Pasal 26

(1) Biaya yang diperlukan untuk uji kompetensi dalam

Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata menjadi tanggung jawab Tenaga Kerja yang bersangkutan.

(2) Pengusaha Pariwisata dapat membiayai pelaksanaan

Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata bagi tenaga kerjanya.

(3) Pemerintah . . .

(3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat

mendanai penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata.