PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

a. bahwa pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945 harus dapat mendukung dan menjamin kepastian,

ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan

kebenaran;

• bahwa hubungan luar negeri yang dilandasai prinsip politik bebas dan aktif diabdikan

pada kepentingan nasional, dikembangkan dengan meningkatkan persahabatan,

kerja sama bilateral dan multilateral untuk mewujudkan tatanan dunia baru

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;

• bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang

transportasi, komunikasi, dan informasi telah mempermudah orang melakukan

kejahatan yang tidak lagi mengenal batas yurisdiksi suatu negara, tetapi dapat

menyangkut beberapa negara sehingga penanggulangan dan pemberantasannya

diperlukan kerjasama internasional;

• bahwa kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hongkong

telah berkembang dengan baik dan untuk lebih meningkatkan kerja sama tersebut

khususnya di bidang penegakan hukum dan pelaksanaan peradilan pidana, maka

pada tanggal 5 Mei 1997 di Hongkong telah ditandatangani Persetujuan antara

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hongkong untuk Penyerahan

Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri (Agreement between the Government of the

Republik of Indonesia and the Government of Hongkong for the surrender of Fugitive

Offenders);

• bahwa …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d

dipandang perlu mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia

dan Pemerintah Hongkong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri

(Agreement between the Government of the Republik of Indonesia and the

Government of Hongkong for the Surrrender of Fugitive Offenders) dengan

Undang-undang;