PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN

a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan negara Republik

Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,

Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari

masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja

sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian

internasional;

• bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,

khususnya teknologi transportasi, komunikasi, dan

informasi yang memudahkan lalu lintas manusia dari satu

negara ke negara lain, telah menimbulkan dampak negatif

yang bersifat transnasional, yaitu memberikan peluang yang

lebih besar bagi pelaku kejahatan untuk meloloskan diri dari

penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan pidana dari

negara tempat kejahatan dilakukan;

• bahwa . . .

• bahwa untuk mencegah dampak tersebut diperlukan kerja

sama antarnegara yang efektif yang dilakukan melalui

perjanjian, baik bilateral maupun multilateral khususnya

dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan;

• bahwa untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama yang

efektif tersebut, Pemerintah Republik Indonesia dan

Pemerintah Republik Korea telah menandatangani Perjanjian

Ekstradisi di Jakarta pada tanggal 28 November 2000;

• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian

Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Korea

(Treaty on Extradition Between the Republic of Indonesia and

the Republic of Korea);