Pasal 39

(1) Pemerintah dapat menggunakan kegiatan-kegiatan dari

Kementerian Negara/Lembaga yang bersumber dari Rupiah Murni dalam alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat untuk dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN.

(2) Rincian kegiatan dari Kementerian Negara/Lembaga

yang dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah adanya pengesahan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2012 dan penetapan Keputusan Presiden mengenai Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2012.