PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2001

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 111 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2001

TENTANG BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN

BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001, dipandang perlu untuk mengubah keanggotaan Badan tersebut;

• bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

1. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN

NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG BADAN KOORDINASI NASIONAL

PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 3 …

"Pasal 3

(1) Susunan keanggotaan BAKORNAS PBP terdiri dari :

• Ketua merangkap Anggota : Wakil Presiden Republik Indonesia
• Wakil Ketua merangkap Anggota : Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
• Anggota :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Kesehatan;
3. Menteri Sosial;
4. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
5. Menteri Perhbungan;
6. Menteri Keuangan;
7. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
8. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Gubernur yang wilayahnya terkena bencana/terjadi pengungsian.

• Sekretaris merangkap Anggota : Sekretaris Wakil Presiden Republik Indonesia

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugasnya, Ketua BAKORNAS PBP dapat

mengundang Menteri atau Pejabat tertentu atau unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan BAKORNAS PBP, dan mengikut-sertakannya dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.

(3) Wakil Ketua BAKORNAS PBP bertindak sebagai Ketua Tim Harian BAKORNAS

PBP.

(4) Susunan keanggotaan Tim Harian BAKORNAS PBP sebagaimana dimaksud

dalam ayat (3) ditetapkan oleh Ketua BAKORNAS PBP."

Pasal II …

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI