Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang KEMITRAAN

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini, yang dimaksud dengan:

1. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
2. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil yang mempunyai kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
3. Usaha Menengah dan atau Usaha Besar adalah kegiatan ekonomi yang memiliki kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari pada kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan Usaha Kecil.
4. Menteri Teknis adalah menteri yang secara teknis bertanggung jawab untuk membina dan mengembangkan pelaksanaan kemitraan dalam sektor kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
5. Menteri adalah Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil.
6. Pola kemitraan adalah bentuk-bentuk kemitraan yang sudah diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 1995.

Kemitraan dalam rangka keterkaitan usaha diselenggarakan melalui pola-pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan dengan diberikan peluang kemitraan seluas-luasnya kepada Usaha Kecil, oleh Pemerintah dan dunia usaha.

Dalam pola inti plasma, Usaha Besar dan atau Usaha Menengah sebai inti membina dan mengembangkan Usaha Kecil yang menjadi plasmanya dalam: a. penyediaan dan penyiapan lahan; b. penyediaan sarana produksi;

c. pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi; d. perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan; e. pembiayaan; dan f. pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha.

Dalam hal kemitraan Usaha Besar dan atau Usaha Menengah dengan Usaha Kecil berlangsung dalam rangka sub kontrak untuk memproduksi barang dan atau jasa, Usaha Besar atau Usaha Menengah memberikan bantuan berupa: a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan atau komponen; b. kesempatan yang seluas-luasnya dalam memperoleh bahan baku yang diproduksinya secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar; c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen; d. perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperolehan; e. pembiayaan.

(1) Dalam kegiatan perdagangan pada umumnya, kemitraan antara Usaha Besar dan atau Usaha Menengah dan Usaha Kecil dapat berlangsung dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Kecil mitra usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh Usaha Besar dan atau Usaha Menengah yang bersangkutan. (2) Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4, menentukan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar atau Usaha Menengah dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil dengan cara langsung dan terbuka.

Dalam hal pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 diikuti dengan kewajiban pembayaran yang harus dilakukan oleh Usaha Besar dan atau Usaha Menengah atas penyerahan barang atau jasa oleh Usaha Kecil, maka pembayaran tersebut pada dasarnya dilakukan dengan cara tunai.

(1) Usaha Besar dan atau Usaha Menengah yang bermaksud memperluas usahanya dengan cara memberi waralaba, memberikan kesempatan dan mendahulukan

Usaha Kecil yang memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai penerima waralaba untuk usaha yang bersangkutan. (2) Perluasan usaha oleh Usaha Besar dan atau Usaha Menengah dengan cara waralaba di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di luar Ibukota Propinsi hanya dapat dilakukan melalui kemitraan dengan Usaha Kecil yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Menteri dan Menteri Teknis mengembangkan lebih lanjut pola-pola kemitraan sehingga menjangkau bidang-bidang usaha dalam arti seluas-luasnya.

Menteri dan Menteri Teknis secara bersama-sama atau di bidang tugas masing-masing MENETAPKAN kebijakan yang terkoordinasi bagi perwujudan iklim kemitraan usaha.

Dalam rangka penciptaan iklim yang kondusif bagi terwujudnya kemitraan, kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi langkah-langkah untuk menciptakan persaingan yang sehat dan sejauh mungkin mencegah timbulnya keadaan yang merugikan perekonomian nasional.

Untuk lebih mendorong terwujudnya kemitraan antara Usaha Besar dan atau Usaha Menengah dengan Usaha Kecil, terhadap kemitraan yang berlangsung diberikan perlakuan tambahan sebagai berikut: a. pengutamaan kesempatan dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa yang diperlukan Pemerintah; b. dalam hal-hal tertentu diberi kelonggaran untuk memanfaatkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil; c. pengeluaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan kemitraan diperhitungkan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam rangka penentuan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Usaha Besar dan atau Usaha Menengah yang bersangkutan.

