Pasal 29

(1) Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi Usaha

Pariwisata dilakukan oleh Menteri.

(2) Pengawasan penyelenggaraan Sertifikasi Usaha

Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

• pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
• penggunaan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
• kinerja LSU Bidang Pariwisata.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pengawasan Sertifikasi Usaha Pariwisata diatur dengan Peraturan Menteri.