regulation_id: "PERPRES_111_2007" document_type: "PERPRES" title_indonesian: "Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang PERUBAHAN PERPRES 77-2007 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL" year: "2007" number: "111" status: "berlaku" source_url: "https://pasal.id/peraturan/perpres/perpres-111-2007" frbr_uri: "/akn/id/act/perpres/2007/111" official_source: "https://peraturan.go.id/id/perpres-no-111-tahun-2007" source: "pasal.id"

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang PERUBAHAN PERPRES 77-2007 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

Sumber: https://pasal.id/peraturan/perpres/perpres-111-2007

Pasal I

pasal.id

Beberapa ketentuan dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 2A, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2A (1) Penanaman modal pada bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangna yang berlaku di bidang tata ruang dan lingkungan hidup. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan http://www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id (2) Dalam hal izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan lokasi usahanya dan penanam modal bermaksud memperluas usaha dengan melakukan kegiatan usaha yang sama di luar lokasi yang sudah ditetapkan dalam izin penanaman modal tersebut, penanam modal harus memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Untuk memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penanam modal tidak diwajibkan untuk mendirikan badan usaha baru atau mendapatkan izin usaha baru."

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 5 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan PRESIDEN ini tidak berlaku bagi penanaman modal yang telah disetujui pada bidang usaha tertentu sebelum Peraturan PRESIDEN ini ditetapkan, sebagaimana yang tercantum dalam surat persetujuan, dan perubahannya apabila ada."

3. Lampiran I mengenai Daftar Bidang Usaha yang Tertutup untuk penanaman modal diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan PRESIDEN ini.

4. Lampiran II Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan diubah, sehingga seluruh Lampiran II tersebut berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan PRESIDEN ini.

Pasal II

pasal.id

Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2007 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN I PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 111 TAHUN 2007 TANGGAL: 27 DESEMBER 2007

Daftar Bidang Usaha yang Tertutup untuk Penanaman Modal +---------------------------------------------------------------------------------+ NO. BIDANG USAHA KBLI SEKTOR +---------------------------------------------------------------------------------+

1. Perjudian/Kasino 92429 Kebudayaan dan Pariwisata
2. Peninggalan Sejarah dan Purbakala 92323 Kebudayaan dan Pariwisata

(candi,keraton,prasasti,petilasan,

bangunan kuno, dsb) 3. Museum Pemerintah 92321 Kebudayaan dan Pariwisata 4. Pemukiman/Lingkungan Adat 92323 Kebudayaan dan Pariwisata 5. Monumen 92324 Kebudayaan dan Pariwisata 6. Obyek Ziarah (tempat, peribadatan, 92439 Kebudayaan dan Pariwisata

petilasan, makam, dsb) 7. Pemanfaatan (pengambilan) Koral 01501 Kehutanan

Alam 8. Penangkapan Spesies Ikan yang 05011 Kelautan dan Perikanan

tercantum dalam Appendix I CITES 9. Manajemen dan Penyelenggaraan 64223 Komunikasi dan

Stasiun Monitoring Spektrum Informatika

Frekuensi Radio dan Orbit Satelit 10. Lembaga Penyiaran Publik (LPP) 92131 Komunikasi dan

Radio dan Televisi Informatika 11. Penyediaan dan Penyelenggaraan 63310 Perhubungan

Terminal Darat 12. Penyelenggaraan dan 63590 Perhubungan

Pengoperasian Jembatan Timbang 13. Penyelenggaraan Pengujian Tipe 63390 Perhubungan

Kendaraan Bermotor 14. Penyelenggaraan Pengujian Berkala 63390 Perhubungan

Kendaraan Bermotor 15. Telekomunikasi/Sarana Bantu 63321 Perhubungan

Navigasi Pelayaran

http://www.djpp.depkumham.go.id 16. Vessel Traffic Information System 62321 Perhubungan

(VTIS) 17. Pemanduan Lalu Lintas Udara 63330 Perhubungan 18. Industri Bahan Kimia yang dapat 24212 Perindustrian

Merusak lingkungan, seperti:

Penta Chlorophenol, Dichloro

Diphenyl Trichloro Elhane (DDT),

Dieldrin, Chlordane, Carbon Tetra

Chloride, Chloro Fluoro Carbon

(CFC), Methyl Bromide, Methyl

Chloroform, Halon, dan lainnya 19. Industri Bahan Kimia Skedul-I 24119 Perindustrian

Konvensi Senjata Kimia (Sarin,

Soman, Tabun Mustard, Levisite,

Ricine, Saxitoxin, VX, dll) 20. Industri Minuman Mengandung 15510 Perindustrian

Alkohol (Minuman Keras, Anggur,

dan minuman mengandung Malt) 21. Industri Pembuat Chlor Alkali 24111 Perindustrian

dengan bahan mengandung

Merkuri 22. Industri Siklamat dan Sakarin 24119 Perindustrian 23. Budidaya Ganja 01119 Pertanian Catatan:

1. Bidang Usaha yang tertutup dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan non komersial seperti : penelitian dan pengembangan, dan mendapat persetujuan dari sektor yang bertanggungjawab, dan mendapat persetujuan dari sektor yang bertanggungjawab atas pembinaan bidang usaha tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha INDONESIA (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam lampiran di atas hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.

LAMPIRAN II PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 111 TAHUN 2007 TANGGAL: 27 DESEMBER 2007

Daftar Bidang Usaha yang Tertutup untuk Penanaman Modal +---------------------------------------------------------------------------------+ NO. BIDANG USAHA KBLI SEKTOR +---------------------------------------------------------------------------------+

1. Pembangkit Tenaga Listrik Skala Kecil 40101 Energi dan Sumber

(s/d 10 MW) Daya Mineral 2. Agen Perjalanan Wisata 63420 Kebudayaan dan Pariwisata 3. Sanggar Seni 42142 Kebudayaan dan Pariwisata 4. Usaha Jasa Pramuwisata 63430 Kebudayaan dan Pariwisata 5. Pengusahaan Hutan Tanaman Lainnya 02039 Kehutanan

(Aren, Kemiri, Biji Asam, Bahan Baku

Arang, Kayu Manis, dll) 6. Pengusahaan Sarang Burung Walet di 02052 Kehutanan

Alam 7. Industri Kayu Gergajian (kapasitas 20101 Kehutanan

Produksi sampai dengan 2000m3/tahun 8. Industri Primer Pengolahan Rotan 20104 Kehutanan 9. Industri Barang Setengah Jadi dari Kehutanan

Kayu Bakau:

Industri Kerajinan Ukir-ukiran 20293

kecuali Mebeller

Industri Alat-alat dapur 20294

Industri Barang yang tidak 20299

diklasifikasikan di tempat lain 10. Industri Primer Pengolahan Hasil 02059 Kehutanan

hutan bukan kayu lainnya (getah

pinus, Bambu, Minyak Atsiri)

http://www.djpp.depkumham.go.id 11. Penangkapan dan Peredaran 01501 Kehutanan

Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL)

dari habitat alam 12. Perikanan tangkap dengan menggunakan 05011 Kelautan dan Perikanan

Kapal Penangkap Ikan berukuran

sampai dengan 30GT, di wilayah

perairan sampai dengan 12 mil atau

kurang 13. Penangkapan Ikan di perairan umum 05031 Kelautan dan Perikanan 14. Usaha Pengolahan hasil perikanan 15129 Kelautan dan perikanan

(UPI) Peragian, Fermentasi,

Pereduksian/Pengekstasian,

Pengolahan Surimi dan Jelly ikan 15. Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) 92132 Komunikasi dan

Radio dan Televisi informatika 16. Perusahaan Jasa Kurir/Jasa Titipan 64130 Komunikasi dan

(Golongan Kecil) : Informatika

Kirim Mengirim Barang Cetakan

Surat Kabar

Bungkusan Kecil

Paket

Pengiriman uang 17. Jasa Telekomunikasi meliputi Pekerjaan Umum

Warung Telekomunikasi 64314

Warung Internet 64325

Instalasi Kabel ke Rumah dan Gedung 64319 18. Industri Bahan Kimia yang dapat 24212 Perindustrian

Merusak lingkungan, seperti:

Penta Chlorophenol, Dichloro

Diphenyl Trichloro Elhane (DDT),

Dieldrin, Chlordane, Carbon Tetra

Chloride, Chloro Fluoro Carbon

(CFC), Methyl Bromide, Methyl

Chloroform, Halon, dan lainnya 19. Industri Bahan Kimia Skedul-I 24119 Perindustrian

Konvensi Senjata Kimia (Sarin,

Soman, Tabun Mustard, Levisite,

Ricine, Saxitoxin, VX, dll) 20. Industri Minuman Mengandung 15510 Perindustrian

Alkohol (Minuman Keras, Anggur,

dan minuman mengandung Malt) 21. Industri Pembuat Chlor Alkali 24111 Perindustrian

dengan bahan mengandung

Merkuri 22. Industri Siklamat dan Sakarin 24119 Perindustrian 23. Budidaya Ganja 01119 Pertanian Catatan:

1. Bidang Usaha yang tertutup dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan non komersial seperti : penelitian dan pengembangan, dan mendapat persetujuan dari sektor yang bertanggungjawab, dan mendapat persetujuan dari sektor yang bertanggungjawab atas pembinaan bidang usaha tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha INDONESIA (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam lampiran di atas hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.

LDj © 2004 ditjen pp