Peraturan Pemerintah (5,121)
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 1970
PENGESAHAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM (PERUM)
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3I
PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021
DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT
PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH
DEVISA HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN, DAN/ATAU PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM
KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
BESARAN BAGIAN PREMI UNTUK PENDANAAN PROGRAM
KONSERVASI ENERGI
PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA REPUBLIK
PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA REPUBLIK
PENGGABUNGAN PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGANGKUTAN
PENAMBAHAN PET\TYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
KEWENANGAN KHUSUS OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT
WILAYAH PERTAMBANGAN
SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA DI BIDANG KEPARIWISATAAN
KAWASAN EKONOMI KHUSUS KURA KURA BALI
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PEMBIAYAAN PROYEK MELALUI PENERBITAN
PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA
PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ISTAKA KARYA
PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA, KEMUDAHAN BERUSAHA, DAN
PENANGKAPAN IKAN TERUKUR
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMMN NEGARA BOKAN PAJAK
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2017
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH
KOORDINASI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
KOORDINASI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
KOORDINASI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE
PENAMBAHAN MODAL BADAN BANK TANAH
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HUTAMA KARYA