SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.

2. Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kompetensi di bidang kepariwisataan yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus.

3. Sertifikasi Usaha Pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata melalui audit.

4. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang pariwisata yang selanjutnya disingkat SKKNI bidang pariwisata adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

5. Standar Usaha Pariwisata adalah rumusan kualifikasi usaha pariwisata dan/atau klasifikasi usaha pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata.

6. Sertifikat . . .

1. Sertifikat Kompetensi di Bidang Pariwisata adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terlisensi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI bidang pariwisata, standar internasional dan/atau standar khusus.

2. Sertifikat Usaha Pariwisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata kepada usaha pariwisata yang telah memenuhi standar usaha pariwisata.

3. Tenaga Kerja di Bidang Kepariwisataan yang selanjutnya disebut Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa dalam usaha pariwisata baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

4. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi Kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.

6. Audit adalah pemeriksaan dan penilaian yang objektif dan sistematis berdasarkan bukti-bukti untuk mengambil kesimpulan sesuai Standar Usaha Pariwisata.

7. Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut LSP Bidang Pariwisata adalah lembaga sertifikasi profesi di bidang pariwisata yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Lembaga . . .

1. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi usaha di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disebut BNSP adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan Sertifikasi Kompetensi yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata bertujuan untuk:

• memberikan pengakuan terhadap Kompetensi yang dimiliki Tenaga Kerja; dan
• meningkatkan kualitas dan daya saing Tenaga Kerja.

Sertifikasi Usaha Pariwisata bertujuan untuk meningkatkan:

• kualitas pelayanan kepariwisataan; dan
• produktivitas usaha pariwisata.

Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi di Bidang Pariwisata.

Pasal 5 . . .

Sertifikasi Usaha Pariwisata berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh Sertifikat Usaha Pariwisata.

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah ini meliputi Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata.

Bagian Kesatu

Umum

Pengembangan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

• pengembangan standar kompetensi;

• pengembangan skema Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata;

• penerapan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata; dan

• harmonisasi dan pengakuan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua Pengembangan Standar Kompetensi

(1) Pengembangan standar kompetensi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan SKKNI bidang pariwisata yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengembangan SKKNI bidang pariwisata

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh instansi pemerintah di bidang pariwisata bersama-sama asosiasi usaha pariwisata, asosiasi profesi, dan akademisi.

(3) Pengembangan SKKNI bidang pariwisata

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Menteri.

(4) Standar khusus dikembangkan oleh usaha

pariwisata.

Bagian Ketiga Pengembangan Skema Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata

(1) Pengembangan skema Sertifikasi Kompetensi di

Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf b mencakup KKNI, kualifikasi okupasi

nasional, kelompok, unit kompetensi dan profisiensi.

(2) Skema KKNI dan kualifikasi okupasi nasional bidang

kepariwisataan diatur dengan Peraturan Menteri.

(3) Skema kelompok, unit kompetensi dan profisiensi

diatur dengan Peraturan Ketua BNSP.

Bagian Keempat . . .

Bagian Keempat Penerapan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata

Penerapan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mencakup:

• pemberlakuan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata;
• pelaksana Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata; dan
• pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata.

(1) Pemberlakuan Sertifikasi Kompetensi di Bidang

Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a bersifat wajib.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberlakuan

wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pengusaha Pariwisata wajib mempekerjakan Tenaga Kerja yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi di Bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tenaga kerja asing.

(1) Pelaksana Sertifikasi Kompetensi di Bidang

Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan oleh LSP Bidang Pariwisata.

(2) LSP . . .

(2) LSP bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri dari:

• LSP pihak pertama;
• LSP pihak kedua; dan
• LSP pihak ketiga.

(3) Ketentuan mengenai persyaratan pendirian LSP

Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Ketua BNSP.

Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan pada saat proses pembelajaran, hasil pembelajaran, atau hasil pengalaman kerja di usaha pariwisata.

Bagian Kelima

Harmonisasi dan Pengakuan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata

(1) Harmonisasi dan pengakuan Sertifikasi Kompetensi

di Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf d yang dilakukan antar kelembagaan

dan/atau antar negara baik bersifat bilateral maupun multilateral harus ditujukan untuk membangun pengakuan terhadap Kompetensi pemegang Sertifikat Kompetensi di Bidang Pariwisata.

(2) Harmonisasi . . .

(2) Harmonisasi dan pengakuan Sertifikasi Kompetensi

di Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri.

Bagian Kesatu Umum

Pengembangan Sertifikasi Usaha Pariwisata meliputi:

• standardisasi;

• kelembagaan;

• penunjukan dan penetapan LSU Bidang Pariwisata;

• tata cara Sertifikasi Usaha Pariwisata; dan

• Sertifikat Usaha Pariwisata.

Bagian Kedua

Standardisasi

(1) Setiap Pengusaha Pariwisata berkewajiban

menerapkan Standar Usaha Pariwisata dalam menjalankan usaha pariwisata.

