Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia diluar negeri (proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan dan pemulangan Calon Tenaga Kerja Indonesia/CTKI) 74910 Tenaga Kerja dan Transmigrasi Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh [Proses pendaftaran, perekrutan, pengurusan dokumen (antara lain perjanjian kerja), negosiasi untuk mendapatkan pekerjaan dari perusahaan pemberi kerja, memperkerjakan pekerja/buruh, seperti pekerjaan jasa cleaning service, satpam, catering dan jasa penunjang lainnya] 74910 Tenaga Kerja dan Transmigrasi http://www.djpp.depkumham.go.id

Catatan: Persyaratan beroperasi/berproduksi komersial dapat diperoleh pada sektor yang terkait dengan bidang usaha yang bersangkutan.

g. Kepemilikan Modal Serta Lokasi

Catatan: Persyaratan beroperasi/berproduksi komersial dapat diperoleh pada sektor yang terkait dengan Bidang Usaha yang bersangkutan.

h. Perizinan Khusus dan Kepemilikan Modal

NO BIDANG USAHA KBLI BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING LOKASI SEKTOR Hotel (Bintang 1 - 2 ) Maksimal 50% Tidak bertentangan dengan PERDA Kebudayaan dan Pariwisata Hotel Melati 55120 Maksimal 50% Tidak bertentangan dengan PERDA Kebudayaan dan Pariwisata Jasa Akomodasi Lainnya (Motel dan Lodging Service) 55190 Maksimal 50% Tidak bertentangan dengan PERDA Kebudayaan dan Pariwisata Homestay/penginapan sejenis 55140 Maksimal 50% Tidak bertentangan dengan PERDA Kebudayaan dan Pariwisata Jasa Boga / Catering 55260 Maksimal 50% Tidak bertentangan dengan PERDA Kebudayaan dan Pariwisata SPA 93093 Maksimal 50% Tidak bertentangan dengan PERDA Kebudayaan dan Pariwisata Ketangkasan 92424 Maksimal 50% Tidak bertentangan dengan PERDA Kebudayaan dan Pariwisata Bar/Café/Singing Room (Karaoke) 92428 Maksimal 50% Tidak bertentangan dengan PERDA Kebudayaan dan Pariwisata Restoran Maksimal 50% Tidak bertentangan dengan PERDA Kebudayaan dan Pariwisata Usaha Rekreasi dan Hiburan (Taman rekreasi, gelanggang renang, pemandian alam, kolam pemancing, gelanggang permainan, gelanggang bowling, rumah bilyard, kelab malam, diskotik, panti pijat, panti mandi uap) Maksimal 50% Tidak bertentangan dengan PERDA Kebudayaan dan Pariwisata Biro Perjalanan Wisata (Outbound Tour Operator) Maksimal 50% Tidak bertentangan dengan PERDA Kebudayaan dan Pariwisata Professional Convention Organizer (PCO) 63440 Maksimal 50% Tidak bertentangan dengan PERDA Kebudayaan dan Pariwisata Usaha Jasa Impresariat 63450 Maksimal 50% Tidak bertentangan dengan PERDA Kebudayaan dan Pariwisata Pengusahaan Obyek Wisata Budaya Maksimal 50% Tidak bertentangan dengan PERDA Kebudayaan dan Pariwisata Hospital services/Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Swasta 85113 Maksimal 65% Medan dan Surabaya Kesehatan Nursing Services 85191 Maksimal 49% Medan dan Surabaya Kesehatan Jasa pelayanan penunjang kesehatan (Penyewaan Peralatan Medik) 85193 Maksimal 49% Ibukota Provinsi di Indonesia Kesehatan NO BIDANG USAHA KBLI BATASAN KEPEMILIKAN MODAL ASING SEKTOR Pengusahaan Obyek Wisata Alam Diluar Kawasan Konservasi 92334 Maksimal 50% Kebudayaan dan Pariwisata Industri Bahan Baku Untuk Bahan Peledak (Amonium Nitrat) 24114 Maksimal 49% Pertahanan http://www.djpp.depkumham.go.id

Catatan: Persyaratan Beroperasi/Berproduksi Komersial Dapat Diperoleh Pada Sektor yang Terkait Dengan Bidang Usaha Yang Bersangkutan.

i. Modal Dalam Negeri 100% dan Perizinan Khusus

LDj © 2004 ditjen pp 3. Industri Bahan Peledak dan Komponennya untuk keperluan Industri 24292 Maksimal 49% Pertahanan 4. Usaha Perkebunan dan/atau Industri Pengolahan Hasil Kelapa Sawit di atas 25Ha dan/atau diatas Kapasitas Tertentu Sesuai Dengan Permentan No. 26 Tahun 2007 Maksimal 95% Pertanian NO BIDANG USAHA KBLI SEKTOR Produksi Senjata, Mesiu, Alat Peledak dan Peralatan Perang Pertahanan