Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PP Berlaku

MODAL AWAL UNTUK BADAN PENYELENGGARA

Pasal 1

Negara Republik Indonesia memberikan modal awal kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pasal 2

(1) Nilai modal awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

(2) Modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berbentuk tunai dan merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan.

(3) Modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.

Pasal 3

Pelaksanaan pemberian modal awal kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2013

INDONESIA,

ttd

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2013

,

ttd

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa guna mendukung operasionalisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan perlu memberikan modal awal kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, perlu
MENGINGAT

. . .

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

  4. sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5426);

Rantai Perubahan
MENGUBAH / MENCABUT
amendment UU 15/2013 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2012
amendment UU 19/2012 — ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
amendment UU 24/2011 — BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
DIUBAH OLEH
UU 15/2013 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2012
Referensi Silang (7)
UU 24/2011 — BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
UU 19/2012 — ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
UU 15/2013 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2012
UU 1/2004 — PERBENDAHARAAN NEGARA
UU 24/2011 — BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL [Pasal 42]
UU 19/2012 — ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA [Pasal 22 ayat (2)]
UU 24/2011 — BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL [Pasal 41 ayat (1)]