ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri.
3. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.
4. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya.
5. Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan bea keluar.
6. Penerimaan negara bukan pajak, yang selanjutnya disingkat PNBP, adalah semua penerimaan Pemerintah Pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian Pemerintah atas laba badan usaha milik negara (BUMN), penerimaan negara bukan pajak lainnya, serta pendapatan badan layanan umum (BLU).
7. Penerimaan . . .

1. Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang, jasa, dan surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

2. Belanja negara adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Pusat dan transfer ke daerah.

3. Belanja Pemerintah Pusat menurut organisasi adalah belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

4. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat BA-BUN, adalah kelompok anggaran yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal.

5. Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.

6. Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

7. Transfer ke daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian.

8. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

9. Dana . . .

1. Dana bagi hasil, yang selanjutnya disingkat DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

2. Dana alokasi umum, yang selanjutnya disingkat DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dihitung dari pendapatan dalam negeri neto.

3. Pendapatan dalam negeri neto, yang selanjutnya disebut PDN neto, adalah hasil penjumlahan dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak, dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah dalam bentuk DBH, anggaran belanja yang sifatnya diarahkan berupa belanja PNBP Kementerian Negara/Lembaga, subsidi pajak, serta beberapa subsidi lainnya yang terdiri atas subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram, subsidi listrik, subsidi pupuk, subsidi pangan, dan subsidi benih, yang dihitung berdasarkan bobot/persentase tertentu.

4. Dana alokasi khusus, yang selanjutnya disingkat DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

5. Dana . . .

1. Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

2. Dana penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai peraturan perundangan, yang terdiri atas Dana Insentif Daerah (DID), Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2), Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), dana-dana yang dialihkan dari Kementerian Pendidikan Nasional ke Transfer ke Daerah, berupa Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Bantuan Operasional Sekolah.

3. Bantuan operasional sekolah, yang selanjutnya disingkat BOS, adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan Nasional.

4. Pembiayaan defisit anggaran adalah semua jenis penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran negara dalam APBN dan kebutuhan pengeluaran pembiayaan.

5. Pembiayaan dalam negeri adalah semua penerimaan pembiayaan yang berasal dari perbankan dan nonperbankan dalam negeri, yang terdiri atas penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman, saldo anggaran lebih, hasil pengelolaan aset, penerbitan bersih surat berharga negara, pinjaman dalam negeri, dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan, yang meliputi dana investasi Pemerintah, penyertaan modal negara, dana bergulir, dana pengembangan pendidikan nasional, dan kewajiban yang timbul akibat penjaminan Pemerintah.

6. Sisa . . .

1. Sisa lebih pembiayaan anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi pembiayaan atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan.

2. Saldo anggaran lebih, yang selanjutnya disingkat SAL, adalah akumulasi dari SiLPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.

3. Surat berharga negara, yang selanjutnya disingkat SBN, meliputi surat utang negara dan surat berharga syariah negara.

4. Surat utang negara, yang selanjutnya disingkat SUN, adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.

5. Surat berharga syariah negara, yang selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut sukuk negara, adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

6. Bantuan Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya, yang selanjutnya disingkat BPYBDS, adalah bantuan Pemerintah berupa Barang Milik Negara yang berasal dari APBN, yang telah dioperasikan dan/atau digunakan oleh BUMN berdasarkan Berita Acara Serah Terima dan sampai saat ini tercatat pada laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga atau pada BUMN.

7. Dana investasi Pemerintah adalah dukungan Pemerintah dalam bentuk kompensasi finansial dan/atau kompensasi dalam bentuk lain yang diberikan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha dan BLU.

8. Penyertaan . . .

1. Penyertaan modal negara, yang selanjutnya disingkat PMN, adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau perseroan terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi, termasuk penyertaan modal kepada organisasi/lembaga keuangan internasional dan penyertaan modal negara lainnya.

2. Dana bergulir adalah dana yang dikelola oleh BLU untuk dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

3. Dana pengembangan pendidikan nasional adalah anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk pembentukan dana abadi pendidikan (endowment fund) yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi yang pengelolaannya menggunakan mekanisme dana bergulir dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam, yang dilakukan oleh BLU pengelola dana di bidang pendidikan.

4. Pinjaman dalam negeri adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya.

5. Kewajiban penjaminan adalah kewajiban yang secara potensial menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada BUMN dan/atau badan usaha milik daerah (BUMD) dalam hal BUMN dan/atau BUMD dimaksud tidak dapat membayar kewajibannya kepada kreditur sesuai perjanjian pinjaman.

6. Pembiayaan luar negeri neto adalah semua pembiayaan yang berasal dari penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri atas pinjaman program dan pinjaman proyek dikurangi dengan penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri.