(1) Usaha Besar, Usaha Menengah dan Usaha Kecil yang melaksanakan kemitraan mempunyai hak untuk:

a. meningkatkan efisiensi usaha dalam kemitraan;

b. mendapat kemudahan untuk melakukan kemitraan;

c. membuat perjanjian kemitraan; dan

d. membatalkan perjanjian bila salah satu pihak mengingkari. (2) Usaha Besar dan Usaha Menengah yang melaksanakan kemitraan mempunyai hak untuk mengetahui kinerja kemitraan Usaha Kecil mitra binaannya. (3) Usaha Kecil yang bermitra mempunyai hak untuk memperoleh pembinaan dan pengembangan dari Usaha Besar dan atau Usaha Menengah mitranya dalam satu aspek atau lebih tentang pemasaran, sumber daya manusia, permodalan, manajemen dan teknologi.

(1) Pelaksanaan kegiatan tertentu oleh Usaha Besar dan atau Usaha Menengah diselenggarakan dengan kewajiban untuk bermitra dengan Usaha Kecil. (2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan:

a. pelaksanaan pengadaan barang atau jasa untuk keperluan Pemerintah;

b. melakukan pemusatan usaha;

c. mendapatkan fasilitas khusus dari Pemerintah; dan

d. kegiatan lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pemerintah.

Usaha Besar dan atau Usaha Menengah yang melaksanakan kemitraan dengan Usaha Kecil berkewajiban untuk:

1. memberikan informasi peluang kemitraan;
2. memberikan informasi kepada Pemerintah mengenai perkembangan pelaksanaan kemitraan;
3. menunjuk penanggung jawab kemitraan;
4. mentaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian kemitraan; dan
5. melakukan pembinaan kepada mitra binaannya dalam satu atau lebih aspek:

a. Pemasaran, dengan:

1. membantu akses pasar;
2. memberikan bantuan informasi pasar;
3. memberikan bantuan promosi;
4. mengembangkan jaringan usaha;
5. membantu melakukan identifikasi pasar dan perilaku konsumen;
6. membantu peningkatan mutu produk dan nilai tambah kemasan.

b. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, dengan:

1. pendidikan dan pelatihan;
2. magang;
3. studi banding;
4. konsultasi. c. Permodalan, dengan:
5. pemberian informasi sumber-sumber kredit;
6. tata cara pengajuan penjaminan dari berbagai sumber lembaga penjaminan;
7. mediator terhadap sumber-sumber pembiayaan;
8. informasi dan tata cara penyertaan modal;
9. membantu akses permodalan. d. Manajemen, dengan:
10. bantuan penyusunan studi kelayakan;
11. sistem dan prosedur organisasi dan manajemen;
12. menyediakan tenaga konsultan dan advisor. e. Teknologi, dengan:
13. membantu perbaikan, inovasi dan alih teknologi;
14. membantu pengadaan sarana dan prasarana produksi sebagai unit percontohan;
15. membantu perbaikan sistem produksi dan kontrol kualitas;
16. membantu pengembangan disain dan rekayasa produk;
17. membantu meningkatkan efisiensi pengadaan bahan baku.

Usaha Kecil yang bermitra berkewajiban untuk: a. meningkatkan kemampuan manajemen dan kinerja usahanya secara berkelanjutan, sehingga lebih mampu melaksanakan kemitraan dengan Usaha Besar atau Usaha Menengah; dan b. memanfaatkan dengan sebaik-baiknya berbagai bentuk pembinaan dan bantuan yang diberikan oleh Usaha Besar dan atau Usaha Menengah.

Usaha Besar, Usaha Menengah dan atau Usaha Kecil yang melaksanakan kemitraan mempunyai kewajiban untuk: a. mencegah gagalnya kemitraan; b. memberikan informasi tentang pelaksanaan kemitraan kepada Menteri Teknis dan Menteri; dan c. meningkatkan efisiensi usaha dalam kemitraan.

(1) Usaha Besar dan Usaha Menengah memberikan informasi mengenai peluang kemitraan yang dapat dilakukannya kepada Menteri, Menteri Teknis dan Kamar Dagang dan Industri Nasional. (2) Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a. jenis usaha dan spesifikasi kegiatan yang akan dimitrakan; b. lokasi/tempat kegiatan usaha; c. nilai usaha uang dimitrakan; dan d. jumlah mitra binaan. (3) Menteri, Menteri Teknis atau Kamar Dagang dan Industri Nasional menyebarluaskan informasi tersebut kepada Usaha Kecil.

(1) Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang telah sepakat untuk bermitra, membuat perjanjian tertulis dalam bahasa INDONESIA dan atau bahasa yang disepakati dan terhadapnya berlaku hukum INDONESIA. (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa akta dibawah tangan atau akta Notaris.

Menteri atau Menteri Teknis memberikan bimbingan atau bantuan lainnya yang diperlukan Usaha Kecil bagi terselenggaranya kemitraan.

Lembaga pembiayaan memberikan prioritas pelayanan dan kemudahan memperoleh pendanaan bagi Usaha Kecil, yang bermitra dengan Usaha Besar dan atau Usaha Menengah melalui: a. penyediaan pendanaan kemitraan; b. penyederhanaan tatacara dalam memperoleh pendanaan dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan permohonan dan kecepatan memperoleh keputusan; c. pemberian keringanan persyaratan jaminan tambahan; d. penyebarluasan informasi mengenai kemudahan untuk memperoleh penandaan untuk kemitraan melalui penyuluhan langsung dan media massa yang ada;

e. penyelenggaraan pelatihan membuat rencana usaha dan manajemen keuangan; f. pemberian keringanan tingkat bunga kredit kemitraan.

Lembaga penjaminan memberikan prioritas pelayanan dan kemudahan bagi Usaha Kecil yang bermitra dengan Usaha Besar dan atau Usaha Menengah untuk memperoleh jaminan pendanaan melalui: a. perluasan fungsi lembaga penjaminan yang sudah ada dan atau pembentukan lembaga penjaminan baru; b. pembentukan lembaga penjamin ulang untuk menjamin lembaga-lembaga penjaminan yang ada.

Lembaga pendukung lain berperan mempersiapkan dan menjembatani Usaha Kecil yang akan bermitra denga Usaha Besar dan atau Usaha Menengah melalui: a. penyediaan informasi, bantuan manajemen dan teknologi terutama kepada Usaha Kecil; b. persiapan Usaha Kecil yang potensial untuk bermitra; c. pemberian bimbingan dan konsultasi kepada Usaha Kecil; d. pelaksanaan advokasi kepada berbagai pihak untuk kepentingan Usaha Kecil; e. pelatihan dan praktek kerja bagi Usaha Kecil yang akan bermitra.

Menteri Teknis bertanggung jawab memantau dan mengevaluasi pembinaan dan pengembangan pelaksanaan kemitraan usaha sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Menteri melakukan koordinasi dalam hal penyusunan kebijaksanaan dan program pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan usaha nasional.

Untuk kelancaran pelaksanaan koordinasi dan pengendalian oleh Menteri sebagaimana

dimaksud Pasal 24, dibentuk lembaga koordinasi kemitraan usaha nasional yang dipimpin oleh Menteri.

Lembaga koordinasi kemitraan usaha nasional terdiri dari unsur instansi Pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi dan tokoh masyarakat.

Lembaga koordinasi kemitraan usaha nasional terdiri dari: a. Lembaga koordinasi kemitraan usaha nasional tingkat pusat, yang merupakan satuan kerja yang berfungsi membantu Menteri dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 di tingkat nasional; dan b. Lembaga koordinasi kemitraan usaha nasional tingkat wilayah, dipimpin oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, yang berfungsi membantu Menteri dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 di tingkat Propinsi/Daerah Tingkat I.

Pembiayaan yang ditimbulkan sehubungan dengan pembentukan dan pelaksanaan tugas lembaga koordinasi kemitraan usaha nasional dibebankan pada anggaran belanja Negara, dunia usaha, dan sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat.

Dengan berlakunya PERATURAN PEMERINTAH ini seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan hubungan kemitraan yang bertentangan dengan PERATURAN PEMERINTAH ini dinyatakan tidak berlaku.

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Nopember 1997

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Nopember 1997 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOERDIONO

LEMBAGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 91