ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Pendapatan Negara adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Perpajakan, PNBP, dan Penerimaan Hibah.

3. Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.

4. Pendapatan Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya.

5. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar.

6. Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang selanjutnya disingkat PNBP, adalah semua penerimaan Pemerintah Pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian Pemerintah atas laba badan usaha milik negara (BUMN), PNBP lainnya, serta pendapatan badan layanan umum (BLU).

7. Penerimaan Hibah adalah semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang, jasa, dan surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

8. Belanja Negara adalah kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja Pemerintah Pusat dan transfer ke daerah.

9. Belanja . . .

1. Belanja Pemerintah Pusat menurut organisasi adalah belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

2. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat BA-BUN, adalah bagian anggaran yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal.

3. Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.

4. Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

5. Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian.

6. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

7. Dana Bagi Hasil, yang selanjutnya disingkat DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

8. Dana Alokasi Umum, yang selanjutnya disingkat DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

9. Dana . . .

1. Dana Alokasi Khusus, yang selanjutnya disingkat DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

2. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

3. Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu sesuai peraturan perundangan.

4. Pembiayaan Anggaran adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas pengeluaran tahun-tahun anggaran sebelumnya, pengeluaran kembali atas penerimaan tahun-tahun anggaran sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih (SAL), dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

5. Pembiayaan Dalam Negeri adalah semua penerimaan pembiayaan yang berasal dari perbankan dan nonperbankan dalam negeri, yang terdiri atas penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman, saldo anggaran lebih, hasil pengelolaan aset, penerbitan surat berharga negara neto, pinjaman dalam negeri, dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan, yang meliputi Pusat Investasi Pemerintah, penyertaan modal negara, dana bergulir, dana pengembangan pendidikan nasional, dan kewajiban yang timbul akibat penjaminan Pemerintah.

6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan.

7. Saldo . . .

1. Saldo Anggaran Lebih, yang selanjutnya disingkat SAL, adalah akumulasi dari SiLPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.

2. Surat Berharga Negara, yang selanjutnya disingkat SBN, meliputi surat utang negara dan surat berharga syariah negara.

3. Surat Utang Negara, yang selanjutnya disingkat SUN, adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya.

4. Surat Berharga Syariah Negara, yang selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut sukuk negara, adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

5. Surat Berharga Syariah Negara Berbasis Proyek (Project Based Sukuk/PBS) yang selanjutnya disingkat SBSN PBS adalah sumber pendanaan melalui penerbitan SBSN untuk membiayai kegiatan tertentu yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga.

6. Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya, yang selanjutnya disingkat BPYBDS, adalah bantuan Pemerintah berupa Barang Milik Negara yang berasal dari APBN, yang telah dioperasikan dan/atau digunakan oleh BUMN berdasarkan Berita Acara Serah Terima dan sampai saat ini tercatat pada laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga atau pada BUMN.

7. Dana Investasi Pemerintah adalah alokasi dana investasi Pemerintah untuk Pusat Investasi Pemerintah, penyertaan modal negara, dan/atau dana bantuan perkuatan permodalan usaha yang sifat penyalurannya bergulir, yang dilakukan untuk mendapat manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

8. Penyertaan . . .

1. Penyertaan Modal Negara, yang selanjutnya disingkat PMN, adalah dana APBN yang dialokasikan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau perseroan terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi, termasuk penyertaan modal kepada organisasi/lembaga keuangan internasional dan penyertaan modal negara lainnya.

2. Dana Bergulir adalah dana yang dikelola oleh BLU untuk dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat/lembaga dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

3. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional adalah anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk pembentukan dana abadi pendidikan (endowment fund) yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi, antara lain untuk beasiswa, dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam, yang dilakukan oleh BLU pengelola dana di bidang pendidikan.

4. Pinjaman Dalam Negeri adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya.

5. Kewajiban Penjaminan adalah kewajiban yang secara potensial menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada BUMN dan/atau badan usaha milik daerah (BUMD) dalam hal BUMN dan/atau BUMD dimaksud tidak dapat membayar kewajibannya kepada kreditur sesuai perjanjian pinjaman.

6. Pembiayaan Luar Negeri Neto adalah semua pembiayaan yang berasal dari penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri atas pinjaman program dan pinjaman proyek dikurangi dengan penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.

