PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.

5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Wajib ...

SK No 145371 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INOONESIA

1. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
3. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
4. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut PBJT atas Tenaga Listrik adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi Tenaga Listrik.
5. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
6. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

BAB II ...

SK No 145372 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

• 4 ­

Bagian Kesatu Materi Pengaturan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik

(1) PBJT atas Tenaga Listrik ditetapkan dalam Perda.

(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

mengatur ketentuan mengenai:

• jenis, objek, subjek, dan Wajib Pajak;
• dasar pengenaan Pajak;
• tarif Pajak;
• saat terutang Pajak; dan
• wilayah pemungutan Pajak.

Bagian Kedua Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

(1) Objek PBJT atas Tenaga Listrik merupakan konsumsi

Tenaga Listrik.

(2) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.

(3) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), meliputi:

• konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;

• konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;

• konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;

• konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan

• konsumsi ...

SK No 145364 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

• 5 ­

  • konsumsi Tenaga Listrik lainnya yang diatur dengan Perda.

(1) Subjek PBJT atas Tenaga Listrik merupakan konsumen

Tenaga Listrik.

(2) Wajib PBJT atas Tenaga Listrik merupakan orang pribadi

atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Tenaga Listrik.

Bagian Ketiga Dasar Pengenaan

(1) Dasar pengenaan PBJT atas Tenaga Listrik merupakan

jumlah yang dibayarkan oleh konsumen atas nilai jual Tenaga Listrik.

(2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT atas Tenaga Listrik dihitung berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

(1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (1) ditetapkan untuk:

• Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
• Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.

(2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga

Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:

• jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
• jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.

(3) Nilai jual ...

SK No 145365 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIOEN REPUBLIK lNOONESIA

• 6 ­

(3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga

Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

(4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan

untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Bagian Keempat Tarif

(1) Tarif PBJT atas Tenaga Listrik ditetapkan paling tinggi

sebesar 10% (sepuluh persen).

(2) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:

• konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen); dan
• konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Bagian Kelima Saat Terutang

Saat terutang PBJT atas Tenaga Listrik ditetapkan pada saat konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik.

Pasal 9 ...

SK No 145373 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

REPUBLIK INOONESIA

(1) Saat terutang PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif PBJT atas Tenaga Listrik dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pajak dan retribusi daerah.

(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan PBJT atas Tenaga Listrik yang terutang.

(3) Masa Pajak dan Tahun Pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Keenam Wilayah Pemungutan

PBJT atas Tenaga Listrik yang terutang dipungut di wilayah tempat konsumsi Tenaga Listrik.

Bagian Ketujuh Penggunaan Hasil Penerimaan untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan

(1) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik paling sedikit

sebesar 10% (sepuluh persen) wajib dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan umum.

(2) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.

(3) Dalam ...

SK No 145374 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIOEN

• 8 ­

(3) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melaksanakan

kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penyelarasan kebijakan fiskal dan pemantauan atas pemenuhan pengalokasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah menyusun bagan akun standar dan/ atau melakukan penandaan atas belanja yang didanai dari hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik.

Bagian Kedelapan Ketentuan Pemungutan Pajak

(1) PBJT atas Tenaga Listrik dipungut berdasarkan

perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan PBJT atas

Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan pemungutan Pajak dalam peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak.

Bagian Kesembilan Tata Cara Pembayaran Pajak Barang Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik yang Dibayarkan oleh Pemerintah

(1) Pemerintah melakukan pembayaran PBJT atas Tenaga

Listrik untuk Tenaga Listrik yang dikonsumsi oleh Wajib Pajak tertentu.

(2) Wajib Pajak ...

SK No 145375 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN

• 9 ­

(2) Wajib Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan Wajib Pajak yang telah menandatangani perjanjian dengan Pemerintah di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi atau di bidang kegiatan usaha lain, yang Pajak terutangnya dibebaskan dan ditanggung oleh Pemerintah.

(3) Pembayaran PBJT atas Tenaga Listrik oleh Pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari jumlah tertentu yang merupakan bagian penerimaan negara atas setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

(4) Pembayaran PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran

PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian Perda mengenai pemungutan pajak penerangan jalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah m1 melalui penyusunan Perda mengenai Pajak dan retribusi daerah paling lambat tanggal 5 Januari 2024.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

SK No 145232 A jdih.kemenkeu.go.id

PRES IOEN REPUBLIK lNOONESIA

• 10 ­

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah m1 dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2023

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 J anuari 2023

,

ttd.

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

I ~'~y.lleu"'iW~µ,<''t_,3.., ~6:tltn."Derundang-undangan dan ;'~< ~.;tr..~~~n\a. strasi Hukum, G) fl;j :r> t~ ~A

'"-..............., --..,, ""~~ -., - - S lvanna Djaman

SK No 145151 A jdih.kemenkeu.go.id

PRESIDEN