7. Pinjaman program adalah pinjaman yang diterima dalam bentuk tunai dimana pencairannya mensyaratkan dipenuhinya kondisi tertentu yang disepakati kedua belah pihak seperti matrik kebijakan atau dilaksanakannya kegiatan tertentu.

8. Pinjaman . . .

1. Pinjaman proyek adalah pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu Kementerian Negara/Lembaga, termasuk pinjaman yang diteruspinjamkan dan/atau diterushibahkan kepada pemerintah daerah dan/atau BUMN.
2. Penerusan pinjaman adalah pinjaman luar negeri atau pinjaman dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah Pusat yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah atau BUMN yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu.
3. Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui Kementerian Negara/Lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.
4. Persentase anggaran pendidikan adalah perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran belanja negara.
5. Tahun Anggaran 2012 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.

(1) Anggaran pendapatan negara dan hibah Tahun Anggaran

2012 diperoleh dari sumber-sumber:

• penerimaan perpajakan;

• penerimaan negara bukan pajak; dan

• penerimaan hibah.

(2) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.032.570.205.000.000,00 (satu kuadriliun tiga puluh dua triliun lima ratus tujuh puluh miliar dua ratus lima juta rupiah).

(3) Penerimaan . . .

(3) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp277.991.382.880.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh triliun sembilan ratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

(4) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c direncanakan sebesar Rp825.091.586.000,00 (delapan ratus dua puluh lima miliar sembilan puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

(5) Jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah Tahun

Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) direncanakan sebesar Rp1.311.386.679.466.000,00 (satu kuadriliun tiga ratus sebelas triliun tiga ratus delapan puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

(1) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:

• pajak dalam negeri; dan
• pajak perdagangan internasional.

(2) Penerimaan pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp989.636.575.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan triliun enam ratus tiga puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:

• pajak penghasilan sebesar Rp519.964.736.000.000,00 (lima ratus sembilan belas triliun sembilan ratus enam puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta rupiah), termasuk pajak penghasilan ditanggung Pemerintah (PPh DTP) atas:

1. komoditas panas bumi sebesar Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar rupiah); dan

2. bunga . . .

1. bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan SBN di pasar internasional, namun tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal, sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah); yang dalam pelaksanaannya, masing-masing PPh DTP tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

• pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebesar Rp352.949.864.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua triliun sembilan ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh empat juta rupiah);
• pajak bumi dan bangunan sebesar Rp35.646.890.000.000,00 (tiga puluh lima triliun enam ratus empat puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah);
• cukai sebesar Rp75.443.115.000.000,00 (tujuh puluh lima triliun empat ratus empat puluh tiga miliar seratus lima belas juta rupiah); dan
• pajak lainnya sebesar Rp5.631.970.000.000,00 (lima triliun enam ratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah).

(3) Penerimaan pajak perdagangan internasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.933.630.000.000,00 (empat puluh dua triliun sembilan ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah), yang terdiri atas:

• bea masuk sebesar Rp23.734.620.000.000,00 (dua puluh tiga triliun tujuh ratus tiga puluh empat miliar enam ratus dua puluh juta rupiah), termasuk fasilitas bea masuk ditanggung Pemerintah (BM DTP) sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; dan
• bea keluar sebesar Rp19.199.010.000.000,00 (sembilan belas triliun seratus sembilan puluh sembilan miliar sepuluh juta rupiah).

(4) Rincian penerimaan perpajakan tahun anggaran 2012

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 4 . . .

(1) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri atas:

• penerimaan sumber daya alam;
• bagian Pemerintah atas laba BUMN;
• penerimaan negara bukan pajak lainnya; dan
• pendapatan BLU.

(2) Penerimaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp177.263.351.721.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh triliun dua ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:

• penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi (SDA migas) sebesar Rp159.471.890.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan triliun empat ratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah); dan
• penerimaan sumber daya alam non-minyak bumi dan gas bumi (SDA nonmigas) sebesar Rp17.791.461.721.000,00 (tujuh belas triliun tujuh ratus sembilan puluh satu miliar empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

(3) Dana yang dicadangkan untuk kegiatan pemulihan lokasi

perminyakan yang ditinggalkan oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) harus ditempatkan pada perbankan nasional.

(4) Bagian Pemerintah atas laba BUMN sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.001.288.000.000,00 (dua puluh delapan triliun satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah).

(5) Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan bagian

Pemerintah atas laba BUMN di bidang usaha perbankan, penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan dilakukan:

• sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Perseroan Terbatas (PT), BUMN, dan Perbankan; dan

• dengan . . .

• dengan memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

(6) Penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk penerimaan bagian Pemerintah atas laba PT PLN (Persero) pada tahun buku 2011 sebagai akibat dari pemberian margin usaha sebesar 8% (delapan persen) kepada PT PLN (Persero).

