LANGKAH-LANGKAH PENGENDALIAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

LANGKAH-LANGKAH PENGENDALIAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT

DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran 2012 dan mengurangi dampak risiko fiskal atas

penetapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;

1. Sekretaris Kabinet;

2. Jaksa Agung Republik Indonesia;

3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;

5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;

Untuk :

PERTAMA : ...

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai

tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam

rangka pengendalian belanja Kementerian Negara/

Lembaga Tahun Anggaran 2012 dengan berdasarkan

pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam

Diktum PERTAMA, dilaksanakan melalui:

1. penghematan anggaran belanja Kementerian

Negara/Lembaga, dengan besaran sebagaimana

yang diputuskan dalam Sidang Kabinet Paripurna

tanggal 31 Maret 2012;

1. penundaan anggaran kompensasi yang telah

dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

2012, dalam rangka antisipasi perubahan besaran

subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), meliputi

Bantuan Langsung Sementara Masyarakat, bantuan

pembangunan infrastruktur pedesaan, penyesuaian

besaran bantuan Program Keluarga Harapan,

bantuan dan tambahan subsidi bidang transportasi,

penyesuaian besaran dan perluasan cakupan

bantuan siswa miskin, dan penyesuaian jumlah

penyaluran raskin;

1. percepatan pelaksanaan program-program prioritas

nasional khususnya terkait dengan kegiatan

stimulus yang berasal dari pemanfaatan Saldo

Anggaran Lebih (SAL).

KETIGA : …

KETIGA : Penghematan anggaran belanja Kementerian

Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA angka 1, memperhatikan kriteria sebagai

berikut:

1. pemotongan anggaran terhadap kegiatan yang

bersumber dana dari Rupiah Murni;

1. tidak mengurangi anggaran untuk kebutuhan belanja

pegawai dan belanja barang operasional penyeleng-

garaan kantor; dan

1. tetap menjaga terpenuhinya kebutuhan anggaran

dalam rangka pencapaian outcome/output dari

program/kegiatan prioritas nasional.

KEEMPAT : Segera mengoptimalkan penyerapan anggaran belanja

Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2012.

KELIMA : Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional melakukan monitoring dan

evaluasi hasil pengendalian belanja Pemerintah Pusat

sesuai dengan bidang tugas masing-masing, dan

melaporkan hasilnya kepada Presiden melalui Menteri

Koordinator Bidang Perekonomian.

KEENAM : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh

tanggung jawab.

Instruksi ...

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 31 Juli 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

alinan sesuai dengan

asSEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Perekonomian,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Retno Pudji Budi Astuti

Retno Pudji Budi Astuti