Pasal 5

(1) Menteri teknis menetapkan kebijakan teknis sektoral, yang berkaitan

dengan pengembangan usaha kecil secara terpadu baik dalam

bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia,

permodalan, dan teknologi, sesuai bidang/jenis usaha sebagaimana

tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II dari Keputusan

Presiden ini.

(2) Pelaksanaan operasional pembinaan dan pengembangan usaha kecil,

dilakukan oleh instansi daerah terkait, dunia usaha, dan lembaga

swadaya masyarakat.