PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
Pasal 1
Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012 tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
Pasal 2
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:
- Laporan . . .
- Laporan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2012;
- Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2012;
- Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2012; dan
- Catatan atas Laporan Keuangan.
Pasal 3
(1) Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran
2012 adalah sebesar Rp1.338.109.629.172.958 (satu kuadriliun tiga ratus tiga puluh delapan triliun seratus sembilan miliar enam ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) yang berarti 98,52 (sembilan puluh delapan koma lima puluh dua) persen dari APBN-P Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp1.358.205.043.200.000 (satu kuadriliun tiga ratus lima puluh delapan triliun dua ratus lima miliar empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
(2) Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 adalah
sebesar Rp1.491.410.224.590.994 (satu kuadriliun empat ratus sembilan puluh satu triliun empat ratus sepuluh miliar dua ratus dua puluh empat juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) yang berarti 96,33 (sembilan puluh enam koma tiga puluh tiga) persen dari APBN-P Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp1.548.310.378.180.000 (satu kuadriliun lima ratus empat puluh delapan triliun tiga ratus sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
(3) Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terjadi Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp153.300.595.418.036 (seratus lima puluh tiga triliun tiga ratus miliar lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu tiga puluh enam rupiah) yang berarti 80,64 (delapan puluh koma enam puluh empat) persen dari APBN-P Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp190.105.334.980.000 (seratus sembilan puluh triliun seratus lima miliar tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
(4) Pembiayaan . . .
(4) Pembiayaan untuk menutup Defisit Anggaran Tahun
Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebesar Rp175.158.168.320.375 (seratus tujuh puluh lima triliun seratus lima puluh delapan miliar seratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) yang berarti 92,14 (sembilan puluh dua koma empat belas) persen dari APBN-P Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp190.105.334.980.000 (seratus sembilan puluh triliun seratus lima miliar tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
(5) Berdasarkan Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
sebesar Rp21.857.572.902.339 (dua puluh satu triliun delapan ratus lima puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah).
(6) Saldo Anggaran Lebih (SAL) sampai dengan akhir Tahun
Anggaran 2012 adalah sebesar Rp70.262.825.244.473 (tujuh puluh triliun dua ratus enam puluh dua miliar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang berasal dari:
SAL sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011, yakni sebesar Rp105.089.371.724.754 (seratus lima triliun delapan puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah);
ditambah dengan SiLPA Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp21.857.572.902.339 (dua puluh satu triliun delapan ratus lima puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah);
ditambah selisih kas lebih Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp17.425.252.112 (tujuh belas miliar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu seratus dua belas rupiah);
ditambah . . .
- ditambah dengan koreksi atas SAL dan SiLPA sebesar minus Rp531.544.634.732 (lima ratus tiga puluh satu miliar lima ratus empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah); dan
- dikurangi dengan penggunaan atas SAL tahun 2011 sebesar Rp56.170.000.000.000 (lima puluh enam triliun seratus tujuh puluh miliar rupiah).
(7) Koreksi SAL dan SiLPA sebesar minus Rp531.544.634.732
(lima ratus tiga puluh satu miliar lima ratus empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d terdiri atas:
Koreksi saldo awal Kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebesar Rp16.492.481 (enam belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah);
Koreksi saldo awal Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp185.511.299.379 (seratus delapan puluh lima miliar lima ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
Koreksi saldo awal Kas Hibah di Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp119.938.389.009 (seratus sembilan belas miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan rupiah);
Penyesuaian pengembalian pendapatan tahun lalu sebesar minus Rp305.501.981.845 (tiga ratus lima miliar lima ratus satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah);
Penyesuaian Rekening Retur sebesar minus Rp552.249 (lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah);
Penyesuaian Kas Hibah Langsung sebesar minus Rp1.336.463.035 (satu miliar tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga puluh lima rupiah);
Penyesuaian . . .
- Penyesuaian Kas KPPN sebesar minus Rp30.893.583.426 (tiga puluh miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh enam rupiah); dan
- Selisih kurs unrealized sebesar minus Rp499.278.235.046 (empat ratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat puluh enam rupiah).
(8) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk realisasi penerimaan minyak bumi dan gas alam yang dilaporkan berdasarkan asas neto.
Pasal 4
(1) Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2012
memberikan informasi keuangan sebagai berikut:
- jumlah Aset sebesar Rp3.432.982.833.385.363 (tiga kuadriliun empat ratus tiga puluh dua triliun sembilan ratus delapan puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);
- jumlah Kewajiban sebesar Rp2.156.885.973.634.864 (dua kuadriliun seratus lima puluh enam triliun delapan ratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah); dan
- jumlah Ekuitas Dana sebesar Rp1.276.096.859.750.499 (satu kuadriliun dua ratus tujuh puluh enam triliun sembilan puluh enam miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
(2) Aset pada Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2012
telah mencakup pelaporan rekening-rekening kementerian negara/lembaga.
(3) Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan keandalan
penyajian aset, Pemerintah harus melakukan penertiban aset yang meliputi inventarisasi, penilaian, pemanfaatan, dan legalitas aset tetap pada seluruh kementerian negara/lembaga.
Pasal 5 . . .
Pasal 5
Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2012 memberikan informasi keuangan sebagai berikut:
- jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar minus Rp8.874.066.987.571 (delapan triliun delapan ratus tujuh puluh empat miliar enam puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah);
- jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar minus Rp144.426.528.430.465 (seratus empat puluh empat triliun empat ratus dua puluh enam miliar lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
- jumlah arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp175.158.168.320.375 (seratus tujuh puluh lima triliun seratus lima puluh delapan miliar seratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah); dan
- jumlah arus kas bersih dari aktivitas non anggaran sebesar minus Rp1.501.462.900.166 (satu triliun lima ratus satu miliar empat ratus enam puluh dua juta sembilan ratus ribu seratus enam puluh enam rupiah).
Pasal 6
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Neraca, dan Laporan Arus Kas.
Pasal 7
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilampiri juga Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara, Badan Layanan Umum, dan Badan Lainnya, dan dilengkapi dengan Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual.
Pasal 8
(1) SAL dapat digunakan dalam hal realisasi anggaran
pengeluaran melebihi realisasi anggaran penerimaan tahun anggaran berjalan, dan/atau terdapat pengembalian pendapatan tahun-tahun yang lalu.
(2) Dalam . . .
(2) Dalam rangka meyakini keandalan angka SAL, Pemerintah
melakukan penelusuran jumlah SAL dan mengembangkan sistem pengelolaan kas/rekening Bendahara Umum Negara (BUN).
(3) Dalam hal terjadi selisih lebih fisik kas SAL dari saldo buku
SAL, selisih lebih tersebut ditetapkan menjadi penambah SAL awal tahun anggaran berikutnya.
Pasal 9
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, telah diperiksa oleh BPK dengan opini Wajar Dengan Pengecualian.
Pasal 10
(1) Pemerintah wajib dan bertanggung jawab untuk
menindaklanjuti dan melakukan perbaikan-perbaikan sistem pengelolaan keuangan negara sesuai dengan temuan-temuan sebagaimana yang dimaksud dalam hasil pemeriksaan BPK.
(2) Pemerintah melakukan penilaian kinerja terhadap
kementerian negara/lembaga berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam disiplin anggaran, serta menerapkan sistem pemberian penghargaan dan sanksi kepada kementerian negara/lembaga, termasuk satuan kerja pengguna anggaran di lingkungan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
(3) Pemberian penghargaan dan sanksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk penambahan atau pengurangan anggaran kementerian negara/lembaga pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
(4) DPR dapat meminta BPK untuk menyampaikan laporan
monitoring tindak lanjut Pemerintah dalam rangka pelaksanaan perbaikan-perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 11
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar . . .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2013
INDONESIA,
ttd
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2013
,
ttd
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 yang diundangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2011, pelaksanaannya perlu dilakukan pemeriksaan dan dipertanggungjawabkan sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terhadap pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012 telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 30, dan
Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, dan Pasal 44 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012 harus ditetapkan dengan Undang- Undang;
- bahwa . . .
bahwa pembahasan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah dan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sesuai Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 4/DPD RI/I/2013-2014 tanggal 2 September 2013;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012;
- Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5),
Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
Undang-Undang . . .
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5303);