7. Pinjaman . . .

1. Pinjaman Program adalah pinjaman yang diterima dalam bentuk tunai dimana pencairannya mensyaratkan dipenuhinya kondisi tertentu yang disepakati kedua belah pihak seperti matrik kebijakan atau dilaksanakannya kegiatan tertentu.
2. Pinjaman Proyek adalah pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu Kementerian Negara/Lembaga, termasuk pinjaman yang diteruspinjamkan dan/atau diterushibahkan kepada pemerintah daerah dan/atau BUMN.
3. Penerusan Pinjaman adalah pinjaman luar negeri atau pinjaman dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah Pusat yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah dan/atau BUMN yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu.
4. Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui Kementerian Negara/Lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.
5. Persentase Anggaran Pendidikan adalah perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran belanja negara.
6. Tahun Anggaran 2013 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2013.

APBN terdiri atas anggaran Pendapatan Negara, anggaran Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran.

Pasal 3 . . .

(1) Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2013

diperoleh dari sumber-sumber:

• penerimaan perpajakan;

• PNBP; dan

• penerimaan hibah.

(2) Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.192.994.119.747.000,00 (satu kuadriliun seratus sembilan puluh dua triliun sembilan ratus sembilan puluh empat miliar seratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

(3) PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp332.195.385.334.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua triliun seratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

(4) Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c direncanakan sebesar Rp4.483.631.249.000,00 (empat triliun empat ratus delapan puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

(5) Jumlah anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran

2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) direncanakan sebesar Rp1.529.673.136.330.000,00 (satu kuadriliun lima ratus dua puluh sembilan triliun enam ratus tujuh puluh tiga miliar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

(1) Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (2) terdiri atas:

• pendapatan . . .

• pendapatan pajak dalam negeri; dan
• pendapatan pajak perdagangan internasional.

(2) Pendapatan pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.134.289.200.825.000,00 (satu kuadriliun seratus tiga puluh empat triliun dua ratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

• pendapatan pajak penghasilan sebesar Rp584.890.426.080.000,00 (lima ratus delapan puluh empat triliun delapan ratus sembilan puluh miliar empat ratus dua puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah);
• pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebesar Rp423.708.251.353.000,00 (empat ratus dua puluh tiga triliun tujuh ratus delapan miliar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
• pendapatan pajak bumi dan bangunan sebesar Rp27.343.809.446.000,00 (dua puluh tujuh triliun tiga ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus sembilan juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);
• pendapatan cukai sebesar Rp92.003.978.609.000,00 (sembilan puluh dua triliun tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sembilan ribu rupiah); dan
• pendapatan pajak lainnya sebesar Rp6.342.735.337.000,00 (enam triliun tiga ratus empat puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

(3) Pendapatan pajak perdagangan internasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp58.704.918.922.000,00 (lima puluh delapan triliun tujuh ratus empat miliar sembilan ratus delapan belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:

• pendapatan . . .

• pendapatan bea masuk sebesar Rp27.002.900.309.000,00 (dua puluh tujuh triliun dua miliar sembilan ratus juta tiga ratus sembilan ribu rupiah); dan
• pendapatan bea keluar sebesar Rp31.702.018.613.000,00 (tiga puluh satu triliun tujuh ratus dua miliar delapan belas juta enam ratus tiga belas ribu rupiah).

(4) Rincian Penerimaan Perpajakan tahun anggaran 2013

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.

(1) PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri

atas:

• penerimaan sumber daya alam;
• bagian Pemerintah atas laba BUMN;
• PNBP lainnya; dan
• pendapatan BLU.

(2) Penerimaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp197.204.926.214.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh triliun dua ratus empat miliar sembilan ratus dua puluh enam juta dua ratus empat belas ribu rupiah), yang terdiri atas:

• penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi (SDA migas) sebesar Rp174.868.460.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat triliun delapan ratus enam puluh delapan miliar empat ratus enam puluh juta rupiah); dan
• penerimaan sumber daya alam non-minyak bumi dan gas bumi (SDA nonmigas) sebesar Rp22.336.466.214.000,00 (dua puluh dua triliun tiga ratus tiga puluh enam miliar empat ratus enam puluh enam juta dua ratus empat belas ribu rupiah).

(3) Bagian . . .

(3) Bagian Pemerintah atas laba BUMN sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.500.000.000.000,00 (tiga puluh tiga triliun lima ratus miliar rupiah).

(4) Penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang

usaha perbankan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas (PT), BUMN, dan Perbankan.

