PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74,

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3817);

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi

Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3373);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan

Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyertaan

Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan

Perseroan (PERSERO) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 82);

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah;

1. Menteri Dalam Negeri;

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Menteri Keuangan;

2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

3. Menteri Pertanian;

4. Menteri Perhubungan;

5. Menteri Kehutanan dan Perkebunan;

6. Menteri Pekerjaan Umum;

7. Menteri Pertambangan dan Energi;

10.Menteri Kesehatan;

11.Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya;

12.Menteri Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan;

13.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

14.Menteri Kehakiman;

15.Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional;

16.Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman

Modal;

17.Menteri Negara Perumahan dan Permukiman;

18.Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala Badan Pengkajian dan

Penerapan Teknologi;

19.Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala

Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara;

20.Menteri Negara Kependudukan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga

Berencana Nasional;

21.Menteri Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;

22.Para Gubernur;

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

23.Para Bupati/Walikotamadya.

Untuk :

PERTAMA : Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah :

• mengkoordinasikan penyusunan program dan pelaksanaan

pemberdayaan usaha menengah, agar usaha menengah dapat

meningkat jumlahnya dan berkembang menjadi usaha yang tangguh,

mandiri dan unggul serta mempunyai daya saing tinggi baik dalam

negeri maupun internasional;

• bersama-sama para Menteri, para Gubernur dan para

Bupati/Walikota mengadakan pemantauan dan evaluasi tahunan

secara terpadu terhadap kebijaksanaan dan pelaksanaan program

pemberdayaan usaha menengah.

KEDUA : Para Menteri dan Menteri Negara, seluruh Pimpinan Lembaga

Pemerintah Non Departemen, Gubernur serta Bupati/Walikota, sesuai

dengan ruang lingkup tugas, kewenangan dan tanggung jawab

masing-masing secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri,

melaksanakan pemberdayaan usaha menengah yang meliputi

bidang-bidang sebagai berikut :

1. Pembiayaan

   • melakukan fasilitas dan mendorong peningkatan pembiayaan

modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola

pembiayaan, akses terhadap pasar modal dan lembaga

pembiayaan lainnya;

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• membentuk dan mengembangkan lembaga penjamin kredit, serta

meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor;

• melakukan fasilitas restrukturisasi utang/kredit usaha menengah

yang bermasalah.

1. Pemasaran

   • mendorong peningkatan pangsa pasar melalui pengembangan

sarana promosi, forum bisnis, informasi, penetrasi, jaringan pasar

serta kemitraan usaha;

• membantu pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemasaran,

pemasyarakatan E-commerce serta peningkatan fungsi rumah

dagang (trading house).

1. Teknologi

mendorong pelaksanaan alih teknologi untuk pengembangan dan

peningkatan mutu desain, produk, proses produksi dan pelayanan

sehingga memenuhi standar mutu internasional.

1. Sumber daya manusia

menggalakkan lembaga-lembaga yang sudah ada dan yang akan

dikembangkan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, bimbingan

dan konsultasi dalam rangka peningkatan kemampuan manajerial,

teknik produksi, mutu produk dan pelayanan serta pemasaran.

1. Perizinan

menyederhanakan sistem dan prosedur perizinan terutama pendirian,

pembiayaan dan pengembangan.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Menyusun skala prioritas dalam pemberdayaan usaha menengah,

terutama yang berkaitan dengan pengembangan ekspor, penyerapan

tenaga kerja, serta pemenuhan kebutuhan pokok.

KETIGA : Pelaksanaan Instruksi Presiden ini diselenggarakan dengan

memberlakukan kriteria usaha menengah sebagai berikut :

• memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000,00 (dua

ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.

10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan

bangunan tempat usaha;

• milik warga negara Indonesia;

• berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang

perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung

maupun tidak langsung dengan usaha besar;

• berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak

berbadan hukum dan atau badan usaha yang berbadan hukum.

KEEMPAT : Para Menteri sesuai dengan ruang lingkup tugas, kewenangan dan

tanggung jawab masing-masing dapat