(7) Penerimaan negara bukan pajak lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp53.492.296.670.000,00 (lima puluh tiga triliun empat ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

(8) Pendapatan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d direncanakan sebesar Rp19.234.446.489.000,00 (sembilan belas triliun dua ratus tiga puluh empat miliar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

(9) Rincian penerimaan negara bukan pajak Tahun Anggaran

2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (7), dan ayat (8) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.

(1) Anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2012 terdiri

atas:

• anggaran belanja Pemerintah Pusat; dan
• anggaran transfer ke daerah.

(2) Anggaran belanja Pemerintah Pusat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp964.997.261.407.000,00 (sembilan ratus enam puluh empat triliun sembilan ratus sembilan puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh ribu rupiah).

(3) Anggaran transfer ke daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp470.409.458.592.000,00 (empat ratus tujuh puluh triliun empat ratus sembilan miliar empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

(4) Jumlah . . .

(4) Jumlah anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2012

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp1.435.406.719.999.000,00 (satu kuadriliun empat ratus tiga puluh lima triliun empat ratus enam miliar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

(1) Anggaran belanja Pemerintah Pusat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas:

• belanja Pemerintah Pusat menurut organisasi;
• belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi; dan
• belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja.

(2) Rincian lebih lanjut dari anggaran belanja Pemerintah

Pusat menurut unit organisasi/bagian anggaran, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja dibahas bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.

(3) Rincian anggaran belanja Pemerintah Pusat tahun

anggaran 2012 menurut organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c, diatur lebih lanjut dengan Keputusan

Presiden yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini yang ditetapkan paling lambat tanggal 30 November 2011.

(1) Subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu dan

bahan bakar gas cair (liquefied petroleum gas (LPG)) tabung 3 (tiga) kilogram Tahun Anggaran 2012 direncanakan sebesar Rp123.599.674.000.000,00 (seratus dua puluh tiga triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah), dengan volume BBM jenis tertentu sebanyak 40.000.000 KL (empat puluh juta kiloliter).

(2) Dari . . .

(2) Dari volume BBM jenis tertentu sebanyak 40.000.000 KL

(empat puluh juta kiloliter) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 2.500.000 KL (dua juta lima ratus ribu kiloliter) BBM jenis premium tidak dicairkan anggarannya dan akan dievaluasi realisasinya dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012.

(3) Dalam hal hasil evaluasi volume BBM jenis premium

sebanyak 2.500.000 KL (dua juta lima ratus ribu kiloliter) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihemat dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012, anggaran dari penghematan volume BBM jenis premium tersebut akan dialihkan untuk belanja infrastruktur, pendidikan, dan cadangan risiko fiskal dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012.

(4) Pengendalian anggaran subsidi BBM jenis tertentu dan

bahan bakar gas cair (liquefied petroleum gas (LPG)) tabung 3 (tiga) kilogram dalam Tahun Anggaran 2012 dilakukan melalui pengalokasian BBM bersubsidi secara lebih tepat sasaran dan kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi.

(5) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk

perhitungan subsidi BBM jenis tertentu sebesar 5% (lima persen).

(6) Harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami

kenaikan.

(7) Subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 (tiga)

kilogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Subsidi listrik dalam Tahun Anggaran 2012 direncanakan

sebesar Rp44.960.196.464.000,00 (empat puluh empat triliun sembilan ratus enam puluh miliar seratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah).

(2) Subsidi . . .

(2) Subsidi listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

sudah termasuk pembayaran kekurangan subsidi listrik tahun 2010 (audited) sebesar Rp4.506.797.783.000,00 (empat triliun lima ratus enam miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

(3) Pemberian margin kepada PT PLN (Persero) dalam rangka

pemenuhan persyaratan pembiayaan investasi PT PLN (Persero) ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen) tahun 2012.

Subsidi pangan dalam Tahun Anggaran 2012 direncanakan sebesar Rp15.607.062.292.000,00 (lima belas triliun enam ratus tujuh miliar enam puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

(1) Subsidi Pupuk dalam Tahun Anggaran 2012

direncanakan sebesar Rp16.943.990.000.000,00 (enam belas triliun sembilan ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).

(2) Pemerintah mengutamakan kecukupan pasokan gas yang

dibutuhkan perusahaan produsen pupuk dalam negeri dalam rangka menjaga ketahanan pangan, dengan tetap mengoptimalkan penerimaan negara dari penjualan gas.

(3) Dalam rangka untuk mengurangi beban subsidi

pertanian terutama pupuk pada masa yang akan datang, Pemerintah menjamin harga gas untuk memenuhi kebutuhan perusahaan produsen pupuk dalam negeri dengan harga domestik.

(4) Pemerintah daerah diberi kewenangan mengawasi

penyaluran pupuk bersubsidi melalui mekanisme Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Pasal 11 . . .