(5) PNBP lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp77.991.732.676.000,00 (tujuh puluh tujuh triliun sembilan ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

(6) Pendapatan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d direncanakan sebesar Rp23.498.726.444.000,00 (dua puluh tiga triliun empat ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah).

(7) Rincian PNBP Tahun Anggaran 2013 sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.

(1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 terdiri

atas:

• anggaran Belanja Pemerintah Pusat; dan
• anggaran Transfer ke Daerah.

(2) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.154.380.860.433.000,00 (satu kuadriliun seratus lima puluh empat triliun tiga ratus delapan puluh miliar delapan ratus enam puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

(3) Anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp528.630.243.266.000,00 (lima ratus dua puluh delapan triliun enam ratus tiga puluh miliar dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

(4) Jumlah . . .

(4) Jumlah anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2013

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp1.683.011.103.699.000,00 (satu kuadriliun enam ratus delapan puluh tiga triliun sebelas miliar seratus tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

(1) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikelompokkan atas:

• belanja Pemerintah Pusat menurut organisasi;
• belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi; dan
• belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja.

(2) Rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat tahun

anggaran 2013 menurut organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini yang ditetapkan paling lambat tanggal 30 November 2012.

(1) Subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu dan

bahan bakar gas cair (liquefied petroleum gas/LPG tabung 3 (tiga) kilogram dan liquefied gas for vehicle/LGV) Tahun Anggaran 2013 direncanakan sebesar Rp193.805.213.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga triliun delapan ratus lima miliar dua ratus tiga belas juta rupiah).

(2) Subsidi listrik dalam Tahun Anggaran 2013 direncanakan

sebesar Rp80.937.790.000.000,00 (delapan puluh triliun sembilan ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah).

(3) Subsidi . . .

(3) Subsidi pangan dalam Tahun Anggaran 2013 direncanakan

sebesar Rp17.197.902.724.000,00 (tujuh belas triliun seratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah).

(4) Subsidi pupuk dalam Tahun Anggaran 2013 direncanakan

sebesar Rp16.228.758.014.000,00 (enam belas triliun dua ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta empat belas ribu rupiah).

(5) Subsidi benih dalam Tahun Anggaran 2013 direncanakan

sebesar Rp1.454.150.894.000,00 (satu triliun empat ratus lima puluh empat miliar seratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

(6) Subsidi dalam rangka kewajiban pelayanan umum/public

service obligation (PSO) dalam Tahun Anggaran 2013 direncanakan sebesar Rp1.521.092.833.000,00 (satu triliun lima ratus dua puluh satu miliar sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

(7) Subsidi bunga kredit program dalam Tahun Anggaran 2013

direncanakan sebesar Rp1.248.543.000.000,00 (satu triliun dua ratus empat puluh delapan miliar lima ratus empat puluh tiga juta rupiah).

(8) Subsidi pajak ditanggung Pemerintah (DTP) dalam Tahun

Anggaran 2013 direncanakan sebesar Rp4.825.110.000.000,00 (empat triliun delapan ratus dua puluh lima miliar seratus sepuluh juta rupiah).

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai subsidi pajak DTP

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(10) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan untuk mengantisipasi deviasi realisasi asumsi ekonomi makro, dan/atau perubahan parameter subsidi, berdasarkan kemampuan keuangan negara.

Pasal 9 . . .

(1) Untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo,

alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Tahun Anggaran 2013, dapat digunakan untuk:

• pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak pada tiga desa (Desa Besuki, Desa Kedungcangkring, dan Desa Pejarakan); dan sembilan rukun tetangga di tiga kelurahan (Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo, dan Kelurahan Mindi);

• bantuan kontrak rumah dan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak lainnya pada enam puluh lima rukun tetangga (Kelurahan Mindi, Kelurahan Gedang, Desa Pamotan, Desa Kalitengah, Desa Gempolsari, Desa Glagaharum, Desa Besuki, Desa Wunut, dan Desa Ketapang).

(2) Dalam rangka penyelamatan perekonomian dan kehidupan

sosial kemasyarakatan di sekitar tanggul lumpur Sidoarjo, anggaran belanja yang dialokasikan pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Tahun Anggaran 2013 dapat digunakan untuk kegiatan mitigasi penanggulangan semburan lumpur, termasuk di dalamnya penanganan tanggul utama sampai ke Kali Porong (mengalirkan lumpur dari tanggul utama ke Kali Porong) dengan pagu paling tinggi sebesar Rp155.000.000.000,00 (seratus lima puluh lima miliar rupiah).

