Pasal 17

(1) Setiap Pengusaha Pariwisata berkewajiban

menerapkan Standar Usaha Pariwisata dalam menjalankan usaha pariwisata.

(2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi bidang usaha:

• daya tarik wisata;

• kawasan pariwisata;

• jasa . . .

• jasa transportasi wisata;

• jasa perjalanan wisata;

• jasa makanan dan minuman;

• penyediaan akomodasi;

• penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;

• penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;

• jasa informasi pariwisata;

• jasa konsultan pariwisata;

• jasa pramuwisata;

• wisata tirta; dan

• spa.

(3) Menteri dapat menetapkan bidang usaha pariwisata

selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang harus memiliki Standar Usaha Pariwisata.

(4) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan ayat (3) dapat terdiri dari jenis usaha dan subjenis usaha.