(2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi bidang usaha:

• daya tarik wisata;

• kawasan pariwisata;

• jasa . . .

• jasa transportasi wisata;

• jasa perjalanan wisata;

• jasa makanan dan minuman;

• penyediaan akomodasi;

• penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;

• penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;

• jasa informasi pariwisata;

• jasa konsultan pariwisata;

• jasa pramuwisata;

• wisata tirta; dan

• spa.

(3) Menteri dapat menetapkan bidang usaha pariwisata

selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang harus memiliki Standar Usaha Pariwisata.

(4) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan ayat (3) dapat terdiri dari jenis usaha dan subjenis usaha.

(1) Penyusunan Standar Usaha Pariwisata untuk setiap

bidang usaha, jenis usaha dan subjenis usaha pariwisata mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha.

(2) Penyusunan Standar Usaha Pariwisata sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama- sama oleh instansi pemerintah terkait, asosiasi usaha pariwisata, asosiasi profesi, dan akademisi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Usaha

Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga Kelembagaan

(1) Sertifikasi Usaha Pariwisata dilaksanakan oleh LSU

Bidang Pariwisata.

(2) LSU Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah lembaga mandiri yang berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.

(3) LSU Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) melaksanakan Sertifikasi Usaha Pariwisata mengacu pada Standar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).

(4) LSU Bidang Pariwisata dapat memiliki cabang di

daerah lain.

LSU Bidang Pariwisata didirikan dengan memenuhi persyaratan:

• berbentuk badan usaha yang berbadan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• memiliki perangkat kerja; dan
• memiliki auditor.

(1) LSU Bidang Pariwisata mempunyai tugas:

• melakukan Audit;

• memelihara kinerja auditor; dan

• mengembangkan . . .

• mengembangkan skema Sertifikasi Usaha Pariwisata.

(2) LSU Bidang Pariwisata mempunyai wewenang:

• menetapkan biaya pelaksanaan audit usaha;
• menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
• mencabut Sertifikat Usaha Pariwisata.

Bagian Keempat Penunjukan dan Penetapan LSU Bidang Pariwisata

(1) Menteri menunjuk dan menetapkan LSU Bidang

Pariwisata.

(2) Tata cara penunjukan dan penetapan LSU Bidang

Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima Tata Cara Sertifikasi Usaha Pariwisata

(1) Sertifikasi Usaha Pariwisata dilakukan oleh LSU

Bidang Pariwisata secara transparan, objektif, dan kredibel sesuai dengan tata cara Sertifikasi Usaha Pariwisata.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

Sertifikasi Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keenam . . .

Bagian Keenam Sertifikat Usaha Pariwisata

Pengusaha Pariwisata wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Sertifikat Usaha Pariwisata berlaku selama 3 (tiga)

tahun sejak tanggal diterbitkan.

(2) Sertifikat Usaha Pariwisata yang masa berlakunya

telah berakhir wajib diperbarui oleh Pengusaha Pariwisata.

(3) Pembaruan Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tata cara Sertifikasi Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

PEMBIAYAAN

(1) Biaya yang diperlukan untuk uji kompetensi dalam

Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata menjadi tanggung jawab Tenaga Kerja yang bersangkutan.

(2) Pengusaha Pariwisata dapat membiayai pelaksanaan

Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata bagi tenaga kerjanya.

(3) Pemerintah . . .

(3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat

mendanai penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata.

(1) Biaya pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata

menjadi tanggung jawab Pengusaha Pariwisata yang disertifikasi.

(2) Penetapan struktur biaya Sertifikasi Usaha

Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri.

PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pengawasan Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata

(1) Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi

di Bidang Pariwisata dilakukan oleh Ketua BNSP bersama Menteri.

(2) Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi

di Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

• pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata;
• penggunaan Sertifikat Kompetensi di Bidang Pariwisata; dan
• kinerja LSP Bidang Pariwisata.

(3) Tata . . .

(3) Tata cara pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi

Kompetensi di Bidang Pariwisata diatur dengan Peraturan Ketua BNSP.

Bagian Kedua Pengawasan Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata

(1) Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi Usaha

Pariwisata dilakukan oleh Menteri.

(2) Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi Usaha

Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

• pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
• penggunaan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
• kinerja LSU Bidang Pariwisata.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pengawasan Sertifikasi Usaha Pariwisata diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Pelanggaran yang dilakukan Pengusaha Pariwisata

terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 dan Pasal 24 dikenai sanksi administratif

berupa:

• teguran tertulis;
• pembatasan kegiatan usaha; dan
• pembekuan sementara kegiatan usaha.

(2) Teguran . . .

(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dikenakan kepada Pengusaha Pariwisata paling banyak 3 (tiga) kali.

(3) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan

kepada Pengusaha Pariwisata yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha

dikenakan kepada Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Sertifikasi Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling lambat diberlakukan 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini harus telah ditetapkan dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2012

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2012

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan