PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PRESIDEN

LEMBARAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.82, 2013 TATA RUANG. Wilayah. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Perubahan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PRESIDEN

NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG

BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mengefektifkan upaya penyelesaian penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah luapan lumpur Sidoarjo, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012

www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.82 2

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5303);

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 91).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KELIMA

ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG BADAN PENANG-GULANGAN LUMPUR

SIDOARJO.

Pasal I Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden:

www.djpp.kemenkumham.go.id

3 2013, No.82

• Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;
• Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;
• Nomor 68 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 92); dan
• Nomor 37 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 91), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 15B ayat (1c), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5b), dan ayat (7) diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (5c) dan ayat (10), sehingga secara keseluruhan Pasal 15B berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 15B

(1) Wilayah penanganan luapan lumpur di luar Peta Area Terdampak

tanggal 22 Maret 2007 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A adalah di Desa Besuki, Desa Pejarakan, dan Desa Kedungcangkring, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas meliputi:

• sebelah utara : tanggul batas Peta Area Terdampak;
• sebelah timur : jalan tol ruas Porong – Gempol;
• sebelah selatan : Kali Porong; dan
• sebelah barat : batas Desa Pejarakan dengan Kelurahan Mindi. (1a) Termasuk wilayah penanganan luapan lumpur di luar Peta Area Terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beberapa Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo, dan Kelurahan Mindi yang terdiri atas RT 01, RT 02, RT 03, dan RT 12 di lingkup wilayah Rukun Warga (RW) 12, Kelurahan Siring; RT 01 dan RT 02 di lingkup wilayah RW 01, Kelurahan Jatirejo; serta RT 10, RT 13, dan RT 15 di lingkup wilayah RW 02, Kelurahan Mindi yang terkena dampak semburan lumpur berupa amblesan, retakan maupun semburan gas berbahaya sehingga menjadi tidak layak huni. (1b) dihapus.

www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.82 4

(1c) Termasuk wilayah penanganan luapan lumpur di luar Peta Area Terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil kajian Tim Terpadu, meliputi beberapa RT dan hamparan sawah di Desa Besuki, Kelurahan Mindi, Desa Pamotan, Kelurahan Gedang, Desa Ketapang, Desa Gempolsari, Desa Wunut, Desa Kalitengah, Desa Glagaharum, dan Kelurahan Porong yang terdiri atas:

• • RT 01, RT 02, RT 03, dan RT 04 di lingkup wilayah RW 06;

• RT 05, RT 06, dan RT 07 di lingkup wilayah RW 07; serta

• sehamparan sawah dengan batas-batas meliputi:

1. sebelah utara : batas Desa Glagaharum;

2. sebelah timur : sawah Desa Keboguyang, Kecamatan Jabon;

3. sebelah selatan : Kali Porong; dan

4. sebelah barat : tanggul.

yang terletak di Desa Besuki, Kecamatan Jabon, sebagaimana tergambar dalam peta pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;

• • RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, RT 05, RT 06, dan RT 07 di lingkup wilayah RW 01;

• RT 08, RT 09, RT 11, RT 12, dan RT 14 di lingkup wilayah RW 02; serta

• RT 16, RT 17, RT 18, RT 19, RT 20, dan RT 21 di lingkup wilayah RW 03,

yang terletak di Kelurahan Mindi, Kecamatan Porong, sebagaimana tergambar dalam peta pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;

• • RT 07 di lingkup wilayah RW 02;

• RT 08, RT 09, dan RT 10 di lingkup wilayah RW 03;

• RT 11, RT 12, RT 13, dan RT 14 di lingkup wilayah RW 04; dan

• sehamparan tanah terletak di bagian utara Desa dengan batas-batas meliputi:

1. sebelah utara : batas Desa Wunut dan jalan tol ruas Malang-Surabaya;

2. sebelah timur : batas Kelurahan Siring;

www.djpp.kemenkumham.go.id

5 2013, No.82

1. sebelah selatan : pekarangan pabrik; dan

2. sebelah barat : batas wilayah tidak aman.

yang terletak di Desa Pamotan, Kecamatan Porong, sebagaimana tergambar dalam peta pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;

• • RT 10 yang terletak di sebelah timur jalan kampung dan batas sebelah timur sungai di lingkup wilayah RW 03;

• RT 11 dan RT 12 di lingkup wilayah RW 04; serta

• RT 15, RT 16, dan sebagian RT 17 dengan batas sebelah timur Jalan Arteri Porong, sebelah barat, utara, dan selatan jalan permukiman di lingkup wilayah RW 05,

yang terletak di Kelurahan Gedang, Kecamatan Porong, sebagaimana tergambar dalam peta pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;

• • RT 02, RT 03, dan RT 04 di lingkup wilayah RW 01;

• RT 05, RT 06, dan RT 14 di lingkup RW 02;

• RT 08, RT 09, RT 10, dan RT 11 di lingkup wilayah RW 03;

• RT 12 dan RT 15 di lingkup wilayah RW 04;

• sehamparan sawah di bagian utara, dengan batas sebelah timur, barat, utara, dan selatan berupa jalan desa; serta

• sehamparan sawah di bagian selatan, dengan batas sebelah timur, barat, dan utara berupa jalan desa, dan sebelah selatan berupa jalan tol ruas Surabaya-Malang,

yang terletak di Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin, sebagaimana tergambar dalam peta pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;

• • Sebagian RT 07 dan sebagian RT 08 yang terletak di sebelah selatan jalan kabupaten di lingkup wilayah RW 02;

• sebagian RT 11, sebagian RT 12, dan sebagian RT 13 yang terletak di sebelah selatan jalan kabupaten di lingkup wilayah RW 03; serta

• sebagian RT 14 yang terletak di sebelah selatan jalan kabupaten; sebagian RT 15 yang terletak di sebelah barat jalan kabupaten; dan sebagian RT 16 yang terletak di sebelah selatan jalan kabupaten di lingkup wilayah RW 04,

www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.82 6

yang terletak di Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin, sebagaimana tergambar dalam peta pada Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;

• • sebagian RT 05 yang terletak di sebelah selatan jalan desa di lingkup wilayah RW 02; serta

• sebagian RT 02 yang terletak di sebelah selatan jalan kabupaten dengan batas sebelah barat: jalan desa sesuai dengan batas wilayah tidak aman, sebagian RT 03, sebagian RT 04, RT 05, dan RT 06, yang terletak di sebelah selatan jalan kabupaten di lingkup wilayah RW 03,

yang terletak di Desa Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, sebagaimana tergambar dalam peta pada Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;

• Sehamparan sawah dengan batas-batas meliputi:

1. sebelah utara : batas desa Gempolsari;

2. sebelah timur : jalan kabupaten dan jalan desa;

3. sebelah selatan : jalan desa dan batas wilayah Peta Area Terdampak tanggal 22 Maret 2007; dan

4. sebelah barat : batas desa Renokenongo dan tanggul (wilayah Peta Area Terdampak tanggal 22 Maret 2007).

yang terletak di Desa Glagaharum, Kecamatan Porong, sebagaimana tergambar dalam peta pada Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;

• • Sehamparan sawah dengan batas-batas meliputi:

1. sebelah utara : bekas rel lori;

2. sebelah timur : Sungai Ketapang;

3. sebelah selatan : batas Desa Pamotan; dan

4. sebelah barat : jalan relokasi arteri Porong; serta

• Sehamparan sawah berbentuk segitiga dengan batas-batas meliputi:

1. sebelah utara : -

2. sebelah timur : ruas jalan tol Malang-Surabaya;

www.djpp.kemenkumham.go.id

7 2013, No.82

1. sebelah selatan : batas Desa Pamotan; dan

2. sebelah barat : batas wilayah tidak aman.

yang terletak di Desa Wunut, Kecamatan Porong, sebagaimana tergambar dalam peta pada Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini; dan

• Sebagian RT 02 di lingkup wilayah RW 01, dengan batas-batas meliputi:

1. sebelah utara : batas Kelurahan Mindi;

2. sebelah timur : batas Kelurahan Mindi;

3. sebelah selatan : saluran irigasi; dan

4. sebelah barat : batas Kelurahan Mindi.

yang terletak di Kelurahan Porong, Kecamatan Porong, sebagaimana tergambar dalam peta pada Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(2) Peta batas wilayah penanganan luapan lumpur di luar Peta Area

Terdampak tanggal 22 Maret 2007 sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), ayat (1a), dan ayat (1c) adalah sebagaimana tercantum dalam

Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(3) Dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan ayat (1c), dilakukan pembelian tanah dan/atau bangunan berdasarkan akta jual beli yang mencantumkan luas tanah dan lokasi sesuai bukti kepemilikan tanah yang disahkan oleh Pemerintah.

(4) Jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat khusus,

sehingga tidak berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

(5) Pembayaran penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan skema:

• sebesar 20% (dua puluh persen) pada Tahun Anggaran 2008;

• sebesar 30% (tiga puluh persen) pada Tahun Anggaran 2009;

www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.82 8

• sebesar 20% (dua puluh persen) pada Tahun Anggaran 2010;

• pada Tahun Anggaran 2011 dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

• sisanya dibayarkan lunas pada Tahun Anggaran 2012.

(5a) Pembayaran penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dilakukan secara bertahap dengan skema:

• sebesar 20% (dua puluh persen) pada Tahun Anggaran 2011; dan

• sisanya dibayarkan lunas pada Tahun Anggaran 2012.

(5b) Pembayaran penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1c) dilakukan dengan ketentuan:

• pembayaran bantuan sosial dibayarkan pada Tahun Anggaran 2012;

• pembayaran pembelian tanah dan bangunan dilakukan secara bertahap dengan skema:

1. sebesar 20% (dua puluh persen) pada Tahun Anggaran 2012; dan

2. sisanya dibayarkan lunas pada Tahun Anggaran 2013.

• pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5c) Pembayaran penanganan masalah sosial kemasyarakatan untuk penyelesaian/penuntasan pembayaran bantuan sosial, pembelian tanah dan/atau bangunan milik warga, serta pembayaran atas penukaran tanah dan/atau bangunan terkait fasilitas umum/sosial/wakaf di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan ayat (1c), yang tidak dapat diselesaikan pada waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (5a), dan ayat (5b), dapat dilakukan pada tahun berikutnya sampai dengan pembayaran penanganan masalah sosial kemasyarakatan tersebut tuntas.

(6) Dana penanganan masalah sosial kemasyarakatan yang berupa

bantuan sosial serta pembelian tanah dan bangunan diterimakan kepada pemilik di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarannya dimusyawarahkan dengan mempertimbangkan rasa keadilan oleh Badan Pelaksana BPLS dengan mengacu pada besaran yang dibayarkan oleh PT. Lapindo Brantas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

www.djpp.kemenkumham.go.id

9 2013, No.82

(6a) Dana penanganan masalah sosial kemasyarakatan yang berupa bantuan sosial serta pembelian tanah dan bangunan, diterimakan kepada pemilik di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dan ayat (1c), dengan besaran mengacu pada besaran yang dibayarkan pada wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(7) Tata laksana pembayaran penanganan masalah sosial

kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (5a), ayat (5b), ayat (5c), ayat (6), dan ayat (6a) diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pelaksana BPLS.

(8) Dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dan ayat (1c), wilayah tidak aman tersebut dikosongkan untuk paling lama 2 (dua) tahun demi keselamatan masyarakat.

(9) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6a), berupa:

• bantuan kontrak rumah untuk paling lama 2 (dua) tahun;

• bantuan tunjangan hidup selama 6 (enam) bulan; dan

• biaya evakuasi.

(9a) Setelah masa pengosongan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (8), selanjutnya dilakukan pembelian tanah dan bangunan di wilayah tersebut dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5a), dan ayat (6a), serta diberikan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

(10) Penukaran tanah dan/atau bangunan yang berstatus wakaf

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

• pembayaran atas penukaran tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah proses penukaran tanah dan/atau bangunan yang berstatus wakaf telah diselesaikan oleh Nazhir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang wakaf;

• proses percepatan penukaran tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, difasilitasi Kementerian Agama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang wakaf.”

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.82 10

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id

11 2013, No.82

www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.82 12

www.djpp.kemenkumham.go.id

13 2013, No.82

www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.82 14

www.djpp.kemenkumham.go.id

15 2013, No.82

www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.82 16

www.djpp.kemenkumham.go.id

17 2013, No.82

www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.82 18

www.djpp.kemenkumham.go.id

19 2013, No.82

www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.82 20

www.djpp.kemenkumham.go.id

21 2013, No.82

www.djpp.kemenkumham.go.id