Subsidi benih dalam Tahun Anggaran 2012 direncanakan sebesar Rp279.860.544.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Subsidi dalam rangka kewajiban pelayanan umum/public service obligation (PSO) dalam Tahun Anggaran 2012 direncanakan sebesar Rp2.025.025.714.000,00 (dua triliun dua puluh lima miliar dua puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah).

Subsidi bunga kredit program dalam Tahun Anggaran 2012 direncanakan sebesar Rp1.234.402.000.000,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh empat miliar empat ratus dua juta rupiah).

Subsidi pajak ditanggung Pemerintah (DTP) dalam Tahun Anggaran 2012 direncanakan sebesar Rp4.200.000.000.000,00 (empat triliun dua ratus miliar rupiah).

(1) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

dan Pasal 8 dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan untuk mengantisipasi deviasi realisasi asumsi ekonomi makro, dan perubahan parameter subsidi, berdasarkan kemampuan keuangan negara.

(2) Untuk . . .

(2) Untuk mengantisipasi terjadinya risiko fiskal akibat dari

realisasi subsidi listrik tahun 2011 dan tahun 2012 yang melebihi pagu anggarannya sehingga berpotensi menambah defisit anggaran, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menggunakan dana SAL di luar penggunaan SAL/SiLPA dengan pagu paling tinggi sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah), dibahas dengan Badan Anggaran dan dilaporkan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012.

(1) Dalam rangka kesinambungan pelaksanaan kegiatan-

kegiatan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dalam Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang terdiri atas Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan (PPIP), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011, dapat dilanjutkan sampai dengan akhir April 2012.

(2) Pengajuan usulan lanjutan program/kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam bentuk konsep DIPA Lanjutan (DIPA-L) paling lambat pada tanggal 20 Januari 2012.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan DIPA-L

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 17 . . .

(1) Kegiatan-kegiatan dalam rangka pembangunan

infrastruktur serta rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam yang dilakukan dalam tahun 2011, tetapi belum dapat diselesaikan sampai dengan akhir Desember 2011, dapat dilanjutkan penyelesaiannya ke tahun 2012.

(2) Pendanaan untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pagu Kementerian Negara/Lembaga masing-masing dalam Tahun Anggaran 2012.

(3) Pengajuan usulan lanjutan kegiatan-kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam bentuk konsep revisi anggaran paling lambat pada tanggal 31 Januari 2012.

(4) Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan kegiatan-kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti ketentuan revisi anggaran yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo, alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Tahun Anggaran 2012, dapat digunakan untuk:

• bantuan kontrak rumah, bantuan tunjangan biaya hidup, biaya evakuasi serta pelunasan kekurangan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak pada tiga desa (Desa Besuki, Desa Kedung Cangkring, dan Desa Pejarakan), dan sembilan rukun tetangga di tiga desa (Desa Siring Barat, Desa Jatirejo, dan Desa Mindi);

• bantuan sosial pada wilayah di luar peta area terdampak lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pemerintah berdasarkan hasil kajian, yang pelaksanaannya dilaporkan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran

Pasal 19 . . .

(1) Dalam rangka penyelamatan perekonomian dan

kehidupan sosial kemasyarakatan di sekitar tanggul lumpur Sidoarjo, anggaran belanja yang dialokasikan pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Tahun Anggaran 2012 dapat digunakan untuk kegiatan mitigasi penanggulangan semburan lumpur, termasuk di dalamnya penanganan tanggul utama sampai ke Kali Porong (mengalirkan lumpur dari tanggul utama ke Kali Porong) dengan pagu paling tinggi sebesar Rp155.000.000.000,00 (seratus lima puluh lima miliar rupiah).

(2) Pelaksanaan kegiatan mitigasi penanggulangan semburan

lumpur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

(1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan

anggaran belanja tahun 2011, Kementerian Negara/Lembaga yang melakukan optimalisasi anggaran belanja pada Tahun Anggaran 2011 dapat menggunakan hasil optimalisasi anggaran belanja tersebut pada Tahun Anggaran 2012 yang selanjutnya disebut dengan penghargaan atau reward.

(2) Tata cara penetapan hasil optimalisasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

(3) Kementerian Negara/Lembaga yang tidak sepenuhnya

melaksanakan anggaran belanja Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah ditetapkan, anggaran yang tidak terserap tersebut akan menjadi faktor pengurang anggaran Kementerian Negara/Lembaga pada Tahun Anggaran 2012.

(4) Faktor pengurang dalam penetapan alokasi anggaran

pada Tahun Anggaran 2012 bagi Kementerian Negara/Lembaga yang tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran belanja tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

• pengurangan . . .

• pengurangan dikenakan hanya terhadap Kementerian Negara/Lembaga yang tidak dapat memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
• pengurangan pagu belanja Tahun Anggaran 2012 bagi Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah maksimum sebesar sisa anggaran belanja 2011 yang tidak diserap; dan
• pengurangan pagu belanja Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dibebankan pada satuan kerja yang tidak menyerap pagu belanja Kementerian Negara/Lembaga secara maksimal melalui pemotongan alokasi anggaran pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja yang bersangkutan.

(5) Pengurangan pagu kepada Kementerian Negara/Lembaga

ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan paling lambat 31 Maret 2012.

(6) Pengurangan pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dan penggunaan hasil optimalisasi belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011 dilaporkan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemotongan

pagu belanja diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(8) Dalam rangka penggunaan hasil optimalisasi belanja

Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011 pada tahun 2012, Pemerintah dapat menggunakan SAL atau penyesuaian belanja negara.

(1) Guna menjaga independensi pelaksanaan tugas Badan

Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Bawaslu, Kepala Sekretariat Bawaslu ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mulai Tahun Anggaran 2012.

(2) Guna . . .

(2) Guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan

dan penetapan status Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), Kepala LPP TVRI dan Kepala LPP RRI ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mulai Tahun Anggaran 2012.

(3) Guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan

dan penetapan status Badan Pengelola Kawasan Sabang, Kepala Badan Pengelola Kawasan Sabang ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mulai Tahun Anggaran 2012.

(1) Pemerintah diberi kewenangan untuk melakukan

pengeluaran dalam rangka memenuhi setiap kewajiban yang timbul sehubungan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht).

(2) Pemenuhan kewajiban yang timbul dari putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran Kementerian Negara/Lembaga tahun 2012.

(1) Perubahan rincian lebih lanjut dari anggaran belanja

Pemerintah Pusat berupa:

• pergeseran anggaran belanja:

1. dari Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
2. antarkegiatan dalam satu program sepanjang pergeseran tersebut merupakan hasil optimalisasi dan tidak mengurangi volume keluaran (output) yang telah direncanakan; dan/atau
3. antarjenis belanja dalam satu kegiatan.

• perubahan anggaran belanja yang bersumber dari kelebihan realisasi di atas target PNBP;

• perubahan . . .

• perubahan pagu pinjaman proyek dan hibah luar negeri dan pinjaman dan hibah dalam negeri (PHDN) sebagai akibat dari lanjutan dan percepatan penarikan pinjaman proyek dan hibah luar negeri dan PHDN, termasuk hibah luar negeri/hibah dalam negeri setelah Undang-Undang mengenai APBN ditetapkan;
• perubahan pagu pinjaman proyek luar negeri sebagai akibat pengurangan alokasi pinjaman luar negeri; dan
• perubahan anggaran belanja bersumber dari penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang; ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP

di atas pagu APBN untuk BLU ditetapkan oleh Pemerintah.

(3) Perubahan rincian belanja Pemerintah Pusat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang masih dalam satu provinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka tugas pembantuan dan Urusan Bersama (UB) atau dalam satu provinsi untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka dekonsentrasi.

(4) Perubahan rincian belanja Pemerintah Pusat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antarprovinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh unit organisasi di tingkat pusat dan oleh instansi vertikalnya di daerah.

(5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),

ayat (3), dan ayat (4) dilaporkan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012.

(1) Hasil optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23

ayat (1) huruf a angka 2, hanya dapat digunakan pada Tahun Anggaran 2013 untuk kegiatan dan program yang sama atau sebagai kegiatan baru, kecuali untuk hal-hal yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan atau yang tidak dapat ditunda, yang penetapannya dilakukan oleh Pemerintah.

(2) Ketentuan . . .

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan

rincian anggaran belanja Pemerintah Pusat, termasuk penggunaan hasil optimalisasi, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman dalam negeri dapat dilaksanakan dengan tahun jamak.

(1) Anggaran transfer ke daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:

• dana perimbangan; dan
• dana otonomi khusus dan penyesuaian.

(2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp399.985.581.064.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan triliun sembilan ratus delapan puluh lima miliar lima ratus delapan puluh satu juta enam puluh empat ribu rupiah).

(3) Dana otonomi khusus dan penyesuaian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp70.423.877.528.000,00 (tujuh puluh triliun empat ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

(1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

26 ayat (1) huruf a terdiri atas:

• DBH;
• DAU; dan
• DAK.

(2) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp100.055.194.861.000,00 (seratus triliun lima puluh lima miliar seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

(3) DAU . . .

(3) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dialokasikan sebesar 26% (dua puluh enam persen) dari PDN neto atau direncanakan sebesar Rp273.814.438.203.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga triliun delapan ratus empat belas miliar empat ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tiga ribu rupiah).

(4) PDN neto sebagaimana dimaksud ayat (3) dihitung

berdasarkan penjumlahan antara penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak, dikurangi dengan:

• penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah;
• anggaran belanja yang sifatnya diarahkan berupa belanja PNBP Kementerian Negara/Lembaga;
• subsidi pajak DTP; dan
• subsidi lainnya yang terdiri atas subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram, subsidi listrik, subsidi pangan, subsidi pupuk, dan subsidi benih yang dihitung berdasarkan bobot/persentase tertentu.

(5) DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp26.115.948.000.000,00 (dua puluh enam triliun seratus lima belas miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah).

(6) Dalam hal pagu atas perkiraan alokasi DBH yang

ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2012 tidak mencukupi kebutuhan penyaluran atau realisasi melebihi pagu dalam Tahun Anggaran 2012, Pemerintah menyalurkan alokasi DBH berdasarkan realisasi penerimaan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

(7) Dalam hal terdapat sisa realisasi penerimaan yang

belum dibagihasilkan sebagai dampak belum teridentifikasinya daerah penghasil, Menteri Keuangan menempatkan sisa penerimaan dimaksud sebagai dana cadangan dalam rekening Pemerintah.

(8) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7)

dialokasikan berdasarkan selisih pagu dalam satu tahun anggaran dengan penyaluran DBH triwulan I sampai dengan triwulan IV Tahun Anggaran 2012.

(9) Tata . . .

(9) Tata cara pengelolaan dana cadangan dalam rekening

Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(10) Perhitungan dan pembagian lebih lanjut mengenai dana

perimbangan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

(11) Rincian dana perimbangan Tahun Anggaran 2012

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.

(1) Dana otonomi khusus dan penyesuaian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b terdiri atas:

• dana otonomi khusus; dan
• dana penyesuaian, yang terdiri atas:

1. tunjangan profesi guru (TPG) PNS Daerah;
2. dana tambahan penghasilan guru PNS Daerah;
3. dana insentif daerah (DID);
4. dana proyek pemerintah daerah dan desentralisasi (P2D2); dan
5. bantuan operasional sekolah (BOS).

(2) Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a direncanakan sebesar

Rp11.952.577.528.000,00 (sebelas triliun sembilan ratus lima puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

(3) Dana penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp58.471.300.000.000,00 (lima puluh delapan triliun empat ratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus juta rupiah).

(4) Tunjangan profesi guru (TPG) PNS Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 direncanakan sebesar Rp30.559.800.000.000,00 (tiga puluh triliun lima ratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus juta rupiah).

(5) Dana . . .

(5) Dana tambahan penghasilan guru PNS Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 direncanakan sebesar Rp2.898.900.000.000,00 (dua triliun delapan ratus sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus juta rupiah).

(6) Dana insentif daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b angka 3 direncanakan sebesar Rp1.387.800.000.000,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus juta rupiah).

(7) Dana proyek pemerintah daerah dan desentralisasi

(P2D2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

(8) Bantuan operasional sekolah (BOS) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5 direncanakan sebesar Rp23.594.800.000.000,00 (dua puluh tiga triliun lima ratus sembilan puluh empat miliar delapan ratus juta rupiah).

(9) Penyaluran dana BOS Tahun Anggaran 2012 dilakukan

melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Provinsi, untuk selanjutnya diteruskan secara langsung ke setiap satuan pendidikan dasar baik negeri maupun swasta dalam bentuk hibah.

(10) Dana proyek pemerintah daerah dan desentralisasi

(P2D2) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan dalam rangka memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan yang didanai DAK khususnya bidang infrastruktur dengan hasil/output yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

(11) Dana insentif daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) digunakan dalam rangka pelaksanaan fungsi pendidikan yang dialokasikan kepada daerah dengan mempertimbangkan kriteria tertentu.

(12) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman umum dan

alokasi dana otonomi khusus dan dana penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 29 . . .

(1) Anggaran pendidikan direncanakan sebesar

Rp289.957.815.783.800,00 (dua ratus delapan puluh sembilan triliun sembilan ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).

(2) Persentase anggaran pendidikan adalah sebesar 20,2%

(dua puluh koma dua persen), yang merupakan perbandingan alokasi anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap total anggaran belanja negara sebesar Rp1.435.406.719.999.000,00 (satu kuadriliun empat ratus tiga puluh lima triliun empat ratus enam miliar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

(3) Di dalam alokasi anggaran pendidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) termasuk dana pengembangan pendidikan nasional sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) yang penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah Tahun

Anggaran 2012, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), lebih kecil daripada jumlah anggaran belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) sehingga dalam Tahun Anggaran 2012 terdapat defisit anggaran sebesar Rp124.020.040.533.000,00 (seratus dua puluh empat triliun dua puluh miliar empat puluh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang akan dibiayai dari pembiayaan defisit anggaran.

(2) Pembiayaan defisit anggaran Tahun Anggaran 2012

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber:

• pembiayaan dalam negeri sebesar Rp125.912.297.438.000,00 (seratus dua puluh lima triliun sembilan ratus dua belas miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah); dan

• pembiayaan . . .

• pembiayaan luar negeri neto sebesar negatif Rp1.892.256.905.000,00 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima ribu rupiah).

(3) Rincian pembiayaan defisit anggaran Tahun Anggaran

2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.

(1) Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk

mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah untuk percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara; pemberian jaminan dan subsidi bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan penyediaan air minum; dan penjaminan infrastruktur dalam proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui badan usaha penjaminan infrastruktur.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Dalam hal anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dicairkan, diperhitungkan sebagai piutang/tagihan kepada entitas terjamin atau belanja Kementerian Negara/Lembaga.

(4) Dalam hal terdapat anggaran kewajiban penjaminan

Pemerintah yang telah dialokasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak habis digunakan dalam tahun berjalan, anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah dimaksud dapat diakumulasikan dengan mekanisme pemindahbukuan ke dalam rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah yang dibuka di Bank Indonesia untuk pembayaran kewajiban penjaminan Pemerintah pada tahun anggaran yang akan datang.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan anggaran

kewajiban penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 32 . . .

(1) PMN pada organisasi/lembaga keuangan internasional

dan PMN lainnya yang akan dilakukan dan/atau telah tercatat pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagai Investasi Permanen PMN, ditetapkan untuk dijadikan PMN pada organisasi/lembaga keuangan internasional dan PMN lainnya tersebut.

(2) Pelaksanaan PMN pada organisasi/lembaga keuangan

internasional dan PMN lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Daftar

Isian Kegiatan (DIK)/Daftar Isian Proyek (DIP)/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Negara/Lembaga yang dipergunakan dan/atau dioperasikan oleh BUMN dan telah tercatat pada Neraca BUMN sebagai BPYBDS atau akun yang sejenis, ditetapkan untuk dijadikan PMN pada BUMN tersebut.

(2) BMN yang dihasilkan dari belanja modal pada DIPA

Kementerian Negara/Lembaga yang akan dipergunakan oleh BUMN sejak pengadaan BMN dimaksud, ditetapkan menjadi PMN pada BUMN yang menggunakan BMN tersebut.

(3) Pelaksanaan PMN pada BUMN sebagaimana dimaksud

ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Perubahan lebih lanjut dari pembiayaan defisit anggaran berupa perubahan pagu penerusan pinjaman luar negeri akibat dari lanjutan dan percepatan penarikan penerusan pinjaman luar negeri, ditetapkan oleh Pemerintah dan dilaporkan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012.

Pasal 35 . . .

(1) Dalam rangka kesinambungan pelaksanaan kegiatan-

kegiatan yang dananya bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri dan telah dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012, sisa anggaran yang tidak terserap sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 dapat dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2013.

(2) Pengajuan usulan lanjutan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam bentuk konsep DIPA Lanjutan (DIPA-L) paling lambat tanggal 31 Januari 2013.

(3) Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan DIPA–L

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Pemerintah.

(1) Pada pertengahan Tahun Anggaran 2012, Pemerintah

menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun Anggaran 2012 mengenai:

• realisasi pendapatan negara dan hibah;

• realisasi belanja negara; dan

• realisasi pembiayaan defisit anggaran.

(2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pemerintah menyertakan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling

lambat pada akhir bulan Juli 2012, untuk dibahas bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.

Pasal 37 . . .

(1) Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk

menyelesaikan piutang instansi Pemerintah yang diurus/dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, khususnya piutang terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan piutang berupa Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/Rumah Sangat Sederhana (KPR RS/RSS), meliputi dan tidak terbatas pada restrukturisasi dan haircut piutang pokok sampai dengan 100% (seratus persen).

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyelesaian

piutang instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Dalam hal realisasi penerimaan negara tidak cukup

untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran negara pada saat tertentu, kekurangannya dapat dipenuhi dari dana SAL, Penerbitan SBN atau penyesuaian belanja negara.

(2) Pemerintah dapat menerbitkan SBN untuk membiayai

kebutuhan pengelolaan kas bagi pelaksanaan APBN, apabila dana tunai pengelolaan kas tidak cukup tersedia untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran negara di awal tahun.

(3) Pemerintah dapat melakukan pembelian SBN untuk

kepentingan stabilisasi pasar dan pengelolaan kas dengan tetap memperhatikan jumlah kebutuhan penerbitan SBN neto untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang ditetapkan.

(4) Dalam hal terdapat alternatif sumber pembiayaan dari

utang yang lebih menguntungkan, Pemerintah dapat melakukan perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang tanpa menyebabkan perubahan pada total pembiayaan utang tunai.

(5) Untuk . . .

(5) Untuk menurunkan biaya penerbitan SBN dan

memastikan ketersediaan pembiayaan melalui utang, Pemerintah dapat menerima jaminan penerbitan utang dari lembaga yang dapat menjalankan fungsi penjaminan, dan/atau menerima fasilitas dalam bentuk dukungan pembiayaan.

(6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012.