(1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan

anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah perlu menerapkan sistem pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2012 pada Tahun Anggaran 2013.

(2) Ketentuan . . .

(2) Ketentuan mengenai sistem pemberian penghargaan dan

pengenaan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

(1) Perubahan rincian lebih lanjut dari anggaran Belanja

Pemerintah Pusat berupa:

• pergeseran anggaran belanja:

1. dari Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

2. antarkegiatan dalam satu program sepanjang pergeseran tersebut merupakan hasil optimalisasi dan tidak mengurangi volume keluaran (output) yang telah direncanakan;

3. antarkegiatan yang bersifat swakelola dalam satu program sepanjang pergeseran tersebut tidak mengurangi volume keluaran (output) yang telah direncanakan untuk hal-hal yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan atau yang tidak dapat ditunda, yang penetapannya dilakukan oleh Pemerintah;

4. antarjenis belanja dan/atau antarjenis kegiatan dalam satu program dan/atau antarprogram dalam satu Kementerian Negara/Lembaga untuk memenuhi kewajiban pengeluaran yang timbul sehubungan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht);

5. antarjenis belanja dalam satu kegiatan; dan/atau

6. antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran

• perubahan . . .

• perubahan anggaran belanja yang bersumber dari kelebihan realisasi PNBP di atas target;
• perubahan pagu pinjaman proyek dan hibah luar negeri dan pinjaman dan hibah dalam negeri (PHDN) sebagai akibat dari lanjutan dan percepatan penarikan pinjaman proyek dan hibah luar negeri dan PHDN, termasuk hibah luar negeri/hibah dalam negeri setelah Undang-Undang mengenai APBN ditetapkan;
• perubahan pagu pinjaman proyek luar negeri sebagai akibat pengurangan alokasi pinjaman luar negeri; dan
• perubahan anggaran belanja bersumber dari penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang. ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP

di atas pagu APBN untuk BLU ditetapkan oleh Pemerintah.

(3) Perubahan rincian Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang masih dalam satu provinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka tugas pembantuan dan Urusan Bersama (UB) atau dalam satu provinsi untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka dekonsentrasi.

(4) Perubahan rincian Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antarprovinsi/ kabupaten/kota untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh unit organisasi di tingkat pusat dan oleh instansi vertikalnya di daerah.

(5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),

ayat (3), dan ayat (4) dilaporkan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2013 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2013.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan

rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 12 . . .

Pemerintah diberi kewenangan untuk memberikan hibah kepada Pemerintah/Lembaga asing dan menetapkan Pemerintah/Lembaga asing penerima untuk tujuan kemanusiaan.

(1) Anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (3) terdiri atas:

• dana perimbangan; dan

• dana otonomi khusus dan penyesuaian.

(2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp444.798.787.700.000,00 (empat ratus empat puluh empat triliun tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

(3) Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp83.831.455.566.000,00 (delapan puluh tiga triliun delapan ratus tiga puluh satu miliar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

(1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

ayat (2) terdiri atas:

• DBH;

• DAU; dan

• DAK.

(2) DBH . . .

(2) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp101.962.355.535.000,00 (seratus satu triliun sembilan ratus enam puluh dua miliar tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

(3) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dialokasikan sebesar 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto atau direncanakan sebesar Rp311.139.289.165.000,00 (tiga ratus sebelas triliun seratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).

(4) PDN neto sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung

berdasarkan penjumlahan antara Penerimaan Perpajakan dan PNBP, dikurangi dengan:

• DBH;
• anggaran belanja yang sifatnya diarahkan berupa belanja PNBP Kementerian Negara/Lembaga;
• subsidi pajak DTP; dan
• subsidi lainnya yang terdiri atas subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram, subsidi listrik, subsidi pangan, subsidi pupuk, dan subsidi benih yang dihitung berdasarkan bobot/persentase tertentu.

(5) Dalam hal terjadi perubahan APBN yang menyebabkan

PDN Neto bertambah atau berkurang, besaran DAU tidak mengalami perubahan.

(6) DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp31.697.143.000.000,00 (tiga puluh satu triliun enam ratus sembilan puluh tujuh miliar seratus empat puluh tiga juta rupiah) dengan rincian:

• DAK sebesar Rp29.697.143.000.000,00 (dua puluh sembilan triliun enam ratus sembilan puluh tujuh miliar seratus empat puluh tiga juta rupiah); dan
• DAK tambahan sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).

(7) DAK . . .

(7) DAK tambahan sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua

triliun rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dialokasikan kepada Kabupaten daerah tertinggal dan digunakan untuk mendanai kegiatan:

• Infrastruktur Pendidikan sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); dan
• Infrastruktur Jalan sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

(8) Dana pendamping untuk DAK tambahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (7) ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah pada daerah tertinggal, dengan ketentuan sebagai berikut:

• Kemampuan Keuangan Daerah Rendah Sekali, diwajibkan menyediakan dana pendamping paling sedikit 0% (nol persen);
• Kemampuan Keuangan Daerah Rendah, diwajibkan menyediakan dana pendamping paling sedikit 1% (satu persen);
• Kemampuan Keuangan Daerah Sedang, diwajibkan menyediakan dana pendamping paling sedikit 2% (dua persen); dan
• Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi, diwajibkan menyediakan dana pendamping paling sedikit 3% (tiga persen).

(9) Dalam hal pagu atas perkiraan alokasi DBH yang

ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2013 tidak mencukupi kebutuhan penyaluran atau realisasi melebihi pagu dalam Tahun Anggaran 2013, Pemerintah menyalurkan alokasi DBH berdasarkan realisasi penerimaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Dalam hal terdapat sisa realisasi penerimaan yang belum

dibagihasilkan sebagai dampak belum teridentifikasinya daerah penghasil, Menteri Keuangan menempatkan sisa penerimaan dimaksud sebagai dana cadangan dalam rekening Pemerintah.

(11) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10)

dialokasikan berdasarkan selisih pagu dalam satu tahun anggaran dengan penyaluran DBH triwulan I sampai dengan triwulan IV Tahun Anggaran 2013.

(12) Tata cara . . .

(12) Tata cara pengelolaan dana cadangan dalam rekening

Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(13) Rincian Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2013

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.

(1) Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) terdiri atas:

• dana otonomi khusus; dan
• dana penyesuaian, yang terdiri atas:

1. tunjangan profesi guru (TPG) PNS Daerah;
2. dana tambahan penghasilan guru PNS Daerah;
3. dana insentif daerah (DID);
4. dana proyek pemerintah daerah dan desentralisasi (P2D2); dan
5. bantuan operasional sekolah (BOS).

(2) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.445.571.566.000,00 (tiga belas triliun empat ratus empat puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

(3) Dana Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp70.385.884.000.000,00 (tujuh puluh triliun tiga ratus delapan puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh empat juta rupiah).

(4) Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNS Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 direncanakan sebesar Rp43.057.800.000.000,00 (empat puluh tiga triliun lima puluh tujuh miliar delapan ratus juta rupiah).

(5) Dana tambahan penghasilan guru PNS Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 direncanakan sebesar Rp2.412.000.000.000,00 (dua triliun empat ratus dua belas miliar rupiah).

(6) Dana . . .

(6) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b angka 3 direncanakan sebesar Rp1.387.800.000.000,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus juta rupiah).

(7) Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 direncanakan sebesar Rp81.384.000.000,00 (delapan puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah).

(8) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5 direncanakan sebesar Rp23.446.900.000.000,00 (dua puluh tiga triliun empat ratus empat puluh enam miliar sembilan ratus juta rupiah).

(9) Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan dalam rangka memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan yang didanai DAK khususnya bidang infrastruktur dengan hasil/output yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

(10) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) digunakan dalam rangka pelaksanaan fungsi pendidikan yang dialokasikan kepada daerah dengan mempertimbangkan kriteria kinerja tertentu.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman umum dan

alokasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Anggaran Pendidikan direncanakan sebesar

Rp336.848.966.510.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam triliun delapan ratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

(2) Persentase . . .

(2) Persentase Anggaran Pendidikan adalah sebesar 20,0%

(dua puluh koma nol persen), yang merupakan perbandingan alokasi Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap total anggaran Belanja Negara sebesar Rp1.683.011.103.699.000,00 (satu kuadriliun enam ratus delapan puluh tiga triliun sebelas miliar seratus tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

(3) Di dalam alokasi Anggaran Pendidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) termasuk Dana Pengembangan Pendidikan Nasional sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) yang penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Jumlah anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran

2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), lebih kecil daripada jumlah anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) sehingga dalam Tahun Anggaran 2013 terdapat defisit anggaran sebesar Rp153.337.967.369.000,00 (seratus lima puluh tiga triliun tiga ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang akan dibiayai dari Pembiayaan Anggaran.

(2) Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2013 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber:

• pembiayaan dalam negeri sebesar Rp172.792.121.258.000,00 (seratus tujuh puluh dua triliun tujuh ratus sembilan puluh dua miliar seratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah); dan
• pembiayaan luar negeri neto sebesar negatif Rp19.454.153.889.000,00 (sembilan belas triliun empat ratus lima puluh empat miliar seratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

(3) Rincian . . .

(3) Rincian Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2013

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.

(1) Pemerintah melakukan pengambilalihan PT Indonesia

Asahan Aluminium (Inalum).

(2) Dalam pelaksanaan pengambilalihan PT Indonesia Asahan

Aluminium (Inalum), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan DPR.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengambilalihan PT

Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Pemerintah dapat menggunakan kegiatan-kegiatan dari

Kementerian Negara/Lembaga yang bersumber dari Rupiah Murni dalam alokasi anggaran Belanja Pemerintah Pusat untuk dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN.

(2) Rincian kegiatan dari Kementerian Negara/Lembaga yang

dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah adanya pengesahan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2013 dan penetapan Keputusan Presiden mengenai Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2013.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan kegiatan dari

Kementerian Negara/Lembaga sebagai dasar penerbitan SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 20 . . .

(1) Dalam hal terjadi krisis pasar SBN domestik, Pemerintah

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat diberikan kewenangan menggunakan SAL untuk melakukan stabilisasi pasar SBN domestik setelah memperhitungkan kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya.

(2) Jumlah penggunaan SAL dalam rangka stabilisasi pasar

SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan Pemerintah dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2013 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2013.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan SAL dalam

rangka stabilisasi pasar SBN domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Dalam hal realisasi penerimaan negara tidak cukup untuk

memenuhi kebutuhan pengeluaran negara pada saat tertentu, kekurangannya dapat dipenuhi dari dana SAL, Penerbitan SBN atau penyesuaian Belanja Negara.

(2) Pemerintah dapat menerbitkan SBN untuk membiayai

kebutuhan pengelolaan kas bagi pelaksanaan APBN, apabila dana tunai pengelolaan kas tidak cukup tersedia untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran negara di awal tahun.

(3) Pemerintah dapat melakukan pembelian SBN untuk

kepentingan stabilisasi pasar dan pengelolaan kas dengan tetap memperhatikan jumlah kebutuhan penerbitan SBN neto untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang ditetapkan.

(4) Pemerintah dapat melakukan percepatan pembayaran

cicilan pokok utang dalam rangka pengelolaan portofolio utang melalui penerbitan SBN.

(5) Dalam . . .

(5) Dalam hal terdapat instrumen pembiayaan dari utang yang

lebih menguntungkan, dan/atau ketidaktersediaan salah satu instrumen pembiayaan dari utang, Pemerintah dapat melakukan perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang tanpa menyebabkan perubahan pada total pembiayaan utang.

(6) Perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau diperlukannya realokasi anggaran bunga utang, Pemerintah dapat melakukan perubahan komposisi (realokasi) dari pembayaran bunga utang luar negeri ke pembayaran bunga utang dalam negeri atau sebaliknya tanpa menyebabkan perubahan pada total pembayaran bunga utang.

(7) Untuk menurunkan biaya penerbitan SBN dan memastikan

ketersediaan pembiayaan melalui utang, Pemerintah dapat menerima jaminan penerbitan utang dari lembaga yang dapat menjalankan fungsi penjaminan, dan/atau menerima fasilitas dalam bentuk dukungan pembiayaan.

(8) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sampai dengan ayat (6) ditetapkan oleh Pemerintah dan

dilaporkan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2013 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2013.

(1) PMN pada organisasi/lembaga keuangan internasional dan

PMN lainnya yang akan dilakukan dan/atau telah tercatat pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagai Investasi Permanen PMN, ditetapkan untuk dijadikan PMN pada organisasi/lembaga keuangan internasional dan PMN lainnya tersebut.

(2) Pelaksanaan PMN pada organisasi/lembaga keuangan

internasional dan PMN lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23 . . .