(1) Pemerintah dapat menggunakan kegiatan-kegiatan dari

Kementerian Negara/Lembaga yang bersumber dari Rupiah Murni dalam alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat untuk dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN.

(2) Rincian kegiatan dari Kementerian Negara/Lembaga

yang dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah adanya pengesahan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2012 dan penetapan Keputusan Presiden mengenai Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2012.

(1) Dalam hal terjadi krisis pasar SBN domestik, Pemerintah

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat diberikan kewenangan menggunakan SAL untuk melakukan stabilisasi pasar SBN domestik setelah memperhitungkan kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya.

(2) Jumlah . . .

(2) Jumlah penggunaan SAL dalam rangka stabilisasi pasar

SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan Pemerintah dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan SAL dalam

rangka stabilisasi pasar SBN domestik diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Dalam rangka mendukung kebijakan ketahanan pangan, Pemerintah dapat mencari alternatif pembiayaan dalam bentuk pinjaman siaga (contigency loan).

(1) Penyesuaian APBN Tahun Anggaran 2012 dengan

perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2012, apabila terjadi:

• perkiraan perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN Tahun Anggaran 2012;

• perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;

• keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarprogram, dan/atau antarjenis belanja; dan/atau

• keadaan yang menyebabkan SAL tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan.

(2) SAL . . .

(2) SAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak

termasuk SAL yang merupakan saldo kas di BLU yang penggunaannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

(3) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang

tentang Perubahan atas Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Tahun Anggaran 2012 berakhir.

(1) Dalam keadaan darurat, apabila terjadi hal-hal sebagai

berikut:

• proyeksi penurunan pertumbuhan ekonomi di bawah asumsi dan deviasi asumsi ekonomi makro lainnya yang menyebabkan turunnya pendapatan negara, dan/atau meningkatnya belanja negara secara signifikan;

• krisis sistemik dalam sistem keuangan dan perbankan nasional yang membutuhkan tambahan dana penjaminan perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB); dan/atau

• kenaikan biaya utang, khususnya imbal hasil SBN secara signifikan.

Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan langkah-langkah:

1. pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2012;

2. pergeseran . . .

1. pergeseran anggaran belanja antarprogram, antarkegiatan, dan/atau antarjenis belanja dalam satu bagian anggaran dan/atau antarbagian anggaran;

2. pengurangan pagu belanja negara dalam rangka peningkatan efisiensi, dengan tetap menjaga sasaran program/kegiatan prioritas yang tetap harus tercapai;

3. penggunaan SAL untuk menutup kekurangan pembiayaan APBN, dengan terlebih dahulu memperhitungkan kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya;

4. penerbitan SBN melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN tahun yang bersangkutan; dan

5. mencari alternatif sumber pembiayaan yang berasal dari kreditur bilateral maupun multilateral dengan tetap memperhatikan fasilitas yang tersedia.

(2) Persetujuan DPR sebagaimana dinyatakan pada ayat (1)

adalah keputusan yang tertuang di dalam kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah, yang diberikan dalam waktu tidak lebih dari satu kali dua puluh empat jam setelah usulan disampaikan Pemerintah kepada DPR.

(3) Apabila persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) karena suatu dan lain hal belum dapat dilakukan, maka Pemerintah dapat mengambil langkah- langkah sebagaimana tersebut pada ayat (1).

(4) Pemerintah menyampaikan langkah-langkah kebijakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012.

Pasal 44 . . .

(1) Setelah Tahun Anggaran 2012 berakhir, Pemerintah

menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012 berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

(2) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

(3) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilengkapi dengan informasi pendapatan dan belanja berbasis akrual.

(4) Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyajikan

aset dan kewajiban berdasarkan basis akrual.

(5) Penerapan pendapatan dan belanja negara secara akrual

dalam laporan keuangan tahun 2012 dilaksanakan secara bertahap pada BLU.

(6) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis kas menuju akrual.

(7) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang

tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, setelah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran 2012 berakhir untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perawakilan Rakyat.

Pasal 45 . . .

Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2012 harus mengupayakan pemenuhan sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang tercermin dalam:

• penurunan kemiskinan menjadi sebesar 10,5% (sepuluh koma lima persen) sampai dengan 11,5% (sebelas koma lima persen);

• pertumbuhan ekonomi setiap 1% (satu persen) dapat menyerap sekitar 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) tenaga kerja; dan

• Tingkat pengangguran terbuka menjadi sebesar 6,4% (enam koma empat persen) sampai dengan 6,6% (enam koma enam persen).

(1) Alokasi anggaran pada Kementerian Pendidikan Nasional

dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini dapat disesuaikan dengan mengikuti perubahan nomenklatur dan struktur organisasi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, setelah mendapat persetujuan DPR RI.

(2) Penyesuaian alokasi anggaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan setelah struktur organisasi yang baru pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012. Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 24 November 2011

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 November 2011

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Perekonomian,