(1) Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Daftar Isian

Kegiatan (DIK)/Daftar Isian Proyek (DIP)/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Negara/Lembaga yang dipergunakan dan/atau dioperasikan oleh BUMN dan telah tercatat pada laporan posisi keuangan BUMN sebagai BPYBDS atau akun yang sejenis, ditetapkan untuk dijadikan PMN pada BUMN tersebut.

(2) BMN yang dihasilkan dari belanja modal pada DIPA

Kementerian Negara/Lembaga yang akan dipergunakan oleh BUMN sejak pengadaan BMN dimaksud, ditetapkan menjadi PMN pada BUMN yang menggunakan BMN tersebut.

(3) Pelaksanaan PMN pada BUMN sebagaimana dimaksud ayat

(1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk mengelola

anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah untuk percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara; pemberian jaminan dan subsidi bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan penyediaan air minum; dan penjaminan infrastruktur dalam proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui badan usaha penjaminan infrastruktur, yang merupakan bagian dari pembiayaan dalam negeri sebagaimana telah dialokasikan dalam Pasal 17 ayat (2).

(2) Dalam hal anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dicairkan, diperhitungkan sebagai piutang/tagihan kepada entitas terjamin atau belanja Kementerian Negara/Lembaga.

(3) Dalam . . .

(3) Dalam hal terdapat anggaran Kewajiban Penjaminan

Pemerintah yang telah dialokasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak habis digunakan dalam tahun berjalan, anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah dimaksud dapat diakumulasikan dengan mekanisme pemindahbukuan ke dalam rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah yang dibuka di Bank Indonesia untuk pembayaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah pada tahun anggaran yang akan datang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan anggaran

Kewajiban Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Perubahan lebih lanjut dari Pembiayaan Anggaran berupa perubahan pagu Penerusan Pinjaman luar negeri akibat dari lanjutan dan percepatan penarikan Penerusan Pinjaman luar negeri, ditetapkan oleh Pemerintah dan dilaporkan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2013 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2013.

(1) Pemerintah dapat melakukan pembayaran bunga utang

dan pengeluaran cicilan pokok utang yang melebihi pagu yang ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2013, yang selanjutnya dilaporkan Pemerintah dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2013 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2013.

(2) Pemerintah dapat melakukan transaksi Lindung Nilai

dalam rangka pengendalian risiko pembayaran bunga utang dan pengeluaran cicilan pokok utang.

(3) Pemenuhan kewajiban yang timbul dari transaksi Lindung

Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran pembayaran bunga utang dan kewajiban yang timbul tersebut bukan merupakan kerugian keuangan negara.

(4) Ketentuan . . .

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan transaksi

Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk

menyelesaikan piutang instansi Pemerintah yang diurus/dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, khususnya piutang terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan piutang berupa Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/Rumah Sangat Sederhana (KPR RS/RSS), meliputi dan tidak terbatas pada restrukturisasi dan pemberian keringanan utang pokok sampai dengan 100% (seratus persen).

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyelesaian

piutang instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pelaksanaan

kegiatan-kegiatan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dalam Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang terdiri atas:

• PNPM Mandiri Perdesaan;
• PNPM Mandiri Perkotaan;
• Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP);
• Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW); dan
• Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK); dalam DIPA Tahun Anggaran 2012, dapat dilanjutkan sampai dengan akhir April 2013.

(2) Pengajuan . . .

(2) Pengajuan usulan lanjutan program/kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam bentuk konsep DIPA-L paling lambat pada tanggal 21 Januari 2013.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan DIPA-L

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Kegiatan dalam rangka pembangunan infrastruktur serta

rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam yang dilakukan dalam tahun 2012, tetapi belum dapat diselesaikan sampai dengan akhir Desember 2012, dapat dilanjutkan penyelesaiannya ke tahun 2013.

(2) Pendanaan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) bersumber dari pagu Kementerian Negara/Lembaga masing-masing dalam Tahun Anggaran 2013.

(3) Pengajuan usulan lanjutan program/kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam bentuk konsep revisi anggaran paling lambat pada tanggal 31 Januari 2013.

(4) Ketentuan lebih lanjut terhadap pelaksanaan kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti ketentuan revisi anggaran yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Sisa anggaran yang tidak terserap untuk pelaksanaan

kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri dan telah dialokasikan dalam DIPA sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 dapat dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2013.

(2) Pengajuan usulan lanjutan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam bentuk konsep DIPA-L paling lambat tanggal 31 Januari 2013.

(3) Ketentuan . . .

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan DIPA–L

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Pada pertengahan Tahun Anggaran 2013, Pemerintah

menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun Anggaran 2013 mengenai:

• realisasi pendapatan negara;
• realisasi belanja negara; dan
• realisasi pembiayaan anggaran.

(2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pemerintah menyertakan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat pada akhir bulan Juli 2013, untuk dibahas bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.

(1) Penyesuaian APBN Tahun Anggaran 2013 dengan

perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2013, apabila terjadi:

• perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN Tahun Anggaran 2013;

• perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;

• keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarprogram, dan/atau antarjenis belanja; dan/atau

• keadaan . . .

• keadaan yang menyebabkan SAL tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan.

(2) SAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak

termasuk SAL yang merupakan saldo kas di BLU yang penggunaannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

(3) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang

tentang Perubahan atas Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan

Rakyat sebelum Tahun Anggaran 2013 berakhir.

(1) Dalam keadaan darurat, apabila terjadi hal-hal sebagai

berikut:

• proyeksi pertumbuhan ekonomi di bawah asumsi dan deviasi asumsi ekonomi makro lainnya yang menyebabkan turunnya pendapatan negara, dan/atau meningkatnya belanja negara secara signifikan;
• krisis sistemik dalam sistem keuangan dan perbankan nasional, termasuk pasar SBN domestik, yang membutuhkan tambahan dana penjaminan perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) untuk penanganannya; dan/atau
• kenaikan biaya utang, khususnya imbal hasil SBN secara signifikan, Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan langkah-langkah:

1. pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2013;

2. pergeseran . . .

1. pergeseran anggaran belanja antarprogram, antarkegiatan, dan/atau antarjenis belanja dalam satu bagian anggaran dan/atau antarbagian anggaran;

2. pengurangan pagu Belanja Negara dalam rangka peningkatan efisiensi, dengan tetap menjaga sasaran program/kegiatan prioritas yang tetap harus tercapai;

3. penggunaan SAL untuk menutup kekurangan pembiayaan APBN, dengan terlebih dahulu memperhitungkan kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya; dan

4. penambahan utang yang berasal dari pinjaman siaga dari kreditur bilateral dan multilateral dan/atau penerbitan SBN.

(2) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan

penarikan pinjaman siaga yang berasal dari kreditur bilateral dan multilateral sebagai alternatif sumber pembiayaan dalam hal kondisi pasar tidak mendukung penerbitan SBN.

(3) Langkah-langkah untuk mengatasi keadaan krisis

sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berdampak pada APBN dilakukan setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

(4) Persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah keputusan yang tertuang di dalam kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah, yang diberikan dalam waktu tidak lebih dari satu kali dua puluh empat jam setelah usulan disampaikan Pemerintah kepada DPR.

(5) Apabila persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) karena suatu dan lain hal belum dapat dilakukan, maka Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(6) Pemerintah . . .

(6) Pemerintah menyampaikan langkah-langkah kebijakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2013 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2013.

(1) Setelah Tahun Anggaran 2013 berakhir, Pemerintah

menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2013 berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

(2) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

(3) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilengkapi dengan informasi pendapatan dan belanja berbasis akrual.

(4) Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyajikan

aset dan kewajiban berdasarkan basis akrual.

(5) Penerapan pendapatan dan belanja negara secara akrual

dalam laporan keuangan tahun 2013 dilaksanakan secara bertahap pada BLU.

(6) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis kas menuju akrual.

(7) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang

tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, setelah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran 2013 berakhir untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 35 . . .

Dalam hal terdapat sisa anggaran yang tidak terserap sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013 untuk:

• kegiatan yang dananya bersumber dari SBSN PBS;

• kegiatan yang dananya bersumber dari Penerusan Pinjaman luar negeri;

• kegiatan dalam rangka pembangunan infrastruktur serta rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam; dan

• kegiatan dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui PNPM,

dapat dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2014.

Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2013 harus mengupayakan pemenuhan sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang tercermin dalam:

• penurunan kemiskinan menjadi sebesar 9,5% (sembilan koma lima persen) sampai dengan 10,5% (sepuluh koma lima persen);

• pertumbuhan ekonomi setiap 1% (satu persen) dapat menyerap sekitar 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) tenaga kerja; dan

• Tingkat pengangguran terbuka menjadi sebesar 5,8% (lima koma delapan persen) sampai dengan 6,1% (enam koma satu persen).

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2012

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2012

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Perekonomian,